(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
a.Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
b.RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat
(2)Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
(3)RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.
(4)RPJMD Kabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.
BAB VII ........ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). RPJM Daerah Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021; bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016- 2021 terdiri dari 6 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai pengertian- pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL