(1)Setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.Gubernur;
b.Wakil Gubernur;
c.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
d.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
e.Pejabat Administrator;
f.Pejabat . . .
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
f.Pejabat Pengawas pada:
1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2) Badan Pendapatan Daerah; 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Inspektorat; 5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 7) Badan Kepegawaian Daerah; 8) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; 9) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Alam; 10) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; 11) Dinas Kelautan dan Perikanan; 12) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 13) Biro pada Sekretariat Daerah,
g.ASN dalam jabatan fungsional:
1) auditor; 2) pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan; 3) pengelola pengadaan barang/jasa; 4) pengawas ketenagakerjaan pada jenjang ahli madya dan ahli utama; dan 5) ahli Utama kecuali tenaga pendidik, kependidikan, dan tenaga kesehatan,
h.ASN yang melaksanakan tugas sebagai ajudan/staf khusus dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
i.Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan
j.Penyelenggara Negara lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.