DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan Peraturan Gubernur:
c.bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 perlu menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022), Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042), 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. “3. ' Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406),A Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H. Awang Faroek Ishak, dan HM. Mukmin Faisyal, HP, SH, MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, 19, 20. 21. 22. 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20151 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ' 2014 Nomor 7), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 55), Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23): MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2017. 2. Ketentuan

Pasal 2

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

a.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018:
b.Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana : Kerja Pemerintah Tahun 2017: dan
c.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :1 BABI. Pendahuluan BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan BAB III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2017 BAB VI. Penutup
(2)Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2017, yang disusun akibat perubahan asumsi-asumsi dari perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

4.Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini ' Pasal Il Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 1 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 50. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, ama H. SUROTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 I-1 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 Rumusan RKPD 2017 ini memiliki nilai penting dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah mengingat dalam penyusunannya akan memasukkan berbagai kebijakan baru maupun hasil revisi dari dokumen pemerintahan pemerintah baik pusat maupun provinsi. Dengan terpilihnya presiden baru yakni Ir. Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan atmosfir yang cukup berbeda pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah disusun dan ditetapkan pada periode sebelum pelaksanaan pemilihan presiden. RPJMD Provinsi Kalimantan Timur memiliki periode pelaksanaan tahun 2013 hingga 2018 sehingga dengan adanya Ir. Joko Widodo sebagai presiden baru (kebijakan pembangunan nasional baru melalui NAWACITA) maka pola dan rumusan pembangunan jangka menengah daerah mengalami perubahan maupun penajaman. Perubahan berbagai kebijakan tersebut otomatis akan menyebabkan beberapa penyesuaian baik sasaran pembangunan, arah kebijakan, hingga program dan kegiatan pembangunan sebagai upaya untuk mencapai target pembangunan nasional melalui I-2 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 kebijakan-kebijakan baru. Oleh karena itu, pada penyusunan RKPD 2017 ini akan mengintegrasikan berbagai dokumen revisi pembangunan daerah terutama revisi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen pembangunan nasional baru sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tahun 2017 memerlukan optimalisasi dalam mengevaluasi pembangunan periode sebelumnya serta memonitor pelaksanaan pembangunan tahun berjalan utamanya dalam pengintegrasian dengan program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Visi, Misi dan Agenda Prioritas Nawa Cita di bawah kepemimpinan presiden Republik Indonesia.Hal ini dikarenakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan (utamanya kebijakan daerah) sangat ditentukan oleh evaluasi dan monitoring sebagai bagian dari pembelajaran dari kekurangan pembangunan maupun optimalisasi dari kelebihan pelaksanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing - masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.Pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah pada tahun 2017 ini memiliki prioritas dalam perwujudan perekonomian yang berkualitas dan optimal.Hal ini terlihat pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki fokus/tema pembangunan di tahun 2017 yakni, “Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”.Tema ini merupakan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017 yang mengindikasikan sebuah harapan untuk meningkatkan nilai tambah produksi unggulan daerah agar memiliki daya saing dan daya beli.Prioritas pembangunan pada tahun 2017 sudah mengimplementasikan dimensi pembangunan sektor unggulan pada strategi pembangunan nasional dan juga secara langsung sinkron dengan agenda prioritas I-3 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 nasional yakni “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang pelaksanaannya memiliki satu tahun periode pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Dalam RKPD juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dimana evaluasi ini akan digunakan sebagai pijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan lanjutan agar dapat lebih baik dan optimal pelaksanaannya. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tahapan tahunannya. Dengan demikian, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. Dalam pelaksanaan RKPD 2017, perlu memperhatikan :
1.Berlandaskan pada kearifan lokal;
2.Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian daerah;
3.Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional;
4.Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD tahun keempat, maka RKPD tahun 2017 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2017 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD I-4 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2017. Selain itu, RKPD tahun 2017 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu evaluasi pembangunan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya. Dalam penyusunan RKPD perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan daerah jangka menengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan sebagai berikut: 1) Persiapan Penyusunan RKPD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur; 3) Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur; 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Timur; 5) Perumusan Rancangan Akhir; dan 6) Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Timur. Keenam tahapan tersebut di atas digambarkan pada bagan sederhana seperti gambar 1.1. I-5 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPDTahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur Penyusunan Ranwal RKPD Provinsi Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Musrenbang RKPD Provinsi Perumusan Rancangan Akhir Penetapan RKPD Provinsi Pengolahan Data dan Informasi Analisis Gambaran Umum, Kondisi Sosial, Ekonomi, Keuangan Daerah, serta Evaluasi KinerjaTahun Lalu Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Ranwal RKPD Provinsi Evaluasi Ranwal RKP Rancangan RKPD Provinsi Sinkronisasi Musrenbang RKPD Evaluasi Musrenbang RKP Penyelarasan Penyajian Rancangan Akhir RKPD Rancangan Akhir RKPD Provinsi Integrasi Renja SKPD Penyelarasan Penyajian Rancangan RKPD I-6 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Sesuai dengan tahapan tersebut, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 telah ditetapkan yaitu dengan Peraturan Gubernur Nomor 21 tahun 2016 pada tanggal 16 Mei Tahun 2016. Dan dengan ketetapan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendali Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Demikian juga, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Point Kedua segera melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dan adanya penyesuaian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036
3.Tren ekonomi global menurun, berdampak pada kapasitas fiskal daerah
4.Rasionalisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 sesuai dengan penyesuaian Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 970/159/Perda-V/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Rasionalisasi Pendapatan Tahun 2017. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: A. Undang-Undang Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 memiliki landasan hukum yang dalam bentuk Undang-Undang sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); I-7 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); serta
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. B. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerahadalah sebagai berikut:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2.Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5.Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017; I-8 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; serta
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017.
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut PP No 18 Th 2016 tentang Perangkat Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
12.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 66); 1.3 Hubungan AntarDokumen Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran terutama RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RAPBD. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar1.2. I-9 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dari gambar 1.2. tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1.Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2.Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3.Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah DaerahTahun 2017 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dengan rumusan sebagai berikut: Sistem Perencanaan Tahap Penganggaran Pembangunan Daerah Daerah 20 tahun 5 tahun 1 tahun KUA : RPJPD — RPJMD — RKPD ,: — Kane, — APBD | | #—PPAS”: Renstra Renja TA TAN . . SKPD SKPD » RKA-SKPD DPA-SKPD I-10 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 BAB II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintah; memuat gambaran umum kondisi daerah(kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah selama ini. memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun rencana dan satu tahun setelah tahun rencana, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, arah kebijakan ekonomi daerah (arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, serta arah kebijakan pembiayaan daerah). 1.5 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyesuaian penyusunan RKPD Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2017 untuk mewujudkancapaian visi dan misi Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur. I-11 Pendahuluan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tujuan yang ingin dicapai dari penyesuaian penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, yaitu:

a.Pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing - masing Daerah, sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien
b.Perubahan/ restrukturisasi Program/Kegiatan pada Tahun 2017 melakukan perbaikan indikator kinerja yang lebih SMART dan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan pencapaian kinerja 2015 serta alokasi pendanaan terkait pada tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018.
c.Menyelaraskan agenda dan program prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur;
d.Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2017;
e.Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya; dan
f.Operasionalisasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun keempat (tahun 2017).
g.Menyesuaikan program/kegiatan beserta alokasi pendanaan dengan memperhatikan peralihan kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. II-1 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah karena letak geografisnya di wilayah tropis. Begitu pula Provinsi Kalimantan Timur, provinsi yang terletak di perbatasan wilayah tengah dan timur Indonesia ini memiliki beranekaragam sumber daya hayati yang tumbuh dalam bentangan alam yang luas. Selain itu, wilayahnya yang berbatasan darat dengan Negara Malaysia menjadi ciri khas tersendiri bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengelola administrasi kewilayahan maupun kependudukannya. Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara lain, Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai lebih dari segi geografis dibandingkan dengan provinsi lain termasuk perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, letak geografis Provinsi Kalimantan Timur berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia melalui Selat Makasar dan Selat Lombok yang memiliki potensi strategis sebagai pendukung perekonomian wilayah. Hal tersebut dikarenakan ALKI berperan dalam II-2 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan memperlancar transportasi kapal-kapal dagang (baik dalam maupun luar negeri) yang melintasi wilayah kepulauan Indonesia. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki daratan cukup luas di Negara Indonesia. Luas wilayah yang mencapai 12.734.692 ha yang terdiri dari daratan seluas 12.638.893 ha dan perairan darat seluas 95.799 ha, menjadikan Provinsi Kalimantan Timur lebih memiliki peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya. Sedangkan dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten yaitu Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota yaitu Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 2.1 Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Ha) Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1. 1.Paser 1.109.696 10 144
2. 2.Kutai Barat 1.370.992 16 194
3. 3.Mahakam Ulu 1.944.941 5 50
4. 4.Kutai Kartanegara 2.598.808 18 237
5. 5.Kutai Timur 3.105.171 18 136
6. 6.Berau 2.173.519 13 110
7. 7.Penajam Paser Utara 292.373 4 54
8. 8.Balikpapan 51.225 6 34
9. 9.Samarinda 71.653 10 59
10. 10.Bontang 16.314 3 15 Provinsi Kalimantan Timur 12.734.692 103 1.033 Sumber: Data Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015 Posisi Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 20 33’ Lintang Utara (LU) dan 20 25’ Lintang Selatan (LS), 1130 44’ Bujur Timur (BT) dan 1190 000 Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:
11. 1.Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara; II-3 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
12. 2.Sebelah Barat : Berbatasan dengan Negara Bagian Serawak Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. 3.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan; dan
14. 4.Sebelah Timur : Berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi. Dari sisi klimatologi, Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pengukuran iklim melalui tiga stasiun bandara yakni di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Berikut statistik klimatologi yang terangkum dalam tabel di bawah ini. Tabel 2.2 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 NO URAIAN STASIUN SAMARINDA BALIKPAPAN TANJUNG REDEB 1 Suhu Udara (⁰C) - Minimum 22,20 22,30 22,30 - Maksimum 35,20 33,80 34,40 2 Kelembaban (%) 82 84 82 3 Tekanan Udara (Mbs) 1.012,9 1.011,7 1.010,9 4 Kecepatan Angin (Knot) 4 4 4 5 Curah Hujan (mm) 2.097,8 2.149,8 1.363,4 6 Penyinaran Matahari (%) 46,8 52,5 50,8 Sumber: BMKG Wilayah Kaltim Potensi sumber daya lahan di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 seluas 12.638.931 Ha (75,68%) dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 16.732.065 ha. Secara garis besar sumber daya lahan Kalimantan Timur terbagi menjadi kawasan lindung seluas 2.283.360 ha (18,03%), kawasan budidaya hutan seluas 6.055.792 Ha (47,82%) dan kawasan budidaya non hutan seluas 4.299.799 ha (34,15%). Jika dilihat dari peruntukan kawasan sebagian besar luas sumber daya lahan Kalimantan Timur masih berupa kawasan hutan yang mencapai 65,85 persen sedangkan sisanya berupa wilayah permukiman yang hanya mencapai 2,37% (396.266 Ha), industri sebesar 0,34% (57.176 Ha), pariwisata sebesar 0,58% (97.422 Ha) serta perkebunan dan pertanian pangan dan holtikultura yang mencapai 22,55% (3.773.204 Ha) terhadap luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. II-4 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.1 Persentase Luas Wilayah Berdasarkan Peruntukan Kawasan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2035 Sumber: Perda No. 1 Tahun 2016 Tentang Rencana RTRW Provinsi Kaltim Tahun 2016-2035 Penduduk Kalimantan Timur terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penambahan penduduk ini terjadi karena dua faktor yakni pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Secara statistik, banyak cara dalam menentukan jumlah penduduk suatu wilayah baik melalui estimasi survei, registrasi penduduk, proyeksi penduduk. Dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan ini, jumlah penduduk didekati dengan menggunakan proyeksi penduduk yang dilakukan penyesuaian kembali melalui back casting Susenas oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Pada penghitungan jumlah penduduk didapatkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3.426.638 jiwa dimana angka ini meningkat jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mencapai 3,28 juta jiwa pada tahun 2013 mencapai 3,35 jiwa pada tahun 2014. Permukiman, 2.37 ainnya, 28.40 Pariwisata, 0.58 Industri, 0.34 Pertanian Pangan & Hoitikultura, 2.46 Hutan, 65.85 II-5 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan baik jumlah penduduk maupun kepadatan penduduk antar kabupaten/kota. Ketimpangan sangat terlihat pada wilayah kota yang secara total hanya memiliki luas wilayah 1,09 persen namun dihuni oleh 46,45 persen penduduk, sedangkan 53,55 persen penduduk mendiami 98,91 persen luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang notabene merupakan wilayah administrasi kabupaten. Gambar 2.3 Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 34500 3A?6,638 3400 3391432 3350000 - 3,300,000 - 2731 3,250,000 - 219696 3,200,000 - 2150000 - 3107000 - 30501000 201 2013 2014 2015 Paser 7.65 Mahakam Ulu Bontang 4.77 0.76 Kutai Barat 4.26 Samarinda 23.71 utai Kartanegara 20.95 Kutai Timur 9.34 Balikpapan 17.96 Berau 6.10 PPU 4.50 II-6 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda yaitu sebesar 23,71 persen karena Kota Samarinda menjadi pusat pemerintahan sekaligus jasa perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur, diikuti Kabupaten Kutai Kartanegara dengan persentase penduduk sebesar 20,95 persen dan Kota Balikpapan sebesar 17,96 persen. Sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang kurang dari 5 persen terdapat di Kota Bontang (4,77%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,50%) , Kutai Barat (4,26%) dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Hulu yang bahkan tidak mencapai 1 persen (0,76%). Pada indikator kependudukan yang lain, penduduk Provinsi Kaimantan Timur didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dimana sex ratio mencapai 110,31 dimana mengindikasikan bahwa dalam setiap 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 110-111 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Tabel 2.3 Sex Ratio, Kepadatan Penduduk, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 NO. KAB/KOTA SEX RATIO KEPADATAN PENDUDUK LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK 1 Paser 113,11 24,41 2,14 2 Kutai Barat 111,89 9,48 0,33 3 Kutai Kartanegara 110,67 27,91 2,27 4 Kutai Timur 118,47 10,08 4,08 5 Berau 116,25 9,52 2,66 6 Penajam Paser Utara 109,48 49,25 1,05 7 Balikpapan 106,86 1.220,65 1,53 8 Samarinda 107,05 1.169,20 1,76 9 Bontang 109,92 1.001,38 2,10 10 Mahakam Ulu 114,88 1,7 0,39 Provinsi Kalimantan Timur 110,31 27,34 2,05 Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur Kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 sebesar 27,34 jiwa/km2 yang mengindikasikan bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak sebanding dengan penduduk yang tinggal di dalamnya. Analisis singkat dari kepadatan penduduk tersebut yakni setiap 27-28 jiwa penduduk menempati 1 km2 wilayah di II-7 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Distribusi penduduk yang tidak merata semakin memperkeruh perkembangan daerah utamanya kabupaten yang memiliki daerah pelosok karena kurang memiliki potensi sumber daya manusia untuk mengolah daerah tersebut. Jika dilihat dari piramida penduduk di bawah ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk usia muda memiliki jumlah yang cukup besar dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur periode ini dan akan menjadi potensi yang menunjang bagi pembangunan jika diberdayakan dengan optimal. Begitu pula dengan masyarakat usia produktif yang mendominasi jumlah penduduk sehingga potensi mereka jika dimaksimalkan akan memberi dampak positif bagi pembangunan daerah. Gambar 2.4 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 1) Produk Domestik Regional Bruto PDRB Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 526.896.788,45 juta rupiah atau hampir 75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12.026 MM 13.380 13.505 FM 13.049 25.195 FN 21.070 44154 MEN 33.59 66c.26c WM NN 53.690 90.501 M— MEMEK 76211 117.221” —— MEMEK 101.309 138.915 ME 121.225 155.595 WF TE 127.320 164.539 IE TAN 119272 164.870 IK AAN 1125232 155.633 TEA 144951 150.520 E TE 11.55 156.136 M TA 110.224 164.302 F NE 152.690 177.869 Ge——.dN 170.162 MPerempuan MLaki-Laki II-8 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan mencapai 526,9 triliun rupiah pada tahun 2014 sedangkan Tahun 2015 sampai mencapai 501,87 trilliun rupiah. Nilai PDRB tahun terakhir ini sangat tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 383,29 trilliun rupiah dimana kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun berikutnya yakni 2011 dengan nilai PDRB mencapai 472,78 trilliun rupiah. Gambar 2.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah) Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Gambar 2.6 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%) Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 600,000,000.00 500,000,000.00 400,000,000.00 300,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 00 383,293,002. 2010 472,780,553.01 2011 519,131,868.86 503,402,031.77 2012 2013 501,867,803.12 526,896,788.45 2014 2015 Pendidikan xx 1516 Administrasi“5 ambangan 44.919 7.629 Pengolaha Kesehatan erdagangan Asuransi Komunikasi “N-Transoortasi Konstruksi 1.67 II-9 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pembentukan nilai PDRB atas Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian meskipun mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun sebelumnya menjadi 44,91 persen terhadap PDRB total. Sedangkan kontribusi sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yakni mencapai 20,72 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014. Untuk kontribusi sektor pertanian sebagai salah satu komoditas yang akan dijadikan sektor unggulan oleh pemerintah provinsi, pada tahun 2015 ini mencapai 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya. Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Besarnya PDRB Kalimantan Timur dapat menggambarkan positifnya kondisi perekonomian Kalimantan Timur secara umum, namun belum dapat memberikan informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara mikro. Meskipun nilai PDRB selalu meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi di Provinsi Kailmantan Timur terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 mencapai 6,3 persen dan menurun sedikit pada tahun berikutnya 5,26 persen. Namun pada dua tahun terakhir yakni tahun 2013 dan 2014, pertumbuhan ekonomi melambat dengan drastis dimana pada tahun 2013 hanya mencapai 2,25 persen dan 2011 2012 2013 2014 2015 II-10 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan melambat kembali pada tahun berikutnya menjadi sebesar 1,57 persen. Sama halnya pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi -1,28 persen. Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 KATEGORI 2011 2012 2013 2014 2015 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,31 7,62 6,44 6,72 4,59 B Pertambangan dan Penggalian 10,64 8,01 1,85 -0,56 -4,83 C Industri Pengolahan -3,77 -3,49 -1,81 0,22 2,26 D Pengadaan Listrik dan Gas 14,62 13,27 3,56 18,74 25,41 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4,42 2,63 6,26 4,55 2,56 F Konstruksi 4,75 6,21 4,91 5,98 -1,16 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,4 5,59 3,26 4,43 0,32 H Transportasi dan Pergudangan 9,91 7,25 6,51 7,23 2,57 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 8,21 9,68 3,34 5,18 4,89 J Informasi dan Komunikasi 8,84 12,1 9,11 9,65 7,98 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,83 12,46 14,37 2,41 2,05 L Real Estat 5,48 8,27 8,23 8,29 3,59 M,N Jasa Perusahaan 14,35 8,54 8,22 8,29 -3,75 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 8,65 1,89 4,74 9,47 4,85 P Jasa Pendidikan 23,03 19,09 18,74 15,28 11,50 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 12,02 10,43 5,12 10,90 12,04 R,S,T,U Jasa Lainnya 6,24 3,66 3,24 7,38 8,81 Total 6,3 5,26 2,25 1,57 -1,28 Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipicu dengan terjadinya pertumbuhan negatif pada sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaan dan konstruksi. Meskipun sektor lainnya mengalami pertumbuhan positif namun kondisi tersebut belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memiliki andil yang cukup besar pada struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. II-11 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2) Laju Inflasi Terjadinya gejolak harga akan menyebabkan stabilitas ekonomi masyarakat terganggu dan rentan menjadi masalah sosial-ekonomi terutama kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok untuk meredam terjadinya gejolak harga tersebut. Untuk mengetahui seberapa tinggi fluktuasi harga pasar yang terjadi di suatu wilayah, pemerintah daerah dapat menggunakan angka laju inflasi sebagai potret real terjadinya fluktuasi harga yang terjadi di tengah masyarakat dalam periode bulanan hingga tahunan. Provinsi Kalimantan Timur melakukan penghitungan inflasi dibangun dari 3 kota IHK yakni Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Tarakan. Selama tahun 2010-2012, inflasi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi stabil yang berarti stabilitas harga terjaga dengan baik. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian di Kalimantan Timur tidak bergejolak seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2013, terjadi lonjakan inflasi yang cukup signifikan hingga mencapai 9,65 pada inflasi tahunannya meskipun pada tahun selanjutnya menurun kembali hingga mencapai angka 7,66 persen pada tahun 2014 dan menurun kembali pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,89 persen. Gambar 2.8 Nilai Inflasi Year on Year Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Termasuk Kota Tarakan) Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Kondisi laju inflasi yang semakin menurun ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk mengetahui penyebabnya apakah karena kelesuan perekonomian sehingga daya beli masyarakat menurun atau karena semakin meningkatnya pemerataan dan arus 12,00 10,00 - 9,65 3,00 6,00 4,89 4,00 2,00 0,00 : 2010 2011 2012 2013 2014 2015 II-12 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan komoditas barang kebutuhan pokok. Analisa lanjutan ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dari permasalahan perekonomian global yang melanda pada hampir seluruh wilayah nasional bahkan dunia internasional. Tabel 2.5 Laju Inflasi Menurut Kota Inflasi Kalimantan Timur dan Perbandingan dengan Inflasi Nasional, 2010-2015 Tahun Samarinda Balikpapan Tarakan Kalimantan Timur Nasional 2010 7,00 7,38 7,92 7,28 6,96 2011 6,26 6,44 6,43 6,35 3,79 2012 4,81 6,41 5,99 5,60 3,73 2013 10,37 8,56 10,35 9,65 8,38 2014 6,74 7,43 11,91 7,66 8,36 2015 4,24 6,26 3,42 4,89 3,35 Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial Fokus kesejahteraan sosial dalam analisis hasil pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kondisi pengangguran, kondisi kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus ultimate impact dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga terdapat variabel angka kemiskinan yang merupakan suatu gambaran dasar kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai apabila setiap orang memperoleh II-13 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 71.31 72.02 72.62 73.21 73.82 74.17 69.5 70 70.5 71 71.5 72 72.5 73 73.5 74 74.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Indeks pembangunan manusia dihitung untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia dengan melakukan analisis pembandingan pencapaian pembangunan manusia antar wilayah. IPM sendiri dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), serta Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi). Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, IPM Provinsi Kalimantan Timur sudah termasuk kategori tinggi yang mencapai 71,31 dan sudah di atas rata-rata nasional bahkan peringkat 3 se-Indonesia. Di tahun-tahun berikutnya, IPM terus mengalami kenaikan hingga terakhir tahun 2015 angka IPM Provinsi Kalimantan Timur mencapai 74,17 dan menduduk peringkat 3 level nasional. Peningkatan angka IPM yang II-14 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan konsisten di tiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan masing-masing komponen penyusunnya yang akan terdeskripsikan di bagian berikutnya. Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 - 2015 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015
15. 1.Paser 66,54 67,11 68,18 69,61 69,87 70,30
16. 2.Kutai Barat 65,90 66,92 67,14 68,13 68,91 69,34
17. 3.Kutai Kartanegara 67,45 68,47 69,12 70,71 71,20 71,78
18. 4.Kutai Timur 66,94 67,73 68,71 69,79 70,39 70,76
19. 5.Berau 69,16 70,43 70,77 72,02 72,26 72,72
20. 6.PPU 66,37 66,92 67,17 68,07 68,60 69,26
21. 7.Mahakam Ulu 63,81 64,32 64,89
22. 8.Balikpapan 75,55 76,02 76,56 77,53 77,93 78,18
23. 9.Samarinda 75,85 77,05 77,34 77,84 78,39 78,69
24. 10.Bontang 76,97 77,25 77,55 78,34 78,58 78,78 Provinsi Kalimantan Timur 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2) Angka Lama Sekolah dan Rata- Rata Lama Sekolah Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan, serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder, maupun tersier. Beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial adalah indikator di bidang pendidikan. Faktor pendidikan merupakan kunci peningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berujung pada kesejahteraan masyarakat karena tingginya pendidikan masyarakat akan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia khususnya di Kalimantan Timur. Terkait dengan IPM, indikator makro yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pendidikan adalah angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. II-15 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.10 Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 11.87 12.06 12.46 12.85 13.17 13.18 11 11.5 12 12.5 13 13.5 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Terlihat dengan jelas bahwa progress bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Trend yang meningkat di tiap tahunnya mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Hal ini akan lebih maksimal jika selain dalam segi kuantitas pendidikan juga diimbangi dari segi kualitas pendidikan sehingga output dari pendidikan bisa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Baik pada Angka Harapan Lama Sekolah maupun Rata-rata Lama Sekolah, Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dimana pada tahun 2015 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki harapan mengenyam pendidikan hingga 13,18 tahun atau dapat mencapai pendidikan hingga perguruan tinggi semester ketiga. Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 15 tahun ke atas adalah selama 9,15 tahun atau sudah mencapai pendidikan jenjang SMA tahun pertama. II-16 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 (Tahun) 8.56 8.79 8.83 8.87 9.04 9.15 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9 9.1 9.2 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) Sumber: Kalimantan Timur Dalam Angka, 2015 Tabel 2.7 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2015 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015
25. 1.Paser 10,91 11,13 11,88 12,52 12,63 12,65
26. 2.Kutai Barat 11,01 11,54 11,57 11,58 12,14 12,30
27. 3.Kutai Kartanegara 11,59 11,79 12,11 12,96 13,24 13,25
28. 4.Kutai Timur 11,01 11,30 11,59 12,12 12,42 12,43
29. 5.Berau 11,36 12,02 12,06 12,86 12,96 13,17
30. 6.PPU 11,26 11,32 11,39 11,45 11,69 12,02
31. 7.Mahakam Ulu - - - 11,82 11,87 12,03
32. 8.Balikpapan 12,07 12,27 12,47 13,15 13,43 13,46
33. 9.Samarinda 13,07 13,52 13,64 13,76 14,16 14,17
34. 10.Bontang 11,80 11,94 12,12 12,50 12,68 12,77 Provinsi Kalimantan Timur 11,87 12,06 12,46 12,85 13,17 13,18 Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur II-17 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.8 Rata–rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 – 2015 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015
35. 1.Paser 7,48 7,60 7,78 7,96 7,99 8,12
36. 2.Kutai Barat 7,26 7,46 7,53 7,89 7,98 8,02
37. 3.Kutai Kartanegara 7,68 8,13 8,35 8,41 8,46 8,68
38. 4.Kutai Timur 7,92 8,12 8,39 8,56 8,60 8,69
39. 5.Berau 7,91 8,25 8,34 8,52 8,53 8,62
40. 6.PPU 6,87 7,07 7,09 7,30 7,46 7,59
41. 7.Mahakam Ulu - - - 6,86 7,15 7,36
42. 8.Balikpapan 10,02 10,16 10,29 10,39 10,41 10,44
43. 9.Samarinda 9,42 9,97 10,00 10,20 10,26 10,31
44. 10.Bontang 10,21 10,22 10,28 10,34 10,35 10,38 Provinsi Kalimantan Timur 8,56 8,79 8,83 8,87 9,04 9,15 Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur 3) Angka Harapan Hidup Salah satu komponen penting pembentuk IPM dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator di bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan peluang bayi baru lahir akan mencapai usia harapan hidup tertentu. Angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur setiap tahun semakin meningkat dimana pada tahun 2010, angka harapan hidup di Kalimantan Timur sebesar 72,89 tahun dan pada tahun 2015 meningkat hingga mencapai angka 73,65 tahun yang berarti bayi baru lahir pada tahun 2015 akan memiliki peluang hidup hingga usia 73- 74 tahun. Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015 72.89 73.1 73.32 73.52 73.62 73.65 72.4 72.6 72.8 73 73.2 73.4 73.6 73.8 2010 2011 2012 2013 2014 2015*) Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur II-18 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.9 Angka Harapan Hidup Kab/Kota (Tahun) Prov. Kaltim Tahun 2010 – 2015 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015
45. 1.Paser 71,80 71,83 71,85 71,86 71,88 71,98
46. 2.Kutai Barat 71,74 71,82 71,90 71,96 72,03 72,19
47. 3.Kutai Kartanegara 71,41 71,44 71,46 71,48 71,50 71,60
48. 4.Kutai Timur 72,08 72,16 72,23 72,30 72,37 72,39
49. 5.Berau 70,99 71,05 71,10 71,15 71,21 71,31
50. 6.PPU 70,28 70,34 70,40 70,43 70,48 70,53
51. 7.Mahakam Ulu 70,83 70,91 70,98 71,05 71,12 71,13
52. 8.Balikpapan 73,90 73,91 73,92 73,93 73,94 73,95
53. 9.Samarinda 73,49 73,53 73,56 73,59 73,63 73,65
54. 10.Bontang 73,63 73,65 73,66 73,67 73,68 73,69 Provinsi Kalimantan Timur 72,89 73,10 73,32 73,52 73,62 73,65 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 4) Angka Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun dimana pada tahun terakhir yakni 2015, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 212.880 jiwa. Fluktuatifnya jumlah penduduk miskin selain disebabkan karena peningkatan garis kemiskinan sebagai batasan kategori miskin, juga karena banyaknya penduduk yang pengeluaran per kapitanya mendekati garis kemiskinan sehingga beberapa kondisi dalam kehidupan masyarakat dapat memberikan pengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Kondisi tersebut terutama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti inflasi, kenaikan harga BBM, hingga kebijakan-kebijakan mikro seperti program perlindungan sosial. Gambar 2.13 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 286,440 239,220 243,000 247,910 253,330 237,960 253,600 212,880 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur II-19 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Jika dilihat dari angka kemiskinan, secara umum terjadi penurunan angka kemiskinan setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 mencapai titik terendah kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur yakni sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2014 (kondisi maret) terjadi kenaikan angka kemiskinan hingga mencapai angka 6,42 persen dan kembali menurun pada tahun 2015 yakni sebesar 6,23 persen. Gambar 2.14 Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 (%) 9.51 7.73 7.66 6.77 6.68 6.06 6.42 6.23 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Jika dilihat angka kemiskinan berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, secara absolut kemiskinan paling banyak berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 52,5 ribu jiwa dan diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 36,7 ribu jiwa. Sedangkan yang paling sedikit memiliki penduduk miskin adalah Kota Bontang yang hanya sebanyak 8,2 ribu penduduk miskin yang tinggal dan diikuti oleh kabupaten Berau dengan jumlah 9,7 ribu penduduk miskin. Namun jika dilihat berdasarkan persentase/angka kemiskinannya yang dibandingkan dengan total penduduk, maka angka kemiskinan paling besar adalah Kabupaten Kutai Timur (9,1%) dan Kabupaten Paser (7,87%). II-20 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.10 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota (%) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Kabupaten/Kota Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Penduduk Miskin (Jiwa) Angka Kemiskinan (%)
55. 1.Paser 348.444 20.340 7,87
56. 2.Kutai Barat 385.008 12.920 7,53
57. 3.Mahakam Ulu
58. 4.Kutai Kartanegara 371.791 52.530 7,43
59. 5.Kutai Timur 408.224 28.300 9,10
60. 6.Berau 404.665 9.770 4,76
61. 7.Penajam Pasir Utara 341.499 11.580 7,56
62. 8.Balikpapan 460.297 15.020 2,46
63. 9.Samarinda 493.763 36.650 4,56
64. 10.Bontang 454.392 8.210 5,10 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 1) Pendidikan Salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pendidikan adalah dengan menganalisis Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan seberapa banyak atau besar penduduk usia sekolah yang telah menikmati pendidikan tanpa melihat jenjang pendidikannya. Secara umum, peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Semakin tingginya persentase penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan merupakan target mutlak yang harus dicapai oleh pemerintah. APS Provinsi Kalimantan Timur di setiap jenjang usia sekolah terus mengalami trend kenaikan yang mengindikasikan jumlah penduduk usia sekolah mengenyam pendidikan semakin meningkat. II-21 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.11 Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 Angka Partisipasi Sekolah Usia Sekolah 2011 2012 2013 2014 2015 7-12 98,68 99,17 99,46 99,33 99,63 13-15 92,78 96,53 96,62 97,99 97,92 16-18 67,60 71,16 73,10 80,50 80,68 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 SD 104,83 107,76 107,57 111,04 112,61 SLTP 97,62 93,24 91,06 91,49 97,90 SLTA 73,00 80,08 82,21 85,54 90,31 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015 SD 92,23 94,37 95,91 96,70 97,00 SLTP 72,40 74,37 76,10 78,73 79,06 SLTA 54,58 59,75 62,22 67,03 67,78 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur a) Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Rasio ini menggambarkan tingkat ketersediaan sekolah per jumlah penduduk usia sekolah. Capaian ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah sekolah. Pada jenjang SD/MI meningkat dari 50,54 pada tahun 2010 menjadi 56,90 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 57 gedung sekolah SD/MI yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 7-12 tahun. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 47,34 pada tahun 2009 menjadi 42,60 pada tahun 2013 yang berarti terdapat sebanyak 43 gedung sekolah SMP/MTs yang tersedia untuk 10.000 penduduk usia sekolah 13-15 tahun. II-22 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.15 Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Prov. Kaltim Tahun 2010 – 2013 Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur b) Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Rasio Murid-Guru ini menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah mengambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur. Tabel 2.12 Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid- Sekolah Sekolah Dasar (SD) Negeri 1.648 364.304 21.945 16,60 221,06 Swasta 186 49.620 2.985 16,62 266,77 MI 114 20.888 1.593 13,11 183,23 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 408 123.944 7.505 16,51 303,78 Swasta 181 28.475 2.079 13,70 157,32 MTs 147 25.491 2.684 9,50 173,41 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 135 53.242 3.241 16,43 394,39 Swasta 75 9.157 757 12,10 122,09 MA 60 7.435 1.128 6,59 123,92 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 56,90 53,15 52,81 50,54 — G— .— — — ngan 47,34 —0—" 46,38 44,70 —s 42,60 2010 2011 2012 2013 —.i SD —&— SMP II-23 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat Pendidikan Jumlah Sekolah Jumlah Murid Jumlah Guru Rasio Murid-Guru Rasio Murid- Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 82 40.499 2.532 15,99 493,89 Swasta 125 28.228 1.669 16,91 225,82 Sumber: Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Timur c) Angka Putus Sekolah Secara umum angka putus sekolah di semua usia pendidikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan. Penurunan angka putus sekolah paling signifikan adalah angka putus sekolah pada penduduk usia sekolah 16-18 tahun (usia SMA) dimana pada tahun 2010 mencapai 34,52 persen dan menurun tajam menjadi 19,40 persen pada tahun 2014. Sedangkan secara umum, angka putus sekolah paling sedikit berada pada jenjang usia sekolah SD (7-12 tahun) yang hanya sebesar 0,15 persen saja pada tahun 2014. Gambar 2. 16 Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur, 2010-2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2) Kesehatan Jumlah tenaga medis dan paramedis selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami perkembangan cukup signifikan bila dibandingkan dengan fasilitas kesehatan yang lain. Peningkatan jumlah dokter, tenaga medis maupun paramedis akan berdampak kepada pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kemudahan dalam mendapatkan pelayanan berobat maupun konsultasi kesehatan. Secara umum, hal ini terlihat dari rasio antara dokter dan penduduk yang semakin lama semakin menurun dimana pada tahun 2014 rasio menurun hingga mencapai 2.074 penduduk per dokternya. 45 40 35 30 25 20 15 10 194 19.27 6.99 6.56 3.06 2.89 0.23 0.39 1.77
65. 2." D3 “227 015 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 —— 7-12 “13-15 —4— 16-18 34.52 32.29 28.52 26.71 5s II-24 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Peningkatan indikator kesehatan tidak hanya terjadi dalam hal peningkatan tenaga medis dan paramedis saja, masyarakat yang mendapat pertolongan oleh tenaga kesehatan terlatih juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2014, persentase penduduk yang mendapat pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 88,76 persen meskipun pada tahun sebelumnya sempat mencapai 90,83 persen. Jika melihat peningkatan mutu dan pelayanan di bidang kesehatan secara keseluruhan, tidak salah jika indikator kesehatan masyarakat seperti angka usia harapan hidup meningkat dari 72,89 pada tahun 2010 menjadi 73,62 pada tahun 2014. Dari segi kesehatan masyarakat, keluhan kesehatan penduduk Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan hingga mencapai 22,33 persen pada tahun 2013. Tabel 2.13 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 No Indikator Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.Dokter Umum 665 673 794 1.007 908 1.050
2.Dokter Spesialis 281 215 276 569 359 347
3.Dokter Gigi 213 276 262 290 269 335
4.Perawat 1.551 1.627 1.627 3.791 3.027 7.178 5. Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV Lanjut yang memiliki akses pada obat- obatan anti retviral. - - - - 63.81 63.81
6.Rasio Penduduk : Dokter 2.365 2.691 2.402 1.756 2.154 1.978
7.Rasio Bidan (%) - 0.52 0.52 0.79 0.78 0.83
8.Angka Morbiditas (%) 16,88 11,74 12,19 9,18 10,65 n/a 9. Kelahiran ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih 87,35 88,5 90,83 92,02 92,9 n/a 10. Penduduk dengan pengobatan sendiri 71,95 65,47 70,39 - n/a 11. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan 30,31 22,46 22,33 18,99 21,22 n/a 12. Jumlah Kematian Bayi (berusia kurang 1 Tahun) - 467 963 414 151 69
13.Angka Kematian Balita - 5,20 9,10 29 10 n/a
14.Angka Kematian Ibu 110,00 150,99 161,21 177,21 157,22 n/a
15.Usia Harapan Hidup 72,89 73,10 73,32 73,52 73,62 73,65 16. Persentase Gizi Balita (Gizi Baik) 93,23 95,6 95,6 96,10 96,30 n/a Sumber : Data dan Informasi Pembangunan Kalimantan Timur (dan BPS diolah) II-25 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan
1.Jumlah investor berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA) Kenaikan jumlah investor merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga mengembangkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian. Perkembangan jumlah investor PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.14 Jumlah Investor PMDN/PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 TAHUN PMDN PMA TOTAL

