(1)Peijalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.
(2)Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
a.uang harian luar dan dalam daerah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi sesuai standar satuan harga satuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.biaya penginapan/ hotel luar dan dalam daerah dibayarkan sesuai biaya lumpsum dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang standar harga satuan.
c.uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan kepala daerah tentang standar harga satuan.
d.Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum berdasarkan fasilitas transportasi.
e.Biaya taksi peijalanan dinas sesuai dengan biaya lumpsum, dan dalam hal biaya taksi peijalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran lumpsum.
f.Sewa Kendaraan luar dan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan standar harga satuan.
(3)Biaya peijalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya peijalanan dinas dan seluruh komponen biaya peijalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubemur tentang Standar Harga Satuan.
(4)Perjalanan dinas/ kunjungan keija diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari Lembaga Pemerintah dan/atau sesuai kepentingan Lembaga/instansi, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
(5)Dokumen pertanggungjawaban biaya peijalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
a.Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
b.Surat Peijalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan peijalanan dinas;
c.Transportasi peijalanan dengan menggunakan:
1.Kendaraan roda empat, dapat berupa:
a) bukti pembelian bahan bakar; b) bukti pembelian penyeberangan; dan c) bukti tol (apabila ada)
2.Sewa kendaraan dapat diberikan ke anggota DPRD beserta staf pendampingnya/Sekretariat DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.Dalam hal bukti pembayaran hotel tidak dapat diperoleh wajib melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas secara lumpsum.
e.Setelah melaksanakan peijalanan dinas masing-masing pelaksana peijalanan dinas membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban peijalanan dinas.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 GUBERNUR LAMPUNG, tMf ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 2 7 - 1 1 SEKRETARIS DAERAH ^ 2023 PROVINSI LAMPUNG, 'EAHRIZAL DARMINTO BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR .A 2 r f
(4)Perjalanan dinas/ kunjungan keija diluar program yang telah ditentukan hanya dapat dilakukan apabila mendapat undangan resmi dari Lembaga Pemerintah dan/atau sesuai kepentingan Lembaga/instansi, setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
(5)Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sekurang-kurangnya melampirkan:
a.Surat Tugas dari Pimpinan DPRD;
b.Surat Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
c.Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
1.Kendaraan roda empat, dapat berupa:
a) bukti pembelian bahan bakar; b) bukti pembelian penyeberangan; dan c) bukti tol (apabila ada)
2.Sewa kendaraan dapat diberikan ke anggota DPRD beserta staf pendampingnya/Sekretariat DPRD dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.Dalam hal bukti pembayaran hotel tidak dapat diperoleh wajib melampirkan dokumentasi/foto kegiatan dan pakta integritas tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab perjalanan dinas secara lumpsum.
e.Setelah melaksanakan perjalanan dinas masing-masing pelaksana perjalanan dinas membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban perjalanan dinas.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 - 11 - 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, aliflfan sqeuai aslinya O HUKUM,KEP ttd >1 JAILAWI. SH. MH. FAHRIZAL DARMINTO i¥e|nbina Utama Muda NIPJ 19650905 199103 1 004 BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 42 r LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 2023 11 - 2023 NOMOR : 41 TAHUN TANGGAL : 27 A. FORMAT SURAT PERNYATAAN RILL SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan tanggalBerdasarkan surat perjalanan dinas nomor dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1.Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:
JUMLAHURAIANNO JUMLAH Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara. 2. Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenamya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. V Telukbetung, Yang Melaksanakan Peijalanan Dinas Mengetahui/ Menyetujui Pengguna Anggaran NIP. NIP. B. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS Peijalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut: Moda TransportasiTingkat Peijalanan Dinas Eselon, Pangkat/ Golongan LainnyaKapal Laut Kereta Api/ Bus Pesawat Udara No. Eksekutif Sesuai Peraturan Perundang- undangan Bisnis/ Ekonomi Ekspres/ Reguler Pimpinan DPRD A1. Eksekutif Sesuai Peraturan Perundang- undangan Ekonomi Ekspres/ Reguler A2. Anggota DPRD W GUBERNUR LAMPUNG, ARINAL DJUNAIDI B. MODA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS Peijalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD menggunakan moda transportasi yang digunakan dengan rincian sebagai berikut: Tingkat Perjalanan Dinas Moda TransportasiEselon, Pangkat/ GolonganNo. Kapal Laut LainnyaPesawat Udara Kereta Api/ Bus Bisnis/ Ekonomi Pimpinan DPRD A Ekspres/ Reguler Eksekutif Sesuai Peraturan Perundang- undangan 1.
2.Anggota DPRD A Ekonomi Ekspres/ Reguler Eksekutif Sesuai Peraturan Perundang- undangan GUBERNUR LAMPUNG, ttd ARINAL DJUNAIDI S ^ runan/sesuai aslinya CEPALA BIRO HUKUM, PUA n JAILANI. SH. MH.
Per ibina Utama Muda NIP. 19650905 199103 1 004