DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada peraturah daerah ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan perubahan pada: 1. Judul Bagian Kesatu BAB III diubah; 2. Ketentuan Pasal 4 diubah; 3. Ketentuan Pasal 5 diubah; 4. Ketentuan Pasal 6 diubah; 5. Ketentuan Pasal 8 diubah; 6. Ketentuan Pasal 13 diubah; 7. Pasal 16 dihapus; 8. Pasal 18 dihapus; 9. Ketentuan Pasal 19 diubah; dan 10. Pasal 20 dihapus.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR. MEMUTUSKAN : GUBERNUR KALIMANTANTIMUR dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR Dengan Persetujuan Bersama 3 Dinas Daerah, terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TipeA menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
d.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
e.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerjadan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
f.Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana;
g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
h.Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangandan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
1. 1.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang LingkunganHidup; J. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
k.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Perhubungan;
l.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
m.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
n.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
o.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan TipeA menyelenggarakanurusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;

Pasal 5

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4 Badan Daerah terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan;
b.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan;
d.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
e.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
f.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
g.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
h.Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pasa16
1. 4.Ketentuan Pasa16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
p.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
q.Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
r.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
s.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
t.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
u.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Peternakan;
v.Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan; dan
w.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Polisi Pamong Praja) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Sub Kebakaran). 5

(3)Kepala Biro Sekretariat Daerah dan Direktur rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A, direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B, dan wakil direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD,Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, Staf Ahi Gubernur dan Direktur rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon Il.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon Lb atau jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 13

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(6)Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubenur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan MenteriDalam Negeri.
(5)Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Satuan pendidikan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berbentuk satuan pendidikan formal.
(3)Selain Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana di maksud pada ayat (1)terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Unit Pelaksana Teknis Daerah dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan Iatau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Pasal 8

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6 Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Rumah Sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

9.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
8.Pasal 18 dihapus.
7.Pasal 16 dihapus.

(8)Kepala Subbagian pada Cabang Dinas Daerah Kelas B dan Kepala Subbagaian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas B, serta Kepala Subbagian pada Satuan Pendidikan Provinsi merupakanjabatan eselon IV.b ataujabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas Daerah Kelas B, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada Rumah Sakit Daerah Provinsi, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah Provinsi,merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
(5)Kepala Cabang Dinas Daerah Kelas A, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kelas A, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah provinsi kelasA, kelas B, dan kelas C serta kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(4)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Badan Penghubung, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi kelas A merupakan jabatan eselon Ill.a atau jabatan administrator. 7 NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR: (1-24/2021). LEMBARANDAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1. H. ROZ.MNIERAWADI. SH., MSi PEMBINA UTAMAMUDA NIP. 19710124 199703 1 007 MUHAMMADSA'BANI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR, Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARI¥Xb·AT DAERAH PROVoKALTIM \ r KE A BIRO HUKUM, ~ ttd Diundangkan di Samarinda pada tanggal 25 Januari 2021 ISRAN NOOR ttd Ditetapkan di Samarinda pada tanggal25 Januari 2021 GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II

10.Pasal 20 dihapus. 8 Salah satu usulan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim, sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan Sesuai pasal 212 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan un sur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fieksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. I. UMUM PERUBAHANPERATURANDAERAHNOMOR 9 TAHUN2016 TENTANG PEMBENTUKANDAN SUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR ATAS PENJELASAN Penguatan kelembagaan dilakukan melalui evaluasi dan penataan kelembagaan, bagi pemerintah Kabupaten Kota penataan kelembagaan Kesbangpol berkoordinasi kepada Gubernur, dimana Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat di daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 100 - 440 Tahun 2019 Tentang Diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah YangMelaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan sesuai Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (2),dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta stabilitas politik dan pemerintahan dalam negeri, maka diminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penguatan kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu untuk memperkuat kedudukan Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim khususnya penguatan peran UKPBJ pada Biro Administrasi Pembangunan, maka melalui perubahan Perda ini diharap dapat memenuhi kebutuhan - kebutuhan yang belum diatur dalam Perda terahulu. Dengan diuraikannya jumlah Biropada Sekretariat Daerah yang tertuang didalam Perda No 9 Tahun 2016, maka akan mempersulit Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim apabila akan mengubah jumlah atau nomenklatur biro jika ada peraturan perundangan baru yang berisi tentang Perangkat dibawah Sekretariat Daerah. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 112 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan BarangjJasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenjKota (UKPBJ),maka bentuk kelembagaannya berupa Biro atau Bagian, akan tetapi nomenklatur induk sebagai tempat naungan UKPBJharus tetap membunyikan urusan yang ditangani. Hal ini ada ketidak sinkronan antara Peraturan Menteri KominfoNomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk itu sebagai tindaklanjut agar kiranya Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim dapat memberikan masukan terhadap usulan dimaksud. Apabilamempedomanipasa13 ayat (1)dan pasal4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi dan KabupatenjKota diatur dengan Peraturan Daerah. 2
2.Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan informastika dan adanya penambahan tugas dan kewenangan Bidang Statistik dan Persandian, maka dilakukan perubahan nomemklatur Dinas menjadi Dinas Komunikasi, informatika, persandian dan Statistik.
1.Terbitnya Permendagri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah KabupatenjKota yang melaksanakan fungsi Penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintah, akan dilakukan beberapa perubahan terhadap kewenangan tugas dan fungsi seperti dibidang Statistik Sektoral Sektoral yang sebelumnya berada di bappeda akan menjadi kewenangan Dinas Kominfo. III. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimanatan Timur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur. (Terlampir.) II. PASALYANGDIUBAH Diterbitkannya Peraturan Pemerintah 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah, rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus; Setelah dilakukannya evaluasi dan penataan, maka bentuk kelembagaan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan bagi daerah KabupatenjKota yang sudah berbentuk Badan diminta tetap melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan guna penyeragaman nomenklatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor 100 - 441 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 3 TAMBAHANLEMBARANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMURNOMOR1. Terbitnya Permendagri 14 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil di Provinsi dan Kabupaterr/Kota, mengamanatkan Pembentukan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan Administrasi kependudukan berbentuk dinas daerah provinsi wajib dibentuk dan tidak dapat digabung dengan urusan pemerintahan lainnya serta disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, yaitu tanggal 5 maret 2021. V. Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Daerah sekaligus menggantikan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicabut pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah dibidang Kesatuan Bangsa, maka kelembagaan Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan. kemudian Keberadaan Badan Kesbangpolyang sebelumnya dimuat pada ketentuan peralihan, ketentuan peralihan tersebut dicabut, dan memasukkan Keberadaan Badan Kesbangpol pada batang tubuh pada Peraturan Daerah Perubahan tersebut. IV. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesbangpol 4

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 8

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 13

Pasal 8

Pasal 19

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022