(1)(2) (3) (4) 2010 15 76 91 2011 78 53 131 2012 36 124 160 2013 236 313 549 2014 48 54 102 2015 124 36 160 Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur

2.Jumlah nilai investasi berskala nasional dan internasional (PMDN/PMA) Hasil analisis nilai PMDN/PMA di Provinsi Kalimantan Timur dapat disajikan dalam tabel, sebagai berikut : Tabel. 2.15 Jumlah Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 PMDN Tahun Persetujuan (Juta Rp) Realisasi (Juta Rp) Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi 2010 15 163.812,38 48 7.881.289,78 2011 78 71.229.379,88 56 16.196.330,39 2012 36 9.007.225,70 44 7.709.270,00 2013 236 34.110.240,30 103 18.441.377,30 2014 48 41.671.586,67 60 12.983.049,70 2015 124 23.935.504,40 143 9.611.313,10 II-26 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan PMDN Tahun Persetujuan (Juta Rp) Realisasi (Juta Rp) Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi PMA Tahun Persetujuan (US $ 000) Realisasi (US $ 000) Jumlah Proyek Nilai Investasi Jumlah Proyek Nilai Investasi 2010 76 44.848.379,58 56 988.710,14 2011 53 12.876.750,92 172 1.348.060,81 2012 124 5.771.255,50 167 2.529.900,00 2013 313 7.000.052,40 331 1.324.197,42 2014 24 3.146.114,70 297 2.145.665,10 2015 36 5.396.492,70 420 2.381.442,30 Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur
3.Rasio daya serap tenaga kerja Rasio daya serap akan melihat bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Selanjutnya rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi baik PMDN maupun PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.16 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 P M D N No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN 12.227 50.240 31.905 9.505 24.825 2 Jumlah proyek seluruh PMDN 47 38 92 60 143 3 Rasio daya serap tenaga kerja 260,15 1.322,11 346,79 158,42 173,6 P M A No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA 9.001 35.579 65.706 27.055 66.230 2 Jumlah proyek seluruh PMA 135 152 331 297 420 3 Rasio daya serap tenaga kerja 66,67 234,07 198,51 91,09 157,69 Sumber: BPMPTSP Prov. Kalimantan Timur II-27 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Fokus kemampuan ekonomi daerah salah satunya diukur dengan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Rata-rata pengeluaran per kapita meningkat selama empat tahun terakhir hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp. 1.193.642,-. Jika dilihat secara rinci berdasarkan kategori makanan dan non makanan maka pada tahun 2015, rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita (53,98%) lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan (46,02%). Bergesernya fokus konsumsi penduduk dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan, mengindikasikan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur sudah lebih baik karena pengeluaran konsumsi sudah mulai memasuki barang sekunder dan tersier. Gambar 2.17 Rata-Rata Pengeluaran Konsumsi Per Kapita/Bulan (Rp) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur
2.Nilai Tukar Petani Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya produksi pertaniannya. NTP akan memperlihatkan kemampuan daya beli petani di wilayah pedesaan sehingga perekonomian petani dapat dianalisis terkait kesejahteraannya. NTP di Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir bergerak fluktuatif dan sulit diprediksi. Jika dilihat berdasarkan nilai tukar per sub sektornya, terdapat kenaikan pada NTP sektor Tanaman 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 701,182 622,754 749,360 871,251 986,563 1,096,709 1,136,173 1,193,642 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 II-28 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Perkebunan Rakyat. Sedangkan terjadi penurunan pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan. Nilai Tukar Petani subsektor tertinggi adalah pada tanaman perkebunan rakyat dimana mencapai 102,99, mengalami kenaikan 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan subsektor hortikultura mengalami penurunan NTP yang sangat signifikan dibandingkan subsektor lainnya yakni sebesar -3,37 persen. Tabel 2.17 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015 (2012=100) No Uraian 2012 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Indeks Yang Diterima Petani (It) 129,43 130,69 111,58 117 2 Indeks Yang Dibayar Petani (Ib) 132,02 137,14 111,66 118,66 3 Nilai Tukar Petani (NTP) 98,04 95,30 99,93 98,61 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Tabel 2.18 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Timur Menurut Sub sektor, Tahun 2013-2015 (2012=100) Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur

3.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi RT untuk Non Pangan) Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan). Dapat dilihat pada tabel 2.19. No Uraian NTP % Perubahan2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4) (5) (6) NTP Gabungan 95,30 99,93 98,61 -1,32 1 Tanaman Pangan 86,90 96,41 95,29 -1,12 2 Hortikultura 101,55 96,65 93,28 -3,37 3 Tanaman Perkebunan Rakyat 104,45 102,24 102,99 0,75 4 Peternakan 114,72 104,02 102,79 -1,23 5 Perikanan 88,98 101,46 98,38 -3,07 II-29 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.19 Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 NO URAIAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp) 385.993 467.532 535.643 588.003 627.372 644.291 2 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp) 749.360 871.251 986.563 1.096.709 1.136.173 1.193.642 3 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%) 51,51 53,66 54,29 53,62 55,22 53,98 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1.Luas wilayah produktif Permasalahan legalisasi perencanaan pembangunan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, RTRW Kabupaten/Kota, dan Peraturan Zonasi belum mencapai sebuah kesepakatan. Pengembangan luas wilayah produktif harus terus mendapat kawalan dari instansi terkait mengingat produktifitas pertanian, perkebunan maupun pemukiman merupakan lahan yang bersentuhan langsung ke masyarakat Kalimantan Timur. Gambaran tentang luas wilayah produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 2.20 Rasio Luas Wilayah Produktif (Pertanian, Perkebunan, dan Permukiman) terhadap Luas Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah Produktif (Ha) Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha) Rasio (%)
1.Berau 370.716 536.320 62,12
2.Kutai Barat + Mahakam Ulu 515.012 862.681 59,70
3.Kutai Kertanegara 420.324 936.710 44,87
4.Kutai Timur 472.421 942.679 50,11 II-30 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Kabupaten/Kota Luas Wilayah Produktif (Ha) Luas Wilayah Budidaya Non Kehutanan (Ha) Rasio (%)
5.Penajam Paser Utara 113.402 145.011 78,20
6.Paser 301.226 445.964 67,54
7.Balikpapan 22.538 34.069 66,15
8.Bontang 5.643 10.002 56,42
9.Samarinda 13.320 68.888 19,34 J u m l a h 2.234.602 3.982.325 56,11 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur
2.Infrastruktur Pembangunan Kemajuan pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana wilayah diukur dari kemajuan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, perhubungan sungai, perhubungan udara, perhubungan laut, kawasan industri, air baku dan bersih, jaringan irigasi, serta perumahan. Penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Kalimantan Timur seperti listrik dan air bersih masih belum maksimal dalam pencapaian pembangunannya. Hal ini terutama dilihat dari sisi pemerataan fasillitas air bersih dan listrik dimana daerah-daerah tertentu belum merasakan fasilitas infrastruktur dasar tersebut. Meskipun begitu, dari waktu ke waktu pemerintah terus mengupayakan pengembangan fasilitas air bersih dan listrik dimana terlihat kapasitas produksi efektif yang terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 6.751 liter/detik pada tahun 2014. Tabel 2.21 Jumlah Perusahaan Air Minum dan Kapasitas Produksinya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2014 NO URAIAN 2012 2013 2014 1 Jumlah Perusahaan Air Minum (Unit) 14 14 14 2 Kapasitas Produksi Potensial (lt/dtk) 6.549 7.083 7.264 3 Kapasitas Produksi Efektif (lt/dtk) 5.710 5.980 6.751 Sumber : BPS Prov. Kalimantan Timur Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Air Baku, peningkatan produktifitas pertanian dan pengendalian daya rusak air, pemerintah sedang membangun prasarana II-31 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sumber daya air meliputi pembangunan Bendungan Marangkayu dan Muara Wain dengan kapasitas mencapai 12 juta m2 (output 250 lt/dt) serta pembangunan jaringan irigasi baru sepanjang 23.278 Meter. Sedangkan pada fasilitas listrik, pengembangan bidang kelistrikan di Provinsi Kalimantan Timur cukup fluktuatif tiap tahunnya namun memiliki tren meningkat secara umum. Hal ini terlihat pada peningkatan produksi tenaga listrik yang mencapai 3.477.752 MWh pada tahun 2015. Meskipun sebagian besar pelanggan listrik di Provinsi Kalimantan Timur adalah rumahtangga (694.681 pelanggan rumahtangga), namun secara distribusi persebarannya masih memusat pada wilayah perkotaan sedangkan untuk daerah pelosok/terpencil belum merasakan akses listrik yang memadai. Gambar 2.18 Produksi Tenaga Listrik (MWh) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kalimantan Timur Infrastruktur pembangunan pada bidang perhubungan darat dapat terlihat dari konektivitas jalan lintas Kalimantan di wilayah Kalimantan Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga poros yaitu,
1.Poros Selatan, menghubungkan kawasan Kalimantan Selatan - Batu Aji/Kerang Dayu - Tanah Grogot - Kuaro - Penajam - Balikpapan - Samarinda - Bontang - Sangatta - Muara Wahau - Tanjung Redeb - Kalimantan Utara.
2.Poros Tengah, menghubungkan kawasan Samarinda - Tenggarong - Kota Bangun - Melak - Barong Tongkok - Kalimantan Tengah. 4,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2,387,330 2,568,477 2,818,469 PP— nd 3,477,752 3,077,657 2,714,707 2010 2011 2012 2013 2014 2015 II-32 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan infrastruktur perhubungan dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah, dimana angka rasionya menunjukkan 94,87 km per 1.000 km2 (terdapat jalan sepanjang 94,87 km di dalam wilayah seluas 1000 km2) di bawah rasio nasional yaitu 115 km/1.000 km2. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki beberapa kendala seperti :
1.Konsentrasi penduduk yang masih tidak merata dalam satuan kecil dan terpencil, serta kondisi topografi yang berat;
2.Kendala pembebasan lahan dan penetapan harga yang disepakati;
3.Keterbatasan anggaran sehingga alokasi dana tidak proposional sesuai kebutuhan. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap baik nasional maupun provinsi dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas kalimantan;
4.Pembangunan jalan diperbatasan terkendala fungsi dan status kawasan lindung;
5.Masih ada beberapa pembangunan infrastruktur yang belum ada kesepakatan pembiayaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
6.Dukungan swasta belum optimal. Berdasarkan data Dinas PU untuk panjang jalan baik kabupaten, provinsi, maupun nasional dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 2.22 Panjang Jalan menurut status dan jenis permukaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 NO STATUS ASPAL KERIKIL TANAH LAINNYA 1 Nasional 1.529,03 0,00 0,00 175,76 2 Provinsi 1.022,45 281,58 182,80 101,85 3 Kabupaten 2.543,64 1.824,48 2.804,36 1.811,10 Total 5.095,17 2.106,06 2.987,16 2.088,71 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi Keadaan suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap daya tarik investor dalam menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur II-33 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sosial budaya. Hal ini dikarenakan keamanan berinvestasi akan menjamin keberlangsungan dan kekonsistenan gerak perekonomian suatu wilayah sehingga para investor berbondong-bondong menanamkan modal dan mengembangkan perekonomian wilayah. Salah satu analisis kinerja yang mempengaruhi iklim berinvestasi dapat dilihat pada indikator angka kriminalitas yang menunjukkan kondisi keamanan dan jumlah demonstrasi yang menunjukkan situasi demokrasi suatu wilayah. 1) Angka Kriminalitas Angka kriminalitas menunjukkan bagaimana situasi keamanan di suatu wilayah sehingga aktivitas masyarakat bisa dilakukan dengan nyaman tanpa rasa takut. Angka kriminalitas di Kalimantan Timur cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 angka kriminalitas mencapai 31,10 yang berarti terjadi 31-32 tindak kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk, sedangkan pada tahun terakhir yakni 2015, angka kriminalitas menurun hingga 29,10 yang berarti terdapat 29 kasus kriminalitas pada setiap 10.000 penduduk. Tabel 2.23 Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012-2015 No Jenis Kriminal 2012 2013 2014 2015
1.Kasus Narkoba 589 761 749 1.037
2.Kasus Pembunuhan 47 29 25 39
3.Kejahatan Seksual 33 26 17 19
4.Kasus Penganiayaan 271 399 829 780
5.Kasus Pencurian 602 666 2.134 2.039
6.Kasus Penipuan 573 623 676 477
7.Kasus Pemalsuan uang 5 7 1 2 8. Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun yang Dilaporkan 9.950 10.173 9.918 9.972
9.Jumlah Penduduk 3.199.696 3.275.844 3.351.432 3.426.638
10.Angka Kriminalitas 31,10 31,05 29,59 29,10 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2) Jumlah Demonstrasi Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Pada tahun 2014 terjadi demonstrasi sebanyak 447 kali dimana terjadi kenaikan jika dibanding tahun II-34 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan sebelumnya yang berjumlah 477 kali. Secara rinci, jumlah demonstrasi dapat disajikan sebagai berikut : Tabel 2.24 Jumlah Demonstrasi Provinsi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur 2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pondasi awal dan sebagai tujuan akhir dari pembangunan daerah. Namun untuk mencapai pembangunan yang diinginkan, tidak hanya kuantitas penduduk saja yang dibutuhkan, melainkan sumber daya manusia berkualitaslah yang menjadi harapan utama penyokong pembangunan suatu daerah. Indikator paling mudah dalam melihat kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh masyarakat. Selain itu, kelompok umur produktif dan non poduktif juga dapat dijadikan acuan dalam menunjang analisis beban kualitas sumber daya manusia. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dapat dilakukan terhadap indikator pendidikan penduduk yang telah ditamatkan sehingga akan terlihat kualitas sumber daya manusia serta rasio ketergantungan yang menggambarkan ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif. A. Kualitas Pendidikan Penduduk Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah. Berikut persentase penduduk Provinsi Kalimantan Timur usia 10 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan. No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 1 Bidang Politik 43 6 6 20 14 2 Ekonomi 44 226 226 250 236 3 Sosial 274 156 156 207 197 Jumlah Unjuk Rasa 361 388 388 477 447 II-35 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Gambar 2.19 Persentase Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Dari gambar di atas terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku perguruan tinggi hanya sebesar 9,84 persen saja. Hal ini cukup mengindikasikan kurangnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan mutu sumber daya manusia. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA (34,51%) dan SD (23,84%) dimana hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun stakeholder yang terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur. B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan) Selain dari kualitas pendidikan, poduktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif semakin menurun sehingga bisa Tidak/Belum Sekolah, 2.67 Tidak/Belum Tamat SD, 67 SMA/SMK/MA, 34.51AVSMK/ /MI, 23.84 SMP/MTs, 21.47 9.84 II-36 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan diindikasikan bahwa beban tanggungan masyarakat produktif semakin ringan dari tahun ke tahun. Gambar 2.20 Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 47.76 47.17 46.65 46.2 45.76 45.28 44 44.5 45 45.5 46 46.5 47 47.5 48 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: BPS Prov. Kalimantan Timur Berdasarkan data kinerja pembangunan sebagaimana dijelaskan di atas dan data kinerja daerah lainnya yang diolah dalam kertas kerja sesuai dengan amanat pada lampiran I Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, maka secara keseluruhan indikator pembangunan Provinsi Kalimantan Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.25 Aspek, Fokus dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi I Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Jumlah Penduduk Jiwa 3.199.696 3.275.844 3.351.432 3.426.638 1.2 Pertumbuhan Ekonomi % 5,26 2,25 1,57 -1,28 1.3 Laju Inflasi % 5,60 9,65 7,66 4,89 1.4 Pendapatan per Kapita Juta Rp 64,12 61,17 50,63 1.5 Indeks Gini 0,3555 0,3341 0,3355 0,32 1.6 Pemerataan Pendapatan Versi World Bank - 40% Rendah % 18,95 19,77 19,88 n/a - 40% Sedang % 36,37 37,67 36,96 n/a - 20% Tinggi % 44,68 42,55 43,06 n/a 1.7 Indeks Ketimpangan Kemakmuran 0,3555 0,3341 0,3355 n/a II-37 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 1.8 Persentase penduduk miskin % 6,68 6,06 6,42 6,23 1.9 Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan Kasus 6.405 6.686 6.722 4.199 Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1 Pendidikan 1.1 Angka Harapan Lama Sekolah % 12,46 12,85 13,17 13,18 1.2 Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8,83 8,87 9,04 9,15 1.3 APK SD/MI % 107,76 107,57 111,04 112,61 1.4 APK SMP/MTs % 93,24 91,06 91,49 97,90 1.5 APK SMA/SMK/ MA % 80,08 82,21 85,54 90,31 1.6 APM SD/ MI % 94,37 95,91 96,70 97,00 1.7 APM SMP/MTs % 74,37 76,10 78,73 79,06 1.8 APM SMA/SMK/MA % 59,75 62,22 67,03 67,78 2 Kesehatan 2.1 Angka Harapan Hidup tahun 73,32 73,52 73,62 73,65 2.2 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup 161,21 177,21 157,22 177 2.3 Angka kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 9 29 10 21 2.4 Persentase Balita Gizi Buruk % 4,40 3,90 3,70 3,90 3 Pertanahan 3.1 Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan % - - - n/a 4 Ketenagakerjaan 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,80 7,94 7,54 7,50 Fokus Budaya dan Olahraga 1 Kebudayaan 1.1 Jumlah Grup Kesenian Unit per 10.000 penduduk 622 676 735 861 1.2 Jumlah Gedung Kesenian Unit per 10.000 penduduk 16 17 17 17 2 Pemuda dan Olahraga 2.1 Jumlah Klub Olahraga unit 1.021 1.045 1.045 1.050 2.2 Jumlah Gedung Olahraga unit 47 47 55 97 ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib 1 Pendidikan 1.1 Pendidikan Dasar 1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah % 99,17 99,46 99,33 99,63 7-12 tahun II-38 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 1.1.2 Rasio murid terhadap sekolah - SD Negeri % 196 215,24 220,19 221,06 - SD Swasta % 230 248,83 260,04 266,77 - MI % 154 124,89 165,96 183,23 1.1.3 Rasio murid terhadap guru - SD Negeri % 13 14 16,48 16,60 - SD Swasta % 13 14 15,95 16,62 - MI % 13 14 12,33 13,11 1.1.4 Rasio Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 4.799 4.799 n/a n/a 1.2 Pendidikan menengah 1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah - 13-15 tahun % 96,53 96,62 97,99 97,92 - 16-18 tahun % 71,16 73,10 80,32 80,68 1.2.2 Rasio murid terhadap sekolah - SMP Negeri % 266 285,97 299,71 303,78 - SMP Swasta % 141 148,51 155,96 157,32 - MTs % 156 153,11 164,54 173,41 - SMA Negeri % 371 371,26 370,11 394,39 - SMA Swasta % 200 112,76 111,29 122,09 - MA % 111 120,18 121,60 123,92 - SMK % 332 264,04 291,87 332,01 1.2.3 Rasio murid terhadap guru - SMP Negeri % 11 13 15,60 16,51 - SMP Swasta % 9 11 11,23 13,70 - MTs % 12 11 9,63 9,50 - SMA Negeri % 13 14 13,95 16,43 - SMA Swasta % 12 8 7,38 12,10 - MA % 5 8 6,69 6,59 - SMK % 12 12 11,21 16,36 1.3 Angka Putus Sekolah - SD/MI % 0,32 0,17 0,15 0,16 - SMP/MTa % 3,04 2,89 1,77 1,44 - SMA/SMK/MA % 28,39 26,71 19,40 18,02 1.4 Angka Kelulusan - SD/MI % 100,00 100,00 100,00 100,00 - SMP/MTs % 99,74 99,72 100,00 100,00 - SMA/SMK/MA % 99,64 99,63 99,96 100,00 1.5 Guru yang memenuhi kualifikasi min. S1/D-IV Orang n/a n/a n/a 35.879 2 Kesehatan 2.1 Rasio penduduk terhadap jumlah dokter Orang 2.402 1.756 2.154 1.978 2.2 Rasio penduduk terhadap jumlah puskesmas+pustu Orang 4.324 4.380 4.097 4.036 2.3 Rasio posyandu per satuan balita % 1,22 1,20 1,19 11,2 II-39 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 2.4 Rasio tenaga medis per satuan penduduk % 27,70 27,17 33,28 58,04 2.5 Kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih Kelahiran 90,83 92,02 92,9 91,26 2.6 Persentase penduduk dengan keluhan kesehatan % 22,33 18,99 21,22 21,22 2.7 Morbiditas (Angka Kesakitan) % 12,19 9,18 10,65 9,18 2.8 Cakupan Puskesmas % 114,67 182,35 174,76 174,76 3 Pekerjaan Umum 3.1 Panjang Jalan Provinsi Km 1.762,07 1.762,07 1.628,07 1.628,07 3.1.1 Kondisi Mantap % 77,67 48,65 50,08 52,67 3.2 Proporsi kondisi jalan baik % 41,56 50,20 54,95 55,46 3.3 Irigasi dalam kondisi baik m 17.470 12.825 15.839,5 9.206 3.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 81,89 91,09 76,19 n/a 3.5 Lingkungan Pemukiman (Kumuh) % - - - n/a 4 Perumahan 4.1 Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih % 82,18 80,87 85,35 n/a 4.2 Persentase rumah tangga dengan air minum layak % - - 78,48 n/a 4.3 Persentase rumahtangga dengan sanitasi layak % 81,89 91,09 76,19 n/a 4.4 Persentase rumahtangga penerangan listrik % 94,63 96,13 96,57 n/a 4.5 Persentase rumah layak huni % - - - n/a 5 Penataan Ruang 5.1 Luas lahan pemukiman - - 0,76 n/a 6 Perhubungan 6.1 Jumlah Kendaraan Bermotor unit 1.928.783 2.269.650 2.413.874 2.640.301 6.2 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Kejadian 1.185 1.094 1.041 736 6.3 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan m 6,04 5,12 5,00 5,39 6.4 Jumlah penumpang angkutan laut yang turun Orang 693.487 531.289 369.779 652.709 6.5 Jumlah penumpang angkutan laut yang naik Orang 571.285 494.985 290.611 342.802 6.6 Jumlah penumpang angkutan udara yang dating Orang 3.791.788 3.642.539 3.791.629 3.494.456 II-40 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 6.7 Jumlah penumpang angkutan udara yang berangkat Orang 3.689.629 3.593.262 3.955.136 3.693.028 7 Lingkungan Hidup 7.1 Persentase penduduk berakses air minum % 82,18 80,87 85,35 n/a 7.2 Indeks kualitas air sungai 7,15 7,59 3,04 n/a 7.3 Penegakan hukum lingkungan % 81,82 86,21 86,36 86,36 7.4 Persentase sampah terangkut per hari % 65,95 127,39 90,33 n/a 8 Kependudukan dan Catatan Sipil 8.1 Kepemilikan KTP Orang 1.425.905 1.092.011 1.148.718 8.2 Kepemilikan Akta Kelahiran Orang 1.429.810 1.351.261 695.301 1.071.135 9 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 9.1 Jumlah perempuan yang menempati jabatan dilembaga pemerintah (PNS Pemprov Kaltim) Orang n/a n/a 379 379 9.2 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan % 42,01 39,84 41,14 n/a 9.3 Banyaknya anak terlantar Anak 30.919 30.978 30.927 30.927 (0-21 tahun) 10 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10.1 Persentase akseptor KB terhadap PUS % 69,78 67,46 70,29 65,51 10.2 Banyaknya peserta baru KB Orang 83.944 70.336 76.760 59.807 10.3 Persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I % 21,59 22,81 24,02 40,80 11 Sosial 11.1 Banyaknya panti asuhan Unit 134 134 111 118 11.2 Banyaknya anak yang di asuh di panti asuhan Anak 7.938 7.368 7.296 7.296 11.3 Banyaknya panti wredha Unit 4 4 4 4 11.4 Banyaknya penghuni panti wredha Orang 205 200 267 277 12 Ketenagakerjaan 12.1 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 66,64 63,53 63,48 62,39 12.2 Persentase penduduk bekerja thd usia kerja % 60,71 58,48 58,70 57,71 13 Koperasi usaha kecil dan menengah 13.1 Jumlah Koperasi Unit 6.140 5.916 5.319 5.287 II-41 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 13.2 Jumlah UMKM berdasarkan skala Usaha Mikro dan Kecil Unit 426.530 444.425 446.075 463.917 14 Penanaman Modal 14.1 Realisasi proyek PMDN Juta Rp 7.709.270,00 18.441.377,30 12.983.049,70 9.611.313,10 14.2 Realisasi proyek PMA US $ 000 2.529.900,00 1.324.197,42 2.145.665,10 2.381.442,3 0 15 Kebudayaan 15.1 Jumlah event budaya Event 32 32 32 54 15.2 Jumlah peninggalan sejarah dan purbakala Unit 64 64 64 64 15.3 Jumlah museum Unit 8 8 11 11 15.4 Jumlah taman budaya Unit 2 2 2 1 15.5 Jumlah desa kerajinan tradisional Desa 8 6 6 12 16 Kepemudaan 16.1 Jumlah karang taruna Unit 1.332 1.322 1.251 1.251 17 Ketahanan Pangan 17.1 Ketersediaan pangan utama % 72,55 74,43 68,89 67,62 18 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 18.1 Jumlah LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) yang aktif Unit 810 1.018 1.145 1.146 18.2 Jumlah LSM dan Ormas Unit 917 826 161 19 Statistik 19.1 Publikasi “Kabupaten/Kota Dalam Angka” Ada Ada Ada Ada 19.2 Publikasi “PDRB Kabupaten/Kota” Ada Ada Ada Ada 20 Komunikasi dan Informatika 20.1 Website milik pemerintah daerah Ada Ada Ada Ada 20.2 Persentase penduduk menggunakan HP % 94,74 - 96,27 n/a 21 Perpustakaan 21.1 Jumlah Perpustakaan Unit 1.622 1.743 1.810 1.830 22 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 22.1 Jumlah PNS Orang 7.420 7.235 7.163 7.234 22.2 Opini BPK WDP WTP WDP WTP 22.3 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat - 68,00 72,32 76,65 Fokus Urusan Pilihan 1 Pertanian 1.1 Produksi padi Ton 424.670 439.439 426.567 408.782 1.2 Produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per Ha Kw 41,65 42,70 42,55 41,20 II-42 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 1.3 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB % 6,42 6,62 7,96 7,34 1.4 Kontribusi subsektor tanaman pangan terhadap PDRB % 0,27 0,27 0,30 0,25 1.5 Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB % 2,47 2,55 3,59 3,63 2 Kehutanan 2.1 Kontribusi subsektor kehutanan terhadap PDRB % 1,19 1,13 1,18 1,38 3 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.1 Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB % 57,11 55,15 49,85 44,54 4 Pariwisata 4.1 Jumlah wisnus dan mancanegara Orang 1.363.448 1.453.962 1.530.894 2.186.748 4.2 Kontribusi subsektor pariwisata terhadap PDRB % 0,62 0,66 0,72 0,84 5 Kelautan dan Perikanan 5.1 Produksi Perikanan Ton 438.744,2 214.651,1 211.792,8 217.163 5.2 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB % 1,07 1,19 1,32 1,48 6 Perdagangan 6.1 Kontribusi subsektor perdagangan terhadap PDRB % 4,23 4,29 4,60 5,23 6.2 Nilai ekspor 000 US 33.792.548 31.003.083 25.825.021 17.410.960 6.3 Nilai Impor 000 US 8.143.540 9.512.101 8.471.495 5.506.160 6.4 Neraca perdagangan luar negeri 000 US 25.649.008 21.490.982 17.353.526 11.904.800 7 Perindustrian 7.1 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB % 17,60 17,96 19,49 21,05 7.2 Kontribusi subsektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB % 4,83 5,96 6,31 7,34 II-43 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.1 Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita Rp/Bulan 986.563 1.096.709 1.136.173 1.193.642 1.2 Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita Rp/Bulan 450.920 508.706 508.801 549.351 1.3 Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita Rp/Bulan 535.643 588.003 627.372 644.291 1.4 PDRB per kapita Juta Rp 138,74 143,92 145,86 143,25 1.5 Pendapatan regional per kapita Juta Rp - 64,12 61,17 50,63 1.6 Jumlah Koperasi Unit 6.140 5.916 5.319 5.287 2 Pertanian 2.1 Nilai tukar petani % 98,04 95,30 99,93 98,61 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 1 Perhubungan 1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan m 6,04 5,12 5,00 5,39 2 Penataan Ruang 2.1 Ketaatan terhadap RTRW - - - n/a 2.2 Luas wilayah produktif - - - n/a 2.3 Luas wilayah Industri - - - 0,31 2.4 Luas wilayah perkotaan - - - n/a 3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 3.1 Jumlah kantor perbankan Unit 527 580 587 611 3.2 Jumlah akomodasi (hotel/penginapan) Unit 420 542 349 667 3.3 Jumlah rumah makan/ restoran Unit 1.086 1.340 716 1.530 4 Lingkungan Hidup 4.1 Persentase rumahtangga dengan sumber air bersih % 82,18 80,87 85,35 87,36 5 Komunikasi dan Informatika 5.1 Daya listrik yang diproduksi MWh 2.818.468,89 2.714.707,01 3.077.657,00 n/a 5.2 Jumlah pelanggan listrik titik 661.386 663.582 739.134 n/a Fokus Iklim Berinvestasi 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.1 Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Juta Rp 29.550.456,1 30.892.360,8 37.872.764,87 39.379.341,85 II-44 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No Indikator Kinerja Daerah Satuan Capaian Kinerja Ket. 2012 2013 2014 2015 Fokus Sumber Daya Manusia 1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,62 73,21 73,82 73,82 1.2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 61,84 63,12 53,74 53,74 1.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 84,33 84,69 84,75 84,75 1.4 Rasio ketergantungan 46,65 46,20 45,76 45,28 Sumber: Gabungan dari berbagai sumber (diolah) 2.2 Evaluasi Kinerja Tahun Lalu Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya harus memiliki validitas dan akurasi serta ketepatan waktu sehingga setiap data dan informasi yang dikembangkan sebagai analisis dan evaluasi pembangunan menjadi relevan. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan pembuatan program dan kegiatan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah. Evaluasi pembangunan daerah pada periode sebelumnya untuk menjadi dasar perumusan perencanaan pembangunan tahunan adalah evaluasi terhadap prioritas dan sasaran pembangunan melalui indikator kinerjanya (outcome). Indikator kinerja yang dimaksud merupakan suatu variabel untuk mengukur keberhasilan suatu program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Indikator kinerja inilah yang menjadi ujung tombak dalam evaluasi pembangunan daerah sekaligus penentu apakah pencapaian tujuan pembangunan daerah berhasil atau tidak. Pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 ini, evaluasi pembangunan menggunakan evaluasi RPJMD tahun kedua yakni tahun 2015. Secara umum, II-45 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2015 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi terutama dalam kaitannya dengan pemerataan hasil pembangunan dan perekonomian makro pembangunan daerah. Evaluasi tersebut akan memberi masukan dalam perencanaan ke depannya apakah akan terus dilanjutkan, disempurnakan, atau akan diganti sepenuhnya dengan kebijakan serta program dan kegiatan yang baru untuk memberikan optimalisasi pencapaian tujuan pembangunan selanjutnya. Berikut hasil evaluasi setiap misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. 2.2.1. Kinerja RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Program pembangunan merupakan bentuk instumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program-program dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Berdasarkan matriks evaluasi hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 diperoleh data pelaksanaan RKPD sebagai berikut : Tabel. 2.26 Program, Pagu dan Realisasi AnggaranTahun 2015 Jumlah Program Pagu (Rp. 000) Realisasi Anggaran (Rp. 000) Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%) Predikat Kinerja K Rp K Rp 604 5.019.910.598 4.470.989.576 91,47 83,88 Sangat tinggi Tinggi Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Pagu program dan realisasi tersebut di atas, adalah untuk belanja langsung. Secara lebih rinci, hasil pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang dikelompokkan berdasarkan SKPD, sebagaimana pada table 2.27 berikut. II-46 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.27 Hasil Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 No. Nama SKPD Realisasi Anggaran RKPD Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%) Capaian Kinerja Predikat Kinerja K Rp K Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1 Dinas Pendidikan 325.693.291.818 91,43 56,69 82,03 R T 2 Dinas Kesehatan 50.963.099.671 70,30 95,93 68,09 ST S 3 RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 377.431.200.657 92,68 93,85 82,73 ST T 4 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 267.537.951.791 98,32 112,01 86,63 ST T 5 RSUD Tarakan 131.565.482.859 71,93 91,82 84,89 ST T 6 RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam 38.085.524.831 93,87 92,58 90,19 ST T 7 Dinas Pekerjaan Umum 1.707.428.224.625 82,19 85,74 84,56 T T 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 41.638.226.845 84,42 90,84 83,03 T T 9 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 15.744.250.304 92,63 99,93 86,28 ST T 10 Dinas Perhubungan 281.814.383.651 93,65 94,22 84,25 ST T 11 Badan Lingkungan Hidup 12.698.654.687 78,81 99,89 81,32 ST T 12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 8.635.687.010 90,90 92,17 90,43 ST T 13 Dinas Sosial 27.527.420.071 76,83 74,49 84,12 S T 14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35.222.926.838 83,18 91,47 78,37 ST T 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 75.367.788.561 86,17 88,75 85,52 ST T 16 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 13.850.537.388 89,82 92,03 86,29 ST T 17 Dinas Pemuda dan Olah Raga 87.112.408.289 75,35 96,96 73,93 ST S 18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 10.677.823.273 93,24 93,00 85,77 ST T 19 Satuan Polisi Pamong Praja 8.876.653.598 97,84 135,04 96,50 ST ST 20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11.054.697.942 78,68 93,43 79,32 ST T 21 Biro Umum 52.185.667.872 82,76 84,49 72,77 T S 22 Biro Humas dan Protokol 11.255.315.486 72,10 71,64 64,93 S R 23 Biro Hukum 5.044.888.778 88,71 100,00 86,28 ST T 24 Biro Organisasi 5.554.954.814 83,65 71,38 71,12 T T 25 Biro Pemerintahan Umum 5.820.811.095 94,08 100,00 91,61 ST ST 26 Biro Sosial 5.920.047.930 89,70 85,13 68,17 ST T 27 Biro Perekonomian 4.008.496.733 79,11 84,41 79,70 T T 28 Biro Keuangan 17.695.359.075 78,52 74,12 73,36 S S II-47 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Nama SKPD Realisasi Anggaran RKPD Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan RKPD (%) Capaian Kinerja Predikat Kinerja K Rp K Rp 29 Biro Pembangunan Daerah 7.458.648.000 93,78 91,67 93,84 ST ST 30 Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 7.078.383.385 96,63 131,41 97,19 ST ST 31 Biro Perlengkapan 13.473.618.454 59,93 96,24 83,00 ST T 32 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 8.154.125.678 83,66 92,24 86,26 ST T 33 Sekretariat DPRD 79.942.805.493 90,40 95,24 86,30 T T 34 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 13.991.736.717 82,13 88,34 79,70 T T 35 Inspektorat 11.599.910.650 89,24 98,05 89,63 ST T 36 Kantor Penghubung 8.680.654.251 88,96 90,44 85,60 T T 37 Badan Pendidikan dan Pelatihan 19.415.109.028 80,68 100,28 81,37 ST T 38 Badan Kepegawaian Daerah 27.193.993.372 89,92 83,97 81,96 T T 39 Dinas Pendapatan Daerah 49.194.938.145 79,87 77,64 73,75 T S 40 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 21.182.567.305 87,70 95,77 86,64 ST T 41 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 18.640.407.911 95,19 96,18 96,14 ST ST 42 Badan Arsip Daerah 6.501.098.293 75,89 93,84 76,64 ST T 43 Dinas Komunikasi dan Informatika 26.698.349.574 91,94 102,30 90,53 ST T 44 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 2.754.069.300 89,53 100,00 83,57 ST T 45 Badan Perpustakaan Daerah 10.363.373.592 93,91 99,28 89,84 ST T 46 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 99.532.471.677 92,45 98,97 92,38 ST ST 47 Dinas Perkebunan 32.232.051.689 77,51 77,29 83,66 T T 48 Dinas Peternakan 47.110.220.988 70,32 92,87 84,28 ST T 49 Dinas Kehutanan 21.469.802.608 93,52 95,25 94,74 ST ST 50 Dinas Pertambangan dan Energi 49.957.521.495 91,63 94,54 87,01 ST T 51 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 24.302.352.455 91,60 92,18 88,31 ST T 52 Dinas Kelautan dan Perikanan 44.349.570.328 92,01 101,88 92,54 ST ST JUMLAH 4.287.689.556.879 85,41 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Keterangan: Kolom (1) adalah nomor urut SKPD; Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Kolom (3) adalah realisasi anggaran RKPD pada setiap SKPD; Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100); Kolom (5) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD; Kolom (6) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD; Kolom (7) adalah predikat untuk pencapaian kinerja sesuai dengan rata-rata capaian kinerja pada kolom 5; II-48 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kolom (8) adalah predikat untuk pencapaian anggaran sesuai dengan rata-rata realisasi anggaran pada kolom 6. ST : Sangat Tinggi (91,00% < 100%) T : Tinggi (76,00% < 90,99%) S : Sedang (66,00% < 75,99%) R : Rendah (51,00% < 65,99%) SR : Sangat Rendah (< 50,99%) Berdasarkan data tersebut, dapat diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

