DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 3.Pembentukan Cabang Dinas; 4.Staf Ahli; 5.Kepegawaian; 6.Perubahan Perangkat Daerah; 7.Ketentuan Lain-lain; 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (4Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Keija dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur staf yang melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat D aerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
10.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

c.Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.D inas Kesehatan Tipe A m enyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Sub Urusan Kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Arsip Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
20. 20.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
21. 21.Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang peternakan;
22. 22.Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
23. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral;
25. 25.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
e.Badan terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana;
8. 8.Badan Penghubung melaksanakan fungsi penunjang koordinasi dan penghubung pelaksanaan urusan pemerintahan di Jakarta.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas D aerah dapat dibentuk U PT Dinas.
(2)Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan.
(3)UPT Dinas dan UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), dan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memberikan layanan secara profesional dan paripurna kepada masyarakat melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, untuk mendukung pelayanan kesehatan daerah serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata keija Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMBENTUKAN CABANG DINAS

Pasal 8

(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, bidang Kelautan dan Perikanan, bidang Kehutanan, dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat meliputi 1 (satu) atau lebih Kabupaten /Kota.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli Gubernur diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas, kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf Ahli Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 12

(1)Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
(2)Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap susunan Perangkat Daerah.
(3)Perubahan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

(1)Gubernur dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…