DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL; BAB V KOMITE MEDIK; BAB VI STAF MEDIK FUNGSIONAL; BAB VII KOMITE KEPERAWATAN; BAB VIII TATA KERJA; BAB IX KEPEGAWAIAN; BAB X PEMBIAYAAN; BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, menyatakan bahwa setiap Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit 1 (satu) Rumah Sakit Jiwa;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan, beban kerja, peningkatan kinerja serta demi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan Jiwa pada Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan peningkatan status dari Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi Rumah Sakit Khusus;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA KALAWA ATEI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 3
4.Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
5.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
6.Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya terdiri dari ketua-ketua Staf Medik Fungsional.
7.Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dalam jabatan fungsional di Instalasi pelayanan medik dan penunjang medik.
8.Komite Keperawatan adalah kelompok profesi keperawatan yang keanggotaannya terdiri dari perawat dan bidan.
9.Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, penunjang medik dan non medik Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
10.Napza adalah narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Rumah Sakit Jiwa adalah unsur pendukung tugas pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan jiwa secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta pencegahan penyakit kejiwaan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Jiwa mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan medis;
b.penyelenggaraan penunjang medis;
c.penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
d.penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa rujukan;
e.penyelenggaraan rehabilitasi korban napza;
f.penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
g.penyusunan program dan rekam medik; dan
h.penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Administrasi dan Keuangan, membawahi: 1) Sub Bagian Tata Usaha; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Program. 4
3. c.Bidang Pelayanan Medis, membawahi: 1) Seksi Rawat Inap; dan 2) Seksi Rawat Jalan, Intensif, dan Darurat.
4. d.Bidang Penunjang Medis, membawahi: 1) Seksi Sarana dan Prasarana; dan 2) Seksi Penunjang Diagnostik dan Terapi.
5. e.Bidang Keperawatan, membawahi: 1) Seksi Sarana dan Tenaga Keperawatan; dan 2) Seksi Mutu dan Asuhan Keperawatan.
6. f.Instalasi.
7. g.Satuan Pemeriksaan Internal.
8. h.Komite Medik.
9. i.Staf Medik Fungsional.
10. j.Komite Keperawatan.
(2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan tugas-tugas Rumah Sakit, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

a.penyelenggaraaan urusan ketatausahaan;
b.penyusunan anggaran;
c.pengelolaan keuangan;
d.organisasi; dan
e.penyusunan program dan ketatalaksanaan rumah sakit.

Pasal 8

a.Sub Bagian Tata Usaha;
b.Sub Bagian Keuangan; dan
c.Sub Bagian Program.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat. 5

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015