1.Total realisasi anggaran RKPD yang dilaksanakan oleh 52 SKPD adalah Rp.4.287.689.556.879 atau 85,41% (total pagu anggaran sebagaimana diuraikan pada BAB II laporan ini). Realisasi anggaran terendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 70,30%, sedangkan yang tertinggi adalah RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yaitu 98,32%.
2.Rata-rata capaian kinerja kegiatan SKPD berkisar antara 56,69% pada Dinas Pendidikan sampai dengan 135,04% pada Satuan Polisi Pamong Praja. Rendahnya rata- rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan adalah karena banyak realisasi kinerja yang tidak dimuat dalam laporan hasil evaluasi Renja SKPD Dinas Pendidikan yang disampaikan kepada Bappeda.
3.Rata-rata capaian kinerja anggaran yang paling rendah adalah Dinas Kesehatan yaitu 68,09%, sedangkan yang tertinggi adalah Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama yaitu 97,19%.
4.Tingkat capaian rata-rata kinerja maupun anggaran sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan setiap kegiatan dalam setiap program. Oleh karena itu, suatu SKPD yang tinggi daya serap anggarannya, belum tentu memperoleh capaian rata-rata kinerja anggaran yang tinggi bila pelaksanaan seluruh kegiatan tidak konsisten.
5.Predikat kinerja masing-masing SKPD, baik untuk capaian kinerja maupun anggaran tergambar pada kolom 7 dan kolom 8. Predikat kinerja ini diberikan berdasarkan capaian kinerja pada kolom 5 dan kolom 6. Rincian capaian kinerja masing-masing SKPD sesuai predikat kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut pada tabel 2.28. II-49 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.28 Predikat Kinerja SKPD Berdasarkan Hasil Pelaksanaan Program RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Predikat Kinerja Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Sangat Tinggi
1.Dinas Kesehatan
2.RSUD. A. Wahab Syahranie
3.RSUD. Kanujoso Djatiwibowo
4.RSUD Tarakan
5.RSKD Atma Husada Mahakam
6.Badan Pengelolaan KPPDT
7.Dinas Perhubungan
8.Badan Lingkungan Hidup
9.Badan PP dan KB
10.Disnakertrans
11.Disperindagkop
12.Badan Perijinan dan PMD
13.Dinas Pemuda dan Olah Raga
14.Badan Kesbangpol
15.Satuan Polisi Pamong Praja
16.Badan PBD
17.Biro Hukum
18.Biro Pemerintahan Umum
19.Biro Sosial
20.Biro Pembangunan Daerah
21.Biro PPWK
22.Biro Perlengkapan
23.Sekretariat DP KORPRI
24.Inspektorat
25.Badan Diklat
26.Badan Ketahanan Pangan
27.Badan PMPD
28.Badan Arsip Daerah
29.Dinas Kominfo
30.Sekretariat KPID
31.Badan Perpustakaan Daerah
32.Dinas Pertanian Tanaman Pangan
33.Dinas Peternakan
34.Dinas Kehutanan
35.Dinas Pertambangan dan Energi
36.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
37.Dinas Kelautan dan Perikanan
1.Satuan Polisi Pamong Praja
2.Biro Pemerintahan Umum
3.Biro Pembangunan Daerah
4.Biro PPWK
5.Badan PPMD
6.Dinas Pertanian Tanaman Pangan
7.Dinas Kehutanan
8.Dinas Kelautan dan Perikanan Tinggi
1.Dinas Pekerjaan Umum
2.Bappeda
3.Biro Umum
4.Biro Organisasi
5.Biro Perekonomian
6.Sekretariat DPRD
7.Badan Litbangda
8.Kantor Penghubung
9.Badan Kepegawaian Daerah
1.Dinas Pendidikan
2.RSUD. A. Wahab Syahranie
3.RSUD. Kanujoso Djatiwibowo
4.RSUD Tarakan
5.RSKD Atma Husada Mahakam
6.Dinas Pekerjaan Umum
7.Bappeda
8.Badan Pengelolaan KPPDT
9.Dinas Perhubungan II-50 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Predikat Kinerja Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
10.Dinas Pendapatan Daerah
11.Dinas Perkebunan
10.Badan LIngkungan Hidup
11.Badan PP dan KB
12.Dinas Sosial
13.Disnakertrans
14.Disperindagkop
15.Badan Perijinan dan PMD
16.Badan Kesbangpol
17.Badan PBD
18.Biro Hukum
19.Biro Organisasi
20.Biro Sosial
21.Biro Perekonomian
22.Biro Perlengkapan
23.Sekretariat DP KORPRI
24.Sekretariat DPRD
25.Badan Litbangda
26.Inspektorat
27.Kantor Penghubung
28.Badan Diklat
29.Badan Kepegawaian Daerah
30.Badan Ketahanan Pangan
31.Badan Arsip Daerah
32.Dinas Kominfo
33.Sekretariat KPID
34.Badan Perpustakaan Daerah
35.Dinas Perkebunan
36.Dinas Peternakan
37.Dinas Pertambangan dan Energi
38.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sedang
1.Dinas Sosial
2.Biro Humas dan Protokol
3.Biro Keuangan
1.Dinas Kesehatan
2.Dinas Pemuda dan Olah Raga
3.Biro Umum
4.Biro Keuangan
5.Dinas Pendapatan Daerah Rendah 1. Dinas Pendidikan 1. Biro Humas dan Protokol Sangat Rendah Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Berdasarkan tabel 2.28 diperoleh gambaran:
1.Terdapat 37 SKPD atau 71,15% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja dan 8 SKPD atau 15,38% untuk realisasi anggaran.
2.Terdapat 11 SKPD atau 21,15% yang memperoleh predikat kinerja “tinggi” untuk capaian kinerja dan 38 SKPD atau 73,08% untuk realisasi anggaran. II-51 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
3.Terdapat 3 SKPD atau 5,77% yang memperoleh predikat kinerja “sedang” untuk capaian kinerja dan 5 SKPD atau 9,62% untuk realisasi anggaran.
4.Dinas Pendidikan memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk capaian kinerja dan Biro Humas dan Protokol memperoleh predikat kinerja “rendah” untuk realisasi anggaran.
5.Terdapat 8 (delapan) SKPD atau 15,38% yang memperoleh predikat kinerja “sangat tinggi” untuk capaian kinerja maupun anggaran, yaitu: 1) Satuan Polisi Pamong Praja 2) Biro Pemerintahan Umum 3) Biro Pembangunan Daerah 4) Biro PPWK 5) Badan PPMD 6) Dinas Pertanian Tanaman Pangan 7) Dinas Kehutanan 8) Dinas Kelautan dan Perikanan Hasil pengendalian dan evaluasi ini menjadi bahan masukan dalam perbaikan kinerja SKPD pada masa yang akan datang. 2.2.2 Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015 RKPD merupakan penjabaran RPJMD, oleh karena itu pengendalian dan evaluasi RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD dilaksanakan dalam rangka mewujudkan target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2015 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Berdasarkan RKPD tahun 2014. Tabel 2.29. Hasil Pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015 No. Nama SKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%) Rp. % K Rp

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Dinas Pendidikan 727.848.790.540 35,17 - 28,63 29,17 2 Dinas Kesehatan 112.463.764.671 33,51 483.700.000 74,23 38,23 II-52 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Nama SKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%) Rp. % K Rp 3 RSUD. A. Wahab Syahranie Samarinda 737.279.106.772 61,36 - 51,35 54,65 4 RSUD. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan 428.931.136.791 24,40 - 35,31 18,26 5 RSUD Tarakan 253.129.983.226 37,33 - 42,84 27,13 6 RS Khusus Daerah Atma Husada Mahakam 70.043.588.127 40,38 - 69,80 29,54 7 Dinas Pekerjaan Umum 3.379.663.392.191 29,15 63.938.661.660 42,37 37,83 8 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 94.303.922.593 43,13 - 56,97 49,65 9 Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal 27.037.837.389 47,39 - 41,86 43,22 10 Dinas Perhubungan 509.319.586.553 28,46 - 48,81 31,80 11 Badan Lingkungan Hidup 25.664.771.287 21,12 - 64,22 33,70 12 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 19.004.672.138 28,33 - 51,61 25,21 13 Dinas Sosial 71.956.537.661 34,29 - 46,19 30,54 14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 95.275.135.503 29,79 - 30,07 24,34 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 135.102.581.168 23,98 643.074.000 73,54 42,98 16 Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah 29.274.939.122 26,10 - 40,59 28,89 17 Dinas Pemuda dan Olah Raga 205.204.010.239 33,42 - 45,82 36,50 18 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 26.954.076.694 26,25 - 49,30 24,95 19 Satuan Polisi Pamong Praja 16.746.223.685 48,24 - 46,92 49,94 20 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 29.195.961.950 27,80 - 40,38 25,74 21 Biro Umum 130.761.295.308 43,56 - 81,14 35,80 22 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 27.046.941.004 35,33 - 63,52 27,05 23 Biro Hukum 11.449.951.278 41,43 - 100,00 39,24 24 Biro Organisasi 11.100.603.007 35,02 - 66,98 30,83 25 Biro Pemerintahan Umum 11.118.565.551 37,58 - 100,00 37,23 26 Biro Sosial 11.521.931.930 33,67 - 41,47 28,12 27 Biro Perekonomian 9.886.696.733 35,35 - 85,80 41,28 28 Biro Keuangan 35.814.512.642 31,99 - 31,95 25,48 29 Biro Pembangunan Daerah 22.954.962.908 47,44 - 57,75 57,28 30 Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 17.463.792.878 37,34 - 78,97 40,25 31 Biro Perlengkapan 28.166.057.544 20,31 - 93,38 28,18 32 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 17.074.654.678 31,41 - 98,59 26,52 33 Sekretariat DPRD 166.898.226.651 32,87 - 82,72 25,16 II-53 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Nama SKPD Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2015 Selisih Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2015 thdp RPJMD Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Renstra SKPD (%) Rp. % K Rp 34 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 32.028.417.717 30,57 - 41,22 26,78 35 Inspektorat 22.236.957.740 38,98 - 55,06 40,25 36 Kantor Penghubung 25.864.350.651 31,13 - 70,88 30,29 37 Badan Pendidikan dan Pelatihan 55.935.620.245 28,04 - 35,92 24,25 38 Badan Kepegawaian Daerah 74.833.506.372 33,27 - 84,43 31,83 39 Dinas Pendapatan Daerah 105.127.464.619 27,33 25.726.000 48,41 31,32 40 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 54.577.172.932 32,49 - 49,98 29,47 41 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 48.993.458.671 40,57 - 36,18 39,75 42 Badan Arsip Daerah 15.849.415.703 24,33 - 70,78 26,82 43 Dinas Komunikasi dan Informatika 60.146.149.994 32,34 - 39,70 27,94 44 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah 4.991.611.800 29,69 - 36,56 26,88 45 Badan Perpustakaan Daerah 27.651.140.908 28,42 - 52,86 39,74 46 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 200.133.054.347 29,49 - 47,24 34,12 47 Dinas Perkebunan 71.282.758.260 22,75 - 41,15 30,47 48 Dinas Peternakan 98.313.578.740 25,11 - 41,92 31,09 49 Dinas Kehutanan 57.111.190.563 31,88 - 35,34 32,10 50 Dinas Pertambangan dan Energi 76.388.694.104 20,66 - 46,90 31,97 51 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 67.551.766.124 35,50 - 62,92 56,76 52 Dinas Kelautan Dan Perikanan 94.520.926.328 34,49 - 79,61 39,82 JUMLAH 8.689.195.446.230 31,41 65.091.161.660 Sumber: Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Keterangan: Kolom (1) adalah nomor urut SKPD; Kolom (2) adalah nama SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; Kolom (3) adalah realisasi anggaran RPJMD pada setiap SKPD s/d tahun 2015 (akumulasi pelaksanaan RKPD tahun 2014 dan tahun 2015); Kolom (4) adalah persentase realisasi anggaran pada setiap SKPD (realisasi/pagu x 100); Kolom (5) adalah selisih realisasi anggaran RKPD terhadap RPJMD (apabila terdapat kegiatan yang tidak ada dalam renstra namun ada dalam RKPD dan atau APBD); Kolom (6) adalah rata-rata capaian kinerja kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD; Kolom (7) adalah rata-rata realisasi anggaran kegiatan berdasarkan program yang ada pada setiap SKPD. II-54 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan tabel 2.29 diperoleh gambaran sebagai berikut:

1.Realisasi anggaran RPJMD sampai dengan tahun 2015 (tahun kedua pelaksanaan RPJMD) adalah sejumlah Rp.8.689.195.446.230,- atau 31,41%.
2.Terdapat sejumlah Rp.65.091.161.660,- atau 1,52% realisasi kegiatan Renja SKPD yang tidak terdapat dalam Renstra SKPD, yaitu 10 (sepuluh) kegiatan pada 4 SKPD.
3.Terdapat 14 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja kegiatan diatas 70%, yaitu:

a.Dinas Kesehatan;
b.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
c.Biro Umum;
d.Biro Hukum;
e.Biro Pemerintahan Umum;
f.Biro Perekonomian;
g.Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
h.Biro Perlengkapan
i.Sekretariat DP Korpri
j.Sekretariat DPRD
k.Kantor Penghubung
l.Badan Kepegawaian Daerah
m.Badan Arsip Daerah
n.Dinas Kelautan dan Perikanan
1. 4.Beberapa SKPD yang memperoleh rata-rata capaian kinerja ini adalah karena target kegiatan dalam Renstra dalam bentuk persentase. Namun demikian terdapat pula pencapaian target yang sudah tinggi dari yang termuat dalam Renstra, seperti pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
2. 5.Terdapat 3 SKPD yang memperoleh rata-rata capaian anggaran kegiatan diatas 50%, yaitu:
a.RSUD A. Wahab Syahranie
b.Biro Pembangunan Daerah
c.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata II-55 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Tabel 2.29 memberi gambaran terhadap pelaksanaan RPJMD dengan melihat kondisi pelaksanaan Renstra setiap SKPD. Hal ini dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target dan anggaran RPJMD. 2.2.3 Capaian Kinerja dan Realisasi Target Kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur s/d Tahun 2015 Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang RPJMD Proivnsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, terdapat 119 program pembangunan yang bersifat prioritas untuk mencapai visi misi gubernur. Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 dan laporan yang disampaikan SKPD, diperoleh gambaran realisasi kinerja kegiatan pada masing-masing program dan capaian target atas 119 sasaran RPJMD s/d Tahun 2015 sebagai berikut : Tabel 2.30 Target dan Capaian Kinerja Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian %

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 Program pendidikan non formal Angka Melek Huruf 98,40 52,27 67,02 98,64 100,24 Dinas Pendidikan 2 Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) APK PAUD 60,00 33,33 90,52 49,77 82,95 Dinas Pendidikan 3 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB 97,86 25,00 90,74 97,68 99,82 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Kasar SD/MI/SDLB 113,80 112,61 98.95 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/SMPLB 90,10 79,60 88.34 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/SMPLB 97,90 97,90 100 4 Program pendidikan menengah Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK/MAK 76,64 47,77 87,50 74,24 96,87 Dinas PendidikanAngka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK/MAK 88,20 87,90 99,66 5 Program Peningkatan Pendidikan dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 16,46 2,00 99,83 25,91 157,41 Dinas Pendidikan II-56 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % Pengembangan Sumber Daya Manusia 6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kualifikasi Guru (minimal S1/D4) 55,00 40,11 87,99 65,30 118,73 Dinas Pendidikan 7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan rasio angka minat baca di perpustakaan (buku/tahun) 1/4 100,00 96,69 1/3 75,00 Badan Perpustakaan 8 Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak Proporsi anak yang kembali bersekolah 29 40,48 96,27 5 17,24 BPPKB 9 Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskes mas pembantu dan jaringannya Angka Kesakitan (Morbiditas) 11,00 - - 9,18 321,62 Dinas Kesehatan 10 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM Angka Kesakitan (Morbiditas) 11,00 93,93 86,70 9,18 321,62 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada,RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 11 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Angka Kesakitan (Morbiditas) 11,00 66,06 59,92 9,18 321,62 Dinas Kesehatan, RS Atma Husada 12 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih 89% 100,00 87,39 89 100 Dinas Kesehatan 13 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Prevalensi HIV/AIDS <1 99,50 71,89 0,090 100,00 Dinas Kesehatan Proporsi Penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat- obatan anti retroviral 98,20 63,81 64.97 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk 1,4 0,20 100,00 Dinas Kesehatan tingkat kematian akibat malaria 5,2 - - Dinas Kesehatan, RSUD AWS, II-57 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan PrevalensiTuberklos is (TB) per 100.000 penduduk 223 56,00 25,11 Dinas Kesehatan Persentase keberhasian pengobatan TB 87 56,70 65,17 Dinas Kesehatan Proporsi kasus TB yang terdeteksi, diobati dan sembuh dalam program DOTS 30 19,70 65.66 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, & Tarakan 14 Program standarisasi pelayanan kesehatan Angka Kematian Bayi per 1000 KH 20 87,10 79,51 21,00 105 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan Angka Kematian Balita per 1000 KH 29 31 106.8 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 146 57 100,00 Dinas Kesehatan, RSUD AWS, RSUD Kanujoso, RSUD Tarakan 15 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Persentase pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (%) 70 78,96 38,46 100 142.8 Dinas Kesehatan 16 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Besaran UMP UMP = KHL 88,83 91,40 UMP = KHL - Disnakertrans 17 Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan Prosentase perusahaan yang menerapkanperatur an ketenagakerjaan 80,00 74,33 73,66 78.41 98.01 Disnakertrans 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan IPG 62,00 83,33 97,20 62,93 101,50 BPPKB II-58 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 19 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan Angka Putus Sekolah SD/MI/SDLB 70,00 0,00 97,90 16,00 100,00 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah SMP/MTs/SMPLB 1,35 2,87 212.5 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 26,00 26,64 102.46 20 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan proporsi penduduk miskin yang memiliki akses pelayanan kesehatan (%) 70,00 98,00 62,15 0 - Dinas Kesehatan 21 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial utk mengukur indeks kedalaman kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (Rasio Kesenjangan Kemiskinan) 1,19 67,02 96,64 0.904 75.96 Dinas Sosial 22 Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Proporsi Penduduk dengan asupan kalori dibawah Tingkat Konsumsi Minimum 100 100,00 93,55 76,71 76,71 Biro Ekonomi 23 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya dan melakukan usaha ekonomi (jiwa) 3.888 81,07 99,84 3.88 100 BPM-PD 24 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki usaha ekonomi produktif 46,88 25,00 92,15 46.05 98.22 Dinas Sosial 25 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif 11,80 76,92 98,49 9,00 76,27 BPP-KB 26 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan Jumlah Penduduk miskin yang terserap di duniakerja 400 100,00 67,79 9.907 2.476, 75 Disnakertrans 27 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan Jumlah desa miskin sekitar kawasan hutan yang memiliki usaha ekonomi produktif hasil hutan non kayu 14 100,00 98,10 7 50,00 Dinas Kehutanan II-59 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 28 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan Persentase petani miskin yang difasilitasi untuk usaha pertanian - 100,00 97,72 - - Dinas PertanianDemplot kawasan usaha agribisnisterpadu (Demplot) 15 5 33.33 29 Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan Jumlah KK yang dilatih budidaya peternakan 75 50,00 34,63 75 100,00 Dinas Peternakan 30 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana Persentase daya tahan dan menurunkan angka kematian akibat bencana alam 18,48 100,00 77,28 4,11 22,24 Badan Penanggulanga n Bencana 31 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Persentase RT miskin yang memiliki sarana dan pra sarana dasar rumah sederhana sehat 27,50 100,00 86,67 27,50 100,00 Dinas PU (Cipta Karya) 32 Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst) Jumlah tenaga terampil bidang jasa kontruksi yang terserap oleh pasar kerja (orang) 320 - - 0 - Disnakertrans 33 Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Tingkat Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja (%) 100 91,58 84,64 55 55,00 Disnakertrans 34 Program pengembangan sistem pendukungbagi usaha mikro, kecil dan menengah Jumlah usaha kecil danmenengah (unit usaha) 130 98,00 90,87 245 188,46 Disperindagkop 35 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Usaha kecil menengah jumlahwirausaha baru (WUB) 2.000 63,13 82,97 1.000 50,00 Disperindagkop 36 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi unggulan (koperasi) 10 94,00 77,85 17 170,00 Disperindagkop II-60 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 37 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Persentase pemuda (usia 16-30 thn) pengangguran yang berwirausaha 0,03 96,63 79,06 0,03 100,00 Dinas Pemuda dan Olahraga 38 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif Persentase Pengangguran menjadi Wirausahawan Baru 12,00 38,57 88,22 2,00 16,67 Disnakertrans 39 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan 31,00 94,94 66,91 23,83 76,87 Disnakertrans 40 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah Proporsi Anak Putus Sekolahyang berusaha sendiri 15,00 76,19 99,84 2,00 13,33 Dinas Sosial 41 Program pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah Persentase Pencapaian Pelaksanaan Pembangunan Daerah 83,83 100,00 77,94 87.86 104.80 Bappeda 42 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri rasio pasar per 10.000 penduduk 0,97 88,33 91,17 0,96 98,97 Disperindagkop 43 Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jumlah kelompokkomoditi yang dapat dijaga kestabilan harganya 4,00 68,17 65,28 3,39 84,75 Biro Ekonomi 44 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Realisasi Investasi (triliun) 35,00 125,86 91,58 39.38 112.38 BPPMD 45 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Nilai Persetujuan Investasi (Triliun) 37,5 87,58 91,60 21.34 56.9 BPPMD 46 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan Rata-rata Hari Proses Perijinan Investasi (hari) 3 37,50 72,16 3 100 BPPMD 47 Program Pengembangan Sentra-sentra industri potensial Jumlah Industri inti pengolahan khas daerah 4 - - 0 - Disperindagkop 48 Program Penataan Struktur Industri Hulu - Hilir Volume Usaha kawasan industri (Triliun) 140 77,78 80,37 19 13,57 Disperindagkop II-61 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 49 Program Perluasan Kebun Sawit Luas Kebun Sawit (juta Ha) 1,30 40,40 41,33 1,19 91,21 Dinas Perkebunan 50 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Jumlah IKM yang berorientasi ekspor 5 108,33 90,22 20 400,00 Disperindagkop 51 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Jumlah usaha pengolahan hasil (unit) 84 108,33 99,44 4 4,76 Dinas Peternakan 52 Program Pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah Jumlah produk turunan perkebunan (produk) 3 - - 5 166,67 Dinas Perkebunan 53 Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional Jumlah UKM yang mendapatkan transaksi bisnis 6 100,00 95,91 2 33,33 Disperindagkop 54 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor Produk Olahan non migas dan non batubara (Juta US$) 7 97,37 93,76 4 57,14 Disperindagkop 55 Program Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan Jumlah kunjungan wisatawan derawan dan sekitarnya (orang) 70.000 96,53 86,11 45.865 65,52 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 56 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah wisatawan (juta orang) 1,02 100,00 99,36 2,18 213,16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 57 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas) (Ha) 143.156 40,93 86,14 160.139 111,86 Dinas Perkebunan 58 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan Jumlah Kawasan Peternakan 5 100,00 96,59 6 120,00 Dinas Peternakan 59 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Nilai Ekspor Perikanan (juta USD) 15,30 137,29 94,68 15,10 98,69 Dinas Perikanan dan Kelautan 60 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB (Triliun) 26,00 100,00 84,80 60.00 230.76 Disperindagko p, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan II-62 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 61 Program Peningkatan Produksi pertanian jumlah produksi padi (GKG) (ton) 519.315 88,65 89,54 463.070 89,17 Dinas Pertanian 62 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebu nan Produktivitas Unggulan Pertanian/Padi (ton/Ha) 4,50 97,92 93,33 4,75 105,56 Dinas Pertanian 63 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan Lapangan Jumlah Penyuluh Pertanian Berkualitas 931 93,57 91,69 803 86,25 BKPP 64 Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas Jumlah PPL Perikanan Berkualitas 89 - - 33 37.07 BKPP 65 Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh Jumlah Balai Penyuluh Pertanian (BPP) 117 100,00 91,46 88 75,21 BKPP 66 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah kawasan transmigrasi 2 75,00 73,26 0 - Disnakertrans 67 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Luas lahan pertanian yang terlayani (ha) 5.350 93,56 94,11 4.922 92,00 Dinas PU 68 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan Daerah (%) 86,81 98,96 79,61 80,66 92,92 BKPP 69 Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan jumlah produksi daging (ton) 53.630,90 78,50 72,29 52.915,05 98,67 Dinas Peternakan 70 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar Produksi Perikanan Budidaya (ton) 232.639 103,00 94,70 194.192 83,47 Dinas kelautan dan perikanan 71 Program pengembangan perikanan tangkap Produksi perikanan tangkap (ton) 148.091 97,30 84,54 98.659 66,62 Dinas kelautan dan perikanan 72 Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian Jumlah Kawasan Pertanian 42 100,00 94,78 42,00 100,00 Dinas Pertanian II-63 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 73 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Nilai Tukar Petani (NTP) 96,70 100,00 98,09 98,54 101,90 Dinas Pertanian 74 Program Diversifikasi Energi % Bauran Energi Baru Terbarukan 1,00 65,71 93,74 0,65 65,00 Distamben & PLN dan Swasta 75 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Jumlah Instalasi Biogas (unit) 105 93,03 96,79 105 100,00 Dinas Peternakan 76 Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan Rasio Elektrifikasi (%) 0,73 100,00 92,58 0,76 104,11 Dinas Pertambangan dan Energi 77 Program pengembangan listrik pedesaan Persentase desa berlistrik (%) 90,00 50,00 86,07 95,50 106,11 Dinas Pertambangan dan Energi 78 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Penyediaan Jalan dengan Kapasitas Daya Mampu diatas 10 Ton (%) 12,30 89,47 89,66 4,11 33,41 Dinas PU 79 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tingkat Kemantapan jalan (%) 74,02 100,00 94,62 52,20 70,52 Dinas PU 80 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan Ketersediaan infrastruktur jalan (%) 89,76 44,67 70,51 34,11 38,00 Dinas PU 81 Program pembangunan jalan tol Ketersediaan jalan tol (%) 25,00 2,40 96,89 0 0 Dinas PU 82 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP Kuantitas Komoditas (ton) 326.000.000 100,00 91,17 699.580.433 214,60 Dinas PerhubunganKuantitas Penumpang (orang) 13.500.000 833.731 6,18 83 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi 10 67,50 79,16 13,00 130,00 Dinas PU 84 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi darat, sungai, danau dan peyebrangan 11 100,00 88,50 10 90,91 Dinas Perhubungan II-64 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 85 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara Jumlah kecamatan yang belum terakses sarana dan prasarana transportasi udara 3 100,00 97,22 2 66,67 Dinas Perhubungan 86 Program sarana dan prasarana telekomunikasi Ibukota kecamatan yang terlayani jaringan telekomunikasi (%) 65,00 100,00 96,04 100,00 153,85 Diskominfo 87 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku Kapasitas air baku (lt/detik) 520 83,33 78,91 0 0 Dinas PU 88 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Cakupan Layanan Air Minum (%) 41 83,33 93,77 42 102,44 Dinas PU 89 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air Persentase penyediaan air baku kawasan industri 10,00 100,00 88,40 0 0 Dinas PU 90 Program pengendalian banjir Luas genangan banjir (Ha) 430 100,00 91,33 450 104.6 Dinas PU 91 Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya Jumlah Daerah Aliran Sungai Kritis (DAS) 34 - - 35 102.94 Dinas PU 92 Program penguatan kelembagaan PTSP Menurunnya tingkat korupsi 5,7 0,00 0,00 5,5 96,49 Biro Organisasi 93 Program pengembangan zona integritas jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK-WBBM 2 100,00 87,70 2 100,00 Inspektorat 94 Program pencegahan dan pemberantasan KKN Menurunnya kasus KKN 4 72,22 72,01 0 - Inspektorat 95 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Opini laporan keuangan pemerintah provinsi WTP 97,69 84,63 WTP 100,00 Biro Keuangan 96 Program Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Prosentase Kab/Kota yg memperoleh opini WTP 20,00 - - 20,00 100,00 Biro Keuangan 97 Program peningkatan pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat (IKM) 75,00 100,00 80,73 76,55 102,07 Biro Organisasi II-65 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 98 Program pembinaan dan pengembangan aparatur Tertatanya pembinaan PNS serta peningkatan kualitas SD aparatur (%) 95,00 87,49 93,02 48,07 50,60 BKD 99 Program integrasi aplikasi Jumlah aplikasi yang terintegrasi 6 100,00 97,13 0 - Diskominfo 100 Pengembangan data statistik dan spasial Tingkat ketersediaan data & informasi perencanaan pembangunan 88 100,00 79,22 84 95,45 Bappeda 101 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi B+ (74) 100,00 95,34 BB(75.14) 100 Biro Organisasi 102 Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tinggi 100,00 91,38 Tinggi 100 Biro Pemerintahan % Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) untuk kinerja penyelenggaraan 50 55,00 110,00 Inspektorat 103 Program Pendidikan politik masyarakat Indeks demokrasi 70,00 100,00 93,61 68,13 97,33 Kesbangpol 104 Program Pengelolaan dan Pengembangan KPH Jumlah KPH (unit) 3 100,00 91,26 8 266,67 Dinas Kehutanan 105 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Luas rehabilitasi hutan dan lahan (ha) 45.000 100,00 97,73 181.125 402.5 Dinas Kehutanan 106 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Skor penyelenggaraan tata ruang 67,83 96,67 89,26 61,17 90,18 Dinas PU 107 Program Rehabilitasi Hutan Mangrove Luas penanaman mangrove (ha) 150 100,00 99,37 20 13,33 Dinas Kehutanan 108 Program Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi Jumlah HCV dikawasan hutan 2 - - 0 - Dinas Kehutanan 109 Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang % Area yang direhabilitasi dari lahan terganggu 35,00 100,00 99,84 44,30 126,57 Dinas Pertambangan dan Energi II-66 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan No. Program Prioritas Indikator Kinerja (outcome) Target RPJMD Tahun 2015 Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2015 (%) Realisasi Capaian Kinerja (2015) SKPD Penanggung Jawab ProgramKinerja Anggaran Capaian % 110 Program Pembinanaan Perkebunan Ramah Lingkungan Jumlah Emisi yang diturunkan (CO2E) 218,75 64,76 84,22 250 114,67 Dinas Perkebunan 111 Program Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan yang dinilai 143 100,00 67,50 193 134,97 BLH 112 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indeks kualitas lingkungan hidup 78,29 100,00 88,69 81.97 104.7 BLH 113 ProgramPengemba ngan Kinerja Pengelolaan Persampahan Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat adipura 4 100,00 91,99 4 100,00 BLH 114 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH Jumlah sekolah yang mendapat adiwiyata 282 100,00 99,22 285 101.06 BLH 115 Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentag Pengelolaan LH PPLHD (orang) 76 100,00 75,11 6 100 BLH PPNS (orang) 24 24 100 116 Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Perda/Pergub 3 91,67 80,39 3 100 BLH 117 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/kota yang mengarusutamakan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan (kabupaten/kota) 1 65,00 85,27 1 100 Bappeda 118 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim Intensitas emisi (ton/1 jt US$) 1.450 119,86 63,37 1.738 119.86 BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Distamben 119 Inventarisasi emisi gas rumah kaca Ketersediaan dan pelaporandata level emisi yang terukur sertadapat di verifikasi (kali PEP/tahun) 2 100,00 84,87 2 50,00 BLH II-67 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan tabel 2.30 di atas, terlihat bahwa seluruh SKPD sangat konsisten melaksanakan RKPD untuk mewujudkan pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Realisasi kinerja yang belum dapat dimuat adalah karena SKPD yang bersangkutan belum memperoleh angka terbaru atas outcome sebagaimana yang tercantum. 2.2.4 Faktor Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dihimpun dari seluruh SKPD sesuai dengan yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1.RSUD. A. Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas A dengan sertifikat pengakuan RS telah memenuhi klasifikasi RS berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No.340/Menkes/Per/III/2010, Tentang Klasifikasi RS.
2.Rumah Sakit telah mendapat sertifikat dengan pengakuan bahwa RS telah memenuhi Standar Akreditasi RS dan dinyatakan Lulus Tingkat Madya berlaku 3 Desember s.d. 2 Desember 2016, pada tanggal 19 Januari 2015 oleh Komisaris Akreditasi RS.
3.Sebagai RS Rujukan Nasional berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/Menkes/390/2014. yang menjadi Rujukan Lintas provinsi yang dapat mengampu pasien sekurangnya dari 4 (empat) Provinsi.
4.Sebagai rumah sakit rujukan regional berdasarkan Kemenkes RI Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, yaitu sebagai RS Rujukan Regional sebagai pengampu Rujukan Medik dari RS Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.
5.RS telah bersertifikat berstandard Internasional yaitu ISO 9001/2008 Oleh MS CERT.
6.Mendapat penghargaan di tahun 2014 Yaitu : 1. Penghargaan SKPD Terbaik I tahun 2014 dalam Rangka HUT 58 Provinsi Kaltim.2. terbaik VI Pengelolaan Barang Milik Negara. 3.Terbaik II Pengelolaan Kepegawaian. 4 SKPD Terbaik Inovatif tahun 2014. 5. Mendapat Predikat Kepatuhan Standar pelayanan Publik UU n0 25 Tahun 2009 Oleh Ombudsman RI.
7.Penambahan sarana fasilitas pelayanan kesehatan yaitu gedung radioterapi dan gedung bertingkat tiga untuk laboratorium klinik dan bank darah pada tahun 2014. II-68 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
8.Pengadaan peralatan medis yaitu alat radioterapy, alat cathlab jantung, alat phaco untuk alat bedah mata, alat laparascopy untuk bedah, operating mikroskop alat bedah syaraf, peralatan CSSD Laoundry, Alat Boiler System untuk uap panas/ air panas.
9.Sebagai rumah sakit Kelas A dan pusat rujukan sehingga mendapat dana bantuan peralatan dari dana pusat (APBN)
10.Dengan berlakunya sistem Rujukan yang mulai berjalan baik sehingga RSUD.AW.Sjahranie lebih fokus kepada pelayanan yang bersifat subspesialis dengan ini penambahan Tenaga Dokter Medis yaitu Dokter Radioterapy, dokter Bedah Plastik.
11.Keberhasiln dalam pelaksanaan bedah jantung yang pertama di kalimantan dan berjalan sukses karna berkat dukungan dari bendanaan pemerintah provinsi dan kerja keras Tim RSUD.AWS dalam pelaksanaan tersebut.
12.Rumah Sakit dalam proses menuju akreditasi bertaraf JSI yang di targetkan maju 2016, dilaksanakannya pelatihan SDM dan fasilitas pemenuhan sesuai aturan JSI dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi serta dukungan seluruh karyawan RSUD.AWS.
13.Koordinasi SKPD yang baik dan komitmen pimpinan untuk melaksanakan kegiatan secara maksimal.
14.Sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja dilapangan
15.Penyerapan program dan kegiatan masing-masing bidang dan kesekretariatan berjalan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
16.Bertambahnya pagu anggaran baik yang bersumber dari dana APBN (Dekonsentrasi) maupun melalui dana APBD (Dana Aspirasi) dan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
17.Sudah adannya pedoman/dokumen Standar Pelayanan/SOP.
18.Kualitas SDM yang mampu, terampil dan memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima.
19.Jadwal pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan schedule dan tepat waktu serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan setiap bulannya, baik pada pelaksanaan rapat- rapat DPRD Provinsi Kalimantan Timur maupun penyelesaian Raperda serta kegiatan kedewanan lainnya termasuk kegiatan pendukung.
20.Anggaran yang disyahkan diawal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat. II-69 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
21.Tersedianya dukungan sarana dan prasarana kantor yang baik dan memadai.
22.Koordinasi yang baik antara instansi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
23.Dukungan dari Pemerintah Provinsi terhadap sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terutama terhadap program yang berbasis Koperasi dan UMKM
24.Kegiatan sesuai dengan Renstra dan Renja SKPD
25.Percepatan Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
26.Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
27.Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut
28.Adanya jaminan bahan baku yang sah
29.Adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
30.Kegiatan REDD merupakan program nasional
31.Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program prioritas
32.Adanya regulasi yang mengamanatkan untuk melakasanakan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tertibnya peredaran hasil hutan. 2.2.5 Faktor Penghambat Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target kinerja SKPD antara lain sebagai berikut:
1.Kebijakan yang sering berubah-ubah khususnya dari segi penganggaran
2.Tenaga SDM terutama tenaga medis di RSUD A.W.Sjahranie untuk tenaga spesialis dan subspesialis sudah memenuhi tetapi dalam jumlah SDM yang perlu penambahan.
3.Rumah sakit mendapat anggaran dari dana APBD yang terbatas sehingga masih membutuhkan alokasi anggaran dari dana BLUD walaupun lebih fleksibel dan efisien tetapi ada prosedur dan aturan yang dipakai
4.Dengan perubahan organisasi menjadi rumah sakit kelas A dan sebagai Rumah Sakit Pusat Rujukan, sudah terakreditasi, dan jaminan mutu ISO 9001;2008 dibutuhkan dana anggaran untuk memfasilitasi kegiatan tersebut.
5.Diperlukan pembangunan gedung denga fasilitas lengkap untuk perawatan pasien kelas III.
6.Terlambatnya pengesahan anggaran SKPD II-70 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
7.Pembebasan tanah tidak dapat dilaksanakan dengan cepat
8.Masalah sosial lainnya
9.Bertambahnya pagu anggaran diluar APBD murni berdampak kepada sulitnya mengukur indikator kinerja yang ingin dicapai.
10.Ketidakmampuan dan profesionalisme SDM masih terbatas terutama di dalam menjalankan tupoksinya.
11.Mekanisme perencanaan diawali dari bottom up bukan top down.
12.Terbatasnya jumlah SDM aparatur, dan yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian bidang humas dan protokol.
13.Adanya struktur dengan beban kerja yang tidak seimbang terhadap tugas dan fungsi yang ditetapkan.
14.Belum maksimalnya pengelolaan administrasi dan ketatausaan, terkait penataan arsip/dokumen kerja, barang inventaris, pelaporan kinerja secara berkala.
15.Belum optimal dan memadainya sarana prasarana yang dibutuhkan.
16.Belum optimalnya standar pelayanan pengaturan jadual kegiatan Pemda.
17.Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.
18.Kurang tersedianya alokasi dana untuk pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan pendukung sebagai akibat efesiensi dan defisit anggaran.
19.Seringnya terjadi perubahan jadwal kegiatan yang disusun yang disebabkan oleh volume dan jadwal kegiatan yang terlalu padat sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kegiatan.
20.Keluaran kegiatan yang pelaksanaannya oleh pihak ke-3 dan realisasi keuangannya dilaksanakan pada Triwulan III dan IV, berpengaruh pada penyerapan realisasi keuangan pada Triwulan I dan II.
21.Terbatasnya waktu pembahasan dan penyusunan Raperda sehingga berpengaruh terdapat capaian Raperda yang ditetapkan.
22.Terdapatnya beberapa kegiatan yang proses pengadaan barang dan jasanya belum dilaksanakan, baik dikarenakan masih dalam tahapan proses lelang ataupun belum masuk pada tahapan kegiatannya seperti kegiatan pengawasan.
23.Sulitnya mengkalkulasi aktifitas kedewanan yang kondisinya selalu berbeda setiap tahunnya. II-71 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
24.Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewanan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan.
25.Kuantitas dan kualitas SDM aparatur peneliti masih kurang dan kepakarannya belum sesuai dengan kebutuhan daerah.
26.Anggaran tidak tersedia sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
27.Lemahnya koordinasi dan konsistensi masing-masing pengelola anggaran.
28.Adanya perubahan kewenangan sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
29.Kurangnya dunia usaha terhadap program Pemerintah dalam rangka dunia usaha di Kaltim baik sektor Industri, Perdagangan, maupun Koperasi dan UMKM
30.Adanya Sistem lelang dan ULP yang masih belum sesuai dengan biaya yang tersedia,
31.Adanya perubahan kajian dari 1 (satu) kajian menjadi 3 (tiga) kajian yang telah diselaraskan dengan renja dan dokumen pelaksanaan,
32.Adanya pengunduran jadwal pelaksanaan kegiatan.
33.Terpisahnya Kaltim-Kaltara yang mengakibatkan turunnya pendapatan,
34.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah
35.Masih trendahnya produktifitas beberapa komoditas perkebunan bila dibandingkan dengan potensi produksinya dan adanya mporatoprium perizinan untuk pembangunan uisaha perkebunan serta alokasi dana pemnbangunan infrastruktur pertanian yang tidak tersedia/anggaran terlalu kecil
36.Belum optimalnya personil yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
37.Kurangnya rasio antara luas ruangan dengan personil
38.Terbatasnya akses internet untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi
39.Industri yang tidak aktif
40.Masyarakat yang lambat menerima inovasi peningkatan ekonomi industri
41.Adanya musim kemarau yang menghambat kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
42.Pelaksanaan REDD yang dilaksanakan oleh DDPI tidak menepati jadwal yang telah disepakati sehingga realisasi mundur dari jadwal pelaksanaan II-72 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
43.Adanya IUPHHK yang masih berlaku ijinnya tetapi tidak ada kegiatan operasional dilapangan
44.Terdapat kegiatan fisik maupun non fisik yang belum memproses pencairan dana akan tetapi realisasi fisiknya sudah melebihi realisasi keuangan
45.Program / Kegiatan dikerjakan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan
46.Adanya revisi kegiatan 2.2.6 Tindak Lanjut Berdasarkan uraian atas factor pendorong dan factor penghambat pencapaian kinerja, SKPD menyampaikan tindak lanjut sebagai berikut:
1.Meningkatkan komunikasi dan integrasi proram di lingkungan Bappeda serta monitoring yang terus menerus
2.Peran aktif seluruh KPA dan PPTK didalam mengawal pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berjalan
3.Peran aktif Kepala Badan selaku PA didalam mengawasi, mengontrol dan membuat kebijakan serta keputusan
4.Peran aktif Sub Bagian Perencanaan Program didalam berkoordinasi termasuk memberikan informasi, sosialisasi maupun kebijakan-kebijakan lainnya.
5.Perlunya tenaga SDM yang berkompeten didalam perencanaan.
6.Peningkatan kualitas SDM aparatur serta jumlah staf yang berkompeten.
7.Peningkatan sarana dan prasarana operasional sesuai dengan kebutuhan.
8.Perlunya melakukan review terhadap Renstra SKPD dalam rangka optimalimasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
9.Meningkatkan komunikasi dan integrasi Program dan Kegiatan antar instansi, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
10.Perlunya melakukan evaluasi dan monitoring secara terus menerus dan berkelanjutan.
11.Mengoptimalkan tenaga fungsional peneliti yang ada dengan bekerjasama dengan tenaga ahli/peneliti dari luar perguruan tinggi dan kementerian yang ada di pusat.
12.Mempercepat pelaksanaan Program/Kegiatan
13.Meminta kepastian jadwal oleh DDPI sebagai pelaksana kegiatan REDD
14.Kegiatan RHL baru bisa dilaksanakan setelah memasuki musim hujan. II-73 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berikut capaian kinerja sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015. Tabel 2.31 Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2015 Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Awal 2013 Target Kinerja 2015 Realisasi Kinerja 2015 % Capaian

