DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok pada Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Provinsi; Pembangunan DPP; Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi; Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan Provinsi; Indikasi Program; Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4.Undang-Undang
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
18.Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21.Peraturan
21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
10.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pengusaha.
11.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032.
12.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
13.Daerah
13.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14.Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala provinsi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15.Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Timur.
17.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19.Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
20.Fasilitas
20.Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24.Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25.Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27.Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan airpada batu gamping dan/atau dolomit.
28.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
30.Sertifikasi
30.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

(1)Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi:
1. a.Pembangunan DPP;
2. b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi;
3. c.Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi; dan
4. d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Provinsi.
(2)Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparprov.
(3)Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi;
2. b.misi;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Tahun 2017- 2032.
(4)Pelaksanaan Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
(5)Pelaksanaan Ripparprov sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

(1)Ripparprov menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Provinsi.
(2)Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten/Kota. Bagian

Pasal 4

(1)Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Provinsi sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
(2)Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:
1. a.Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
2. b.Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. c.Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
4. d.Kelembagaan Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
(3)Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
1. a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
2. b.mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
3. c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
4. d.mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
(4)Sasaran
(4)Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah peningkatan :
1. a.produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
2. b.jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
3. c.jumlah pergerakan wisatawan nusantara; dan
4. d.jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.
(5)Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan:

a.dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;
b.dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
c.dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
d.secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
e.dengan mendorong kerjasama Pemerintah Provinsi dan swasta.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III

PEMBANGUNAN DPP

Pasal 7

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a, meliputi:
1. a.perwilayahan Destinasi Pariwisata;
2. b.pembangunan DTWP;
3. c.pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
4. d.pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
5. e.pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
6. f.pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Pasal 8

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi 5 (lima) DPP yang terdiri dari 19 (sembilan belas) KSPP.

Pasal 9

(1)DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:
1. a.kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat KSPP;
2. b.memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
3. c.memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
4. d.memiliki
5. d.memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
6. e.memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
(2)KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:
1. a.memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
2. b.memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
3. c.memiliki potensi pasar, baik skala provinsi, nasional maupun khususnya internasional;
4. d.memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
5. e.memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
6. f.memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
7. g.memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
8. h.memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
9. i.memiliki kekhususan dari wilayah;
10. j.berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
11. k.memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
(3)Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:
1. a.komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;
2. b.posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
3. c.posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
4. d.potensi tren produk wisata masa depan;
5. e.kontribusi
6. e.kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
7. f.citra yang sudah dikenal secara luas;
8. g.kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Timur; dan
9. h.keunggulan daya saing nasional dan internasional.
(4)Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 10

(1)Perwilayahan 5 (lima) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
1. a.DPP Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan sekitarnya;
2. b.DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya;
3. c.DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud- Wilis dan sekitarnya;
4. d.DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan sekitarnya;dan
5. e.DPP Madura dan sekitarnya.
(2)DPP Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.KSPP Tuban - Lamongan - Gresik dan sekitarnya;
2. b.KSPP Surabaya Kota dan sekitarnya;
3. c.KSPP Trowulan - Jombang dan sekitarnya; dan
4. d.KSPP Bawean Kepulauan dan sekitarnya.
(3)DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.KSPP Batu dan sekitarnya;
2. b.KSPP Bromo - Tengger - Semeru dan sekitarnya;
3. c.KSPP Pantai Malang Selatan dan sekitarnya;
4. d.KSPP Tahura R. Soerjo dan sekitarnya; dan
5. e.KSPP Singosari dan sekitarnya.
(4)DPP
(4)DPP Karst Pacitan - Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
1. a.KSPP Kelud dan sekitarnya;
2. b.KSPP Selingkar Wilis dan sekitarnya;
3. c.KSPP Karst Pacitan dan sekitarnya; dan
4. d.KSPP Sarangan - Lawu dan sekitarnya.
(5)DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.KSPP Ijen - Baluran dan sekitarnya;
2. b.KSPP Meru Betiri dan sekitarnya;
3. c.KSPP Banyuwangi dan sekitarnya;dan
4. d.KSPP G Land - Alas Purwo dan sekitarnya.
(6)DPP Madura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
1. a.KSPP Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan sekitarnya; dan
2. b.KSPP Sumenep dan sekitarnya.

Pasal 11

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBANGUNAN DPP

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PEMBANGUNAN DPP

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2021