DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 8, pasal 9, pasal 22 Perda No.11 Tahun 2011.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
c.bahwa terdapat jenis dan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, dan selain itu juga terdapat beberapa tarif yang perlu disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu disempurnakan;
d.bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
9.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1.Angka 2 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 5a, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 15a, angka 16 diubah, angka 17 diubah, di antara angka 20 dan angka 21 disisipkan 4 (empat) angka, yaitu angka 20a, angka 20b, angka 20c, dan angka 20d, dan Angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubemur Kalimantan Barat.
4.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
5.Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. 5a. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
6.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan untuk menangkap ikan atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
11.Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial di perairan yang tidak termasuk dalam kawasan pembudidayaan.
12.Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
13.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
15.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan hasil penangkapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. 15a. Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang berasal dari Provinsi lain yang melakukan usaha penangkapan ikan di Wilayah Perairan Provinsi Kalimantan Barat.
16.Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIUPBPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya, yang selanjutnya disingkat SIKPIB adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan pengangkutan ikan hasil budidaya.
18.Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang baik di darat maupun di perairan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap dan/atau tidak terjadwal. 5
19.Kartu Pengawasan adalah merupakan turunan dari ijin trayek atau izin operasi bagi setiap kendaraan bermotor.
20.Ijin trayek adalah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan umum untuk melayani trayek atau lintasan jasa angkutan baik di darat maupun di perairan. 20a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. 20b. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20c. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 20d. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21.Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan usaha perikanan, Izin trayek, dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kalimantan Barat.
22.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan atau pemotong retribusi tertentu.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.
27.Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

a.Retribusi Izin Usaha Perikanan;
b.Retribusi Izin Trayek; dan
c.Retribusi Perpanjangan IMTA. 6
1. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur Retribusi Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari :
1. a.Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. b.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
3. c.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. d.Surat Izin Perluasan Usaha Penangkapan Ikan (SIPUP)
5. e.Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan (SIUPBPI); dan
6. f.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Budidaya (SIKPIB)
(2)Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur dan dilimpahkan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Besarnya tarif retribusi, ditetapkan berdasarkan:
1. a.SIUP berdasarkan unit usaha yang diusahakan.
2. b.SIPI berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan / alat tangkap yang dipergunakan;
3. c.SIKPI berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal yang dipergunakan.
4. d.SIPUP berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan / alat tangkap yang dipergunakan;
5. e.SIUPBPI tarif berdasarkan jenis usaha pembudidayaan ikan dan luas lahan yang digunakan; dan
6. f.SIKPIB berdasarkan tarif per Gross Tonage (GT) dikalikan ukuran GT kapal yang dipergunakan.
(2)Besarnya tarif retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Besaran tarif izin trayek darat ditetapkan berdasarkan kapasitas tempat duduk tiap jenis kendaraan.
(2)Besarnya tarif retribusi izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7

6.Dalam BAB II RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ditambah 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Keempat yang terdiri atas 6 (enam) paragraf, dan di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yaitu Pasal 22A sampai dengan Pasal 22I, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 22B

(1)Objek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 22C

(1)Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
(2)Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

Pasal 22D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan IMTA.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Pasal 22C

Pasal 22D

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 22B

Pasal 22C

Pasal 22D

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011