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya IPM IPM 79,71 77,14 73,82 95,70% 2 Meningkatnya angka melek huruf Angka melek huruf 98,30 98,50 98,69 100,19% 3 Meningkatnya rata-rata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah 9,60 10,50 9,04 86.09% 4 Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup 71,40 71,75 73,62 102,61% 5 Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita 44,65 48,65 50,63 104.06% 6 Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan 6,06 5,75 6,23 108.34% 7 Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran 8,90 7,00 7,50 107.14 8 Meningkatnya daya beli masyarakat Tingkat inflasi 9,65 6,30+1 4,89 100% Paritas daya beli (purchasing power parity) 649.850 724.450 11,21 - 9 Menurunnya Indeks Gini Indeks Gini 0,36 0,34 0,32 94.11% 10 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi (tanpa kaltara) 1,59 3,2 - 3,7 -1,26 -39.37% Pertumbuhan ekonomi non migas (tanpa kaltara) 5,17 7,0 - 7,3 -2,26 -32.28% Pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara (tanpa kaltara) 7,47 7,7 - 8,0 - - 11 Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas (tanpa kaltara) 6,50 7 7,3 104.28% 12 Tercapainya swasembada beras Rasio pemenuhan beras 72,00 78,00 70,15 89,96% 13 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energi baru terbarukan 0,02 1,12 1,01 90,18% 14 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar 5.00 6.00 6,21 103,50% II-74 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Sasaran Indikator (Impact) Kondisi Awal 2013 Target Kinerja 2015 Realisasi Kinerja 2015 % Capaian
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 15 Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN Indeks persepsi korupsi 5,2 5,7 5,58 97,89% Opini BPK WTP WTP WTP 100,00% 16 Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat 68 75 75.14 100.18% 17 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 70,75 74 74,14 100,20% Kinerja Pemerintahan Daerah Tinggi Tinggi Tinggi 100,00% 18 Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan 74,07 79,24 81,97 103.44% 19 Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Intensitas emisi 1.500 1.458 1.738 109.20% Sumber: Evaluasi RKPD tahun 2015 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah Berdasarkan analisa evaluasi hasil capaian pembangunan dalam kerangka sasaran implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun kedua yakni tahun 2015, secara umum dapat diasumsikan memiliki pencapaian yang cukup memuaskan pada berbagai sektor maupun bidang pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang telah Direalisasikan dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama ini memberikan dampak pada peningkatan berbagai bidang fisik maupun non fisik utamanya dalam menyejahterakan masyarakat secara merata dan berkualitas. Keberhasilan pembangunan ini terlihat dari cukup mendekatinya realisasi capaian pembangunan dengan target pembangunan yang telah dirumuskan pada awal periode pembangunan jangka menengah. Data-data yang terlihat menunjukkan trend peningkatan berbagai target pembangunan melalui indikator sasaran maupun indicator kinerja program prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, keberhasilan ini akan menjadi modal dasar dan positif bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya sebagai estafet untuk menyempurnakan pembangunan jangka menengah di Provinsi Kalantan Timur. Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi oleh permasalahan pembangunan baik permasalahan global maupun permasalahan khas di setiap daerah. Hal II-75 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan tersebut menjadi perlu sebagai bahan untuk melakukan berbagai antisipasi maupun minimalisasi dampak negative dari permasalahan pembangunan meskipun dalam realitanya permasalahan pembangunan terkadang tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu atau dua periode pembangunan saja. Oleh karena itu, setiap rumusan perencanaan pembangunan mempunyai upaya-upaya dalam menyelesaikan permasalahan untuk mencapai target pembangunan sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berikut factor penghambat (permasalahan pembangunan) beserta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengantisipasinya berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Tabel 2.32 Faktor Penghambat dan Upaya-Upaya untuk Mencapai TargetPembangunan Daerah Berdasarkan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET
(1)(2) (3) (4)

1.Meningkatnya IPM Indeks Pembangunan Manusia
1.Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan dan terpencil
2.Rendahnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan
3.Ketimpangan pendapatan masyarakat yang tinggi
4.Masih rendahnya sarana dan prasarana layanan publik terhadap anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak yang bermasalah hukum
1.Peningkatan pelayanan pendidikan/kesehatan secara baik terutama dalam rangka memberikan beasiswa, bosda dan pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak
2.Meningkatkan kondisi pemungkin (enabling condition) yang mampu mendorong kesempurnaan capaian IPM
3.Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau para pihak lainnya, terutama para pengusaha/pemegang izin pemanfaatan SDA di lapangan
2.Meningkatnya angka melek huruf Angka Melek Huruf
1.Masih adanya daerah perbatasan dan terpencil yang belum dapat mengakses pelayanan pendidikan secara merata
2.Persentase penduduk melek huruf sudah membaik, namun masih ada kesenjangan antar wilayah (akibat faktor internal dan eksternal)
3.Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan (belum ada sekolah berasrama didaerah pedalaman, perbatasan dan terpencil)
1.Derajat dan mutu pendidikan terukur dengan melihat angka melek huruf
2.Menuntaskan program wajib belajar 12 tahun
3.Infrastruktur pendidikan perlu dilengkapi, terutama daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
4.Mendorong partisipasi kelompok pendampingan masyarakat dan pelaku usaha dengan tanggung jawab sosial (CSR) a.l. mengubah mindset petani II-76 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET

(1)(2) (3) (4)

3.Meningkatnya ratarata lama sekolah Angka rata-rata lama sekolah
1.Fluktuasi rasio guru dan murid yang belum mendukung bagi kelancaran dan proses belajar mengajar yang berkualitas
2.Disparitas infrastruktur pendidikan, terutama gedung dan peralatan pendidikan antar kabupaten/kota
3.Persoalan putus sekolah dan/atau masih adanya kurangnya minat menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya dikarenakan faktor finansial, tetapi juga pola pikir
1.Penambahan dan pendistribusian guru bantu serta aplikasi terhadap Program Sarjana Mendidik di wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal)
2.Koordinasi program dan capaian kinerja kabupaten/ kota, termasuk meminimalkan ketimpangan pendidikan antar wilayah
3.Pemberian beasiswa dan jaminan pendidikan untuk siswa miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu
4.Pelaksanaan kajian dan pengembangan strategi efektif untuk menjawab akar masalah dari putus sekolah.
4.Meningkatnya angka harapan hidup Angka harapan hidup
1.Belum optimalnya program jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat)
2.Kualitas pelayanan kesehatan yang belum efektif/efisien terhadap pasien
3.Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil
4.Distribusi tenaga medis belum merata
5.Belum maksimalnya kerjasaman dengan pihak lain untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
1.Meningkatkan kualitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan (termasuk pengobatan gratis) bagi masyarakat kurang mampu
2.Peningkatan jumlah dan durasi pelayanan (tidak terkecuali tenaga medisnya), khususnya di wilayah terpencil, meskipun telah tersedia 100 puskesmas 24 jam di berbagai daerah
3.Melakukan berbagai terobosan pelayanan kesehatan (a.l. Pusat Kesehatan Keliling/ Terapung puskesmas pembantu/Pusban)
4.Penyebarluasan atau penyuluhan pola hidup sehat di kalangan masyarakat serta penggalian potensi obat-obatan berbasis material lokal.
5.Meningkatnya pendapatan per kapita Pendapatan per kapita
1.Mutu/kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah
2.UMP masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemilik tempat kerja
3.Kontribusi sumber penghasilan riil dari sektor dominan/pertanian di kalangan masyarakat belum signifikan
1.Kualitas SDM Kaltim yang memenuhi syarat dalam mengisi peluang kerja dan produktif
2.Peningkatan kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk pertanian sebagai sumber utama pendapatan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil
3.Strategi peningkatan pendapatan dengan pemanfaatan bonus demografi yang ditandai dengan proporsi penduduk usia produktif yang tinggi. II-77 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET

(1)(2) (3) (4)

6.Menurunnya tingkat kemiskinan Tingkat kemiskinan
1.Laju penurunan angka kemiskinan cenderung melambat
2.Masih ada angka kemiskinan yang tinggi di Kabupaten/Kota
3.Peningkatan pemutusan hubungan kerja sektor SDA dan terbatasnya sumber pencaharian.
1.Pembangunan infrastruktur untuk mendorong akses terhadap layanan publik yang lebih baik
2.Sinergi program pengentasan kemiskinan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Kaltim
3.Hilirisasi sektor primer dan pencarian sumber ekonomi alternatif
7.Menurunnya tingkat pengangguran Tingkat pengangguran
1.Belum optimalnya perluasan kesempatan kerja masyarakat terutama yang memiliki pendidikan/keterampilan rendah
2.Belum optimalnya pelatihan bagi masyarakat dalam mengembangkan kemampuan wirausaha
3.Masih tingginya mindset bahwa bekerja itu adalah menjadi pegawai/karyawan/buruh
4.Masyarakat berpendidikan menengah atas masih memiliki idealisme harus bekerja di bidang tertentu dengan gaji tertentu
5.Belum maksimalnya peningkatan kualitas tenaga kerja.
1.Perluasan kesempatan kerja masyarakat
2.Memperluas lapangan usaha
3.Peningkatan daya saing manusia menjadi modal dasar penciptaan kesempatan kerja berbasis SDM berkualitas.
8.Meningkatnya daya beli masyarakat Inflasi 1. Naiknya harga barang pada hari besar dan akhir tahun
2.Tingginya harga BBM dan TDL dan berkurangnya subsidi
3.Minimnya intervensi Pemda terhadap gejolak pasar
4.Lemahnya rantai distribusi komoditi strategis.
1.Pengembangan langkahlangkah untuk kestabilan harga
2.Memperbaiki sektor tata niaga dan pemasaran produk UMKM
9.Menurunnya Indeks Gini Indeks gini 1. Belum optimalnya pengembangan usaha pada sektor produktif
2.Rendahnya kualitas SDM pada masyarakat ekonomi lemah
1.Pengembangan ekonomi kerakyatan
2.Pengembangan ekonomi strategis berbasis potensi lokal dan kearifan lokal
10.Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas Pertumbuhan ekonomi non migas non batubara
1.Belum optimalnya hubungan pemerintah daerah terhadap iklim investasi yang kondusif
2.Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertambangan dan sektor pengolahan industry migas
3.Pusat pertumbuhan ekonomi yang terpusat pada Kabupaten/Kota yang memiliki keunggulan SDA dan infrastruktur yang relatif baik
1.Percepatan transformasi ekonomi
2.Lebih mengarahkan struktur ekonomi berbasis SDA terbarukan
3.Pembangunan ekonomi Kaltim yang saling terkait antara hulu dan hilir dengan komoditas unggulannya
4.Pengembangan perekonomian rakyat dan/atau sektor yang didukung oleh pelaku ekonomi yang lebih luas (pertanian)
11.Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas Kontribusi sektor pertanian dalam arti luas
1.Masih rendahnya produk sektor pertanian
2.Kurang maksimalnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian
1.Pengembangan agribisnis
2.Pertanian dengan sentra bisnis
3.Pengembangan agroindustri II-78 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET

(1)(2) (3) (4)

12.Tercapainya swasembada beras Rasio pemenuhan beras
1.Pengembangan dan pemberdayaan pertanian belum optimal
2.Kebijakan terkait kesejahteraan petani belum efektif
3.Ketersediaan infrastruktur pertanian masih rendah
4.Luas tanam dan luas panen yang belum optimal
5.Masih kurangnya ketersediaan sarana produksi pertanian.
1.Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian yang berdaya saing dan penerapan teknologi
2.Perbaikan tata niaga dalam mendukung pergerakan ekonomi
3.Mempertahankan dan bilamana mungkin memperluas areal tanam atau lahan pertanian masyarakat.
13.Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan Bauran energy baru dan terbarukan
1.Pemenuhan energi masih bergantung pada energi fosil
2.Belum berkembangnya energi bersumber non fosil
3.Kurang optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM
4.Masih rendahnya rasio elektifikasi dan desa berlistrik
5.Daya mampu pembangkit listrik PLN masih kurang
1.Pemenuhan dan pemberdayaan energy yang ramah lingkungan
2.Mendorong pengembangan sumber energi alternatif, sampai pemanfaatan sampah organik menjadi bio massa
14.Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar
1.Belum optimalnya penyelenggaraan jalan meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jalan
2.Belum optimalnya konektivitas jaringan transportasi di pusat-pusat pelayanan wilayah (intra regional) dan antar pusat pelayanan (inter regional)
3.Daya dukung dan kapasitas prasarana untuk mobilisasi dan distribusi barang dan jasa
4.Kulitas dan kuantitas infrastruktur perlu ditingkatkan
5.Sulitnya penyelesaian masalah sosial terhadap kebutuhan lahan infrastruktur
1.Peningkatan kulitas dan kuantitas infrastruktur dasar
2.Pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya
15.Terwujudnya pemerintahan yg bersih & bebas KKN Indeks Persepsi Korupsi dan Opini BPK
1.Kurangnya transparasi dan akuntabilitas kinerja aparatur
2.Manajemen pengelolaan asset daerah belum efektif dan efisien
3.Minimnya perencanaan terhadap pengelolaan keuangan
4.Kesalahan mindset “menghabiskan anggaran” bukannya “mengoptimalkan anggaran”
1.Meningkatkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
2.Pengendalian dan pengelolaan asset daerah
3.Memprioritaskan area perubahan seluruh aspek pemerintahan
4.Percepatan pencapaian target penyelelnggaran tata kelola pemerintahan yang baik.
16.Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan publik Indeks kepuasan masyarakat
1.Pelayanan publik di beberapa SKPD belum maksimal
2.Masih kurangnya kesadaran aparatur sebagai pelayan masyarakat
3.Masih ada anggota masyarakat yang belum paham tentang persamaan hak warga dalam memperoleh pelayanan.
1.Perlu meningkatkan pelayanan publik
2.Perlu menjadi aparatur yang berkualitas dengan tetap bekerja dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku
17.Meningkat nya kapasitas dan akuntabilitas Predikat akuntabilitas kinerja
1.Indikator kinerja utama SKPD belum berorientasi hasil
2.Laporan kinerja belum sepenuhnya
1.Perlu revisi Renstra SKPD
2.Perlu menerapkan reward dan punishment bagi yang II-79 Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan SASARAN INDIKATOR KINERJA FAKTOR PENGHAMBAT UPAYA-UPAYA UNTUK MENCAPAI TARGET

(1)(2) (3) (4) kinerja digunakan untuk penilaian kinerja mencapai/belum mencapai target kinerja

18.Meningkatnya Indeks kualitas lingkungan Indeks kualitas lingkungan
1.Data pendukung terkait dengan kualitas udara, air dan tutupan lahan belum lengkap tersedia/terserak pada SKPD yang berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota
2.Partisipasi parapihak di luar instansi pemerintah masih belum tinggi untuk penyerahan data
3.Semangat daerah untuk memajukan perekonomian, seringkali meninggalkan aspek pemantauan dampak lingkungan sebagai penyeimbangnya,
1.Menghimpun datadata pada titiktitik utama yang dipertimbangkan mampu merepresentasikan kualitas lingkungan hidup daerah
2.Mendorong partisipasi parapihak, khususnya pengusaha dan masyarakat, untuk terlibat aktif dalam pemantauan lingkungan
3.Memperketat ketersediaan dan implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Dokumen AMDAL sebagai syarat mutlak keamanan lingkungan akibat pembangunan
19.Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Tingkat emisi gas rumah kaca
1.Belum tersedianya parameter untuk menghitung intesitas emisi di kabupaten/ kota
2.Lemahnya peran serta perangkat daerah terkait pengumpulan data
1.Perlu komitmen kabupaten/kota untuk mengumpulkan data
2.Menyediakan pelatihan untuk menghitung intensitas emisi
3.Membentuk pokja di setiap kabupaten/kota
4.Mengembangkan jaringan kerja ke tingkat Nasional dan Global. III-1 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tema pembangunan daerah tahun 2017 memiliki fokus terhadap perkembangan perekonomian daerah dimana kualitas struktur ekonomi diperhatikan secara seksama. Hal ini tentu memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan perekonomian daerah utamanya dalam mengembangkan perekonomian secara makro dan mikro. Selain itu, keuangan daerah yang merupakan modal dasar pembangunan juga memiliki peran penting sehingga perlu rumusan perencanaan perekonomian dan keuangan daerah yang saling terintegrasi untuk mencapai optimalisasi penggunaan aset negara untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah. Berbagai kelemahan dan kekurangan pada pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya akan menjadi pembelajaran berharga jika evaluasi dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Pembelajaran tersebut akan menjadi titik tolak perumusan kebijakan pembangunan yang lebih akuntabel sehingga diharapkan terjadi akselerasi capaian pembangunan untuk mewujudkan target kinerja pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hasil dari pelaksanaan perencanaan pembangunan periode sebelumnya sudah tentu menunjukkan hasil-hasil yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Positif maupun negatifnya hasil pembangunan tersebut III-2 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 akan menjadi tolak ukur pelaksanaan pembangunan tahunan periode ini maupun ke depan baik melalui penyempurnaan program dan kegiatan maupun penggantian program dan kegiatan yang lebih baik. Dalam hal kebijakan perekonomian sebagai penunjang utama pelaksanaan pembangunan daerah, efektivitas maupun efisiensi penggunaan anggaran pembangunan menjadi titik poin penting bagi evaluasi pendanaan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah. Sejauh mana optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan ”besaran anggaran” yang telah direncanakan akan menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pada pembangunan periode berikutnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa subyektifitas stake holder dalam menilai evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan sebagai bentuk prioritas capaian program pembangunan yang lebih tinggi (dalam hal ini pembangunan nasional). Sebagai salah satu daerah otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki arahan kebijakan potensial dalam pembangunan daerah sebagai langkah untuk peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut didasari oleh asas otonomi daerah sehingga melahirkan implikasi-implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Selanjutnya, implikasi-implikasi tersebut merupakan sarana langsung pemerintah daerah dalam menjalankan roda pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut akan berimbas pada sistem penganggaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam konteks otonomi daerah karena akan dituntut untuk meningkatkan kapasitas fiskal (fiscal capacity) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (fiscal need) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (fiscal gap). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal suatu daerah adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan produk unggulan masing-masing. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, untuk saat ini mudah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memenuhi fiscal need. Meskipun begitu, perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber III-3 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 daya alam yang tak terbaharui sehingga suatu saat nanti jika terjadi penurunan produksi sumber daya alam tersebut maka akan mengguncangkan sistem perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh dan massive. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mulai merealisasikan perencanaan dan pelaksanaan ekonomi berkelanjutan sebagai penjamin kehidupan generasi mendatang. Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka prinsip desentralisasi fiskal adalah :
1.Desentralisasi fiskal harus memerhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
2.Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memerhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah; dan
3.Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal di atas, kegiatan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi daerah pada tahun sebelumnya dan memperkiraan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada tahun 2017. Selain itu, pada rancangan ini terlihat kebutuhan dan sumber pembiayaan pembangunan yang diperlukan untuk mendukung terlaksananya capaian kinerja pemerintahan tahun 2017 melalui berbagai prioritas pembangunan dan langkah-langkah kebijakan yang ditempuh. III-4 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Setiap pelaksanaan pembangunan daerah akan memiliki sebuah kebijakan penting dalam pengelolaan anggaran baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi penggunaan anggaran sebagai modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan kebijakan-kebijakan strategis secara relevan akan memberikan kemampuan lebih dalam pendanaan pembangunan melalui pemilihan program-program prioritas dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah maupun nasional. Meskipun begitu, kebijakan yang dirumuskan harus melihat berbagai aspek maupun bidang urusan pembangunan seperti ekonomi, sosial-budaya, kependudukan, hingga aspek eksternal baik dari luar regional maupun internasional. Dalam melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah.Analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah melalui indikator makro ekonomi daerah apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah. Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan budget policy. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya. 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 dan Kebijakan Perkiraan Tahun 2016 Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah melakukan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun sebagai capaian makro peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas capaian PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk capaian PDRB pada 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha sebagai berikut: III-5 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 1) Sektor pertanian, kehutanan & perikanan; 2) Sektor pertambangan dan penggalian; 3) Sektor industri pengolahan; 4) Sektor pengadaan listrik,gas; 5) Sektor pengadaan air; 6) Sektor konstruksi; 7) Sektor perdagangan besar & eceran, Reparasi mobil & sepeda motor; 8) Sektor transportasi dan pergudangan; 9) Sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; 10) Sektor informasi dan komunikasi; 11) Sektor jasa keuangan; 12) Sektor real estate; 13) Sektor jasa perusahaan; 14) Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; 15) Sektor jasa pendidikan; 16) Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; 17) Sektor jasa lainnya. A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) PDRB merupakan sebuah indikator perekonomian yang menunjukkan suatu besaran atau nilai yang menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja ekonomi di daerah.Oleh karena itu, PDRB Provinsi Kalimantan Timur akan menggambarkan bagaimana kondisi perekonomian dalam menata pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi. III-6 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Gambar 3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adh Berlaku Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2010-2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara) PDRB Provinsi Kalimantan Timur cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai angka 519.131.868,9 juta rupiah atau hampir mencapai 519,13 triliun rupiah pada tahun 2013 dan mencapai 526,9 trilliun rupiah pada tahun 2014. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011, dimana nilai PDRB mencapai 472,78 triliun rupiah. Namun, besaran peningkatan nilai PDRB tersebut cenderung semakin kecil dari tahun ke tahun hingga terjadi penurunan pada tahun 2015, dimana nilai PDRB menjadi 501,87 trilliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir perekonomian Kalimantan Timur mengalami perlambatan pada perekonomian Kalimantan Timur, dan akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2015. B. Struktur Ekonomi Daerah Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha tahun 2015 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yatiu sebesar 44,91 persen dan industri pengolahan sebesar 20,12 persen. Peranan Lapangan Usaha pertambangan dan penggalian terus menerus menurun selama tiga tahun terakhir sebaliknya untuk industri pengolahan justru meningkat. Pertanian merupakan salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai sektor unggulan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2015 memiliki kontribusi 383,293,002.2 472,780,553.0 503,402,031.8 519,131,868.9 526,896,788.4 501,867,803.1 0.0 100,000,000.0 200,000,000.0 300,000,000.0 400,000,000.0 500,000,000.0 600,000,000.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 III-7 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 perekonomian wilayah sebesar 7,62 persen. Oleh karena itu, dalam pembangunan ke depan diharapkan Provinsi Kalimantan Timur mulai memberdayakan sektor-sektor yang berfokus pada sumber daya alam terbaharui mengingat sektor pertambangan dan penggalian semakin menurun produksinya. Gambar 3.2 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur(%) Tahun 2015 (Tahun Dasar 2010) Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara) C. Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah.Indikator tersebut digunakan untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah secara valid. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik dari waktu ke waktu, maupun membantu dalam mengidentifikasi sektor lapangan usaha yang potensial yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dihitung dari perubahan antar waktu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Nilai PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan tahun dasar terbaru yakni tahun
2010.Laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menggambarkan suatu perubahan Pertanian 7.62% Pertambangan 44.91% Pengolahan 20.72% Listrik 0.04%Air 0.04% Konstruksi 8.26% Perdagangan 5.06% Transportasi 3.47% Akomodasi 0.84%Informasi dan Komunikasi 1.23% Keuangan dan Asuransi 1.67%Real Estate 0.96% Perusahaan 0.22% Administrasi 2.34% Pendidikan 1.51% Kesehatan 0.57% Lainnya 0.54% III-8 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 produksi barang dan jasa secara riil tanpa terpengaruh oleh perubahan harga pada periode analisis. Secara umum, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi perlambatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun sejak tahun 2012. Dibandingkan tahun 2011, nilai pertumbuhan ekonomi di tahun 2012 lebih kecil, yaitu sebesar 5,26 persen, sedangkan di tahun 2011 sebesar 6,3 persen. Perlambatan terus terjadi hingga pada tahun 2015 perekonomian Provinsi Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,28 persen. Gambar 3.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2015 Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur (data tanpa Kaltara) Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan melakukan pemisahan sektor- sektor ekonomi yang dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur, maka dapat diperoleh gambaran mengenai penyebab utama terjadinya perlambatan perekonomian Kalimantan Timur.Gambar 3.3 menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh adanya penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, terutama komoditas migas dan batubara. Terlihat bahwa tanpa sektor migas, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,45 persen pada tahun 2014. Lebih lanjut, tanpa sektor migas 6.3 5.26 2.25 1.57 -1.28 15.07 11.92 5.39 3.45 6.45 7.86 6.03 5.22 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2011 2012 2013 2014 2015 LPE LPE Tanpa Migas LPE Tanpa Migas dan Batubara III-9 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dan batubara, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timurmencapai 5,22 persen pada tahun 2014. Uraian diatas menunjukkan bahwa perekonomian yang ditopang oleh sektor migas dan batubara cenderung tidak dapat berkelanjutan.Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya cadangan sumber daya yang tidak terbarukan, seperti migas dan batubara, yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi.Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam pengembangan ekonomi potensial melalui pemberdayaan potensi sumber daya terbaharukan. 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017 Pada tahun 2016 perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan belum mengalami perbaikan yang signifikan. hal ini terlihat dari realisasi pertumbuhan ekonomiKaltim pada triwulan I 2016 yang terkontraksi sebesar -1,6% (yoy). Prospek perekonomian Kaltim hingga akhir tahun 2016 diperkirakan masih cukup berat mengingat masih terdapat beberapa resiko utama yang dihadapi seperti risiko berlanjutnya perlambatan ekonomi Tiongkok dan risiko berlanjutnya penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak. Selain kedua risiko tersebut, kerentanan disektor keuangan global diperkirakan perlu diwaspadai khususnya terkait dengan kenaikan tingkat suku bunga di Amerika Serikat.Berdasarkan kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran -1,3% s.d -0,9% (ctc), sementara inflasi tetap diarahkan pada target inflasi nasional yaitu pada kisaran 4,0% + 1% (yoy). Dengan melihat perkembangan ekonomi makro Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan oleh perkembangan indikator PDRB Provinsi Kalimantan Timur selama beberapa periode serta dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi baik makro maupun sektoral. Dinamika perekonomian global secara signifikan memberikan pengaruh terhadap perekonomian Nasional dan juga perekonomian lokal Kalimantan Timur. Eratnya keterkaitan ekonomi lokal Kalimantan Timur dengan perekonomian global tidak terlepas dari tingginya dominasi sektor pertambangan minyak dan gas serta batubara dalam perekonomian Kalimantan Timur. Sebagian besar komoditas hasil sektor pertambangan, terutama batubara, diekspor untuk memenuhi permintaan negara lain. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi global menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan III-10 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dalam melihat posisi dan potensi perekonomian Kalimantan Timur di masa yang akan datang. Globalisasi disamping menyediakan banyak peluang juga melekat berbagai tantangan dan ekses yang perlu dimitigasi. Integrasi ke dalam perekonomian global menyebabkan perekonomian domestik menjadi lebih terbuka terhadap berbagai guncangan eksternal. Hal ini terbukti pada kondisi perekonomian global di tahun 2014 dan 2015yang mencerminkan adanya banyak kejutan sehingga menyebabkan kelesuan dan ketidakseimbangan perekonomian global yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perekonomian lokal. Perbaikan kinerja ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat pasca krisis global ternyata tidak diikuti oleh pergerakan perekonomian dunia lainnya, seperti Tiongkok, yang justru mengalami perlambatan. Perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai sentra manufaktur global perlu diwaspadai karena dapat berlangsung lama dan berdampak besar bagi perdagangan dunia. Akibat dari terjadinya ketimpangan perekonomian, permintaan global semakin melemah sehingga mendorong harga–harga komoditi dunia, termasuk batubara, mengalami penurunan.Namun terdapat efek positif dari melemahnya perekonomian dunia yakni semakin terbukanya kesempatan bagi Indonesia dan khususnya Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pasar ekspor global. Berdasarkan analisis terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2017, perkembangan harga komoditas serta asesmen terhadap resiko pertumbuhan ekonomi ke depan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2017 berkisar antara -0.3% sampai dengan 0,1%l(ctc) dengan tingkat inflasi berada pada kisaran 3,50%±1% (yoy). Tabel. 3.1 Pertumbuhan ekonomi dan Inflasi Provinsi Kalimantan Timur No Indikator Ekonomi 2014 2015 2016 2017

