Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
Penyelenggaraan retribusi jasa umum
Penyelenggaraan retribusi jasa umum
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1622);
SALINAN
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
7a. Rumah Sakit Jiwa yang selanjutnya disingkat RSJ adalah Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei.
Nama Retribusi meliputi:
1) Rawat Jalan di Poliklinik; 2) Penunjang Diagnostik Radiologi/Rontgen dan tindakan medik; 3) Unit Rehabilitasi Gangguan mental; 4) Unit rehabilitasi anak; 5) Unit rehabilitasi Day Care Khusus Narkoba; 6) Dokter/konsulen; 7) Unit Gawat Darurat; 8) Unit Rawat inap; 9) Tindakan khusus psikiatri; 10) Pelayanan psikologi; 11) Visite/konsul farmasi spesialis; 12) Visite/konsul farmasi umum; 13) Harga obat; 14) Ambulance; 15) Pemeriksaan laboratorium/Klinik; dan 16) Jasa Tehnik kefarmasian ( Non Cito).
1) Hematologi dan Urinalisa; 2) Kimia Klinik; 3) Imuno Serologi; 4) Kimia Kesehatan; dan 5) Toksiologi.
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan dalam jenis Retribusi Jasa Umum.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSJ Kalawa Atei sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)