Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembinaan jasa konstruksi
peraturan daerah ini memutuskan tentang pembinaan jasa konstruksi
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-2
,
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3957);
-3 12.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/.Jaea Pemerintah; 13.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung{Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi LampungNomor 333); 14.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUN'G dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN' JASA KONSTRUKSI. BAD I KETENTUAN UMUM Pasall Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
-4
.
-5
Pasa12 Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah berasaskan:
Pasa14 Tujuan dari Peraturan Daerah ini meliputi:
-6 BABn PENYELENGGARAAN PEMBINAAN' PasalS
Pasa16 (I) Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah dapat bekerja sarna dengan Pemerintah Kabupateri/Kota.
BADnl KEWENANGAN Pasa17
-7
BABIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN JASA KONTRUKSI PasalS Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh TPJKP.
Pembentukan dan tugas TPJKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
TPJKP melaksanakan Pembinaan sebagaimana dimaksud daIam PasaI 8, meliputi:
BABV KEBIJAKAN DAN LANGKAH PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 11 Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksidilakukan dengan cara:
-8
araan
kompetensi 8umber Daya Manusia (8DM) di bidang Jasa
antar Bagian Kedua Langkah Pembinaan Jasa Konstruksi Pasal 12 Peningkatan kinerja implementasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dengan cara:
Peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengadaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasa111 hurufb, dilakukan dengan cara:
a) kinerja badan usaha jasa konstruksi; b) kinerja asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi penyelenggara sertifikasi keahlian dan keterampilan; c) rekamjejak tenaga ahli dan terampil; d) rekam jejak data pengalaman pekerjaan perusahaan; dan e) kinerja instansi terkait perizinan usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement).
Pasa114 Peningkatan penerapan teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan berdasarkan standar pekeIjaan keteknikan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. -9 Pasal 15 Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan terhadap:
Pasall6 Mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan melalui:
BABVI PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Pasall7 Pengembangan Jasa Konstruksi meliputi:
Pasall8
Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dilaksanakan bersama dengan LPKJP. BABVII PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI Pasa120
-10
.g. ketentuan tata ruang;
lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa
DAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 21
SABIX KEWAJlBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasa122 (I) Setiap Penyedia Jasa wajib memiliki SBU sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK.
Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang PJT Tetap sebagai syarat permohonan atau perpanjangan IUJK. Pasa124 Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli tetap dan Tenaga Terampil tetap. Pasa125 Setiap Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barangjjasa Konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib memiliki SBU, IUJK, PJT, SKA, dan SKT. -11 Pasal 26 Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:
Aparatur Daerah pada setiap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pemerintah dan non Pemerintah wajib memili,ki sertifikat.
Setiap penyelenggaraan pekeIjaan konstruksi pemerintah dan non pemerintah wajib menyertakan program jaminan sosial tenaga kerja dan melaporkan nama peserta program Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada TPJKP. Bagian Kedua Larangan Pasal 29 Penyedia Jasa dilarang mengikuti pengadaan Barang/dasa Konstruksi Pemerintah dan non pemerintah, apabila tidak memiliki SBU, IUJK, PJT, SKA, dan SKT.
Penyedia Jasa dilarang melewati waktu yang ditentukan sesuai kontrak dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. BABX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 3!
dan
BABXI PEMBIAYAAN Pasal 32 Pembiayaan Pembinaan Jasa Konstruksi bersumber dari:
KETENTUAN PENUTUP Pasa133 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 28 - 12 - 2016 GUBERNUR LAMPUNG, ttd M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 28 - 12 - 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, ttd Ir. SUTONO, M.M. Salinan se uai aslinya Pembina Utama Madya NIP. 19580728 198602 1002 ZULFI . SH. MH. Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TABUK 2016 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10/335/2016) -1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TABUN 2016 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI I. UMUM Jasa Konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan masyarakat Lampung sejahtera. Pengaturan peraturan perundang-undangan dalam Bidang usaha jasa konstruksi yang mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya, dirasakan dalam implementasinya di Pemerintah Provinsi Lampung dibutuhkan landasan yuridis, kerangka kebijakan dan kerangka institusional di Pemerintah Provinsi Lampung bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa konstruksi terhadap hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi serta menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan Daerah dan kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. Pembinaan Jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa konstruksi meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. Fungsi Pembinaan di Pemerintah Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi dan Tim Pembina Jasa Konstruksi. Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum di Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan Pembinaan. Untuk Pengaturan terkait dengan mekanisme penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi, sistem penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan standar keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata lingkungan dan persyaratan penyelenggaraan jasa kontruksi. Untuk Pemberdayaan terkait dengan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi, penelitian dan pengembangan jasa konstruksi, pengembangan Sumber Daya Manusia bidang Jasa Konstruksi dan pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan penyuluhan serta pelaksanaan pemberdayaan terhadap LPJKP dan Asosiasi. Adapun Pengawasan terkait dengan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupateri/Kota, pengawasan terhadap persyaratan, mekanisme, sistem dan standar keteknikan untuk terpenuhinya tertib usaha dan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan pengawasan terhadap Asosiasi. Untuk itu, dalam rangka melaksanakan upaya pembinaan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi maka diperlukan arab penyelenggaraan pembinaan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup Jelas. -2 Pasal 2 Hurufa Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi hams dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa. Hurufe Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional. Huruf f Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekeIjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan. Hurufg Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang hannonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis. Hurufh Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekeIjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum. -3 Hurufi Yang dimaksud dengan "asas Keamanan dan Keselamatan" adalah terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan kese1amatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
Cukup Je1as.
Cukup Jelas.
Membuka PDF…