(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Pertumbuhan ekonomi (%, yoy) 1,57 -1,28 0,2±1 0,5±1 2 Inflasi 7,66 4,98 5±1 4±1 Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (data diolah) III-11 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Besaran laju pertumbuhan Kalimantan Timur pada tahun 2014 menurut tahun dasar 2010 kembali mengalamipenurunan yakni dari 2,25 persen da tahun 2013 menjadi 1,57 persen. Perlambatan ekonomi didorong oleh menurunnya kinerja sektor dominan dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan.Selain akibat menurunnya produksi beberapa barang tambang, hal tersebut juga merupakan dampak dari perlambatan ekonomi Tiongkok yang menyebabkan permintaan batubara dari Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami penurunan. Pertambangan migas juga mengalami penurunan lifting pada empat tahun terakhir, sehingga menyebabkan menurunnya kinerja industri pengolahan migas di Provinsi Kalimantan Timur. Di tahun 2014, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan negatif.Namun demikian, secara total pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2014 masih positif. Hal ini didorong oleh kinerja positif sektor pertanian, sektor pengadaan listrik dan gas serta perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor kontruksi.Sementara itu dari sisi permintaan, laju perekonomian Provinsi Kalimantan Timur didorong oleh kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga dan investasi. Pada tahun 2015, perekonomian Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan negatif -1,28 persen. Penurunan kinerja ekonomi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kinerja yang cukup signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian hingga -4,83 persen. Selain itu, pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan juga mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -1,16 persen dan -3,75 persen. Penurunan kinerja pada sektor konstruksi dan jasa perusahaan merupakan imbas dari penurunan produksi di sektor pertambangan dan penggalian, karena kedua sektor tersebut sangat erat terkait dengan sektor pertambangan dan penggalian.Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya mengalami pertumbuhan positif, namun kinerja positif tersebut tidak mampu mengimbangi penurunan kinerja sektor pertambangan dan penggalian yang cukup signifikan. I. Nilai PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Selama beberapa periode terakhir, kondisi perekonomian global baik regional Provinsi Kalimantan Timur, nasional, maupun internasional mengalami ketidakstabilan III-12 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 yang disebabkan oleh berbagai aspek. Hingga akhir tahun 2015, kondisi perekonomian utamanya nasional, masih tidak bisa diperkirakan kemana arahnya mengingat pergantian “kursi” pemerintahan maupun beberapa sistem penunjangnya memberikan dampak yang berbeda pada setiap kebijakan yang diambil. Kebijakan yang cukup besar dampaknya adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada triwulan ke empat tahun 2014 yang memberikan dampak awal terguncangnya aktivitas ekonomi mikro hingga disusul melemahnya nilai tukar rupiah. Pergerakan pertumbuhan perekonomian nasional pun mengalami perlambatan yang menyebabkan lesunya perekonomian nasional dan disusul oleh beberapa wilayah. Selain dampak perekonomian nasional, perekonomian global juga memberikan efek yang signifikan dalam pergerakan perekonomian Indonesia.Kondisi internasional yang tidak kalah signifikan dampaknya adalah situasi perdagangan internasional yang belum stabil (seiring dengan pelemahan harga-harga komoditas sumber energi baik migas maupun batubara)menyebabkan ekonomi global internasional mengalami masa sulit berkepanjangan. Kondisi ketidakstabilan ekonomi tersebut telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini terlihat dari besaran PDRB Berlaku pada triwulan I tahun 2016, nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur tercatat sebesar 116,13 triliun rupiah, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai PDRB berlaku pada periode yang sama di tahun 2015, sebesar 125,04 triliun rupiah. Besaran PDRB Tanpa Migas, sebesar 91,14 triliun rupiah, juga lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran PDRB Tanpa Migas periode yang sama pada tahun sebelumnya, sebesar 97,76 triliun rupiah. Sebaliknya, gambaran yang berbeda terlihat pada besaran nilai PDRB Tanpa Migas dan Batubara, yaitu sebesar 56,86 triliun rupiah, yang nilainya lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2015, sebesar 54,99 triliun rupiah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penurunan kinerja ekonomi global, memberikan dampak perlambatan yang lebih besar terhadap sektor Migas dan Batubara dibandingkan sektor lainnya. Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi daerah, pada Tahun 2015 sektor pertambangan dan penggalian menghasilkan “kue ekonomi”terbesar yakni sebesar Rp III-13 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 225,38 triliun atau 44,91 persen dari total nilai PDRB (dengan sumbangan subsektor pertambangan tanpa migas (batubara) sebanyak Rp 162,50 triliun). Selanjutnya, andil perekonomian tertinggi diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp 103,98 triliun ( 20,72%) kemudian sektor konstruksi sebesar Rp 41,45 triliun ( 8,26%) serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 38,23 triliun (7,62%). Sedangkan sektor-sektor lainnya memiliki nilai PDRB dibawah Rp 20 triliun. Data dari indikator perekonomian ini memberikan sebuah gambaran bahwa perekonomian makro di Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh perekonomian berbasis sumber daya tak terbaharukan dimana pada kajian pengembangan perekonomian daerah Kalimantan Timur menyebutkan bahwa dalam jangka waktu produksi minyak mentah hanya berkisar 11,80 tahun, produksi gas bumi selama 13,53 tahun, dan produksi batubara selama 43,87 tahun (dengan asumsi produksi setiap tahun stabil). Oleh karena itu, tantangan pengambil kebijakan perekonomian ke depan adalah membuat suatu rumusan mendalam mengenai perekonomian Provinsi Kalimantan Timur agar pada generasi mendatang memiliki daya saing ekonomi yang berkualitas dengan mempertahankan berbagai ekosistem lingkungan hidup secara madani. Tabel 3.2 Statistik PDRB Menurut Kategori Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 No Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) ADHK Distribusi (%) ADHB ADHK ADHB dengan migas ADHB tanpa migas
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 38.230.278,7 28.501.395,1 4,59 7,62 9,83 2. Pertambangan dan Penggalian 225.379.207,6 220.181.881,9 -4,83 44,91 46,19 3. Industri Pengolahan 103.984.603,7 88.346.392,4 2,26 20,72 9,44 4. Pengadaan Listrik, Gas 191.351,1 194.197,2 25,41 0,04 0,05

5.Pengadaan Air 208.718,6 189.291,6 2,56 0,04 0,05
6.Konstruksi 41.445.890,9 30.524.987,7 -1,16 8,26 10,66 7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda 25.395.701,3 21.069.663,7 0,32 5,06 6,53 III-14 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 No Lapangan Usaha dan Kelompok Sektor PDRB (Juta Rupiah) Pertumbuhan (%) ADHK Distribusi (%) ADHB ADHK ADHB dengan migas ADHB tanpa migas

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Motor 8. Transportasi dan Pergudangan 17.432.908,1 11.992.130,1 2,57 3,47 4,48 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 4.227.063,5 3.143.661,7 4,89 0,84 1,09 10. Informasi dan Komunikasi 6.160.397,3 6.118.388,6 7,98 1,23 1,58

11.Jasa Keuangan 8.385.355,8 6.454.207,5 2,05 1,67 2,16
12.Real Estate 4.803.758,3 3.934.654,5 3,59 0,96 1,24
13.Jasa Perusahaan 1.085.805,2 861.219,1 -3,75 0,22 0,28 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 11.767.430,4 8.210.494,2 4,85 2,34 3,03
15.Jasa Pendidikan 7.596.403,7 5.772.567,1 11,50 1,51 1,95 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.867.928,4 2.193.902,4 12,04 0,57 0,74
17.Jasa Lainnya 2.705.000,6 2.027.047,1 8,81 0,54 0,70  PDRB  PDRB Tanpa Migas  PDRB Tanpa Migas dan Batubara 501.867.803,1 388.795.164 226.297.948 439.716.082,1 -1,28 100,00 100,00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara) ADHK: Atas Dasar Harga Konstan ADHB: Atas Dasar Harga Berlaku Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2015 merupakan pertumbuhan ekonomi terendah dalam kurun waktu empat tahun terakhir.Turunnya pertumbuhan ekonomi sangat disebabkan oleh tiga sektor paling berpengaruh dalam pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yakni sektor pertambangan dan penggalian, jasa perusahaandan konstruksi. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,28 persen ini terjadi karena penurunan PDRB pada sektor pertambangan dan penggalian, dimana sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,83 persen. Tingginya pengaruh sektor pertambangan dan penggalian dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor tersebut memiliki andil terbesar dalam struktur ekonomi yakni sebanyak 44,91 persen sehingga III-15 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sedikit saja penurunannya akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Selain itu, sektor konstruksi mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -1,16 persen dan sektor Jasa Perusahaan sebesar -3,75 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015 lebih disebabkan karena melemahnya kinerja sektor ekonomi utama yaitu pertambangan. Turunnya permintaan batubara dari negara mitra dagang utama dan rendahnya harga komoditas international berdampak pada kinerja sektor ini. Sektor-sektor lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi positif dimana sektor Pengadaan Listrik, dan Gas tercatat memiliki pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 25,41 persen, diikuti Jasa Kesehatan (12,04 persen), sektor Jasa Pendidikan ( 11,50 persen), dan sektor lainnya dengan pertumbuhan dibawah 9 persen. II. Nilai PDRB dari Sisi Permintaan Provinsi Kalimantan Timur merupakan wilayah yang perekonomiannya mengandalkan kinerja komoditas ekspor barang terutama ekspor sektor primer seperti batubara, minyak bumi, maupun gas alam.Namun barang-barang ekspor tersebut memiliki kelemahan yakni merupakan bagian dari sumber daya alam yang tak terbaharui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memproduksi kembali.Dengan kondisi struktur ekonomi tersebut, maka Kalimantan Timur harus memiliki kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat melakukan restrukturisasi perekonomian wilayah dari dominasi sektor yang berbasis sumber daya tak terbaharui menjadi ekonomi yang berbasis sektor yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Dari sisi pengeluaran, penurunan pertumbuhan ekonomi Kaltim pada tahun 2015, terjadi akibat melambatnya kinerja ekspor luar negeri yang didominasi oleh hasil sumber daya alam yang berasal dari sektor pertambangan yang tujuan ekspor ke beberapa negara maju dan negara dengan pendapatan menengah.Beberapa faktor yang menyebabkan perlambatan ekonomi di negara-negara tersebut adalah akibat pelemahan harga dan permintaan komoditas dunia, terutama minyak, melemahnya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan melemahnya konsumsi domestik.Adanya ketidakstabilan situasi ekonomi global di pasar internasional memberikan beberapa efek negatif terhadap situasi III-16 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 perekonomian wilayah di Negara Indonesia.Meskipun demikian, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki catatan positif yakni mengalami surplus pada komponen net ekspor antar daerah sebanyak Rp 71,07 triliun. Nilai net ekspor tersebut lebih tinggi dari capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 46,82 triliun. Komoditas ekspor utama Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah batubara, gas alam, minyak mentah, minyak kelapa sawit/CPO, dan pupuk. Sedangkan yang merupakan impor masuk antara lain minyak mentah, mesin, peralatan dan barang konsumsi, serta barang modal. Tabel 3.3 PDRB Menurut PenggunaanProvinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2015(Rp. Juta) KATEGORI PENGGUNAAN 2013 2014 2015

(1)(2) (3) (4)

1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 73,396,421.73 80,180,286.67 86,353,223.85
2.Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,766,359.98 2,090,680.95 2,460,192.02
3.Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 20,281,615.33 23,523,174.00 24,011,715.17
4.Pembentukan Modal Tetap Bruto 129,083,647.03 139,830,347.87 145,721,483.58
5.Perubahan Inventori 9,842,941.81 12,092,354.73 3,984,274.54
6.Ekspor Luar Negeri 371,841,805.18 341,449,171.85 256,979,357.18
7.Impor Luar Negeri 110,413,720.41 119,093,437.40 88,717,185.71
8.Net Ekspor Antar Daerah 23,332,798.23 46,824,209.78 71,074,742.50 P D R B 519,131,868.87 526,896,788.45 501,867,803.13 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 (Tanpa Kaltara) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 80,18 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 86,35 triliun pada tahun 2015. Demikian juga pengeluaran Konsumsi Pemerintah atas dasar harga berlaku, terjadi peningkatan Rp. 23,52 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp. 24,01 triliun pada tahun 2015. Besaran nilai investasi yang tunjukkan oleh nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2015lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2015, nilai PMTB sebesar Rp. 154,72 triliun, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp. 139,83 triliun. III-17 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Berdasarkan penggunaan, terlihat bahwa kinerja perdagangan internasional Kalimantan Timur menurun. Besaran nilai ekspor luar negeri turun dari Rp. 341,45 triliun pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 256,98 triliun. Demikian juga besaran nilai impor luar negeri dari sebesar Rp. 119,09 triliun pada tahun 2014, menjadi sebesar Rp. 88,72 triliun pada tahun 2015. Penurunan kinerja perdagangan tersebut disebabkan oleh penurunan permintaan luar negeri atas komoditas ekspor utama Kalimantan Timur, seperti batubara dan minyak, akibat terdapat perlambatan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 (%) Kategori Penggunaan 2015
1.Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 1.28
2.Pengeluaran Konsumsi LNPRT 8.30
3.Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -11.64
4.Pembentukan Modal Tetap Bruto -1.50
5.Perubahan Inventori -34.47
6.Ekspor Luar Negeri -12.93
7.Impor Luar Negeri 3.49
8.Net Ekspor Antar Daerah 120.94 P D R B -1.28 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Dasar 2010 Hingga akhir tahun 2015, terdapat penguatan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing (US Dollar) masih terus terjadi.Salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan rupiah adalah adanya kebijakan dalam memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia. Di sisi lain, penguatan rupiah juga berpotensi mengakibatkan penurunan daya saing komoditas ekspor Indonesia, dengan kata lain, komoditas ekspor Indonesia menjadi relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang sama dari negara lain. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan permintaan atas komoditas ekspor Indonesia.Selain itu, terdapat sentiment negatif China akibat rencana kebijakan menurunkan nilai mata III-18 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 uang Yuan. Kebijakan devaluasi tersebut dapat menciptakan tekanan terhadap pasar keuangan Indonesia, yang akan berdampak terhadap nilai mata uang rupiah. Pengaruh dinamika perekonomian global, terutama Tiongkok sebagai partner dagang utama Indonesia, sangat berdampak terhadap perekonomian Kalimantan Timur.Secara umum, terdapat penurunan permintaan dari Tiongkok terutama komoditi tambang, kelapa sawit dan hasil perkebunan.Sebagai perekonomian yang didominasi oleh aktivitas pada sektor tambang, maka perlambatan ekonomi Tiongkok mengakibatkan penurunan aktivitas sektor Pertambangan di wilayah Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menyebabkan situasi perdagangan khususnya produk unggulan sektor primer Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015 mengalami ketidakstabilan.Hal ini dapat dilihat dari perubahan nilai ekspor dan impor Kalimantan Timur antar waktu.Tercatat ekspor luar negeri mengalami pertumbuhan negatif sebesar -12,93 persen, sedangkan impor mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategi ekspor dari produk primer, yang relatif rentan terhadap perubahan harga global, menjadi produk barang jadi/konsumsi yang dapat memberikan nilai tambah lebih besar. III. Inflasi Inflasi merupakan gambaran perubahan harga suatu wilayah yang dilihat dari sisi konsumennya.Inflasi dapat digunakan sebagai alat analisis dalam menggambarkan perekonomian secara mikro suatu wilayah dengan memperhatikan perubahan harga konsumen dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil pemantauan selama bulan Januari- Desember 2015, Provinsi Kalimantan Timur mengalami inflasi sebesar 4,89 persen (tahun kalender 2015). Inflasi kumulatif selama tahun 2015 ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2013 yaitu sebesar 9,65 persen. Jika dilihat secara rinci, 3 kota pembentuk inflasi di Provinsi Kalimantan Timur yakni Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Tarakan, masing-masing mengalami inflasi sebesar 4,24 persen; 6,26 persen; dan 3,42 persen. III-19 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 0.97 0.12 -0.39 0.02 0.41 0.93 1.46 -0.06 -0.11 0.46 -0.07 1.05 -0.24 -0.36 0.17 0.36 0.5 0.54 0.93 0.39 -0.05 -0.08 0.21 0.96 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des Inflasi Kaltim Inflasi Nasional Gambar 3.4 Grafik Inflasi Bulanan Kalimantan Timur dan Nasional Bulan Januari – Desember 2015 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015 Pola pergerakan inflasi Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2015 memiliki trend yang hampir sama dengan inflasi level nasional. Dalam kurun waktu 12 bulan selama tahun 2015, pada bulan Januari, Februari, September dan Oktober mengalami deflasi masing-masing sebesar -0,24 persen, -0,36 persen, -0,05 persen, -0,08 persen sedangkan bulan lainnya mengalami inflasi dengan capaian tertinggi pada bulan Desember sebesar 0,96 persen. Ekstrimnya inflasi pada bulan-bulan terakhir tahun 2015 ini dipicu karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mempengaruhi hampir di semua harga kebutuhan pokok masyarakat secara Nasional. Selama tahun 2015, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan nilai inflasi paling besar berada pada kelompok bahan makanan yang mencapai 9,28 persen dan diikuti makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau (8,48%) serta kesehatan (5,82%). Sedangkan inflasi terendah berada pada kelompok transportasi & komunikasi yang mengalami deflasi mencapai 0,30 persen selama periode tahun 2015. III-20 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.5 Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kalimantan Timur Tahun 2015 Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100) Kelompok Pengeluaran IHK Desember 2015 Inflasi Tahun Kalender Kalimantan Timur Samarinda Balikpapan Tarakan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) UMUM 126,42 4,89 4,24 6,26 3,42

1.Bahan Makanan 134,06 9,28 8,69 11,90 3,99
2.Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau 134,73 8,48 10,27 6,40 7,25
3.Perumahan 121,46 3,09 1,86 5,03 2,23
4.Sandang 109.09 1,45 -0,09 3,02 2,59
5.Kesehatan 123,43 5,82 3,93 7,92 6,85
6.Pendidikan, Rekreasi, & Olah Raga 122,67 5,04 4,56 6,11 3,92
7.Transportasi & Komunikasi 125,50 -0,30 -1,98 1,97 -0,68 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015 IV. Kemiskinan Selama periode 2013-2015 (kondisi bulan maret), telah terjadi kenaikan angka kemiskinan baik secara absolut maupun persentase, dimana pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 237.960 jiwa kemudian meningkat menjadi 253.600 jiwa pada tahun 2014. Demikian pula angka kemiskinan yang meningkat menjadi 6,42 persen pada tahun 2014 dimana tahun sebelumnya tingkat kemiskinan hanya sebesar 6,06 persen. Namun pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 212.890 dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen. Jika dilihat dari klasifikasi wilayah administrasinya, jumlah penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Selama periode Maret 2013-Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebanyak 7.470 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan juga meningkat sebanyak 8.170 ribu orang. Selain itu, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Hal ini juga terlihat pada persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2014 sebesar 10,33 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 4,01 persen. Sedangkan III-21 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan menjadi 86.820 jiwa dengan tingkat kemiskinan mencapai 6,23 persen. Tabel 3.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 – Maret 2015 Tahun Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) Maret 2011 92,14 155,77 247,90 4,06 11,21 6,77 Maret 2012 95,20 158,13 253,34 4,05 11,01 6,68 Maret 2013 90,42 147,54 237,96 3,71 9,90 6,06 Maret 2014 97,89 155,71 253,60 4,01 10,33 6,42 Maret 2015 86,82 126,06 212,89 4,03 9,96 6,23 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

1.Garis Kemiskinan Maret 2013 – Maret 2015 Garis kemiskinan merupakan suatu batasan pengeluaran per kapita penduduk dimana jika berada di bawah batasan tersebut maka penduduk dianggap memasuki kuadran miskin (tergolong penduduk miskin), begitu juga sebaliknya.Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya garis kemiskinan pada wilayah tersebut. Garis kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur pada maret 2015 mencapai Rp. 473.710,- dengan jumlah penduduk miskin mencapai 212.890 jiwa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebanyak 212.890 penduduk Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengeluaran tidak lebih dari Rp. 473.710,- dalam waktu sebulan. Garis kemiskinan ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2014 di bulan yang sama dan peningkatannya mencapai 9,77 persen. Peningkatan garis kemiskinan yang cukup tinggi ini berimbas pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.Jika memperhatikan komponen garis kemiskinan, maka garis kemiskinan makanan lebih mendominasi jika dibandingkan dengan garis kemiskinan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, maupun kesehatan). III-22 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Jika dilihat dari administrasi wilayah, garis kemiskinan di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan dengan garis kemiskinan pada bulan Maret 2015 di daerah perkotaan sebesar Rp 485.887,- sedangkan di daerah perdesaan sebesar Rp 452.999,-. Hal ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perkotaan jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perdesaan. Tabel 3.7 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Klasifikasi Wilayah, Maret 2013 - Maret 2015 Wilayah/Tahun Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Jumlah penduduk miskin (ribu) Persentase penduduk miskinMakanan Non Makanan Total

(1)(2) (3) (4) (5) (6) Perkotaan Maret 2013 285.303 115.829 401.132 90,42 3,71 Maret 2014 314.344 133.876 448.220 97,89 4,01 Maret 2015 337.970 147.917 485.887 86,82 4,03 Perdesaan Maret 2013 261.242 88.694 349.935 147,54 9,90 Maret 2014 301.084 103.470 404.554 155,71 10,33 Maret 2015 333.612 119.387 452.999 126,06 9,96 Kota+Desa Maret 2013 276.173 105.533 381.706 237,96 6,06 Maret 2014 309.285 122.275 431.560 253,60 6,42 Maret 2015 336.356 137.353 473.710 212,89 6,23 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015

2.Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Analisis kemiskinan memiliki berbagai kajian variabel berdasarkan survei sosial ekonomi nasional.Selain jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan, analisis terkait kemiskinan suatu wilayah harus memperhatikan tingkat kedalaman maupun tingkat keparahan dari kemiskinan tersebut.Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan rata- rata pengeluaran masyarakat miskin, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan disparitas pengeluaran antar masyarakat miskin. Kebijakan pemerintah daerah harus mampu merepresentasikan penurunan kemiskinan dengan meminimalisir kedalaman dan keparahan kemiskinan agar permasalahan kemiskinan tidak terus mengakar. III-23 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Pada periode Maret tahun 2014 hingga Maret tahun 2015, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan meningkat dari 1,077 pada keadaan Maret 2014 menjadi 0,904 pada keadaaan Maret 2015. Demikian juga Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,188 menjadi 0,279 pada periode yang sama. Jika dibandingkan antar wilayah, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan.Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah perdesaan relatif lebih memprihatinkan dibandingkan wilayah perkotaan.Pada bulan Maret 2015, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya sebesar 0,622 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,383.Ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin pengeluaran penduduk miskin di wilayah perdesaan lebih kecil dibandingkan rata- rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah perkotaan.Selain itu, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,155 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,327.Hal ini berarti bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di perdesaan lebih memprihatinkan jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Tabel 3.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah, Maret 2013 - Maret 2015 Tahun Perkotaan Perdesaan Perkotaan + Perdesaan

(1)(2) (3) (4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2013 0,421 1,495 0,828 Maret 2014 0,703 1,683 1,077 Maret 2015 0,622 1,383 0,904 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2013 0,104 0,325 0,188 Maret 2014 0,188 0,427 0,279 Maret 2015 0,155 0,327 0,219 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2015 III-24 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.9 Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010-2015 No Indikator Kinerja Daerah Satuan Indikator Kinerja Daerah Ket. 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1. Jumlah Penduduk Jiwa 3.028.487 3.131.964 3.199.696 3.275.844 3.351.432 3.426.638 Penduduk proyeksi 2. Pertumbuhan Ekonomi (Th.Dasar 2010) % - 6.30 5.26 2.25 1.57 (1.28)

3.Laju Inflasi % 7.28 6.35 5.60 9.65 7.66 4.89 Gabungan Kaltara 4. Pendapatan per Kapita (Th. Dasar 2000) Juta Rp 48,68 58,96 63,74 64,12 61,17 50,63 5 Persentase penduduk miskin (Kondisi Maret) % 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6. Rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita Rp/Bulan 749.360 871.251 986.563 1.096.709 1.136.173 1.193.642 6.1 Rata-rata pengeluaran konsumsi makanan per kapita Rp/Bulan 363.367 403.719 450.920 508.706 508.801 549.351 6.2 Rata-rata pengeluaran konsumsi non makanan per kapita Rp/Bulan 385.993 467.532 535.643 588.003 627.372 644.291 7. PDRB per kapita (Th.Dasar 2010) Juta Rp 125,77 151,37 157,33 158,35 155,14 143,25 Tahun dasar 2010 8. Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Milliar Rp & Ribu US$ 7.881,28 & 988.710,14 16.196.33 & 1.348.060,81 7.709.27 & 2.529.900,00 18.441.37 & 1.324.197,42 12.983.04 & 2.145.665,10 9.611.31 & 2.381.442,30 Sumber :Gabungan dari beberapa sumber (Data diolah) Pelemahan pertumbuhan ekonomi global yang terjadi pada tahun 2015 akan berdampak terhadap perekonomian Nasional dan juga daerah.Hal ini disebabkan perekonomian Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh adanyatren penurunan harga dan permintaan komoditas global sektor mineral dan tambang berlangsung sepanjang III-25 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
2015.Akibatnya, akan sulit bagi perekonomian Kalimantan Timur untuk melakukan ekspansi usaha pada sektor tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan akan terjadi perlambatan atau pertumbuhan negatif pada perekonomian Kalimantan Timur karena dominasi signifikan sektor tersebut dalam perekonomian secara total. Selain itu, turunnya level permintaan Tiongkok masih menjadi isu terdepan dalam bisnis batubara, khususnya untuk regional Asia.Sebagai importer dan konsumen batubara terbesar didunia, permintaan Tiongkok memainkan peranan penting dalam pembentukan harga batubara. Perlambatan ekonomi yang terjadi di Tiongkok menjadi penyebab utama masih akan tertahannya produksi batubara Kalimantan Timur. Pemerintah Tiongkok bahkan memberlakukan kebijakan pemotongan angka produksi sebesar 150 juta ton dan impor sejumlah 50 juta ton dalam menyikapi rendahnya harga di level domistik.Selain kebijakan tesebut efektif per 15 Oktober 2014 Pemerintah Tiongkok juga mulai memberlakukan pajak impor bagi batubara untuk memproduksi penambangan lokal. Sama dengan Tiongkok, sentiment negatif juga masih terjadi pada pasar batubara Kalimantan Timur dengan tujuan Korea Selatan. Dalam menyikapi penerapan pajak impor yang baru yaitu US$ 16,2/ton untuk kalori kurang dari 5.000 kc dan US$18,2. Untuk yang lebih dari kalori tersebut, Importir Korea mulai mengalihkan review atas pajak tersebut, khususnya untuk batubara dengan kalori yang banyak dikomsmsi yakni 3.800 kc NAR. Importir mengusulkan agar khusus untuk kalori tersebut pajaknya ditambah menjadi US$ 14,2/ton namun tampaknya review ini tidak ditanggapi oleh pemerintah. Perkembangan ekspor batubara Kalimantan Timur masih dapat terbantu dengan peningkatan batubara di india muskipun relatif masih terbatas. Dari sisi migas berdasarkan hasil liaison diindikasikan bahwa sampai dengan awal 2015 penurunan lifting diperkirakan masih akan terus terjadi. Penurunan ini merupakan dampak belum adanya kepastian perpanjangan salah satu blok migas. Sentimen positif yang menjadi pendukung pendukung sedikit tertahannya kontraksi di sektor pertambangan migas terutama karana mulai berproduksinya beberapa proyek dengan total produksi sekitar 615 mmscfd. Dari sisi fiskal penurunan harga minyak dan batubara di pasar Internasional juga berpotensi menurunkan Dana Bagi Hasil (DHB) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi III-26 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Kalimantan Timur khususnya DBH Sumber Daya Alam. Penurunan kapasitas fiskal tersebut menjadi faktor yang menghambat pemerintah dalam mempercepat infrastruktur di Kalimantan Timur. Penurunan yang diperkirakan terjadi di sektor pertambangan dapat ditahan atau paling tidak diminimalisir dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan melalui upayaperbaikan pada sektor-sektor diluar sektor berbasis SDA. Indikator pertumbuhan ekonomi Non Migas dan Batubara menunjukkan angka positif (3,45 persen) di tahun 2015, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang peningkatan kinerja ekonomi melalui percepatan kinerja pada sektor berbasis non SDA. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan kinerja sektor berbasis non SDA dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur secara keseluruhan. Peningkatan kinerja sektor pertanian dilakukan dengan adanya program penguatan ketahanan pangan, pembangunan proyek infrastruktur strategis, dan berkembangnya industri pengolahan nonmigas. Perekonomian Kalimantan Timur juga akan didorong oleh sektor pengadaan listrik yang diperkirakan terus meningkat dalam dua tahun ke depan seiring dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam rencana usaha dan bisnis PT PLN yang akan mendirikan berbagai pembangkit listrik, dari sisi fiskal muskipun dana transfer pusat mengalami penurunan, namun pendapatan asli daerah justru semakin meningkat proporsinya. Dari sisi harga pergerakan inflasi Kalimantan Timur 2015 diperkirakan masih mendapatkan tekanan baik dari sisi kebijakan pemerintahan maupun dari faktor non- fundamental seperti gangguan cuaca yang menyebabkan gangguan pada stok pangan dan distribusi mengingat Kalimantan Timur masih bergantung dari daerah lain. Resiko inflasi yang disebabkan oleh pangan masih cukup tinggi mengingat prognosa produksi pertanian di Kalimantan Timur masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di Kalimantan Timur. Ketergantungan dari daerah lain masih menjadi andalan di tengan resiko cuaca ekstrim dan naik turunnya gelombang laut untuk mendukung kelancaran distribusi. Optimalisasi utilitas pelabuhan menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran distribusi yang merupakan faktor penting dalam pengendalian inflasi. Selain bahan makanan, konsumsidurable goods mesyarakat diperkirakan akan mengalami kenaikan di akhir tahun III-27 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sesuai dengan pola historis dimana komsumsi barang tahan lama cenderung meningkat di akhir tahun. Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dan mendorong terwujudnya swasembada pangan, serta meningkatnya awareness pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya inflasi akan menjaga stabilitas inflasi di Kalimantan Timur. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Kinerja keuangan daerah pada periode-periode sebelumnya merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah merealisasikan pembangunan daerah dengan kemampuan pendanaan yang ada.Salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah adalah dengan melihat derajat otonomi fiskal yang dihitung melalui ukuran kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah sehingga memiliki tanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansi. Realisasi dari penggunaan anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Biro Keuangan Sekda Prov. Kaltim dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing SKPD. Dari segi pengawasan terhadap rangkaian pengelolaan keuangan daerah periode tahun-tahun sebelumnya, maka disusunlah laporan keuangan oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimana pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap SKPD dan dikoordinir oleh Biro Keuangan. III-28 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca, hingga catatan atas laporan keuangan disusun secara otonomi oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Biro Keuangan sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Biro Keuangan. Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2013 dapat dikatakan telah berhasil meskipun harus terus ditingkatkan karena hasil opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur berupa “Wajar Tanpa Pengecualian”. Namun pada tahun 2014, opini BPK tersebut menurun kategorinya menjadi “Wajar Dengan Pengecualian” yang mengindikasikan terjadinya penurunan performa pelaporan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur.Penurunan hasil opini BPK terhadap laporan keuangan daerah perlu menjadi perhatian penting mengingat fokus utama reformasi birokrasi salah satunya adalah tertib administrasi yang mengindikasikan meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah. 3.2.1.1Pendapatan Daerah (Menunggu data 2015) Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurunwaktu tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10, dimana analisis terhadap perkembangan pendapatan daerah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah mencapai -0,04 persen karena realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh penurunan hampir di seluruh unsur-unsur pendapatan daerah kecuali DAK dan Lain-lain pendapatan yang sah terutama pada Dana Penyesuaian. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terutama dari sektor pertambangan dan penggalian yang memiliki sumbangan perekonomian terbesar di Kalimantan Timur. III-29 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) menurun signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,11 pesen. Secara umum selama kurun waktu empat tahun terakhir, semua unsur PAD yang menunjukkan peningkatanyakni pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Namun pada tahun 2015 semua unsur pembentuk PAD tersebut mengalami penurunan 2,17 Trilyun rupiah.Peningkatan unsur PAD selama lima tahun terakhir ini menggambarkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang telah dilakukan. Hal ini terjadi khususnya pada pajak daerah yang merupakan unsur dominan yang mampu memberikan kontribusi yang kuat terhadap PAD sekaligus menjadi indikasi tumbuhnya perekonomian daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2011 hingga tahun 2015 berada pada kisaran 40 s/d 50 persen. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat berada pada tingkat sedang. Penurunandana bagi hasil pajak/dan bukan pajak menggambarkan menurunnya pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan pendapatan dari ekplorasi/eksploitasi SDA yang dibagihasilkan kepada daerah. Sedangkan pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur diprediksikan tidak mendapatkan alokasi DAU disebabkan oleh adanya pelaksanaan formula DAU secara murni oleh Pemerintah Pusat.Secara menyeluruh Provinsi Kalimantan Timur dianggap mempunyai kapasitas fiskal yang cenderung lebih besar dari kebutuhan fiskalnya.Dengan demikian Provinsi Kalimantan Timur dianggap mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan pendanaan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA). Secara totalisas realisasi anggaran dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,12 persen. Demikian juga kontribusinya terhadap pendapatan daerah terus meningkat sampai dengan tahun 2014 dan turun tajam pada tahun 2015 sebesar -44,63 persen. III-30 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel. 3.10 Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata – Rata Pertum buhan

