DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). Menghapus Pasal 6 ayat (3).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimanatan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemebentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 99) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Penambahan Penyertaan Modal berupa uang dari Pemerintah Daerah kedalam modal saham Bank Kalteng sebesar Rp691.800.000.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah).

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah dan ayat (3) Pasal 6 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp691.800.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rincian:
1. a.tahun 2021 sebesar Rp130.600.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. b.tahun 2022 sebesar Rp130.600.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
3. c.tahun 2023 sebesar Rp130.600.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).
4. d.tahun 2024 sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus lima miliar rupiah).
(3)Dihapus.

Pasal 7

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka jumlah penyertaan modal daerqah ke dalam modal saham Bank Kalteng adalah sebesar 1.091.800.000.000,00 (satu triliun sembilan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya, pada tanggal 30 Agustus 2024 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 30 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (6-185/2024) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikat (BSrE) Badan SIBER dan Sandi Negara PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH I. Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan alih fungsi lahan yang merupakan aset tanah dan bangunan (inbreng) berupa banguan kantor KONI menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, sehingga perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. II. Pasal Demi Pasal Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 117

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2021