DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur No. 9 Tahun 2017 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 1; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 7 ayat (1).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017 tentang tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (16) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403); Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Wesite : http://kaltimprov.go.id
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Junto Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Ildim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
8.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
9.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10.Keputusan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1); 3
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62);
12.Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN DAERAH PERUBAHAN 1KLIM KALIMANTAN TIMUR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
2.Perubahan Ildim adalah berubahnya kondisi rata-rata iklim dana tau keragaman iklim dari satu kurun waktu ke kurun waktu yang lain sebagai akibat dari aktivasi manusia.
3.Adaptasi Perubahan Ildim adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya.
4.Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mencegah terjadinya perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
5.Alih Teknologi adalah upaya untuk mentrasnfer Teknologi Ramah Lingkungan guna mendukung upaya mitigasi serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
6.Pendanaan adalah upaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk kegiatan adaptasi dan mitigasi, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. 4
7.Perdagangan karbon adalah kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim.
8.Dewan Daerah Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat menjadi DDPI adalah Lembaga ad-hoc yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu pelaksanaan tugas- tugas pengendalian perubahan iklim di provinsi Kalimantan Timur.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

DDPI Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas untuk:

a.mengkoordinasikan kegiatan pengendalian perubahan iklim, meliputi kegiatan adaptasi, mitigasi, alih teknologi, pendanaan;
b.meningkatkan kapasitas para pihak dalam mengidentifikasi emisi dan menginventarisasi potensi serapan karbon;
c.melaksanakan pemantauan implementasi kebijakan tentang pengendalian perubahan
d.melaksanakan penguatan regulasi dan pengarusutamaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
e.melaksanakan penguatan publikasi dan riset untuk mendorong Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur untuk lebih bertanggung jawab dalam pengendalian perubahan iklim.
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan keanggotaan DDPI diketuai oleh Gubernur Kalimantan Timur dan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Perguruan Tinggi dan Mitra Pembangunan, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Anggota DDPI Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugasnya diberkan honorarium atau penyebutan lainnya setiap bulan yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, dikecualikan bagi anggota DDPI Kalimantan Timur yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

4.Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, DDPI Kalimantan Timur dibantu oleh beberapa Kelompak Kerja.
(2)Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim,
2. b.Kelompok Kerja Mitigasi Perubahan Iklim. 5
(3)Apabila dipandang perlu, Ketua Harian dapat mengubah nama dan membentuk Kelompok Kerja selain Kelompok Keija sebagaimana pada ayat (2).

5.Ketentuan Ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DDPI Kalimantan Timur, dibentuk Sekretariat DDPI Kalimantan Timur yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Sekretaris.
(2)Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Harian.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada DDPI Kalimantan Timur.
(4)Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DDPI ditetapkan oleh Ketua Harian. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 September 2022 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd ISRAN NOOR Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 September 2022 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd RIZA INDRA RIADI dengan aslinya SEKR PROV KALTIM 0 H UM, MI 1989032009 ' 4NTati --- BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T-AHUN---2022 NOMOR 27.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 33 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2022

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 33 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2017