DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 14 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dan beban kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2082);
6.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas Daerah; dan
5. e.Badan Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Provinsi merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
3. c.Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B;
4. d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
  5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
  10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  11. 11.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
  14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
  15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
  19. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  21. 21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
  22. 22.Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
  23. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
  24. 24.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
  25. 25.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
5. e.Badan terdiri atas:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset; 2a. Badan Pendapatan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
  3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
  4. 4.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran;
  6. 6.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan di Jakarta.
  7. 2.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
(3)Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A, sehingga Pasal 19A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1)Pejabat perangkat daerah yang ada pada Badan Keuangan Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan, pertanggungjawaban dan anggaran tahun 2017 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2017.
(2)UPTD Badan Keuangan Daerah yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku dan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

4.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A, sehingga Pasal 22A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Pelaksanaan tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2018. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 14 Februari 2018 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya, pada tanggal 14 Februari 2018 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (1/40/2018) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Drs. HASANUDIN NIP. 19580614 197901 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I. UMUM Dasa utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Penanganan urusan merintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diantara lain Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam rangka penyesuaian beban kerja perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 90

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19A

Pasal 22A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 12

Pasal 19A

Pasal 22A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2019