DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Tujuan Penetapan RPJMD adalah untuk: a. memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah; b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten/kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan; c. Sebagai pedoman dalam: 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (5) tahun; 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 1 2. 3. 10. 11. -d- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548): 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817): 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018.

BAB II

AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD ini disusun berdasarkan azas: Manfaat Berkeadilan Keterpaduan Keserasian, keselarasan dan keseimbangan Tata kelola pemerintah yang baik Berkelanjutan Berwawasan lingkungan Efektif dan efisien KemandirianHP MP NO Op RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. RPJMD merupakan:

a.Penjabaran Visi, Misi, dan Program Gubernur ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD.
b.Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan. a. b. Memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Kabupaten/Kota, serta dengan Provinsi yang berbatasan. Sebagai pedoman dalam: 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun: 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 5 5

BAB IV

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

Ruang lingkup meliputi:

(1)Gambaran Umum Kondisi Daerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Visi dan Misi Strategi Pembangunan Daerah Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Indikasi program dan kerangka pendanaan a. b. d. e. £ 8
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Uraian mengenai sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 adalah:
1. a.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing tinggi,
2. b.Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan,
3. c.Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata,
4. d.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik,
5. e.Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim. Indikator makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 78,00, Indeks gini pada skala 0,32, Tingkat inflasi sebesar 5,50 t 1 persen, Tingkat pengangguran sebesar 5,11 persen, Tingkat kemiskinan sebesar 5 persen, Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,70-5,30 persen: dan Indeks kualitas lingkungan pada skala 82,00 a. b. d. e. £ g Indikator makro pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun dokumen rencana pembangunan.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi hasil terhadap pelaksanaan RPJMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional, Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan- undangan,
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Cc. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau
d.merugikan kepentingan nasional. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

Pasal 10

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Pasal 11

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Gubernur pada tahun terakhir masa jabatannya menyusun:

a.Draft Rancangan Awal RPJMD untuk periode selanjutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat.
b.RKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD periode keempat dan atau rancangan awal RPJMD jika telah tersedia.

(2)Draft Rancangan Awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah periode berikutnya.
(3)RKPD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode masa jabatan Gubernur berikutnya.
(4)RPJMD Kabupaten/Kota wajib mempedomani RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 17 Juni 2014 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Dindangkan di Samarinda pada tanggal 17 Juni 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 7. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620527 198503 1 006 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (6/2014) KEPALA B HUKUM, H. SUR H PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013-2018 UMUM1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan berpedoman pada peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025. RPJMD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, yang merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah, serta memuat prioritas pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur serta pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pada tahun pertama periode Pemerintahan Gubernur berikutnya, yaitu pada tahun 2019. Namun demikian, Gubernur terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan APBD melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efesien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Il. Merujuk kepada peraturan di atas, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2008-2013 telah berakhir pada tahun 2013 dan selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan menyusun RPJMD dengan kurun waktu 2013-2018 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 2025. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran Pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, layanan publik, dan daya saing daerah serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara. Huruf b Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah harus memberi dampak kepada segenap lapisan masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan. Huruf d Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah. Huruf e Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Huruf f Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Huruf g Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Huruf h Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan cermat sesuai tujuan dan permasalahan (tepat guna) serta lebih berdaya guna dan berhasil guna. Huruf i Yang dimaksud dengan "kemandirian" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah berlandaskan dan harus menciptakan kepercayaan dan kemampuan serta kekuatan sendiri dengan bersendikan kepribadian masyarakat yang luhur. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a RPJMD merupakan kerangka dasar Pengelolaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur dengan tetap memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Huruf b Yang dimaksud dengan "kesinambungan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah merupakan kelanjutan dari kebijakan jangka menengah sebelumnya dan dalam rangka mencapai sasaran pokok RPJPD jangka menengah berikutnya untuk menghasilkan dampak pembangunan yang dapat dirasakan (generasi) masyarakat dalam jangka panjang dengan memerhatikan keseimbangan berbagai aspek pembangunan. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas 4 Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) a) Cukupjelas. b) Yang dimaksud RKPD tahun berikutnya adalah RKPD tahun 2019 Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 66.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

RUANG LINGKUP RPJMD

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 9 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016