DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 2 TAhun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di KAbupaten Barito Kuala TAhun Anggaran 2020

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberi kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan keamanan Pangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keamanan Pangan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
12.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
13.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan adalah Lembaga Perwakilan adalah Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaran urusan Pemeritahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
7.Pengelolaan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan pangan.
8.Tim Terpadu adalah tim yang terdiri dari beberapa instansi yang melaksanakan pengawasan terhadap keamanan pangan.
9.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
11.Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah Pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (blancing), dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
12.Pangan segar asal hewani adalah bahan yang diperoleh dari hewan mamalia, seperti sapi, kambing, domba dan lain-lain atau unggas seperti ayam, bebek, dan lain-lain, maupun hewan air (air laut dan air tawar), termasuk telur dan susu.
13.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan pangan.
14.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan dan/atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
15.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
16.Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi.
17.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan dan minuman.
18.Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disebut Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
19.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
20.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
21.Sanitasi pangan adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
22.Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik pathogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
23.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
24.Rekayasa genetika pangan adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.
25.Gizi pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
26.Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
27.Pelaku Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan/proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau distribusi pangan.
28.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
29.Good Agriculture Practices yang selanjutnya disingkat GAP/Good Farming Practices yang selanjutnya disingkat GFP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak/ikan yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
30.Good Handling Practices yang selanjutnya disingkat GHP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
31.Good Manufacturing Practices yang selanjutnya disingkat GMP adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara Pengolahan Hasil Pertanian yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
32.Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disingkat NKV adalah sertfikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan dan unit usaha produk hewan.
33.Jaminan mutu adalah produk yang aman dan bermutu sesuai standar atau persyaratan teknis minimal.
34.Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pamasaran dan/atau perdagangan pangan.
35.Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
36.Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan pangan.
37.Produsen adalah orang perorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di Daerah.
38.Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang agar produk tersebut dapat secara sah diedarkan di Daerah.
39.Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsesus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
40.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan olah institusi/lembaga yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
41.Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat.
42.Pemasukan adalah pemasukan produk pangan dari luar ke dalam Daerah Provinsi Kalimantan Selatan melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
43.Pengeluaran adalah pengeluaran produk pangan dari Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ke luar melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
44.Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan keamanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 3

Peraturan daerah ini bertujuan untuk terwujudnya:

a.sistem produksi dan perdagangan pangan;
b.perlindungan produk pangan lokal dari pangan impor;
c.perlindungan atas varietas pangan lokal;
d.perlindungan bagi konsumen; dan
e.ketahanan pangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan
b.jenis pangan;
c.keamanan pangan;
d.jaminan mutu dan gizi;
e.tanggung jawab produsen pangan;
f.pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari daerah;
g.kelembagaan;
h.prasarana dan sarana;
i.peran serta masyarakat;
j.pembinaan dan pengawasan;
k.pendanaan;
l.penyidikan;
m.sanksi administrasi; dan
n.pidana.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Gubernur berwenang menyelenggarakan Keamanan Pangan yang didistribusikan lintas kabupaten/kota.
(2)Penyelenggaraan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian jaminan terhadap:
1. a.keamanan pangan dan mutu pangan; dan
2. b.produk halal.
(3)Jaminan keamanan pangan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan melalui:
1. a.pembinaan;
2. b.pengendalian;
3. c.pengawasan; dan
4. d.pemberian fasilitasi pengembangan usaha pangan.
(4)Jaminan produk halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurub b dilaksanakan dengan melakukan koordinasi pengawasan terhadap distribusi produk halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS PANGAN

Pasal 6

Jenis pangan dikategorikan menjadi:

a.Pangan segar; dan
b.Pangan olahan.

Pasal 7

Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:

a.pangan segar asal tumbuhan; dan
b.pangan segar asal hewani.

Pasal 8

Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

a.pangan olahan primer/setengah jadi;
b.pangan olahan bahan jadi; dan
c.Pangan olahan siap saji.

BAB IV

KEAMANAN PANGAN

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangan harus memenuhi persyaratan keamanan.
(2)Persyaratan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sanitasi pangan;
2. b.bahan tambahan pangan;
3. c.pangan produk rekayasa genetika;
4. d.kemasan pangan; dan
5. e.label dan iklan pangan.

Pasal 10

(1)Sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada tata cara yang baik.
(2)Tata cara yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses:
1. a.produksi pangan segar;
2. b.produksi pangan olahan;
3. c.produksi pangan siap saji;
4. d.penyimpanan pangan;
5. e.pengangkutan pangan; dan
6. f.peredaran pangan.
(3)Rangkaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin keamanan pangan dan/atau keselamatan manusia.
(4)Tata cara sanitasi diatur Iebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012