DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

- Penambahan Penyertaan Modal yang disetor Kepada PT bank Kalteng sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah. - Penambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah berua uang sebesar Rp523.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga milyar rupiah) dan Penambahan penyertaan modal berupa tanah dan bangunan (inbreng) senilai Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dan pendapatan daerah melalu Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemegang saham pengendali kepada Perseroaan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; SALINAN jdih.kalteng.go.id Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); jdih.kalteng.go.id
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bang Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bang Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. jdih.kalteng.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat PT Bank Kalteng adalah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
6.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8.Penambahan Penyertaan Modal adalah nilai yang menambahkan jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional maupun global.
b.mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk.
c.meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas, dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah.
d.Untuk memenuhi kriteria PT. Bank Kalteng sebagai Bank Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Kalteng yang berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Penambahan Penyertaan Modal PT. Bank Kalteng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dan saling menguntungkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah telah menempatkan modal yang disetor kepada PT...Bank Kalteng sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) jdih.kalteng.go.id

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp698.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan milyar rupiah) yang terdiri dari:

a.Penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp523.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga milyar rupiah) dan
b.Penambahan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan (inbreng) senilai Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp523.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian :
1. a.Tahun 2021 sebesar Rp130.750.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. b.Tahun 2022 sebesar Rp130.750.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp130.750.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. d.Tahun 2024 sebesar Rp130.750.000.000,00 (seratus tiga puluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal berupa tanah dan bangunan (inbreng) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 7

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam modal saham Bank Kalteng adalah sebesar Rp1.098.000.000.000,00 (satu trilyun sembilan puluh delapan milyar rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dibebankan dalam APBD mulai Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya. jdih.kalteng.go.id

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 29 April 2021 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd SUGIANTO SABRAN Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 29 April 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd FAHRIZAL FITRI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: (2-69/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, SARING, S.H., M.H. NIP. 19650510 198703 1 003 jdih.kalteng.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. UMUM PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, maka secara langsung membuat keharusan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan peningkatan Modal Inti sesuai ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK03/2020 tersebut agar tetap menjadi Bank Umum. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu pemegang saham, bahkan sebagai pemegang saham mayoritas secara langsung mempunyai kewajiban untuk melakukan penambahan modal sesuai dengan ketentuan tersebut. Penambahan Penyertaan Modal ini wajib dilakukan melalui Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024