DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000

Nomor: 29
Tahun: 2000
Ditetapkan: 30 Mei 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 114

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). MEMUTUSKAN: Menetapkan: … Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
2.Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3.Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
4.Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
5.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.

BAB II

PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Pasal 3

(1)Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
(2)Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.
(3)Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.
(4)Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan.
(5)Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional.
(6)Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban :
1. a.jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau
2. b.jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.

Pasal 4

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
2. b.peserta …
3. b.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. c.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3. c.penjelasan;
4. d.pemasukan penawaran;
5. e.evaluasi penawaran;
6. f.penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
7. g.pengumuman calon pemenang;
8. h.masa sanggah; dan
9. i.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)huruf e ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 5

(1)Pemilihan perencana konstruksi untuk mendapatkan gagasan arsitektural terbaik dan perencana konstruksi untuk perencanaan sistem dapat dilakukan melalui sayembara terbuka atau terbatas.
(2)Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.

Pasal 6

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang:
1. a.mempunyai risiko tinggi; dan atau
2. b.mempunyai teknologi tinggi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
2. b.jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas;
3. c.melalui proses prakualifikasi untuk menetapkan daftar pendek peserta pelelangan;
4. d.peserta …
5. d.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
6. e.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
7. f.kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud butir c meliputi: 1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan 2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. 3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
8. a.pengumuman prakualifikasi;
9. b.pemasukan dokumen prakualifikasi;
10. c.evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek;
11. d.undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek;
12. e.penjelasan;
13. f.pemasukan penawaran;
14. g.evaluasi penawaran;
15. h.penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
16. i.pengumuman calon pemenang;
17. j.masa sanggah; dan
18. k.penetapan pemenang. 4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 7

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu:
1. a.penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung;
2. b.pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
3. c.pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
4. d.pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: 1) untuk kepentingan pelayanan umum; 2) mempunyai risiko kecil; 3) menggunakan … 3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau 4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;
2. b.memilih dari beberapa penawar;
3. c.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. d.tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.undangan;
2. b.penjelasan;
3. c.pemasukan penawaran;
4. d.evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
5. e.klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan
6. f.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)huruf d ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 8

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:
1. a.keadaan tertentu, yaitu: 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: a) untuk keperluan sendiri/pribadi; b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan … c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan atau 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
2. b.pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
2. b.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau
3. c.penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(3)Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.undangan;
2. b.penjelasan;
3. c.pemasukan penawaran;
4. d.negosiasi; dan
5. e.penetapan pemenang.

Pasal 9

(1)Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
(2)Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;
2. b.dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
3. c.peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. d.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara …
(3)Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3. c.penjelasan;
4. d.pemasukan penawaran;
5. e.evaluasi penawaran;
6. f.penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
7. g.pengumuman calon pemenang;
8. h.masa sanggah; dan
9. i.penetapan pemenang.

Pasal 10

(1)Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan:
1. a.mempunyai risiko tinggi; dan
2. b.menggunakan teknologi tinggi.
(2)Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi;
2. b.jumlah penyedia jasa terbatas;
3. c.melalui proses prakualifikasi;
4. d.peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
5. e.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengumuman untuk prakualifikasi;
2. b.pemasukan dokumen prakualifikasi;
3. c.evaluasi prakualifikasi;
4. d.undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;
5. e.penjelasan;
6. f.pemasukan penawaran;
7. g.evaluasi penawaran;
8. h.penetapan …
9. h.penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
10. i.pengumuman calon pemenang;
11. j.masa sanggah; dan
12. k.penetapan pemenang.

Isi peraturan

Teks114PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). MEMUTUSKAN: Menetapkan: … Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
2.Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3.Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
4.Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
5.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
6.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

BAB II

PEMILIHAN PENYEDIA JASA

Pasal 3

(1)Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
(2)Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.
(3)Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.
(4)Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan.
(5)Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional.
(6)Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban :
1. a.jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau
2. b.jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.

Pasal 4

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
2. b.peserta …
3. b.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. c.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3. c.penjelasan;
4. d.pemasukan penawaran;
5. e.evaluasi penawaran;
6. f.penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
7. g.pengumuman calon pemenang;
8. h.masa sanggah; dan
9. i.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)huruf e ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 5

(1)Pemilihan perencana konstruksi untuk mendapatkan gagasan arsitektural terbaik dan perencana konstruksi untuk perencanaan sistem dapat dilakukan melalui sayembara terbuka atau terbatas.
(2)Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.

Pasal 6

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang:
1. a.mempunyai risiko tinggi; dan atau
2. b.mempunyai teknologi tinggi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
2. b.jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas;
3. c.melalui proses prakualifikasi untuk menetapkan daftar pendek peserta pelelangan;
4. d.peserta …
5. d.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
6. e.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
7. f.kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud butir c meliputi: 1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan 2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. 3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
8. a.pengumuman prakualifikasi;
9. b.pemasukan dokumen prakualifikasi;
10. c.evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek;
11. d.undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek;
12. e.penjelasan;
13. f.pemasukan penawaran;
14. g.evaluasi penawaran;
15. h.penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
16. i.pengumuman calon pemenang;
17. j.masa sanggah; dan
18. k.penetapan pemenang. 4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 7

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu:
1. a.penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung;
2. b.pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
3. c.pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
4. d.pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: 1) untuk kepentingan pelayanan umum; 2) mempunyai risiko kecil; 3) menggunakan … 3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau 4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;
2. b.memilih dari beberapa penawar;
3. c.peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. d.tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.undangan;
2. b.penjelasan;
3. c.pemasukan penawaran;
4. d.evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
5. e.klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan
6. f.penetapan pemenang.
(4)Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)huruf d ditetapkan oleh pengguna jasa.

Pasal 8

(1)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk:
1. a.keadaan tertentu, yaitu: 1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: a) untuk keperluan sendiri/pribadi; b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan … c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan atau 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
2. b.pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(2)Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
2. b.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau
3. c.penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(3)Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
1. a.undangan;
2. b.penjelasan;
3. c.pemasukan penawaran;
4. d.negosiasi; dan
5. e.penetapan pemenang.

Pasal 9

(1)Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
(2)Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;
2. b.dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
3. c.peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
4. d.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara …
(3)Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari:
1. a.pengumuman;
2. b.pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
3. c.penjelasan;
4. d.pemasukan penawaran;
5. e.evaluasi penawaran;
6. f.penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
7. g.pengumuman calon pemenang;
8. h.masa sanggah; dan
9. i.penetapan pemenang.

Pasal 10

(1)Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan:
1. a.mempunyai risiko tinggi; dan
2. b.menggunakan teknologi tinggi.
(2)Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat:
1. a.diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi;
2. b.jumlah penyedia jasa terbatas;
3. c.melalui proses prakualifikasi;
4. d.peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
5. e.tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3)Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
1. a.pengumuman untuk prakualifikasi;
2. b.pemasukan dokumen prakualifikasi;
3. c.evaluasi prakualifikasi;
4. d.undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;
5. e.penjelasan;
6. f.pemasukan penawaran;
7. g.evaluasi penawaran;
8. h.penetapan …
9. h.penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
10. i.pengumuman calon pemenang;
11. j.masa sanggah; dan
12. k.penetapan pemenang.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seluma No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 5 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2020