DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP RPJM DAERAH; BAB III SISTEMATIKA RPJM DAERAH; BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI; BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH; BAB VI KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum Penyusunan 1.3. Hubungan Antar Dokumen 1.4. Sistematika Penulisan 1.5. Maksud dan Tujuan BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.4. Aspek Daya Saing Daerah I - 9 Bab I Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN 3.1. Kinerja Masa Lalu 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD 3.1.2. Neraca Daerah 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2.1. Proporsi Penggunaan ANggaran 3.2.2. Analisis Pembiayaan 3.3. Kerangka Pendanaan 3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama 3.3.2. Proyeksi Data Masa Lalu 3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.2. Isu Strategis BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1. Visi 5.2. Misi 5.3. Tujuan dan Sasaran BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah Daerah......
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Peraturan Daerah selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disingkat sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana Pemerintah tahunan daerah.
13.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
8.Program......
18.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118,49 km2). Hutan menyediakan berbagai jenis pohon antara lain terkenal dengan kayu besi (eusideroxylon zwageri), lanan (shorea leprosula), meranti (shorea spp.), ramin (gonystyllus bancanus sp.), dan agathis. Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, meruapakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pasal 2

(1)RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
(2)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program PD, lintas PD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(3)RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
1. a.Pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
2. b.Bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
3. c.Pedoman Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menyusun RKPD.

Pasal 3

PD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra PD.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Pasal 4

Sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan Lampiran Perda ini, terdiri dari:

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah, perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu permulaan yang relevan. Melalui analisis permasalahan, pemerintah dapat menemukan isu utama yang dihadapi sebagai bahan untuk mendalami pokok permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
(2)Evaluasi terhadap hasil RPJM Daerah mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah lingkup provinsi.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan pembangunan jangka menengah nasional.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Percepatan pencapaian kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan memerlukan visi dan misi yang jelas serta peran pemerintah yang kuat dan efektif dalam melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, khususnya yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ke dalam rumusan yang dapat dimengerti dan diukur capaian keberhasilannya menjadi penting. Menerjemahkan visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran yang selaras dengan analisis teknokratik sangat menentukan apa dan bagaimana masa depan lima tahun pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah akan diwujudkan.

Pasal 7

(1)Perubahan RPJM Daerah hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidaksesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
3. c.terjadi ......
4. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
5. d.merugikan kepentingan daerah dan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Pasal 8

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:
1. a.Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
2. b.RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat
(2)Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
(3)RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.
(4)RPJMD Kabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021 I. UMUM Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan, yakni RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perencanaan pembangunan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). RPJM Daerah Provinsi digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021; bahan penyusunan dan evaluasi RPJM Daerah kabupaten/kota dengan memperhatikan tugas dan kewenangan kabupaten/kota dalam mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang termuat dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, serta pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah tersebut dijabarkan ke dalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah Tahun 2016-2021 adalah untuk: a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016- 2021 terdiri dari 6 BAB dan 10 Pasal yang mengatur mengenai pengertian- pengertian, sistematika penulisan RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah, serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. II. PASAL DEMI PASAL

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan memberikan arah perumusan rencana program perangkat daerah untuk mewujudkan setiap sasaran. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam rangka pencapaian misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah untuk periode 2016-2021.

Pasal 1

Cukup Jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020