DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 20 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038, yang berisi : 1. Ketentuan Umum; 2. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038; 3. Jangka Waktu RPIP Tahun 2018-2038; 5. Pelaksanaan; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Pendanaan; 8. Ketentuan Lain-Lain; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2018-2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kabupaten/ Kota adalah Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Kalimantan selatan.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
6.Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri di kabupaten/kota.
8.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri.
9.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,termasuk jasa Industri.
10.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efesiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
11.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP adalah pedoman bagi pemerintah daerah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Provinsi.
12.Satuan Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini:

a.Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menentapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
b.Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
c.Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kepentingan nasional;
b.demokrasi ekonomi;
c.kepastian berusaha;
d.pemerataan persebaran;
e.persaingan usaha yang sehat; dan
f.keterkaitan Industri.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

a.Mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
b.Menentukan sasaran, Strategi dan rencana aksi pembangunan insdustri Daerah;
c.Mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
d.Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daearah dan memperkokoh ketahanan Nasional; dan
e.Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merana dan berkeadilan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini:

a.Industri Unggulan Provinsi;
b.Jangka Waktu RPIP Tahun 2018-2038;
c.Pelaksanaan;
d.Pembinaan dan Pengawasan; dan
e.Pendanaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 6

Industri Unggulan Provinsi dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat dikembangkan terdiri dari:
1. a.Industri Hulu Agro;
2. b.Industri Pengolahan Karet;
3. c.Industri Logam;
4. d.Industri Pengolahan Hasil Tambang;
5. e.Industri Pengolahan Hasil Hutan;
6. f.Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan; dan
7. g.Industri Pengolahan Ternak.
(2)Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
(2)Selain Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB III

JANGKA WAKTU RPIP TAHUN 2018-2038

Pasal 9

(1)RPIP Kalimantan Selatan tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan Industri di Kalimantan Selatan;
2. b.sasaran dan tahapan capaian pembangunan Industri di Kalimantan Selatan;
3. c.pembangunan sumber daya Industri;
4. d.pembangunan sarana dan prasarana Industri;
5. e.pemberdayaan Industri daerah;
6. f.perwilayahan Industri; dan
7. g.kebijakan afirmatif Industri kecil dan menengah.
(3)RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(4)RPIP Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.
(2)Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
(3)Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pengembangan Industri Unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2)Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
(3)Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro kecil dan menengah dengan Industri Unggulan Provinsi skala besar.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020