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) I Pendapatan Daerah 9.819.128.719.766 11.904.245.269.325 11.631.697.051.829 11.287.300.941.021 9.464.926.705.876 (0,04) 1. Pendapatan Asli Daerah 4.503.238.821.000 5.409.449.386.546 5.885.262.003.582 6.664.586.023.490 4.950.160.613.906 4,11 1.1 Pajak Daerah 3.679.366.875.394 4.486.404.585.941 4.929.791.598.766 5.429.125.998.687 3.753.718.935.815 2,77 1.2 Retribusi Daerah 13.699.032.146 22.495.631.489 33.676.707.132 15.494.252.850 14.722.788.428 13,74 1.1.3 Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 215.652.586.910 207.793.800.917 291.684.072.009 310.199.925.478 230.116.057.794 4,31 1.4 Lain-lain PAD yang sah 594.520.326.548 692.755.368.197 630.109.625.673 909.765.846.475 951.602.831.867 14,12 2 Dana Perimbangan 5.298.979.487.224 6.089.860.849.779 5.335.759.149.747 4.253.320.982.625 4.503.361.198.970 (2,97) 2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan pajak 5.206.240.970.224 5.984.332.194.779 5.272.171.973.247 4.194.970.542.625 3.805.373.705.410 (6,67) 2.2 DAU 51.446.845.000 52.637.761.000 55.539.336.500 57.312.515.000 - (22,25) 2.3 DAK 38.188.100.000 34.616.130 8.047.840.000 1.037.925.000 218.651.350.000 10.982 2.4 Dana Penyesuaian 3.103.572.000 389.642.906.000 394.630.725.500 352.611.956.905 479.336.143.560 3.120,31 2.5 Dana Insentif Daerah - 18.274.764.000 - - - 579,75 3 Lain-Lain PAD yang sah 16.910.411.542 404.935.033.000 410.675.898.500 369.393.934.905 490.741.036.560 579,70 3.1 Pendapatan Hibah 16.910.411.542 15.292.127.000 16.045.173.000 16.781.978.000 11.404.893.000 (8,02) Sumber : data diolah 3.2.1.2 Belanja Daerah (Menunggu data 2015) Analisis belanja dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan alokasi dana untuk belanja daerah. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi realisasi penggunaan belanja daerahdapat dilihat pada Tabel 3.11 sebagai berikut : III-31 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.11 Pengunaan Anggaran Belanja Daerah NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata – Rata Pertum buhan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.679.991.711.193 6.126.151.180.250 7.103.434.643.017 6.414.604.671.509 5.734.352.717.948 6,64 5.1.1 Belanja Pegawai 697.747.236.397 765.957.564.746 779.583.156.002 930.549.932.815 942.463.194.421 8,05 5.1.4 Belanja Hibah 683.777.651.238 856.807.352.926 1.567.763.966.225 909.317.897.000 966.801.166.000 18,15 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 130.812.760.000 7.073.500.000 3.940.000.000 4.249.500.000 4.419.500.000 (31,76) 5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.863.896.580.000 2.132.835.257.000 2.692.808.046.400 2.563.201.309.381 2.440.676.447.219 7,77 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 1.303.592.971.058 2.354.896.681.578 2.059.339.474.390 2.005.786.032.312 1.376.558.162.630 8,53 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 165.512.500 8.580.824.000 - 1.500.000.000 3.434.245.678 1.691,47 5.2 BELANJA LANGSUNG 3.462.843.739.100 5.213.614.008.923 6.676.810.264.458 4.860.027.165.524 4.470.989.576.263 10,85 5.2.1 Belanja Pegawai 279.925.761.545 493.003.243.597 568.035.668.614 494.596.159.995 525.218.903.701 21,15 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.406.715.197.264 2.221.477.609.282 2.457.692.779.178 2.154.150.620.058 1.938.639.863.065 11,55 5.2.3 Belanja Modal 1.776.202.780.290 2.499.133.156.044 3.651.081.816.665 2.211.280.385.471 2.007.130.809.495 9,53 Jumlah Belanja 8.142.835.450.293 11.339.765.189.174 13.780.244.907.476 11.274.631.837.034 10.205.342.294.212 8,28 Proporsi Belanja Tidak Langsung (%) 57,47 54,02 51,55 56,89 56,19 (0,36) Proporsi Belanja Langsung (%) 42,53 45,98 48,45 43,11 43,81 1,02 Sumber : data diolah Secara umum, realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2015 terjadi penurunan belanja. Sebagian besar realisasi belanja digunakan untuk belanja tidak langsung mencapai 56,19 persen pada tahun 2015 yang artinya semakin besarnya porsi penggunaan anggaran pembangunan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat daerah. Secara umum, rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung sama dengan realisasi belanja langsung yang mencapai 43,81 persen selama lima tahun terakhir.Namun yang perlu digarisbawahi adalah belanja bantuan sosial yang mengalami penurunan besaran belanja dari tahun ke tahun (bahkan rata-rata pertumbuhannya III-32 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 mencapai -31,76 persen).Analisis terhadap realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dikaji dari informasi pada Tabel 3.12 berikut. Tabel 3.12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur No Tahun Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dlm juta rupiah Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) dlm juta rupiah Persentase
(1)(2) (3) (4) (5) 1 2011 1.270.750 8.142.835 15.61% 2 2012 1.514.854 11.339.765 13.36% 3 2013 1.696.672 12.900.000 13.15% 4 2014 1.587.234 12.217.683 12.99% 5 2015 1.223.918 9.699.058 12,19% Sumber : data diolah Dari Tabel 3.12 diatas dapat dilihat persentase proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 15,61 persen hingga 12,19 persen pada tahun terakhir. Selain disebabkan total pengeluaran pemerintah yang meningkat tajam, penurunan ini disebabkan pula karena upaya pemerintah untuk lebih memprioritaskan belanja publik untuk memenuhi sarana dan parasarana dasar kebutuhan masyarakat. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yangharus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya. III-33 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. Informasi realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.13 dibawah ini. Analisis terhadap realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama selama tahun 2011-2015 (data tahun 2015 merupakan target belanja) dapat dijelaskanantara lain:  Pertumbuhan rata-rata total realisasi pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama periode tahun 2011-2015 adalah sebesar 10,15 persen. Kenaikan ini dikarenakan belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk pengeluaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama cenderung meningkat.  Pertumbuhan rata-rata total belanja tidak langsung adalah sebesar 7,91 persen. Dalam pengecekannya, perhitungan kenaikan ini disebabkan karena semua unsur belanja tidak langsung cenderung meningkat. Terlebih lagi unsur belanja bagi hasil yang dominan juga meningkat baik dari sisi jumlah dana maupun persentase. Pertumbuhan rata-rata total belanja langsung adalah sebesar 83,06 persen yang disebabkan karena semua unsur belanja langsung cenderung meningkat. Tabel 3.13 Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib danMengikat Serta Prioritas Utama (Rp. Juta) NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 RATA- RATA
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) A. Belanja Tidak Langsung 2.472.776 2.782.161 3.063.571 3.617.431 3.289.765 7,91% 1 Gaji dan Tunjangan 321.603 345.849 465.048 467.878 414.013 7,78% 2 Tambahan Penghasilan PNS 274.906 290.737 323.347 354.834 421.576 11,38% 3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 12.370 12.740 13.621 15.268 13.482 2,58% III-34 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 RATA- RATA 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Prov.up aten/Kota dan Pemerintah Desa 1.863.897 2.132.835 2.261.555 2.779.451 2.440.676 7,79% B. Belanja Langsung 37.833 50.749 48.227 48.227 194.396 83,06% 5 Belanja honorarium PNS khusus Guru dan Tenaga Medis - - - - - 6 Belanja Beasiswa tugas belajar PNS 26.492 35.818 28.695 37.765 18.040 (1,33)% 7 Belanja Jasa Kantor 11.341 14.931 19.532 23.914 57.891 56,75 - Belanja Air 4.412 5.283 4.645 4.914 4.230 (0,12)% - Belanja Listrik 3.540 4.445 5.302 6.281 32.730 121,10% - Belanja Surat Kabar/ Majalah 2.591 3.145 3.485 4.336 2.891 5,82% - Belanja Kawat /Faksimili/ Internet 798 2.059 6.100 14.105 6.626 108,12% - Belanja Sewa Gedung - - - 11.414 8 Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor - - - 10.574 C. Pembiayaan pengeluaran 50.000 9 Pembentukan Dana Cadangan - - - 10 Pembayaran Pokok Utang - - - Total 2.521.950 2.847.842 3.131.330 3.665.658 3.690.318 10,15% 3.2.1.3 Pembiayaan (Menunggu data 2015) Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah.Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA).pencairan dana cadangan. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. penerimaan pinjaman daerah. penerimaan kembali pemberian pinjaman. dan penerimaan piutang daerah. Berikut dapat dilihat perkembangan defisit anggaran. III-35 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.14 Defisit Riil Anggaran NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.Pendapatan 9.819.128.719.766 11.904.245.269.325 11.631.697.051.829 11.287.300.941.021 9.464.926.705.876 (0,04)% DikurangiRealisas i 2. Belanja Daerah 8.142.835.450.293 11.339.765.189.174 13.780.244.907.476 11.274.631.837.034 10.205.342.294.212 8,28% 3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 491.006.923.000 202.800.000.000 - 25.000.000.000 50.000.000.000 (426.66)% Defisit Riil (Realisasi) 1.185.286.346.473 361.680.080.151 (2.148.547.855.647) (12.330.896.013) (790,415,588,336) 1.361,77% Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi penutup defisit anggaran belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur seluruhnya ditutup dari Sumber Pembiayaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya. Tabel 3.15 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata- rata

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 2.837.723.895.208 3.198.903.975.359 1.050.356.119.713 1.038.125.223.699 1.036.628.546.594 (13,94)% 1. Pelampauan Penerimaan PAD - - - - 2. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan - - - - 3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah - - - - 4. Sisa penghematan Belanja atau akibat lainnya 2.837.723.895.208 3.198.903.975.359 1.050.356.119.713 1.038.125.223.699 0 III-36 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata- rata
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 5. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan - - - - Sumber :Data Diolah SILPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan.SILPA merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa kas tahun anggaran sebelumnya. Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya menunjukkan bahwa tahun 2011-2015 terjadi penurunan dengan rata-rata sebesar -13,94 persen. Hal ini dapat menunjukan bahwa telah terjadi peningkatan efektifitas penggunaan anggaran terutama pada dua tahun terakhir yang sisa lebih penghitungan anggarannya menurun cukup drastis. 3.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir selama pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2017 sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2011- 2015) maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode pembangunan tahun 2017. Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.Salah satu indikator keuangan daerah tersebut adalah daya pajak (tax effort). Daya pajak merupakan perbandingan PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan potensi PAD yaitu pendapatan yang diterima apabila seluruh potensi digunakan secara optimal, dalam hal ini secara umum menggunakan nilai PDRB. III-37 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 3.2.2.1 Proyeksi Pendapatan Analisis terhadap pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah antara lain:

1.Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
2.Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi. inflasi dan lain- lain);
3.Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
4.Kebijakan dibidang keuangan negara. Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal dana perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan.Sedangkan Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. III-38 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.16 Target Pendapatan Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017 URAIAN TARGET PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017

(1)(2) (3) PENDAPATAN 7.680.946.727.108 7,710,900,000,000 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.921.364.868.077 3.987.661.455.000 I. Pajak Daerah 2.942.500.000.000 3.034.590.000.000 II. Retribusi Daerah 16.454.410.000 23.133.125.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 169,428,483,076 161.561.830.000 IV.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 792,981,975,000 768.376.500.000 B. DANA PERIMBANGAN 3.731.399.811.432 3.704.106.545.000 I. Bagi Hasil Pajak 739.882.675.667 610.168.829.716 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.878.590.353.533 1.310.246.812.400 III. Dana Perimbangan Lainnya
1. a.Dana Alokasi Umum 65.298.295.232 649.653.898.884
2. b.Dana Alokasi Khusus 1.047.628.487.000 1.133.767.004.000 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 28.182.047.600 19.402.000.000 I. Pendapatan Hibah 23.182.047.600 11.902.000.000 II. Dana Penyesuaian Otonomi khusus 5.000.000.000 7.500.000.000 Sumber :Data Diolah 3.2.2.2 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Belanja wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti: gaji dan tunjangan PNS serta gaji dan tunjangan anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru, tenaga medis, dan belanja sejenis lainnya. Belanja wajib dan mengikat adalah belanja yang harus dipenuhi sebagai kewajiban daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Rencana belanja wajib dan mengikat di 2016 sebesar Rp.5.561.020.431.500,- sedangkan proyeksi tahun 2017 menjadi Rp.5.087.978.862.945,- dilihat dari tabel 3.17 III-39 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.17 Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Tahun 2016-2017 NO URAIAN PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017
(1)(2) (3) (4)

1.Belanja Tidak Langsung 4.452.440.216.500 3.694.432.468.770
1.Belanja Pegawai 991.505.280.000 1.830.002.393.770
2.Hibah dan Bansos Wajib 1.108.263.200.000 37.250.000.000
3.Bantuan Keuangan Spesefik 861.149.236.500 1.553.000.000
4.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 1.478.522.500.000 1.825.627.075.000
2.Belanja Langsung 1.108.580.215.000 1.393.546.394.175 I. Belanja MYC 505.315.700.000 695.846.394.175
1.Tol 242.679.523.324 297.335.033.234
2.Bandara Samarinda Baru 172.064.394.150 256.087.515.833
3.Jembatan Mahakam 4 15.109.396.000 43.417.964.000
4.Jalan Pendekat Mahakam 4 28.735.457.000 34.300.542.287
5.SPAM Maloy 26.267.820.000 30.978.515.720
6.Pembangunan Sistem Air Baku Sekerat 20.459.109.526 33.726.823.101 II.BLUD 603.264.515.000 697.700.000.000
1.RSUD. AWS. Samarinda 378.664.515.000 470.200.000.000
2.RSUD. Kanujoso Djatiwobowo 204.000.000.000 204.000.000.000
3.UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan 3.100.000.000 3.500.000.000
4.RSJD. Atmahusada Mahakam 17.500.000.000 20.000.000.000 Total 5.561.020.431.500 5.087.978.862.945 Sumber : data diolah 3.2.2.3 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Rencana pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 dilakukan dengan mengacu pada potensi dan obyek pendapatan, baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perencanaan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada anggaran pendapatan tahun 2017 sangat bergantung dengan kondisi perekonomian Nasional, regional maupun lokal serta ekonomi global yang saat ini sedang terjadi keguncangan perekonomian yang cukup berefek pada skala internasional. Secara umum kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan.Hal ini sejalan dengan tumbuh positifnya kinerja ekonomi disamping kondisi sosial, politik dan keamanan yang kondusif.Dengan kondisi tersebut - III-40 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tentu saja diharapkan terus membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan daerah.Namun perlu disadari bahwa dalam mengumpulkan pendapatan tidak harus dianggap terlalu mudah, karena tidak lepas dari kerja keras seluruh aparat pemungut, termasuk para petugas pemungut maupun kesadaran masyarakat untuk menjalankan kewajibannya.Permasalahan dilapangan terkadang jauh berbeda dengan rencana yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut diatas berbagai langkah dan upaya telah dilakukan, seperti koordinasi yang intensif dengan Unit Satuan Kerja (USK) terkait, peningkatan sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan pengawasan dan penyederhanaan proses administrasi pemungutan, dengan tujuan agar pendapatan daerah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Namun kenyataannya, di dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti: belum sepenuhnya kesadaran sebagian masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maupun retribusi, sehingga membawa dampak terhadap realisasi pendapatan daerah yang kurang optimal. Dalam jangka panjang, pembangunan Kalimantan Timur berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari dana perimbangan, terutama yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan gas alam dan royalti dari sektor pertambangan umum, sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengandalkan pada Pajak Daerah, terutama melalui kebijakan pengembangan lapangan usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya pada sektor-sektor potensial. Seiring dengan peningkatan pendapatan penduduk, pemerintah juga melakukan penataan pelayanan, dan perluasan obyek pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mempertimbangkan suasana kondusif untuk mendukung berkembangnya investasi di Kalimantan Timur. Dari jumlah pendapatan daerah sebesar Rp.7.710.900.000.000,-diperkirakan dibelanjakan sebesar Rp.5.087.978.862.945,-untuk Belanja dan Pengeluaran yang Wajib dan Mengikat. Belanja periodikyang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayaranya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, belanja jasa kantor, III-41 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Berdasarkan data proyeksi pendapatan dan proyeksi data belanja wajib dan mengikat maka dapat disusun kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2016-2017 seperti tabel berikut : Tabel 3.18 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Tahun 2016-2017 Sumber: data diolah 3.2.2.4 Proyeksi Belanja Rencana belanja tahun 2017 diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah. Adapun rencana belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar Rp.7.710.900.000.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.4.677.5247.145.000,- dan Belanja Langsung Rp.3.033.372.855.000,- selanjutnya dapat dilihat tabel 3.19. Tabel 3.19 Struktur Belanja Tahun 2016 dan Rencana Tahun 2017 NO URAIAN PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017

(1)(2) (3) (4)

1.Pendapatan 7.680.946.727.108 7.710.900.000.000
2.Belanja 8.242.773.000.000 7.710.900.000.000 2.1 Belanja Tidak Langsung 4.452.440.216.500 4.677.527.145.000 2.1.1 Belanja Pegawai 991.505.280.000 1.830.002.393.770 2.1.2 Belanja Subsidi - - NO URAIAN TARGET PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017

(1)(2) (3) (4)

1.Pendapatan 7.680.946.727.108 7.710.900.000.000
2.Pencairan Dana Cadangan
3.Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 226.826.272.891 - Total Penerimaan 7.907.772.999.999 7.710.900.000.000 Dikurangi 4. Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat 5.561.020.431.500 5.087.978.862.945 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 2.346.752.568.499 2.622.921.137.055 III-42 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 NO URAIAN PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017

(1)(2) (3) (4) 2.1.3 Belanja Hibah 1.104.393.100.000 890.391.848.000 2.1.4 Belanja Sosial 3.870.100.000 5.500.000.000 2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota 1.478.522.500.000 1.825.627.075.000 2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota 861.149.236.500 106.005.828.230 2.1.7 Belanja Tak Terduga 13.000.000.000 20.000.000.000 2.2 Belanja Langsung 3.790.332.783.500 3.033.372.855.000 2.2.1 Belanja Pegawai 341.129.950.515 273.003.556.950 2.2.2 Belanja Barang & Jasa 1.591.939.769.070 1.274.016.599.100 2.2.3 Belanja Modal 1.857.263.063.915 1.486.352.698.950 Surplus / Defisit (561.826.272.892) - Sumber: data diolah 3.2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Secara umum untuk memenuhi pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tersebut ada beberapa hal dilakukan dalam ekstensifikasi meliputi:

1.Pembaharuan ketentuan hukum (Yuridis Formal)

a.Menjamin kepastian hukum.
b.Penyesuaian tarif sesuai perkembangan kehidupan sosial ekonomi.
1. 2.Memberi motivasi kepada masyarakat agar secara sukarela membayar pajak (tax minded)
a.Memberikan bimbingan dan pembinaan kesadaran wajib pajak.
b.Meningkatkan pelayanan.
c.Menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam rangka pencapaian target penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2017, terdapat beberapa kegiatan Intensifikasi yang dilakukan antara lain:
1. 1.Bidang Pajak Daerah. A. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan kebijakan; 1) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui system online se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat. - III-43 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 2) Menambah kantor samsat pembantu/unit pelayanan pada daerah-daerah yang sulit terjangkau dari kantor induk terutama didaerah pesisir dan daerah perbatasan. 3) Pemberian keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor tahun pembuatan 2005 ke bawah. 4) Menyediakan sarana mobilitas Samsat Jelajah. 5) Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif Progresif sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 6) Membangun counter-counter pelayanan pada mall/pusat perbelanjaan di Balikpapan, Samarinda, dan Bontang termasuk menyediakan layanan payment point dengan menggunakan jasa perbankan (BanKalimantan Timur) sampai ke tingkat pedesaan. 7) Menyediakan Speed Boat Delivery Order yang ditempatkan di Pelabuhan KPLP, Mangkupalas, Harapan baru, dan Sungai Lais, dan menjangkau wajib pajak di daerah terpencil, serta sulit dilalui roda 4, juga disediakan sepeda motor Delivery Order. 8) Dispenda sudah berkerja sama dengan Universitas Mulawarman untuk menempatkan mobil Samsat Kampus. 9) Meningkatkan mutu layanan berstandar ISO di seluruh kantor bersama Samsat. 10)Meningkatkan kerja sama dengan Dinas/Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi penerimaan. 11)Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda. 12)Melakukan Kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur. B. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan kebijakan: 1) Mengintensifikasikan penelitian persyaratan untuk menjaring BBN II terhadap kendaraan yang sudah dipindahtangankan. 2) Melakukan sosialiasasi secara berkelanjutan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pajak Daerah kepada para Dealer dan Agen Tunggal pemegang merk termasuk Badan Leasing. III-44 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 3) Melakukan Kegiatan Penagihan dan pendataan terhadap perusahaan pengguna Alat Berat/Besar yang beroperasi di Kalimantan Timur. 4) Membuat kebijakan pemberian insentif pengurangan BBNKB bagi Wajib Pajak yang bernomor polisi luar daerah Kalimantan Timur untuk memutasikan ke Nomor Polisi Kalimantan Timur dalam bentuk Peraturan Gubernur. 5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor jenis Dump Truck yang tidak menggunakan jalan umum. 6) Membangun Layanan Publik berbasis IT melalui sistem online se-Kalimantan Timur khususnya pembayaran PKB pada kantor bersama Samsat. 7) Meningkatkan kerja sama dengan Dinas / Instansi terkait dalam rangka mengintensifikasi. 8) Melakukan intensifikasi dan pemutakhiran data Kendaraan Bermotor pada PDE Dispenda. 9) Melakukan kegiatan operasional/razia lapangan pendataan diseluruh Kab/Kota se-Kalimantan Timur. C. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dengan kebijakan: 1) Memberlakukan tarif tunggal sebesar 7,5 persen secara penuh sesuai Perda No.01 Tahun 2011. 2) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (BPH-Migas, Kemendagri & Kemenkeu) terhadap penyaluran BBM di Kalimantan Timur. 3) Menginstruksikan kepada seluruh penyedia BBM yang beroperasi di Kalimantan Timur wajib untuk memiliki izin wajib pungut (WAPU) yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. 4) Melakukan audit terhadap seluruh penyedia BBM atas penjualan BBM yang membayar PBBKB. 5) Melakukan kegiatan pendataan dan pemberian nomor NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) bagi setiap agen penjualan BBM. 6) Melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan yang berlaku kepada seluruh penyedia BBM secara berkala III-45 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 termasuk melakukan rekonsiliasi penilaian dan penjualan BBM di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. D. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dengan kebijakan: 1) Berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Melakukan kegiatan operasional terpadu secara berkala setiap triwulan. 3) Mengaktifkan tim intensifikasi pada tingkat Kabupaten/Kota. Khusus untuk pajak Air Bawah Tanah pada tahun 2011 kewenangan pemungutan dilakukan oleh Kabupaten/Kota.
2. 2.Bidang Retribusi Daerah, dengan kebijakan: A. Merumuskan seluruh kebijakan yang menjadi dasar pungutan. B. Mengadakan monitoring dan bimbingan teknis pungutan dalam setiap penyetoran. C. Memberikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik dalam rangka penertiban pungutan. D. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi atas pungutan bidang Retribusi Daerah dengan instansi. E. Melakukan sosialisasi pungutan Retribusi Daerah secara terpadu dengan instansi terkait. F. Memotivasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana senantiasa meningkatkan pelayanan yang memberikan kontribusi peningkatan Penerimaan Asli Daerah. 3.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:
3. 1.Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
4. 2.Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. III-46 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
5. 3.Belanja bagi hasil pada kabupaten/kota merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran pendapatan asli daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dan dana perimbangan (DAU yang telah dikurangi oleh belanja pegawai), sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. 4.Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program- program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), operasional perangkat desa dan BPD, RT, RW, dan LPMD.
7. 5.Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
8. 6.Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
9. 7.Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung program diutamakan untuk membiayai 119 prioritas pembangunan Tahun 2017.
10. 8.Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional. Adapun rencana dan proyeksi struktur belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2017 dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut. Tabel 3.20 Rencana Struktur Belanja Daerah Tahun 2016-2017 URAIAN JUMLAH PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2017

(1)(2) (3) (4)

1.Pendapatan 7.680.946.727.108 7.710.900.000.000
2.Belanja 8.242.773.000.000 7.710.900.000.000 2.1. Belanja tidak langsung 4.452.440.216.500 4.677.527.145.000 2.2. Belanja Langsung 3.790.332.783.500 3.033.372.855.000 Surplus / Defisit (561.826.272.892) 0 Sumber : data diolah III-47 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Belanja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, akan meliputi:
1.Meningkatkan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
2.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sesuai amanat UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2010 yaitu 10 persen anggaran Kesehatan yang terdiri dari 1/3 (sepertiga) untuk upaya kuratif dan 2/3 (dua per tiga) untuk upaya preventif;
3.Percapatan Pengentasan Kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian bekerja dan Penyediaan insfrastruktur dasar bagi masyarakat miskin;
4.Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dangan Peningkatan kualitas tenaga kerja;
5.Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, menjaga stabilitas harga dan efesiensi distribusi barang, peningkatan investasi sektor UMKM, mmperbaiki tata niaga dan pamesaran produk UMKM danpengarusutamaan gender serta menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga;
6.Percepatan transformasi ekonomi dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, meningkatkan investasi daerah degan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global, peningkatan ekspor produk olahan dan pengembangan zonasi kawasan agroindustri hilirisasi sumber daya mineral, gas, dan batubara;
7.Pemenuhan kebutuhan energi ramah lingkungan dengan peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dan peningkatan rasio elektrifikasi;
8.Pengembangan Agrobisnisdengan meningkatkan ekspor produk olahan unggulan, konektivitas insfratruktur dasar menuju setra agribisnis, penyediaan SDM pendukung yang berkualitas dan penerapan inovasi teknologi agribisnis;
9.Peningkatan produksi pangan dengan peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimasi lahan, peningkatan insfrastruktur pertanian, peningkatan produktivitas pertanian dan penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian; III-48 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
10.Peningkatan kualitas infrastruktur dasardengan peningkatan kualitas dan kapasitas insfratruktur transportasi, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan dan peningkatan konektivitas antar kawasan industry dan pusat pertumbuhan;
11.Reformasi birokrasi dan layanan public dengan standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas focus dan peningkatan kapasitas dan manajemen aparatur; dan
12.Peningkatan kualitas lingkungan hidup Penurunan emisi gas rumah kaca, Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi, perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan, Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi (green economy) yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatan kualitas udara dan lingkungan hidup perkotaan, serta penegakan hukum lingkungan. 3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerapan anggaran defisit dalam RKPD tahun 2017 sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan untuk stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur dalam APBD. Adapun defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp. 0 milyar, seperti pada tabel 3.20 selanjutnya akan dipenuhi melalui sumber Penerimaan Pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 0Milyar.njutnya Rp.100 milyar dipergunakan untuk penyertaan modal (inva Penentuan besaran pembiayaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kecenderungan adanya sisa lebih penyerapan anggaran tahun anggaran 2017. III-49 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 3.21 Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 dan Rencana 2017 Sumber: Data diolah Ke depannya, untuk lebih mempercepat peran pemerintah dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah, Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya dalam menggali sumber-sumber pembiayaan yang sesuai dengan potensi daerah yang ada, demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Peningkatan belanja daerah tersebut dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah sehingga diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Alternatif kebijakan lainnya yang saat ini masih di kaji untuk dikembangkan di Kalimantan Timur adalah pelaksanaan program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) serta pelaksanaanCorporate Social Responsibility (CSR). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema Public Private Partnership (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema Corporate Social Responsibility (CSR) perlu terus mendapat NO URAIAN JUMLAH PENETAPAN TAHUN 2016 RENCANA RPJMD TAHUN 2017

(1)(2) (3) (4) PENERIMAAN PEMBIAYAAN 800.000.000.000 600.000 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (silpa) - -

