DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023

Nomor: 70
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyampaian LHKPN bertujuan untuk mewujudkan: a. Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik; b. pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan c. integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Undang-Undang . . . SALINAN - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20I7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9.Peraturan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
9.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
4.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
5.Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi.
6.Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
7.Laporan . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8.Elektronik Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat e-LHKPN adalah penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
9.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
10.Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara berserta istri/suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11.Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Provinsi adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 2

Penyampaian LHKPN bertujuan untuk mewujudkan:

a.Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik;
b.pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
c.integritas, profesionalitas serta kejujuran Penyelenggara Negara.

Pasal 3

(1)Setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Gubernur;
2. b.Wakil Gubernur;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
4. d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
5. e.Pejabat Administrator;
6. f.Pejabat . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
7. f.Pejabat Pengawas pada: 1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2) Badan Pendapatan Daerah; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Inspektorat; 5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7) Badan Kepegawaian Daerah; 8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 9) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam; 10) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; 11) Dinas Kelautan dan Perikanan; 12) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 13) Biro pada Sekretariat Daerah,
8. g.ASN dalam jabatan fungsional: 1) auditor; 2) pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan; 3) pengelola pengadaan barang/jasa; 4) pengawas ketenagakerjaan pada jenjang ahli madya dan ahli utama; dan 5) ahli Utama kecuali tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan,
9. h.ASN yang melaksanakan tugas sebagai ajudan/staf khusus dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
10. i.Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
11. j.Penyelenggara Negara lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
2. b.berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara;
3. c.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan
4. d.masih menjabat.
(2)Penyampaian . . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
(2)Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama kali, berakhirnya jabatan atau pensiun, dan pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(3)Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
(4)Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai Penyelenggara Negara.
(5)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan kepada KPK menggunakan format yang tersedia pada sistem e-LHKPN.

Pasal 6

(1)Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan belum lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan untuk melakukan perbaikan.
(2)Dalam hal Penyelengara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara dimaksud tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN dinyatakan lengkap oleh KPK, Penyelenggara Negara diberikan Tanda Terima dan kewajiban penyampaian LHKPN dianggap selesai.

Pasal 8

. . . - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

Pasal 8

(1)Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini, maka Tim Pengelola LHKPN dapat berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan tempat Penyelenggara Negara berdinas dalam rangka memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

(1)Pengumuman LHKPN wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima tanda terima dari KPK.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik melalui media pengumuman resmi KPK dan/atau instansi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

PENGUMUMAN LHKPN

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2025