DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kotabaru

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tamabahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Imdonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi ~ Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); I~ Menetapkan : 10. 151 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79); Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020Nomor 49); Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 34); Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan Pamukan Selatan dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 70); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA TANJUNG SAMALANTAKAN KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4.Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6.Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan selatan Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 4.129,76 Hektare atau seluas 41,29 Kilometer Persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

a.Batas Utara : Laut (Teluk Pamukan)
b.Batas Barat : Desa Basuang
c.Batas Timur : Laut
d.Selatan : Desa Mulyodadi

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Aministrasi Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 49); yaitu:

a.Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 36' 47,274" LS dan 116° 23' 33,547" BT (titik Koordinat berada pada sisi laut);
b.Dari titik 01 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 36' 15,850" LS dan 116° 22' 13,795" BT (garis batas mengikuti hasil Deleniasi batas administrasi Tahun 2018;
c.Dari titik 02 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat 2° 35' 54,603" LS dan 116° 22' 14,421" BT; dan
d.Dari titik 03 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat 2° 35' 51,786" LS dan 116° 21' 23,266" BT. Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Pamukan Sampanahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Pamukan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 34); yaitu:
a.Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Sampanahan, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 33’ 13.051” LS dan 116° 21’ 17.981” BT (titik koordinat berada pada Sisi Laut);dan
b.Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 35’ 51.760” LS dan 116° 21’ 22.797” BT (titik koordinat berada pada pertigaan Desa Basuang, Desa Tanjung Samalantakan dan Desa Mulyodadi). Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Rampa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023Nomor 70); yaitu: A
a.Bahwa terkait penyelesaian batas Batas Wiayah Administrasi Desa Papaan Kecamatan Sampanahan dengan Desa Tanjung Samlantakan Kecamatan Pamukan Selatan kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 33’ 0.834” LS dan 116° 21’ 21.991” BT (titik koordinat berada pada sisi Laut);
b.Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 33’ 13.051” LS dan 116° 21’ 17.981” BT (titik koordinat berada pada pertigaan antara Desa Papaan, Desa Tanjung Samalantakan dan Desa Basuang).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru. Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal & POl 202¢ BUPATI KOTABARU& 7/ MUH. RUSLI Diundangkan di Kotabaru pada tanggal PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR: {8 TAHUN 2025 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESATANJUNG SAMALANTAKAN KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU PROVINS! KALIMANTAN SELATAN 7u0s 236405 TOZE ) “-Basuang (RECAMAZANN SAMTAANARIAN - KE CAMATANIRPAM U KANISE PATAN| Mulyodadi PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU SEKRETARIAT DAERAH PETAWILAYAH ADMINISTRASI DESA TANJUNG SAMALANTKAN KECAMATAN PAMUKAN SELATAN KABUPATEN KOTABARU PROVINS! KALIMANTAN SELATAN Kode PUM Kecamatan / Distrik: 63.02.11 Kode PUM Desa Kelurahan 02:41.2005 ot Gaoset:S 1584 o 33t A UTM - v 1000 ot S 190301Zong 308 BATAS - BATAS Ura Laut (Teluk Pamukan) Bt DesaBasiang 9716000 Seian © Dova Molyodsd Luas 206367Ha {20.83Ka Ao ZAABAnIIG PARAFKOORDHAS KABAG. HUKUR /’\ B i s Ko A 4T RUALN Ty Pt s 712000 BUPATI KOTABARU, 21 A, rusu 428000 | v dengan Dipind i CamScanner

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3.Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4.Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5.Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6.Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

a.Batas Utara : Laut (Teluk Pamukan)
b.Batas Barat : Desa Basuang
c.Batas Timur : Laut
d.Selatan : Desa Mulyodadi

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Aministrasi Desa Rampa Cengal Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 49); yaitu:

a.Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Pamukan Selatan Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 36' 47,274" LS dan 116° 23' 33,547" BT (titik Koordinat berada pada sisi laut);
b.Dari titik 01 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 36' 15,850" LS dan 116° 22' 13,795" BT (garis batas mengikuti hasil Deleniasi batas administrasi Tahun 2018;
c.Dari titik 02 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 03 dengan titik koordinat 2° 35' 54,603" LS dan 116° 22' 14,421" BT; dan
d.Dari titik 03 garis batas administrasi tarik lurus menuju ke titik 04 dengan titik koordinat 2° 35' 51,786" LS dan 116° 21' 23,266" BT. Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Pamukan Sampanahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Pamukan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 34); yaitu:
a.Bahwa terkait penyelesaian batas Wilayah Administrasi Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Basuang Kecamatan Sampanahan, kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 33’ 13.051” LS dan 116° 21’ 17.981” BT (titik koordinat berada pada Sisi Laut);dan
b.Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 35’ 51.760” LS dan 116° 21’ 22.797” BT (titik koordinat berada pada pertigaan Desa Basuang, Desa Tanjung Samalantakan dan Desa Mulyodadi). Batas wilayah Desa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Batas Wilayah Rampa Tanjung Samalantakan Kecamatan Pamukan Selatan dengan Desa Papaan Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023Nomor 70); yaitu: A
a.Bahwa terkait penyelesaian batas Batas Wiayah Administrasi Desa Papaan Kecamatan Sampanahan dengan Desa Tanjung Samlantakan Kecamatan Pamukan Selatan kedua Desa Sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat 2° 33’ 0.834” LS dan 116° 21’ 21.991” BT (titik koordinat berada pada sisi Laut);
b.Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat 2° 33’ 13.051” LS dan 116° 21’ 17.981” BT (titik koordinat berada pada pertigaan antara Desa Papaan, Desa Tanjung Samalantakan dan Desa Basuang).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (15)

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 141 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 34 Tahun 2023