2.Pencairan dana cadangan - - 3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - -
4.Penerimaan Pinjaman Daerah - -
5.Penerimaan Kembali Pemberian -Pinjaman - -
6.Penerimaan Piutang Daerah - - PENGELUARAN PEMBIAYAAN - -
1.Pencairan Dana Cadangan - -
2.Penyertaan modal (investasi) daerah 100.000.000.0000 -
3.Pembayaran pokok utang - -
4.Pemberian pinjaman daerah - - PEMBIAYAAN NETTO 800.000.000.000 - III-50 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dukungan dari semua pihak terkait. Melihat karakteristik ekonomi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah yang memiliki SDA melimpah, serta dengan keberadaan jumlah perusahaan Internasional maupun nasional yang cukup banyak, maka potensi dana CSR merupakan salah satu poin yang perlu diperhatikan kemanfaatannya. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Hal inilah yang menjadi kunci dari prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sehingga layak untuk dirumuskan perencanaan pembangunan secara seksama. Kondisi riil pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada era sekarang memiliki berbagai tantangan dan kendala serta faktor penghambat yang memberikan efek negative dalam pencapaian tujuan pembangunan. Kurang optimalnya implementasi dan realisasi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan masih tedapat kesenjangan antara target capaian kinerja pemerintah dengan realita kondisi pembangunan saat ini. Oleh karena itu, pada perencanaan pembangunan selanjutnya perlu menekankan dan fokus pada beberapa permasalahan mendasar pembangunan daerah melalui berbagai kajian dan analisis sektoral sehingga hasil yang didapatkan cukup relevan untuk merumuskan perencanaan pembangunan ke depan. Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Jangka Menengah Tahun 2013-2018 hampir memasuki klimaks periodik dimana pelaksanaan pembangunan telah berada pada tahun 2016 dan perumusan perencanaan pembangunan tahun 2017 telah disusun. Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan p€mbangunan baik nasional maupun dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sendiri. IV-1 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Penting adanya penjabaran secara umum namun relevan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional era Presiden Ir. Joko Widodo untuk menyusun berbagai kebijakan dalam RKPD 2017. Hal ini akan mencerminkan sebuah integrasi baru antara dokumen perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Kalimantan Timur dan dokumen perencanaan jangka menengah nasional melalui hirarki revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018. Oleh karena itu, dalam RKPD Tahun 2017 ini akan merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan revisi perencanaan pembangunan jangka menengah provinsi untuk mengakomodir perubahan kebijakan level nasional utamanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Dalam bab ini akan membahas prioritas pembangunan yang merupakan kebijakan berupa program dan kegiatan unggulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan skala prioritas paling tinggi (output & outcome) bagi tercapainya target sasaran pembangunan tahun realisasi perencanaan. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan yang bersifat internal maupun eksternal. Kemudian akan dapat diketahui faktor penyebab atau pemicu permasalahan secara internal maupun eksternal maka langkah selanjutnya menyusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program-program prioritas sesuai dengan ketersediaan anggaran dan identifikasi permasalahan. 41 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan, penyempurnaan kebijakan, hingga revisi kebijakan agar dalam pembangunan nasional selalu mengalami peningkatan capaian kinerja. Perubahan kebijakan ini semakin nyata terlihat ketika pergantian presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia dimana setiap visi dan misi yang diembannya memiliki beberapa perbedaan dengan pendahulunya. Perbedaan pandangan kebijakan ini bukan sesuatu yang harus diperdebatkan selama masih mengacu pada pokok pembangunan jangka panjang nasional utamanya sesuai IV-2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timur Tahun 2017 peraturan perundang-undangan nasional yang masih berlaku. Meskipun begitu, dampak perubahan kebijakan ini memiliki berbagai sisi negatif maupun positif ketika dihierarki vertikal ke bawah yakni pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karenanya, perlu adanya kajian dan analisa kembali terhadap kebijakan nasional sehingga mempermudah pemerintah daerah dalam merevisi dan merumuskan kembali berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Pada periode saat ini, Pemerintahan Republik Indonesia berada pada periode 2015- 2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai 2 (dua) ideologi dasar dalam melaksanakan pemerintahan nasional yaitu Pancasila dan Trisakti. Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan ideologi bangsa semenjak jaman kemerdekaan, sedangkan Trisakti Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut: TRISAKTI:
1.Kedaulatan dalam politik
2.Berdikari dalam ekonomi
3.Kepribadian dalam kebudayaan Dimana Trisakti merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur, mengelola, menjalankan, dan mengimplementasikan cita-cita kebangsaan Negara Republik Indonesia secara professional, konsekuen, dan berkesinambungan. Dalam realisasi pelaksanaan pembangunan nasional, TRISAKTI dijabarkan menjadi berbagai prioritas utama pada realisasi pembangunan nasional yang diuraikan secara umum sebagai berikut : BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK
1.Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global (4 prioritas utama) Menguatkan sistem pertahanan Negara (4 prioritas utama) Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat (8 prioritas utama) Mewujudkan profesionalitas intelijen Negara (7 prioritas utama) Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik (7 prioritas utama) Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi (6 prioritas utama) ND 8 YU N Memperkuat politik desentralisasi dan otonomi daerah (11 prioritas utama) IV-3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
8.Memberdayakan Desa (8 prioritas utama)
9.Melindungi dan memajukan Hak-hak Masyarakat Adat (6 prioritas utama)
10.Pemberdayaan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan (7 prioritas utama)
11.Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan (42 prioritas utama)
12.Berkomitmen menjalankan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (5 prioritas utama) BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI
1.Mendedikasikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (1 prioritas utama)
2.Membangun kedaulatan Pangan berbasis pada Agribisnis Kerakyatan (4 prioritas utama)
3.Dedikasikan program untuk membangun daulat energi berbasis kepentingan nasional (9 prioritas utama) Penguasaan sumber daya alam (7 prioritas utama) Membangun pemberdayaan Buruh (10 prioritas utama) Membangun penguatan sektor keuangan berbasis nasional (4 prioritas utama) Penguatan investasi sumber domestic (10 prioritas utama) Membangun penguatan kapasitas fiskal negara (8 prioritas utama) Penguatan infrastuktur (40 prioritas utama)
10.Pembangunan ekonomi maritim (9 prioritas utama)
11.Melakukan penguatan sektor kehutanan (14 prioritas utama)
12.Membangun tata ruang dan lingkungan yang berkeberlanjutan (7 prioritas utama)
13.Membangun perimbangan pembangunan kawasan (13 prioritas utama)
14.Membangun karakter dan potensi pariwisata (4 prioritas utama)
15.Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional (8 prioritas utama)
16.Pengembangan industri manufaktur (7 prioritas utama) BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN
1.Mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa (10 prioritas utama)
2.Memperteguh ke-bhineka-an Indonesia dan memperkuat restorasi sosial (5 prioritas utama) 3. Membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga (10 prioritas utama) IV-4 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun on 4 5. 6 7. 8. 9. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Ketiga Trisakti ini secara terintegrasi akan memberikan suatu motivasi utuh kepada setiap pelaksana sektoral pemerintahan pusat maupun daerah untuk menjunjung tinggi persatun dan kesatuan bangsa demi terwujudnya tujuan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional juga dirumuskan Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas sebagai landasan berkehidupan. Hal ini juga diwujudkan dalam rangka memperkuat pemerintahan agar dapat berjalan dengan sesuai harapan serta tercapai target yang diinginkan. Berikut Visi, Misi, dan beberapa agenda prioritas pembangunan pada masa pemerintahan nasional periode 2015-2019: VISI: MISI:
1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan:
2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum:
3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim,
4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera:
5.Mewujudkan bangsa yang berdaya saing:
6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian daiam kebudayaan. Untuk menunjukan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA yang rinciannya sebagai berikut: IV-5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | . “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN » BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”- Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
1.Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,
2.Membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya:
3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan:
4.Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya:
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,
6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar intemasional,
7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik:
8.Melakukan revolusi karakter bangsa, serta
9.Memperteguh Ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sebagai sebuah agenda prioritas nasional, NAWA CITA akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perumusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari beberapa inovasi-inovasi kebijakan yang terangkum dalam agenda prioritas yang secara tidak langsung memberikan “perintah” bagi daerah untuk menaatinya. Inovasi yang cukup fenomenal bagi masyarat Republik Indonesia adalah jargon “Revolusi Mental” yang diusung oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada setiap perumusan kebijakannya akan memberikan warna tersendiri bagi perencanaan pembangunan daerah. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan tahun 2017 akan mengakomodir setiap revisi dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang telah direvisi dan disesuaikan dengan kebijakan nasional. Hal ini dilakukan karena pada masa penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, masih menggunakan kebijakan IV-6 f Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 pembangunan nasional presiden terdahulu, sehingga untuk meng-up date setiap arahan pemerintah pusat perlu dilakukan revisi. Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap perencanaan pembangunan daerah harus mengimplementasikan kebijakan nasional, sehingga secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus melaksanakan berbagai penyempurnaan dan revisi kebijakan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional di bawah kepemimpinan Ir. Joko Widodo. Oleh karena itu, pada rumusan arah kebijakan (program dan prioritas) perencanaan pembangunan tahun 2017 telah dilakukan penajaman arah kebijakan untuk disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan nasional dengan tetap membawa karakteristik daerah sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan. Berikut penajaman arah kebijakan pembangunan tahun 2017 yang merupakan turunan dari penajaman arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Dapat dilihat pada Tabel 4.1. Tabel 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-7 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun an Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional) membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Kalimantan Timur Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Membuat Pemerintah selalu hadir dengan Strategi 11 : 1 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia Melakukan revolusi karakter bangsa Strategi 1 : 2 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan bangsa Asia lainnya Strategi2 : 3 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Meningkatkan kualitas hidup manusia dan Kesehatan masyarakat Indonesia Strategi 3: 4 | Percepatan Pengentasan Kemiskinan Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya Strategi 4: saing di pasar Internasional sehingga bangsa 5 | Peningkatan dan Perluasan Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa- Kesempatan Kerja Prioritas Pembangunan Provinsi 1 2 3 4 6 7 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Penajaman arah kebijakan (prioritas dan sasaran) untuk tahun 2017 ini akan memberikan suatu sinkronisasi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sekaligus akan memberi percepatan pencapaian target jika dilaksanakan secara utuh dan optimal. Penajaman arah kebijakan ini juga harus diturunkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan tetap memegang penyesuaian kebijakan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya review kembali terhadap program dan kegiatan pembangunan daerah apakah masih layak untuk dilaksanakan, apakah perlu penambahan program dan kegiatan, ataukah perlu juga penghapusan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Sesuai dengan Tema RKP tahun 2017 (RPJIMN 2015-2019): “Memacu Pembangunan Insfrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2017, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:
1.Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 - 66 persen.
2.Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 9,5 - 10,5 persen.
3.Pencapaian target pengangguran sebesar 5,3 - 5,6 persen. 4, Laju Inflasi 4,0. IV-8 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional) Prioritas Pembanganan Provinsi Kalimantan Timur Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik Strategi 5 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Strategi 7 : Pengembangan Agribisnis Strategi 6 : Percepatan Transformasi Ekonomi Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan 10 Strategi 9: Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 11 Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 12 Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 6 7 8 8 9 9 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 A. Kebijakan Nasional Pengembangan Wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2015- 2019 Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata. Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas NAWA CITA yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Kalimantan. Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Kalimantan. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Kalimantan menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kalimantan Timur dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Kalimantan ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional dengan Provinsi Kalimantan Timur. B. Tema Pengembangan Wilayah Kalimantan Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka tema besar “Pembangunan Wilayah Kalimantan” adalah: IV-9 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 1) Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi, serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan: 2) Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi, 3) Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, serta 4) Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Cc. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan Tujuan pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2015-2019 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1.Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 3 Kawasan Ekonomi Khusus, 4 Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan sebagai penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya,
2.Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Kalimantan, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 9 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata IV-10 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
3.Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Kalimatan, maka akan dipercepat pembangunan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan, serta mewujudkan Optimalisasi peran 4 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (buffer) urbanisasi, serta membangun 4 kota baru publik yang mandiri dan terpadu sebagai sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota dan kawasan perkotaan, :
4.Pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan sasaran berkurangnya kemiskinan dan meningkatkan keberdayaan masyarakat di desa-desa tertinggal dan mendorong perekonomian desa berbasis komoditas unggulan menuju desa mandiri,
5.Meningkatkan keterkaitan desa-kota, dengan memperkuat sedikitnya 7 pusat-pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL),
6.Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan 12 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya,
7.Sasaran untuk Wilayah Pulau Kalimantan adalah: (1) Meningkatnya proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 45946 untuk propinsi dan 1096 untuk kabupaten/kota: (2) Meningkatnya proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 3546 dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 40Y5 pada tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD: (3) Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 5 provinsi dan 27 kabupaten/kota di wilayah Kalimantan, (4) Terlaksananya penggunaan block grant (inpres) yang efektif dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah: (5) Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 5046 dan S2-S3 sebesar 1096: (6) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen ' pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Kalimantan sebesar 75 angkatan, (7) Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, (8) Meningkatnya persentase jumlah PTSP sebesar 10096: (9) Meningkatnya persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 7046: (10) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Kalimantan (dengan IV-11 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 proyek awal Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur) (11) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, (12) Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara on-line di wilayah Kalimantan (dengan proyek awal Provinsi Kalimantan Timur): serta
8.Sasaran penanggulangan bencana adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 18 kabupaten/kota sasaran (Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kota Palangka Raya, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Tarakan, Kabupaten Bengkayang, Sambas, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Laut, Kapuas, Kutai Kertanegara, Nunukan) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang memiliki berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, KEK, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya. Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir tahun 2019, pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Pulau Kalimantan terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 8,7 persen (2013) menjadi 9,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Pulau Kalimantan. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta sebagai realisasi bentuk pencapaian visi dan misi pembangunan, maka disusunlah target prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur oleh Pemerintah Pusat pada perencanaan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015-2019. Dapat dilihat pada tabel 4.2. Tabel 4.2 Target Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019 Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah) IV-12 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 2015 2016 2017 2018 2019 2) 62) 2) Pertumbuhan Ekonomi (99) 4,5 5,6 5,6 6,4 7,0 Tingkat Kemiskinan (96) 51 47 4,3 3,9 3,5 Tingkat Pengangguran (90) 8,4 8,0 7,6 7,2 6,9 NO | SASARAN NASIONAL (al 1 2 3 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Jika menyandingkan target RPJM Nasional untuk regional Kalimantan pada tahun 2016 dengan target RKPD yang tercantum pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018, maka terlihat perbedaan yang terjelaskan melalui fenomena maupun data dan informasi. Perbedaan tersebut sebagian besar karena karakteristik wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada Pulau Kalimantan dimana sumber daya alam yang melimpah namun mengingat sumber daya alam tersebut tidak dapat terbaharui maka semakin lama pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Hal tersebut disebabkan karena dominannya sektor pertambangan dan penggalian dalam kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Kalimantan Timur sehingga menurunnya produksi pertambangan dan penggalian akan berakibat signifikan pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Poin penting dalam target sasaran pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah target pertumbuhan ekonomi dengan migas yang mengalami perubahan dikarenakan isu strategis terkait lingkungan hidup yang menurunkan permintaan ekspor batubara seperti dari Negara Tiongkok meskipun terjadi perluasan ekspor ke Negara India. Selain itu, menurunnya eksplorasi dan produksi sektor pertambangan dan batubara baik batubara, minyak bumi, maupun gas alam menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi sektoral yang signifikan dan otomatis mempengaruhi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh. Berikut sasaran target nasional dan target Provinsi Kalimantan Timur yang telah direvisi pada tahun 2016 ini. Dapat dilihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Sasaran Target Nasional dan Target Provinsi Kalimantan Timur Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah) IV-13 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | etTahun 2017 Provinsi 2) 43) 4 : Pertumbuhan Ekonomi 5,6 0,5z1 Tingkat Kemiskinan 4,3 5,15 Tingkat Pengangguran 7,6 6,00 Nasional ntan Timur 1 2 3 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 42 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyusun berbagai skala prioritas dan sasaran dalam melaksanakan setiap tahapan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPJMD Tahun 2013-2018. Prioritas dan sasaran diturunkan melalui rumusan visi dan misi pembangunan daerah dengan memperhatikan berbagai kebijakan- kebijakan yang mempengaruhi baik dari eksternal (nasional dan wilayah sekitarnya) serta internal (dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yang lain). Oleh karena itu, keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur menjadi penting. Hal ini mengingat kerangka kerja yang disusun dalam RPJMD merupakan hierarki pelaksanaan program kegiatan untuk mencapai perwujudan visi pembangunan Gubernur Kalimantan Timur, yaitu : VISI : Visi tersebut mengandung dua elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kaltim sejahtera yang merata dan berkeadilan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada pengembangan agroindustri dan berbasis energi ramah lingkungan. MISI :
1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi:
2.Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan:
3.Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata:
4.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik: dan
5.Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim. IV-14 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN — Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Perwujudan prioritas pembangunan harus dipilih sedemikian rupa agar dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMD dapat seoptimal mungkin mencapai target-target kinerja pembangunan khususnya indikator kinerja pembangunan sesuai yang telah disepakati. Secara harfiah perlu dipahami bahwa prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan tahunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara langsung terkait dalam pencapaian target RPJMD melalui rencana program dan kegiatan. Sedangkan, rencana program dan kegiatan merupakan implementasi dari sasaran pembangunan daerah yang mengandung komponen program prioritas dan atau gabungan program prioritas. Terkait hal tersebut, dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah ' harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah dan rancangan kerangka ekonomi serta kebijakan keuangan daerah agar terjadi sinkronisasi dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017. Oleh karena itu, perlu disusun kriteria khusus yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 sebagai berikut:
1.Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2017 merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dalam mencapai visi dan misi gubernur melalui tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam arah kebijakan tahun 2017.
2.Mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pro poor, pro job, pro growth dan pro environment,
3.Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi untuk mengantisipasi dan menyelesaikan target-target pembangunan nasional dan provinsi.
4.Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak yang faktual akan dihadapi pada tahun 2017.
5.Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah. Dalam perumusan dokumen RKPD akan mengadopsi dan mengekstraksi dari dokumen RPJMD utamanya dalam rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan dalam IV-15 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prounsi Kalimantan Timur Tahun 2017 rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pembangunan Nasional dengan Pembangunan. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ke empat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Terkait hal tersebut, dengan memedomani dokumen RPJMD maka tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD harus diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dokumen RPJMD yang telah disusun dengan memperhatikan pencapaian target dari sasaran-sasaran pada tahun 2017. Tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 6 Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas SDM Kaltim Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai peranan kunci dalam menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Dalam meningkatkan kualiyas SDM melalui pendidikan, Provinsi Kalimantan Timur diharapkan mampu memberikan peningkatan pendidikan secara baik terutama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, dengan salah satunya memberikan beasiswa dan bosda kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Dengan hal ini, kita diharapkan mampu meningkatkan pendidikan secara bersama-sama agar masyarakat Provinsi Kalimantan Timur mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. Peningkatan SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan hal ini maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan murah bagi masyarakat. Dengan demikian, program pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan semaksimal dan seoptimal mungkin agar peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam melaksanakan setiap tahapan dan menikmati hasil pembangunan daerah dapat terwujud. IV-16 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Guna mewujudkan kualitas SDM Provinsi Kalimantan Timur, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
1.Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia pada tingkat 77,42,
2.Meningkatnya angka melek huruf menjadi 98,80 persen: 3. : Meningkatnya rata-rata lama sekolah menjadi 11,50 tahun,
4.Meningkatnya angka harapan hidup menjadi 72,50 tahun, dan
5.Meningkatnya pendapatan perkapita menjadi Rp. 52,65 juta. 6 Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Kesejahteraan masyarakatmerupakan menjadi komponen penting dalam pencapaian pembangunan daerah. Keberhasilan dalam berbagai bidang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dapat terlihat dengan sejahtera dan tidaknya masyarakat. Salah satu indikasi kesejahteraan adalah kesehatan, mutu kesehatan masyarakat yang baik atau tinggi akan memberikan peluang kepada peningkatan produktifitas sehingga mempengaruhi capaian-capaian pembangunan ekonomi daerah. Peningkatan produktifitas ini pada akhirnya akan menjadi faktor pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Dengan hal ini, Provinsi Kalimantan Timur harus meningkatkan akses kesehatan agar masyarakat di daerah pedalaman dapat menjangkau pelayanan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan dengan merata pada seluruh lapisan masyarakat. Selain aspek kesehatan, penyerapan pasar tenaga kerja merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kemandirian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemerintah daerah dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan terutama dalam aspek sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah harus bekerja sama dan menstimulasi masyarakat agar terdorong dan ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. IV-17 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Proumsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Dengan peningkatan produktifitas dan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dicapai melalui beberapa sektor seperti sektor industri, jasa, dan pertanian. Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, pemerintah harus berusaha mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat.Tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran:
1.Menurunnya tingkat kemiskinan sebesar 5,15 persen,
2.Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 6,00 persen,
3.Meningkatnya daya beli masyarakat pada tingkat paritas daya beli Rp.779.016 dengan tingkat inflasi sebesar 441: dan
4.Menurunnya Indeks Gini pada skala 0,32. e Tujuan 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur saat ini dititikberatkan pada daya saing serta pengembangan ekonomi hijau yang seluas- luasnya. Hal ini dilakukan dengan melalui pemberdayaan pertanian dalam arti luas di Provinsi Kalimantan Timur. Ekonomi Hijau dimaknai dengan pembangunan pada sector ekonomi yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Pembangunan perekonomian yang dimaksud adalah pembangunan yang rendah karbon atau tidak menghasilkan emisi dan polusi lingkungan serta hemat sumber daya alam. Perluasan Pembangunan Ekonomi diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional sehingga setiap wilayah dapat mengembangkan produk yang menjadi keunggulan daerahnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pembangunan tetap dapat dilaksanakan akan tetapi kelestarian alam dan ekosistem alam dapat terjaga. Guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah:
1.Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sebesar:

a.4,2-4,8 persen (Laju pertumbuhan ekonomi migas),
b.8,0-8,7 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas), dan IV-18 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2g Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
c.7,8-8,4 persen (Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara),
1. 2.Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam arti luas sebesar 9,00 persen,
2. 3.Tercapainya swasembada pangan (rasio pemenuhan beras) sebesar 86,00 persen,
3. 4.Meningkatnya pemanfaatan energi terbarukan sebesar 2,12 persen: e Tujuan 4: Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Infrastruktur dasar merupakan fasilitas dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan hal ini infrastruktur dasar merupakan kebutuhan dasar untuk masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan aktivitas kehidupan dengan baik dan layak. Melihat pentingnya insfrastruktur dasar maka hal ini sangat mempengaruhi kehidupan, salah satunya dapat terkait dengan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dasar sering dikaitkan dengan faktor utama (penggerak) pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata (sarana dan prasarana) bertujuan agar seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Timur dapat terakses secara lancar, baik terhadap sumber- sumber ekonomi produktif maupun modal sosial lainnya. Salah satu fokus pembangunan adalah kegiatan sektor transportasi yang merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Pembangunan infrastruktur seperti kelistrikan, pelayanan air bersih, dan telekomunikasi, merupakan aspek-aspek penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Kalimantan Timur. Oleh karena itu dalam perencanaan ke depan, tujuan pembangunan ini dicapai melalui sasaran, “Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar pada angka 6,80”. e Tujuan 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka penyelenggaraan pemerintah harus dilaksanakan dengan keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan adanya keadilan yang diberlakukan dalam setiap penegakan hukum maka hal ini akan mampu membuka pikiran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjamin kelancaran, serta keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam mewujudkan good governance diperlukan peran masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan IV-19 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun on Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 pemerintahan daerah. Dengan masyarakat berpartisipasi aktif maka segala hal/tindakan yang berindikasi negative dapat dicegah atau diatasi. Selanjutnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan penataan kelembagaan, pengembangan aparatur, sistem pengawasan, serta pemeriksaan yang efektif. Karena pemerintahan yang baik adalah prasyarat bagi kemajuan sebuah daerah, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:
4. 1.Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada skala 6,70 dan mempertahankan opini WTP oleh BPK:
5. 2.Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada skala 83 (sangat baik):
6. 3.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada skala 78,00 (B4) dan predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah “sangat tinggi”: e Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan hidup merupakan suatu keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan melestarikan lingkungan hidup maka pembangunan daerah diharapkan akan tetap berlanjut dan serasi dengan daya dukungan lingkungannya. Sehingga berbagai potensi sumber daya alam seperti sumber daya hutan, lahan, dan mineral menjadi pendukung penuh dalam usaha sector kehutanan, sector perkebunan, sektor pertanian, dan pertambangan menjadi salah satu sektor unggulan dalam menunjang perekonomian daerah. Namun demikian pendayagunaan potensi sumber daya alam harus memperhatikan batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Terwujudnya kualitas lingkungan hidup dicapai dengan sasaran sebagai berikut:
7. 1.Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan pada skala 81,14, dan tingkat emisi gas rumah kaca dari 1500 ton COz/US $juta PDRB (tahun 2013) menjadi 1.300 ton COz/US $ juta PDRB (tahun 2017). Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tersebut dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran pembangunan daerah. Sasaran merupakan hasil atau target yang diharapkan dari suatu tujuan dengan formulasi terukur, IV-20 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 $ Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 spesifik, mudah dicapai, serta rasional sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Kerja Pemerinta Daerah Tahun 2017 ini juga memiliki sasaran yang harus dicapai pada tahun berkenaan. Berikut tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.4. Tabel 4.4 Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-21 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun an Visi : Mewojudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan Kondisi . . Indikator Sasaran . L. wal Realisasi|. Target Tujuan Sasaran (Satuan)

(2013)2015 2017 Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi ..

1.Meningkatkan 1. Meningkatnya Indeks Gini kualitas SDM Indeks Kaltim Pembangunan IPM 76,71 74,17 77,42 Manusia
2.Meningkatnya Angka Melek Huruf Angka Melek Huruf | (96) 28,30 98,69 38,80
3.Meningkatnya rata- |Angka rata-rata lama ratalamasekolah (sekolah (tahun) 9,60 IS 11,50
4.Meningkatnya angka harapan pasak arapan hidup 71,40 73,65 72,75 hidup
5.Meningkatnya pendapatan Ban akhhiah) 44,65 50,63 52,65 perkapita p P Misi Il: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber DayaAlam dan Energi | Terbarukan on
2.Meningkatkan 6. Menurunnya Tingkat kemiskinan kesejahteraan tingkat kemiskinan |(Y6) 6,06 6,23 5,15 dan pemerataan |
7.Menurunnya , pendapatan tingkat Tingkat ran (26) 8,90 7,50 6,00 masyarakat pengangguran ganggu ? Tingkat inflasi (99)" 9,65 4,89 5,90-4-1 8. Meningkatnya daya (paritas daya beli/PPP eli masyarakat (Rp) 649.850 11.019 779.1016
9.Menurunnya Indeks Gini 0,36 0,32 0,32 8.n|DY-| n pa ja Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prouns Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-22 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Visi : Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri Dan Energi Ramah Lingkungan Kondisi Indikator Sasaran Realisasi Target Tujuan Sasaran - awal : - ana aah Satu 2015 2017 Pertumbuhan ekonomi dengan 4,59 -1,28 4,2-4,8 i 0
10.Meningkatnya nan &L ertumbuhan ertumbuhan p ekonomi tanpa migas 5,17 -1,48 8,0-8,7 ekonomi yang

(06)berkualitas e Pertumbuhan ekonomi non migas 7,47 3,45 7,8-8,4

3.Meningkatkan dan non batubara Kuma Na (Konttusi eko . pertanian dalam arti 6,50 7,62 9,00 pertanian dalam luas (96) arti luas 0
12.Tercapainya swasembada Rasio pemenuhan 72,00 70,17 86,00 beras (96) pangan
13.Meningkatnya Bauran energi baru pemanfaatan "e 0,02 1,01 2,12 . terbarukan (96) energi terbarukan Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata : 14. Meningkatnya
4.Menyediakan kepuasan infrastruktur masyarakat Indeks kepuasan dasar yang terhadap layanan infrastruktur 5,00 6,21 6,80 berkualitas pelayanan dasar infrastruktur dasar Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik. 15. Terwujudnya Indeks Persepsi 5,20 5,58 6,70 pemerintahan Korupsi yang bersih dan bebas KKN Opini BPK WTP WTP WTP
16.Terwujudnya
5.Mewujudkan peningkatan Indeks Kepuasan 68 75,65 83 (sangat kualitas pelayanan | Masyarakat (baik) (baik) baik) tata kelola ublik pemerintahan p Predikat yang baik Akuntabilitas Kinerja 70,75 (B#) | 75,14(B4) | 78,00 (B-)
17.Meningkatnya Predikat Kinerja kapasitas dan Penyelenggaraan akuntabilitas Sangat kinerja Pemerintah Daerah Tinggi Tinggi Tinggi N ian) 2013 11 i Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah) Optimisme pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan efek positif pada pelaksanaan hierarki pembangunan daerah tingkat II (kabupaten/kota). Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan akan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan pencapaian sasaran pembangunan provinsi pada dasarnya adalah agregasi dari keberhasilan pembangunan dari pemerintah provinsi (termasuk SKPD) dan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Tahun 2013-2018, serta memperhitungkan distribusi PDRB, penduduk miskin, dan jumlah pengangguran, maka target pembangunan Kabupaten/Kota tahun 2017 untuk beberapa indikator utama pembangunan daerah. Dapat dilihat pada tabel 4.5. Tabel 4.5 Target Peningkatan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Sumber : Gabungan dari beberapa sumber (diolah) IV-23 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | VISI:Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata Dan Berkealilan Berbasis Agroindustri Dan Eergi Ramah Lingkungan — IndikatorSasaran Realisasi - a — Target Tajuan Sasaran (Satuan) Ka 2015 2017 Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
18.Meningkatnya
6.Meningkatkan Indeks Kualitas indersKualitas 74,07 81,97 81,14 kualitas Lingkungan #Kung p lingkungan 19. Menurunnya , 0. hidup tingkat emisi gas Con PDRB Unsan 1.500 1.738 1.300 rumah kaca lu E 31
1.Samarinda 79,15 6,29 6,29 3,05
2.Balikpapan 81,31 6,06 6,92 2,17
3.Bontang 78,29 5,90 9,48 5,16 4, Berau 75,77 7,95 4,98 4,41
5.Paser 76,60 9,13 7,75 7,01
6.PPU 74,87 6,67 7,88
7.Kutai Barat 76,78 6,95 7,04 5,65
8.Kutai Timur 74,66 10,55 5,26 8,20
9.Kutai Kartanegara 77,20 20,85 5,81 3,35 Pertumbuhan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prouhsi' Kalimantan Timur Tahun 2027 Prioritas pembangunan Kaltim pada tahun 2017 di fokuskan kepada daerah kabupaten/kota yang memiliki indikator Makro 3 (tiga) terbawah, fokus kewilayahan terhadap kabupaten/kota yang masih memiliki indikator yang masih rendah diharapkan kabupaten/kota tersebut nantinya tidak semakin tertinggal di banding kabupaten/kota lainnya se-Kalimantan Timur. Pemerataan pembangunanan dan peran serta provinsi akan semakin nyata di rasakan oleh Kabupaten/kota. Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari RPJMD 2013-2018 yang memiliki skala prioritas pembangunan yang tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat (RPJM Nasional yang dijabarkan kembali dalam RKP). Proses ini akan meningkatkan keselarasan dan integrasi dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Pada intinya, dokumen RKPD merupakan tahapan/langkah pelaksanaan dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah. Dengan memedomani pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018, maka RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017. Dapat dilihat pada gambar 4.1. Gambar 4.1. Fokus atau Tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 Pemantapan Meningkatkan Industri Hilir Penguatan Ekonomi Nilai Tambah untuk Masyarakat Menuju Penyiapan Ekonomi Produk Mewujudkan Kesejahteraan yang Industrialisasi Unggulan Daerah Cukur Adi dan Merata Penguatan daya Produk Unggulan mantapan nomi yang, pracyeesnag saing daerah Daerah dan Konektivitas Intra Berkualitas |. ..: 2018 berbasis SDA Pengembangan lan Antar “ — terbarukan Energi Baru dan yan bal didukung Terbarukan —« : 5 2017 penguatan Pa : manajemen SD Aparatur "“ .. 2015 5 E 2014 N IV-24 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 IIJ 2016 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timur Tahun 2027 Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2017 adalah “Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas” sebagai bagian dari tahapan untuk mencapai visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018. Selanjutnya, agar dokumen RKPD tahun 2017 sinkron dan selaras dengan RPJMD 2013-2018 serta RKPD tahun-tahun sebelumnya, maka dalam penyusunan RKPD tahun 2017 perlu memperhatikan:

a.Identifikasi target-target pembangunan RPJMD 2013-2018 yang belum tercapai,
b.Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan Tahun 2017, Identifikasi target-target pembangunan RKPD tahun 2016 yang belum tercapai: Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP Tahun 2017), dan
e.Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Prioritas pembangunan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-
1. 2018.Prioritas pembangunan dalam penyusunan program pembangunan disesuaikan dengan isu strategis dan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2017. Dapat dilihat pada tabel 4.6. Tabel 4.6 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-25 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | Nawacita (Prioritas P noitan Perabanganan — Prloritas & Sasaran RKPD Pembangunan Nasional) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Menghadirkan kembali 1 | Standarisasi rencana dan negara untuk melindungi prosedur tiga prioritas segenap bangsa dan fokus memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara Membuat Pemerintah selalu 2 | Peningkatan kapasitas hadir dengan membangun Strategi 11 : dan manajemen aparatur tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 1 | Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan 3 | Percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik d. 8P 1 2 3 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-26 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | " "ha 1. ita (P Horitas””——— Pembangunan Nasional) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Memperteguh kebhinnekaan Strategi 1: 4 | Peningkatan kesempatan dan memperkuat restorasi Penin aatan Kualitas belajar anak sosial Indonesia penyelenggaraan Melakukan revolusi karakter Pendidikan bangsa Strategi2 : 5 | Peningkatan mutu di Peningkatan Kualitas bidang kesehatan Pelayanan Kesehatan Meningkatkan kualitas 6 | Pemberdayaan usaha hidup manusia dan Strateoi 3 : ekonomi masyarakat masyarakat Indonesia Perce Naat Pengentasan miskin Kemi pa 8 7 | Penyediaan infrastruktur emiskinan dasar bagi masyarakat miskin Meningkatkan produktivitas 8 | Peningkatan daya saing rakyat dan daya saing di Strategi 4: tenaga kerja dan: pasar Internasional sehingga Peningkatan dan Perluasan pengembangan bangsa Indonesia bisa maju Kesempatan Keria kesempatan kerja dan bangkit bersama P 7 bangsa-bangsa Asia lainnya 9 | Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi Ou, barang Panasangan Ekonomi 10 | Peningkatan investasi Kerakyatan sektor UMKM 11 | Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparasi harga 12 | Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah Mewujudkan kemandirian 13 | Penguatan mata rantai ekonomi dengan Strategi 7: kawasan-kawasan menggerakkan sektor- Pen emban n Aoribisnis agribisnis sektor strategis ekonomi 8 gan 18 14 | Penerapan Inovasi domestik Teknologi agribisnis 15 | Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah 16 | Peningkatan investasi daerah dengan Strategi 6: menciptakan Jim, Percepatan Transformasi investasi yang berdaya Ekonomi saing global 17 | Peningkatan nilai tambah produk pertanian dalam arti luas (Integrasi Proses Pembangunan Prioriri3 4 2 5 3 6 4 57 6 78 8 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-27 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Nawacita (Prioritas Pembangunan Nasional) — Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Prioritas & Sasaran RKPD Tahun 2017 Hulu Hilir) 18 Peningkatan ekspor produk olahan 19 Pengembangan ekowisata Strategi 8 : Peningkatan Produksi Pangan 20 Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan 21 Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian 22 Penyediaan tenaga kerja petani melalui program transmigrasi 23 Peningkatan infrastruktur pertanian 24 Peningkatan produktivitas pertanian 25 Perbaikan tata niaga produkpangan 10 Strategi 9 : Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 26 Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan 27 Peningkatan rasio elektrifikasi 11 Strategi 12 : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 28 Pemanfaatan lahan-lahan terdegradasi 29 Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan 30 Penegakan hukum lingkungan 31 Penurunan emisi gas rumah kaca 32 Pengarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 12 Strategi 10 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 33 Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi 34 Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan 8 9 9 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timar Tahun 2017 Sumber :Gabungan dari beberapa sumber (diolah) Peningkatan kinerja pembangunan lintas bidang/sektor maupun lintas wilayah secara kompleks dan menyeluruh memiliki tujuan dalam perwujudan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. Sebagai wilayah yang memiliki cukup banyak daerah sulit/tertinggal, aksesibilitas intra dan antar wilayah merupakan “harga mati” bagi pengembangan perekonomian daerah secara adil dan merata. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya dalam meningkatkan distribusi orang, barang, maupun jasa. Selain itu, pembangunan daerah yang optimal, efektif, dan efisien dapat dilakukan dengan mempercepat pencapaian keunggulan sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas serta didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumbe rdaya alam yang berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah. Terlebih lagi Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah luas dengan keanekaragaman tipologi wilayah. Hal inilah yang menjadikan tantangan sekaligus permasalahan pokok pembangunan yang harus diantisipasi dan diselesaikan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat secara merata. Dalam rangka melaksanakan strategi-strategi di atas serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, maka akan diupayakan pelaksanaan reformasi birokrasi publik yang secara garis besar mencakup aspek-aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan renewal secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dari keempat aspek tersebut, aspek rethinking merupakan aspek dominan dalam pencapaian reformasi birokrasi karena terkait dengan paradigma aparatur pemerintahan selama ini. IV-28 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Nawacita (Prioritas “(PrioritasPembanganan | Prioritas& Sasaran RKPD Pembangunan Nasional) Provinsi Kalimantan Timar Tahun 2017 industri lainnya dan pusat pertumbuhan 35 | Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provihsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Aspek rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu saja sangat berkaitan dengan perumusan perencanaan pembangunan mengingat pemerintahlah yang memiliki kewenangan dalam menyusunnya. Optimalisasi penyusunan dokumen perencanaan tahunan juga merupakan bagian tak terpisahkan dari implementasi segala kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya perhatian pemerintah akan dokumen perencanaan kerja tahunan lebih ditingkatkan melalui reformasi birokrasi. Dalam tahapan RPJMD tahun 2013-2018, RKPD tahun 2017 merupakan fase pertengahan yang memiliki keterkaitan antara awal dan akhir dari pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, segala kebijakan yang akan dirumuskan pada tahun 2017 ini akan sangat mempengaruhi capaian pembangunan pada akhir periode RPJMD karena jangka waktunya yang sudah mendekati
2. 2018.Dengan adanya penekanan tersebut diharapkan program prioritas pada tahun 2017 akan memberikan fondasi dan dukungan yang positif pada pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sehingga perencaaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan optimal. Sesuai dengan rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, maka tema untuk RKPD 2017 telah ditetapkan, yakni: “Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas” yang selanjutnya tema tersebut dijabarkan dalam Program Prioritas Pembangunan. Dapat dilihat pada table 4.7. IV-29 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provnsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tabel 4.7 Program Pembanunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-30 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Prioritas m Prioritas Indikator Kinerja | Capaian | Target SKPD Pembangunan Progra (outcome) 2015 2017 1 | Strategi 1: Program Pendidikan DINAS Peningkatan Non Formal Angka Melek Huruf 98.69 98.80 | PENDIDIKAN DAN kualitas KEBUDAYAAN penyeleng- 0. DINAS garaan Prog Usia disi PAUD) APK PAUD 4977 | 7000 | PENDIDIKAN DAN pendidikan KEBUDAYAAN Angka Partisipasi Murni SD/MI/SDLB 2700 | 97.90 Angka Partisipasi | Kasar SD/MI/SDLB 11261 | 113.95 Program wajib belajar Angka Partisipasi DINAS pendidikan dasar Mani P 7960 | 01090 | PENDIDIKAN DAN sembilan tahun " " KEDUDAYAAN SMP/MTs/SMPLB Angka Partisipasi Kasar 97.90 98.50 SMP/MTs/SMPLB Angka Partisipasi Murni 67.78 77.50 DINAS Program pendidikan SMA/MA/SMK/MAK PENDIDIKAN DAN menengah Angka Partisipasi KEBUDAYAAN Kasar 90.31 88.90 SMA/MA/SMK/MAK Program Peningk atan Angka Partisipasi DINAS Pengembangan Sumber Kasar (APK) 25.91 18.20 PENDIDIKAN DAN Dava M : Perguruan Tinggi KEBUDAYAAN aya Manusia Program Peningkatan DINAS Mutu Pendidik dan Kualifikasi Guru 65,30 65 | PENDIDIKAN DAN Tenaga Kependidikan | (minimal S1/D4) KEBUDAYAAN Program DINAS Pengembangan Budaya | rasio angka minat PERPUSTAKAAN Baca dan Pembinaan baca di perpustakaan 1/3 1/6 DAN KEARSIPAN Perpustakaan (buku/tahun) DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN, Program peningkatan Proporsi anak yan PEMBERDAYAAN perlindungan dan ke bali Nom Ari:4 5 37 | PEREMPUAN DAN pemenuhan hak anak PERLINDUNGAN ANAK 2 Strategi 2: Program pengadaan Peningkatan dan peningkatan kualitas sarana prasarana , layanan puskesmas/puskesmas Aa an 9.18 10 DINASATAN kesehatan pembantu dan jaringannya 1 ICPe 2 3 4 n 5 G 1, 6 7 ml 8 Kesa ditas) 9 Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daer Prowhsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-31 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Ka era pegat MN Dan Kana on Pamen PMNam Karaan aa Lea NN PN un pa Te ote PENNNG NN Pembangunan Program Prioritas (outcome) 2015 | 2017 SKPD DINAS KESEHATAN, RS Program pengadaan, ATMA 10 peningkatan sarana Angka Kesakitan 9.18 10 HUSADA,RSUD dan prasarana (Morbiditas) AWS. RSUD RS/RSJ/RSP/RSM KANUJOSO, RSUD TARAKAN Ga dan Angka Kesakitan DINAS 11 berd Ma biditas 9.18 10 KESEHATAN, RS pemberdayaan (Morbiditas) ATMA HUSADA masyarakat Program kemitraan Proporsi kelahiran DINAS 12 | peningkatan pelayanan | yang ditolong tenaga 89 93 KESEHATAN kesehatan kesehatan terlatih(96) DINAS Prevalensi HIV/AIDS 0.09 «1 KESEHATAN Proporsi Penduduk DINAS yang terinfeksi HIV KESEHATAN, lanjut yang memiliki 63.81 98.7 RSUD AWS, RSUD akses pada obat- KANUJOSO, RSUD obatan anti retroviral TARAKAN Angka Kejadian DINAS Malaria per 1000 0,20 1.20 KESEHATAN penduduk DINAS Program Pencegahan Tingkat kematian KESEHATAN, 0 4.50 RSUD AWS, RSUD 13 | dan Penanggulangan akibat malaria UIOSO. RSUD Penyakit Menular KANUJOSO, RSU TARAKAN Prevalensi Tuberklosis (TB) per 56.00 217 DINASATAN 100.000 penduduk Persentase DINAS keberhasian 56.70 91 pengobatan TB KESEHATAN , DINAS Popo kaus TB KESEMATAN, Matari dan sembuh 19.80 48 | Rsup Aws,RsuD dalam program DOTS KANUJOSO, RSUD progr TARAKAN DINAS . KESEHATAN, AngkaMernatian Bayi | 24.00 18 | RSUD AWS, RSUD P KANUJOSO, RSUD TARAKAN 14 Program standarisasi Angka Kematian 31.00 27 DINAS pelayanan kesehatan Balita per 1000 KH " KESEHATAN DINAS , KESEHATAN, Angka Kematian Ibu 57 118 | RSUD AWS, RSUD per TOL. KANUJOSO, RSUD TARAKAN "1 a SI Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Proumnsi Kalimantan Timur Tahun 20217 IV-32 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Prioritas n Indikator Kinerja | Capaian | Target Pembangunan gram Prio foutcome) 2015 2017 SKPD Persentase pelayanan Program Pelayanan kesehatan bagi DINAS 15 Kesehatan Penduduk masyarakat miskin 100 80 KESEHATAN Miskin

