DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, memuat sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Tugas Dan Wewenang; 3. Pengelolaan Sampah Regional; 4. Kelembagaan; 5. Kerja Sama; 6. Perizinan; 7. Pendapatan; 8. Kompensasi Dampak Lingkungan; 9. Sistem Informasi; 10. Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan; 11. Persampahan Regional; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Partisipasi Masyarakat; 14. Pendanaan; 15. Penyelesaian Sengketa; 16. Larangan; 17. Sanksi Administratif; 18. Ketentuan Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
c.bahwa dalam rangka mencegah permasalahan dan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pengelolaan sampah dipandang perlu dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu di tingkat Daerah agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN -‐2-

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); -‐3-
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. -‐4-
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
9.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
10.Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
11.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
12.Tempat Pengelolaan Sampah Regional yang selanjutnya disingkat TPS Regional adalah tempat pengelolaan sampah yang melaksanakan fungsi TPST dan/atau TPA skala regional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan.
13.Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disebut disebut TPST Regional adalah TPST yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pengelolaan sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.
14.Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional adalah TPA yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang melakukan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota di Daerah.
15.Jasa Pelayanan adalah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah kabupaten/kota atau badan usaha sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa atas pemberian jasa pelayanan pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Regional.
16.Kompensasi Dampak Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 2

Penyelengaraan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

a.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat; dan
b.menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi. -‐5-

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah meliputi seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan persampahan, yang meliputi:

a.tugas dan wewenang;
b.pengelolaan sampah regional;
c.kelembagaan;
d.kerjasama/kemitraan dan perizinan;
e.pendapatan;
f.kompensasi dampak lingkungan;
g.sistem informasi;
h.pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
i.pembinaan dan pengawasan;
j.partisipasi masyarakat;
k.pendanaan;
l.penyelesaian sengketa; dan
m.larangan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian, pengembangan dan tehnologi pengurangan, dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan tehnologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
g.melakukan koordinasi antar lembaga `pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah; -‐6-
b.memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah; dan
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

BAB III

PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Pasal 8

Pengelolaan sampah regional di Daerah dilaksanakan dalam rangka:

a.mendorong dan memfasilitasi upaya penanganan sampah di Daerah;
b.memfasilitasi dan pengembangan kerja sama antarpemerintah kabupaten/kota di Daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

(1)Dalam rangka melaksanakan kewenangan di bidang persampahan, Pemerintah Daerah membangun TPA Regional.
(2)TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat fasilitas TPST.
(3)Pengolahan sampah di TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
1. a.pengumpulan
2. b.pemilahan
3. c.penggunaan ulang
4. d.pendauran ulang
5. e.pengolahan
6. f.pemprosesan akhir sampah
(4)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pembangunan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)TPA Regional dilengkapi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang terdiri atas:
1. a.fasilitas dasar;
2. b.fasilitas perlindungan lingkungan;
3. c.fasilitas operasi; dan
4. d.fasilitas penunjang.
(2)Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fungsi TPA Regional. -‐7-
(3)Ketentuan mengenai jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014