Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2000
- Nomor
- 29
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 114
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3587);
3833);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: … Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif. BAB II … BAB II PEMILIHAN PENYEDIA JASA
BAB II
Bagian Kedua Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi
1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan 2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki. 3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkan oleh pengguna jasa.
1) untuk kepentingan pelayanan umum; 2) mempunyai risiko kecil; 3) menggunakan … 3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau 4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil.
1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera; 2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya; 3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; 4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan: a) untuk keperluan sendiri/pribadi; b) mempunyai risiko kecil; c) menggunakan … c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil; dan atau 5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
Bagian Ketiga Pelaksana Konstruksi
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)