(20)Strategi 6: Program Perlindungan Percepatan dan Pengembangan UMP - UMP - DINAS TENAGA 16 Besaran UMP KERJA DAN Transformasi Lembaga KHL KHL TRANSMIGRASI Ekonomi Ketenagakerjaan Program Peningkatan | Prosentase perusahaan DINAS TENAGA 17 Pengawasan beraturan " 78.41 80 KERJA DAN , TRANSMIGRASI Ketenagakerjaan ketenagakerjaa DINAS Program peningkatan KEPENDUDUKAN, peran serta dan PEMBERDAYAAN 18 | kesetaraan gender IPG 6275 | 6290 | pEREMPUAN DAN dalam pembangunan PERLINDUNGAN ANAK Strategi 3: Percepatan Angka Putus Sekolah Pengentasan Program SD/MI/SDLB 1600 | 0.60 binas Kemiskinan Penanggulangan 19 PENDIDIKAN DAN Kemiskinan bidang Angka Putus Sekolah 287 1.25 KEBUDAYAAN Pendidikan SMP/MTs/SMPLB . . Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 26.64 23 Program Proporsi Penduduk 20 Penanggulangan Miskin Yang Memiliki 0 80 DINAS Kemiskinan bidang Akses Pelayanan KESEHATAN Kesehatan Kesehatan (99) Program Penanggulangan Indeks Kedalaman 21 Kemiskinan bidang Kemiskinan (Rasio 0.904 1 DINAS SOSIAL Kesejahteraan Sosial Kesenjangan utk mengukur indeks Kemiskinan) kedalaman kemiskinan Proporsi Penduduk Program Beras untuk dengan asupan kalori 22 | Keluarga Miskin dibawah Tingkat 76.71 100 BIRO EKONOMI (RASKINJ Konsumsi Minimum
(29)ar Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-33 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Pembangunan Program Prioritas: foutcome) 2015 2017 SPI Masyarakat miskin pedesaan yang berdaya &melakukan usaha ekonomi Program melalui agrobisnis DINAS penanggulangan TTG, penguatan PEMBERDAYAAN 23 | Kemiskinan bidang kelembagaan 3888 | 3.ggg | MASYARAKAT Pemberdayaan masyarakat & DAN Masvarakat pemerintahan desa, PEMERINTAH y usaha ekonomi DESA masyarakat dan program PNPM pedesaaan (jiwa) Persentase Keluarga Program Miskin dan PMKS Penanggulangan lainnya yang memiliki 24 Kemiskinan bidang usaha ekonomi 46.05 55,34 | DINAS SOSIAL Kesejahteraan Sosial produktif DINAS Progr'egulangan persentase PEMBERDAYAAN 25 | Kemiskinan bidang perempuan miskin a00 | 1660 MASYARAKAT Pemberdayaan yang memiliki usaha Perempua ekonomi produktif PEMERINTAH erempuan DESA POErAM ngan Jumlah Penduduk DINAS TENAGA 26 ena Klan miskin yangterserap | 9.907 600 | KERJADAN Ketenagakerlaan 5 di dunia kerja TRANSMIGRASI Jumlah desa miskin Program sekitar kawasan 27 | Penanggulangan paru aar 7 28 | DINAS Kemiskinan bidang KEHUTANAN Kehutanan produktif hasil hutan non kayu Program Penanggulangan Demplot kawasan DINAS PAN GAN, 28 | Kemiskinan Bidang usaha Agribsnis 5 40 PANGAN DAN Pertanian Tanaman Terpadu Pangan HOLTIKULTURA Program DINAS Jumlah KK yang Penanggulangan PN : PETERNAKAN 29 | Kemiskinan Bidang | dilatih budiday a 75 225 | DAN KESEHATAN Peternakan peternakan HEWAN Program Persentase daya Penanggulangan tahan dan angka BADAN 30 | Kemiskinan bidang kematian akibaKi 4,11 68,30 | PENANGGULANGA Penanggulangan N BENCANA Bencana bencana alam (95) | T. p ya ek M. kan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provasi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-34 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Pembangunan Program Prioritas (outcome) 2015 | 2017 SKPD Program Persentase RT miskin Penanggulangan yang memiliki sarana DINAS PU, 31 | Kemiskinan bidang dan pra sarana dasar 27,50 42,50 | PENETAAN Sarana dan Prasarana rumah sederhana RUANG DAN PERA Dasar Permukiman sehat Strategi 4: Program peningkatan . RP Jumlah tenaga Peningkatan paBa terampil bidang jasa DINAS TENAGA Perluasan 32 kayu, batu, las kontruksi yang 0 600 KERJA DAN YU, Datu, Tas, terserap oleh pasar TRANSMIGRASI Kesempatan keramik, Plumbing, kerja (orang) kerja dst) Program peningkatan Tingkat Lulusan kualitas dan Pelatihan yang DINAS TENAGA 33 produktivitas tenaga terserap di Pasar 55 100 KENA DAN ag kerja Kerja (99) Program pengembangan sistem | Jumlah usaha kecil 34 | pendukungbagi usaha | danmenengah (unit 245 280 DIPERINDAGKOP mikro, kecil dan usaha) menengah Program Pengembangan , . 35 | kewirausahaan dan jumlahwirausaha 1000 4.000 DISPERINDAGKOP Keunggulan Kompetitif, baru (WUB) DAN UKM Usaha kecil menengah Program Peningkatan |niah koperasi DISPERINDAGKOP 36 | Kualitas Kelembagaan 17 30 Koperasi unggulan (koperasi) DAN UKM Program peningkatan Persentase pemuda paya p (usia 16-30 thn) DINAS PEMUDA 37 | kewirausahaan dan 0.03 0.04 DAN OLAHRAGA kecakapan hidup pengangguran yang pemuda berwirausaha Persentase ahTiban an Pengangguran DINAS TENAGA 38 | yesan menjadi 2 20 | KERJADAN Kompetitif Wirausahawan Baru TRANSMIGRASI P
(96)Program Peningkatan Persentase Pencari DINAS TENAGA 39 Kena “tan Ka1 Kerja yang 23,83 33 | KERJA DAN p ) ditempatkan (96) TRANSMIGRASI Program Proper Anak Putus 40 | Pemberdayaan Remaja b Td 8 diri 2,00 25 DINAS SOSIAL Putus Sekolah erusaha sendiri Strategi 5: Persentase Pengem- Program pengendalian | Pencapaian bangan 41 dan evaluasi hasil Pelaksanaan 87.86 0726 | BAPPEPA ekonomi pelaksanaan Pembangunan Daerah " " kerakyatan pembangunan daerah | (94) Indikatornerja | Capalan 3 ksi (tukang N R. m | gr Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-35 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun | Pembangunan Program Prioritas (outcome) 2015 2017 SKPD Program Peningkatan , rasio pasar per DISPERINDAGKOP 42 | Efisiensi Perdagangan 10.00 penduduk 0.98 0,99 DAN UKM Dalam Negeri Program Penguatan Jumlah kelompok Koordinasi Tim komoditi yang dapat 43 Pengendali Inflasi dijaga kestabilan 3,39 5 BIRO EKONOMI Daerah (TPID) harganya Program Peningkatan 44 ikim Investasidan — | Realisasi Investasi 39.38 40 | oinasppmp (triliun) Realisasi Investasi Program Peningkatan Nilai Persetuiuan 45 | Promosi dan Kerjasama Suju 21.34 51,59 | DINAS PPMD Investasi (Triliun) Investasi Program Kemudahan Rata-rata Hari Proses 46 p y Perijinan Investasi 3 2 DINAS PPMD ercepatan Proses (hari) Perijinan Program Lai 47 Pengembangan Sentra- Jumlah Indusiri int 0 8 DISPERINDAGKOP sentra industri peng DAN UKM , daerah potensial Program Penataan Volume Usaha 48 | Struktur Industri Hulu - | kawasan industri 19 160 DISPERINDAGKOP DAN UKM Hilir (Triliun) 49 Program Perluasan Luas Kebun Sawit 119 18 DINAS Kebun Sawit (juta Ha) PERKEBUNAN Program Peningkatan 50 | Kemampuan Teknologi Jumlah IKM yang 20 10 IKM DISPERINDAGKOP berorientasi ekspor DAN UKM Industri Program Peningkatan Jumlah usaha DINAS PERTENAKAN 51 | Pemasaran Hasil pengolahan hasil 4 92 Produksi Peternakan (unit) DAN KESEHATAN HEWAN Program Pengembangan Jumlah produk DINAS 52 | produk-produk turunan perkebunan 5 4 PERKEBUNAN perkebunan unggulan (produk) daerah Program Peningkatan Kerjasama Jumlah UKM yang DISPERINDAGKOP 53 mendapatkan 2 16 Perdagangan ai DAN UKM transaksi bisnis Internasional Program Peningkatan Nilai Ekspor Produk 54 | dan Pengembangan Olahan non migas dan 4 ani DrERINDAGKOP Ekspor non batubara Program Jumlah kunjungan Pengembangan wisatawan derawan 55 Kawasan Industri dan sekitarnya 15.865 90.000 | DISPAR Pariwisata Derawan (orang) Program Jumlah wisatawan 56 | Pengembangan , 2.186 1.226 | DISPAR Cuta orang) Destinasi Pariwisata Prioritas | — 2. IndikatorKinerja | Capaian Target “3 nar h as M, Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provimsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-36 at dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun on| 7 Dwrategi 7: Program Perluasan Luas Areal Komoditas DINASngem 57 | Komoditas Perkebunan | unggulan perkebunan | 160.139 | 150.156 bangan PERKEBUNAN Non Sawit (4 komoditas) (Ha) agribisnis Program DINAS 58 Pengembangan Jumlah Kawasan 6 20 PERTENAKAN Kawasan dan Usaha Peternakan DAN KESEHATAN Peternakan HEWAN Program Optimalisasi DINAS Pengelolaan dan Nilai Ekspor 59 Pemasaran Produksi Perikanan (juta USD) 15.11 20 PERIKANAN DAN KELAUTAN Perikanan Program Peningkatan Kontribusi industri DI ERINDA GKOP dan Pengembangan olahan non migas , 60 33 35 PANGAN, TANPAN Industri Olahan non terhadap PDRB &HOLTIKOLTURA, migas (Triliun) DISBUN 8 | Strategi 8: , PUN DINAS PANGAN, Peningkatan | 61 Program Peningkatan AG ai padi | 4630701 6172 | TANPAN DAN Produksi pertania HOLTIKOLTURA Pangan Program Penerapan Produktivitas DINAS PANGAN, 62 | Teknologi peAlanpadi 4.75 4,9 | TANPAN DAN Pertanian/perkebunan HOLTIKOLTURA (ton/Ha) Program Pemberdayaan jumlah Penyuluh DINAS PANGAN, 63 | Penyuluh Pertanian EArkualitas 803.00 1039 | TANPAN DAN Pertanian/Perkebunan HOLTIKOLTURA Program Pengembangan SDM . DINAS PANGAN, 64 | Kelautan dan JumlahPPL Perikanan |” 33 111 | TANPANDAN Perikanan Berkualitas HOLTIKOLTURA 65 Penguatan Jumlah BPP 88 125 TANPAN DAN su HOLTIKOLTURA Kelembagaan Penyuluh Program DINAS TENAGA 66 | Pengembangan Jumlah kawasan 0 4 KERJA DAN Wilayah Transmigrasi migr TRANSMIGRASI Program Pengembangan dan , , DINAS PU. ca |Pengetisan aningan | aastaan pertanian | 4gp | s9g7. | peNATaAN .. RUANG DAN PERA Jaringan Pengairan Lainnya Program Peningkatan Ketersediaan Pangan DINAS PANGAN, 68 Ketahanan Pangan Daerah( 95) 80.66 95.59 | TANPAN DAN HOLTIKOLTURA DINAS Program Peningkatan jumlah produksi PERTENAKAN 69 produksiHasil daging (ton) 52.915.05 155.251,50 DAN KESEHATAN HEWAN Program Prio 2017(outco SF Ul lah p (t Program DINAS PANGAN Pengembangan dan n ya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-37 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 | P F "oritas |Program Prioritas jaya to nia 2915 2017 SKPD Program Pengembangan Dani DINAS 70 | Kawasan Budidaya Produksipete 194.192 | 257.743 | PERIKANAN DAN Laut, Air Payau, dan Air y KELAUTAN Tawar Program PAN DINAS 71 | pengembangan Pas (penikanan 98.659 | 157.743 | PERIKANAN DAN perikanan tangkap sxap KELAUTAN Program Pengembangan DINAS PANGAN, 72 | Kawasan Produksi Jumlah Kawasan 42 75 | TANPAN DAN Pertanian nian HOLTIKOLTURA Program Peningkatan Nilai Tukar Petani | DINAS PANGAN, 73 98.54 115 TANPAN DAN Kesejahteraan Petani (NTP) (peserta) HOLTIKOLTURA 9 | Strategi 9: Program Diversifikasi Prosentase Bauran 0.65 2 DINAS ENERGI Pemenuhan 74 Energi Energi Baru DAN SUMBER Kebutuhan Terbarukan (Y6) DAYA MINERAL & Energi ramah PLN DAN SWASTA Lingkungan . DINAS Aa Ae aaksolos”— | Jumlah Instalasi 105.00 | 530 | PERTENAKAN PHaa 8 | Biogas (unit) : DAN KESEHATAN HEWAN Program Peningkatan . , , DINAS ENERGI 76 | infrastruktur Ta Elektrifikasi 78.75 78 | DAN SUMBER Ketenagalistrikan ? DAYA MINERAL Program Persentase desa DINAS ENERGI 77 | pengembangan listrik .tpilp (O 97 DAN SUMBER pedesaan berlistrik (96) 95.50 DAYA MINERAL 10 | Strategi 10: Penyediaan Jalan DINAS PU Peningkatan 78 Program Pembangunan | dengan Kapasitas 411 346 PENATAAN kualitas Jalan dan Jembatan Daya Mampu diatas , 4 RUANG DAN PERA infrastruktur 10 Ton (“o) dasar raNar Program Rehabilitasi/ , DINAS PU. 79 | Pemeliharaan Jalan dan hany emantapan 57.20 86.01 | PENATAAN Jembatan 0 RUANG DAN PERA Program peningkatan | Ketersediaan DINAS PU. 80 ea Maba ja hd infrastruktur jalan 34.11 98.58 | PENATAAN Sektor jaran dan
(20)RUANG DAN PERA jembatan 81 Program pembangunan | Ketersediaan jalan tol 0 40 Dana an. jalan tol
(79)RUANG DAN PERA Program peningkatan | Kuantitas Komoditas ,a |darasainginvesasi | (on engan ena ups sektor transportasi 833.731 | 15.500.000 darat, laut, udara dan Kuantitas Penumpang Orang Org PERHUBUNGAN ASDP (orang) Capalan| TIr si si PE Pe Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Prouhs Kalimantan Timur Tahun 2027 IV-38 | Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun or | 7 Prioritas | PHaris” Indikator Kinerja | Capatan | Target ' Pembangunan Program (outcome) 2015 2017 Program pembukaan Jumlah kecamatan ketSe nlaajan wilayah | Yang belum terakses DINAS PU. 83 sektor jalan dan y sarana dan prasarana 13 7 PENATAAN Sembatan transportasi RUANG DAN PERA ) (kecamatan) Jumlah kecamatan Program pembukaan yang belum terakses keterisolasian wilayah | sarana dan prasarana DINAS 84 | sektor transportasi transportasi darat, 10 7 F . PERHUBUNGAN darat, sungai, danau sungai, danau dan dan peyebrangan peyebrangan (kecamatan) Jumlah kecamatan Program pembukaan yang belum terakses 8s eterisolasian wilayah sarana dan prasarana 2 2 DINAS sektor transportasi 4 PERHUBUNGAN udara transportasi udara (kecamatan) Ibukota kecamatan Program sarana dan ang terlavani 86 | prasarana Pa an tMekomuni 100 75 | DISKOMINFO telekomunikasi 1 S1
(06)telekomuni asi (Yo Program Penyediaan , , DINAS PU. 87 | dan pengelolaan air Maa. air baku 0 1040 | PENATAAN baku RUANG DAN PERA Program Pr . DINAS PU. ca (pengembangan nea | CatupantayananAtr | 42 | 47. | eenaraan pengeror m 0 RUANG DAN PERA dan air limbah. Program peningkatan Persentase DINAS PU. 89 | daya saing sektor penyediaan air baku 0 30 PENATAAN sumberdaya air kawasan industri RUANG DAN PERA Program pengendalian | Luas genangan banjir DINAS PU. 90 banjir (Ha) 450 410 PENATAAN RUANG DAN PERA Program pengembangan 91 pengelolaan dan Jumlah Daerah Aliran 35 32 Ba konservasi sungai Sungai Kritis (DAS)" RUANG DAN PERA danau dan sumberdaya air lainnya 11 | Strategi 11: 92 Program penguatan Menurunnya tingkat 5.59 67 BIRO ORGANISASI Reformasi kelembagaan PTSP korupsi TN Ge sererown pemerintahan 93 Papi zona zona integritas 2 1 menuju WBK-WBBM Program pencegahan 94 | dan pemberantasan Menurunny a kasus 0 3 INSPEKTORAT KKN ir AS PU ATAAN angan AS Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 IV-39 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Prioritas |. promasiPrtorttas | Indikator Kinera | Capatan | Target | Ion Pembangunan |" (outcome) 2015 2017 | Program Pengelolaan Opini laporan BENGBLOLA 95 | Keuangan Daerah keuangan pemerintah |” WTP WTP | KEUANGAN DAN P ASET DAERAH Program Pembinaan BADAN 96 dan pengawasan Panama alataai 20 804 PENGELOLA penyelenggaraan WTP (96) KEUANGAN DAN pemerintah daerah $ ASET DAERAH BADAN 97 Program peningkatan Indeks kepuasan 76.65 82 PENGELOLA pelayanan publik masyarakat (IKM) . KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program pembinaan Tertatanya 98 | dan pengembangan pembinaan PNSserta | 497 9746 | BKD aparatur peningkatan kualitas P SP aparatur (Y6) 99 Program integrasi Jumlah aplikasi yang O 15 DISKOMINFO aplikasi terintegrasi Tingkat ketersediaan Pengembangan data | data & informasi 100 statistik dan spasial perencanaan 84.00 90 BAPPEDA pembangunan (Y4) Program peningkatan Predikat akuntabilitas BB 101 | kualitas manajemen kinerja pemerintah A(78) | BIRO ORGANISASI NUN Fear (75.14) berbasis kinerja provinsi BIRO Predikat Kinerja Sangat PEMERINTAHAN, Penyelenggaraan Tinggi Tina i PERBATASAN Pemerintahan Daerah sg DAN OTONOMI 102 Peningkatan Kinerja DAERAH Pemerintahan Daerah | Yo Kab/Kota yang memperoleh status sangat tinggi (ST) 55 70 INSPEKTORAT untuk kinerja penyelenggaraan 103 | Program Pendidikan eks demokrasi 68.13 73 | KESBANGPOL politik masyarakat 12 Strategi 12: Program Pengelolaan DINAS ening kualitas 104 Kan Pengembangan Jumlah KPH (unit) 8 14 KEHUTANAN lingkungan hidup Program Rehabilitasi Luas rehabilitasi DINAS 105 | Hutan dan Lahan hutan dan lahan (Ha) | 191125 | 161250 | KEHUTANAN Program Skor penyelenggaraan DINAS PU. 106 | Penyelenggaraan tata ruan 61.17 7683 | PENATAAN Penataan Ruang 8 RUANG DAN PERA 107 Program Rehabilitasi Luas penanaman 20 320 DINAS Hutan Mangrove mangrove (Ha) KEHUTANAN 4 rc Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provmsi Kalimantan Timur Tahun 20217 Sumber : Evaluasi hasil RKPD 2015 dan RPJMD 2013-2018 (diolah) IV-40 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun an verifikasi (Kali PEP /tahun) Prioritas SNN Priork Indikator Kinerja | Capaian rget Pembangunan regram (outcome) 2015 2017 SKPD Program Pelestarian 108 kawasan-kawasan Jumlah HCV tan 0 5 DINAS bernilai ekosistem KEHUTANAN ai (kawasan HCV) tinggi Program Rehabilitas Yo Area yang DINAS ENERGI 109 | Reklamasi lahan Pasca | direhabilitasi dari 44.30 38 DAN SUMBER Tambang lahan terganggu (99) DAYA MINERAL Program Pembinanaan 110 | Perkebunan Ramah — | Jumalah Emisi yang 250 | 81250 1 pisgun diturunkan CO2E Lingkungan Program Penilaian DINAS 111 Kinerja Perusahaan Jumlah Perusahaan 193 250 LINGKUNGAN dalam Pengelolaan yang dinilai HIDUP Lingkungan Hidup Program Pengendalian DINAS 112 | Pencemaran dan Indeks kualitas 8197 | 8114 | LINGKUNGAN Pengrusakan lingkungan hidup HIDUP Lingkungan Hidup Dog an Kineria | Jumlah Kabupaten/ DINAS 113 | p 8 8 Ja | Kota yang mendapat 4 8 LINGKUNGAN engelolaan . adipura HIDUP Persampahan Program Peningkatan Jumlah sekolah yang DINAS 114 | Peran serta masyarakat | mendapat adiwiyata 285 336 LINGKUNGAN dalam pengelolaan LH | (sekolah) HIDUP Program Peningkatan . PPNS - 24, IPPNS- 28, | DINAS is | Edukasidan PPLHD dan PPNS PPLHD - | ppLHD - | LINGKUNGAN Komunikasi Publik (orang) 76 82 HIDUP tentag Pengelolaan LH ben eramban an DINAS 116 sembang Perda/Pergub 3 0 LINGKUNGAN kapasitas pengelolaan HIDUP lingkungan hidup Program Kab/kota yang Pengarusutamaan mengarusutamakan 117 Perubahan Iklim dan perubahan iklim dalam 1 4 BAPPEDA green ekonomi dalam perencanaan Perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah | (kabupaten/ kota) DIS LING. HIDUP, Program perlindungan . 0. DISHUT, DISBUN, 118 | atmosfir dan Paska 1738 | 1317 | Dis. evera& perubahan iklim SUMBER DAYA MINERAL, Ketersediaan dan pelaporan data level DINAS 119 Inventarisasi emisi gas | emisi yang terukur 2 2 LINGKUNGAN rumah kaca serta dapat di HIDUP Ta vH hu V-1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Dalam menindaklanjuti langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Gubernur, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya program dan kegiatan maka jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan outcome yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD 2017 harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018. Sehingga alur kedua dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling V-2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 tumpang tindih. Sesuai dengan peruntukannya, perencanaan pada dokumen Perubahan RKPD 2017 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam SKPD provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program- program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Perioritas Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta penunjang lainnya, yang dibagi menjadi urusan .

1.6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar : 1) Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4) Perumahan dan Kawasan Pemukiman 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6) Sosial
2.19 (Sembilan belas) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar : 1) Tenaga Kerja 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3) Pangan 4) Pertanahan 5) Lingkungan Hidup 6) Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana V-3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 9) Perhubungan 10) Komunikasi dan Informatika 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 12) Penanaman Modal Daerah 13) Kebudayaan 14) Kepemudaan dan Olahraga 15) Statistik 16) Persandian 17) Kebudayaan 18) Perpustakaan 19) Kearsipan
3.8 (delapan) Urusan Pilihan 1) Kelautan Dan Perikanan 2) Parawisata 3) Pertanian 4) Kehutanan 5) Energi dan Sumber Daya Mineral 6) Perdagangan 7) Perindustrian 8) Transmigrasi
4.5 (lima) Penunjang Urusan Pemerintah 1) Perencanaan 2) Keuangan 3) Kepegawaian 4) Pendidikan dan Pelatihan 5) Penelitian dan Pengembangan PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 Adapun program dan kegiatan prioritas pembangunan RKPD tahun 2017 sebagai berikut : V-4 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 I. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1) Program pendidikan non formal 2) Program Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) 3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 4) Program pendidikan menengah 5) Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat 6) Program peningkatan mutu Pendidikan dan tenaga Kependidikan
2.Badan Perpustakaan Daerah 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
3.Badan Peberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana 1) Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak II. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
1.Dinas Kesehatan 1) Program pengadaan dan peningkatan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 2) Program pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RSP/RSM 3) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program standarisasi pelayanan kesehatan 7) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin III. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
2.Dinas Kesehatan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesehatan
3.Dinas Sosial 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur indeks kedalaman kemiskinan V-5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 2) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
4.Biro Perekonomian 1) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
6.Dinas Kependudukan , Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan
7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Ketenagakerjaan
8.Dinas Kehutanan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kehutanan
9.Dinas Pangan , TanamanPangan dan Hortikultura 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pertanian Tanaman Pangan
10.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Peternakan
11.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1) Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana IV. Peningkatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
1.Dinas Perindakop dan UKM 1) Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan tenaga terampil bidang jasa kontruksi (tukang kayu, batu, las, keramik, Plumbing, dst) 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan kenggulan Kompetitif V-6 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
3.Dinas Sosial 1) Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
4.Dinas Pemuda dan Olah Raga 1) Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda V. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
1.Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 1) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2) Program Peningkatan Pembinaan & Pengawasan Ketenagakerjaan
2.Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 1) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
3.BAPPEDA 1) Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan daerah
4.Dinas Perindakop dan UKM 1) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
5.Biro Perekonomi 1) Program Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) VI. Percepatan Transformasi Ekonomi
1.Dinas Penanaman Modal dan PTSP 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 3) Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
2.Dinas Perindakop dan UKM 1) Program Pengembangan Sentra Industri Potensial 2) Program Penataan Struktur Industri Hulu Hilir 3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 4) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional V-7 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 5) Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor
3.Dinas Perkebunan 1) Program Perluasan Kebun Sawit 2) Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan daerah
4.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
5.Dinas Parawisata 1) Pengembangan Kawasan Industri Pariwisata Derawan 2) Program Pengembangan Distinasi Pariwisata VII. Pengembangan Agrobisnis
1.Dinas Perkebunan 1) Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non sawit
2.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1) Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
3.Dinas Kelautan dan Perikanan 1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4.Dinas Perindakop dan UKM 1) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri olahan non migas VIII. Peningkatan Produksi Pangan
1.Dinas Pangan , TanamanPangan dan Hortikultura 1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2) Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 3) Program Pengembangan Kawasan Produksi Pertanian 4) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan 6) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas 7) Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian / perkebunan)
3.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi V-8 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
4.Dinas Kelautan dan Perikanan 1) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air tawar 2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap 5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1) Program Peningkatan Produkasi Hasil Peternakan 6 Dinas Pekerjaan Umum 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya IX. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkngan 1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Program diversifikasi energi 2) Program Peningkatan Infrastruktur Ketenagalistrikan 3) Program pengembangan listrik pedesaan 2 PLN / Swasta 1) Program diversifikasi energi 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Ketenagalistrikan X. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
1.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1) Program Pembangunan jalan dan Jembatan 2) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan 3) Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan 4) Program pembangunan jalan tol 5) Program pembukaan keterisolising wilayah sektor jalan dan jembatan 6) Program penyediaan dan pengelohan air baku 7) Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum & air limbah 8) Program Peningkatan daya saing sektor sumber daya air 9) Program Pengendalian Banjir V-9 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 10) Program pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya
2.Dinas Perhubungan 1) Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut, udara dan ASDP 2) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan 3) Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
3.Dinas Komunikasi dan Informatika 1) Program sarana dan prasarana telekomunikasi XI. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
1.Inspektorat 1) Program Pengembangan Zona Integritas 2) Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN 3) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah
2.Biro Hukum 1) Program Penguatan Kelembagaan PTSP 2) Program peningkatan pelayanan publik 3) Program Peningkatan Kualitas Manejemen berbasis kinerja
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah
5.Badan Kepegawaian Daerah 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
6.Dinas Komunikasi Dan Informatika 1) Program Integrasi Aplikasi
7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1) Program Pendidikan politik masyarakat
8.Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah V-10 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 XII. Peningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
1.Dinas Kehutanan 1) Pengelolaan dan Pengembangan KPH 2) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3) Rehabilitasi Hutan Mangrove 4) Pelestarian kawasan-kawasan bernilai ekosistem tinggi
2.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat 1) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1) Program Rehabilitas Reklamasi lahan Pasca Tambang
4.Dinas Perkebunan 1) Program Pembinaan Perkebunan ramah lingkungan
5.Dinas Lingkungan Hidup 1) Program penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaaan lingkungan hidup 2) Program pengendalian pencemaran dan pengerusakan lingkungan hidup 3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4) Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5) Program Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Publik tentang Pengelolaan lingkungan hidup 6) Program Pengembangan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup 7) Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim 8) Investasi emisi gasrumah kaca
6.BAPPEDA 1) Program Pengaruh pengaruh perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program kegiatan, sasaran program, Instansi Penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rancangan Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur V-11 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Tahun 2017. Pada Tahun Anggaran 2017 direncanakan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 4.677.527.145.000,- dan Belanja langsung sebesar Rp. 3.033.372.855.000,-. Rencanaerja Pembangunan Daerah . 6 NN M5 Ly . “. Penutup CI Prounsi Kalimantan TimurTahun 2017 Sebagai dokumen perencanan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, Perubahan RKPD Tahun 2017 mengemban amanat pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tema, “Pemantapan Industri Hilir untuk Mewujudkan Struktur Ekonomi yang Berkualitas”. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perekonomian utamanya dalam mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor-sektor dominan. Hal ini sejalan dengan rumusan Visi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2030 nanti dimana pada periode 2015-2020 merupakan fase “Peningkatan Nilai Tambah” dengan strategi yang digunakan dan dikembangkan yakni:
1.Peningkatan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas,
2.Pembatasan alih fungsi lahan dan pembatasan ekspor sektor primer (batubara dan migas):
3.Persiapan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT): dan
4.Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industry migas, batubara dan pertanian, serta sektor jasa dan peradagangan. Pada perumusan Perubahan RKPD Tahun 2017 ini juga memperhatikan kebijakan nasional presiden dan wakil presiden terpilih yakni Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan berupa agenda prioritas yang dikenal dengan sebutan RencanaKerja Pembangunan Daerah | Penutup | |MI Provinsi Kalimantan TimurTahun 2017 NAWA CITA telah diimplementasikan dalam rumusan RKPD Tahun 2017 sebagai bagian dari integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional. Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang secara otentik dirumuskan sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah daerah selama tahun 2017. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib mempedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 utamanya program dan kegiatan untuk SKPD/Dinas/Instansiterkait agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah. KaidahPelaksanaan Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Berikut beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2017 yang perlu untuk diperhatikan oleh pemangku kepentingan maupun subyek pelaksana pembangunan lainnya.
1.Seluruh SKPD/Dinas/Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta seluruh pelaku pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur, berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 tanpa terkecuali. Selain itu, konsistensi, integrasi, dan sinergitas juga harus tetap dijaga dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah selama periode tahun 2013-2018.
2.Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan langkah awal dalampenyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2017 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur). CI Provinsi Kalimantan TimurTahun 2017 Rencanakerja Pembahgunan Daerah TN PN - aa | Penutup " Pp
3.Dalam upaya menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah, maka setiap SKPD/Dinas/Instansi harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2017 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya). | . Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, maka setiap satuan kerja wajib melaksanakan pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Tahun 2017 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing. Pengendalian dan pengawasan akan mengoptimalkan berbagai capaian kinerja pembangunan karena akan merevisi setiap kekurangan dan mengakselerasi capaian 4 positif pembangunan daerah. . Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta 5. program dan kegiatan pembangunan. . Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah provinsi secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi 6. pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017. . Pada akhir tahun 2017, setiap kepala SKPD/Dinas/Instansi wajib melakukan Evaluasi7 Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahun 2017. . Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD/Dinas/Instansi, dan hasil evaluasi tahun ini akan menjadi bahan bagi 8. penyusunan Rencana KerjaPemerintah Daerah padatahun 2018. Rencanakerja Pembangunan Daerah PNP YA , Penutup Prouhsi Kalimanyan TimurTahun 2017
9.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2017. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen tersebut hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip- prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Samarinda, 1 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. AWANG FAROEK ISHAK Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 KEPALA BIRG HUKUM, SUROTO. SH

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (29)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 104 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 7 Tahun 2014

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2010

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2017