DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT BAB III WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT BAB IV PENATAAN LEMBAGA ADAT BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI SUMBER KEUANGAN LEMBAGA ADAT BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan dibidang kebudayaan yang meliputi: pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah merupakan salah satu kewenangan provinsi;
c.bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelembagaan Adat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; S A L I N A N

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN ADAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masayarakat dan desa.
7.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10.Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Kalimantan Utara dan adat lain yang ada didaerah.
11.Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai- nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
12.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, danterarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembng mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
13.Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.
14.Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Gubernur yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan kelembagaan adat di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjaga eksistensi lembaga adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

(1)Lembaga adat berkedudukan sebagai organisasi kemasyarakatan atau permusyawaratan/permufakatan pada satuan masyarakat yang menjalankan adat istiadat dan budaya diluar susunan organisasi pemerintah.
(2)Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada Pemerintah Daerah.
(3)Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian ,Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah.

Pasal 5

Lembaga Adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar lembaga adat dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai fungsi:

a.menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah serta menyelesaikan perbedaan yang menyangkut adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
b.melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah; dan
c.menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara lembaga adat, pemangku adat, pemuka adat atau sebutan lainnya dengan aparat pemerintah desa dan pemerintah Daerah.

BAB III

WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

Pasal 7

(1)Lembaga adat berwenang:
1. a.memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
2. b.mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
4. d.menyampaikan usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada pemerintah desa dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Lembaga adat wajib:
1. a.menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;
2. b.memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis; dan
3. c.menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.
(3)Usulan program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disampaikan oleh pimpinan lembaga adat kepada:
1. a.Kepala Desa untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat desa; dan
2. b.Gubernur melalui Dinas dan/atau PD terkait lainnya untuk program pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan budaya tingkat Provinsi.
(4)Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah desa dan Daerah.

BAB IV

PENATAAN LEMBAGA ADAT

Pasal 8

(1)Gubernur memfasilitasi penataan lembaga adat yang ada di Daerah.
(2)Penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.Pendataan;
2. b.Inventarisasi;
3. c.Pengembangan;
4. d.Pelatihan; dan /atau
5. e.Sosialisasi;
6. f.Sinkronisasi;
7. g.Kerjasama;
8. h.Mediasi; dan
9. i.Promosi.
(3)Ketentuan mengenai penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

a.Kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
b.Pentaan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikoordinasikan dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, bidang pariwisata, pendidikan dan kebudayaan, dinas sosial, dan biro kesra.
c.Hasil kegiatan penataan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Gubernur untuk dikoordinasikan dengan Bupati dan Walikota.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018