DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2000

Nomor: 30
Tahun: 2000
Ditetapkan: 30 Mei 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah perangkat Negara Kesatuan republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;
4.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
5.Menteri adalah Menteri yang bertangggung jawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

BAB II

PENYELENGGARA PEMBINAAN

Pasal 3

Bentuk pembinaan jasa, kontruksi meliputi :

a.pengaturan
b.pemberdayaan; dan
c.pengawasan

Pasal 4

(1)Pihak yang harus dibina dalam penyelenggara pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
(2)Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
1. a.usaha orang perseorangan;
2. b.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
(3)Pengguna …
(3)Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
1. a.intitusi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. b.orang perseorangan
3. c.badan usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.

Pasal 5

(1)Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan :

1.menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa konstruksi dan pengaturan jasa konstruksi.
2.menerbitkan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(3)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menetapkan kebijakan meliputi :

1.pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
2.pengembangan usaha termasuk upaya mendorong kemitraan funsional yang sinergis;
3.dukungan lembaga keuangan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan;
4.dukungan lembaga pertanggungan untuk memberikan prioritas, pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh jaminan pertanggunganjawaban risiko;
5.peningkatan kemampuan teknologi sistem informasi serta penelitian dan pengembangan teknologi.

(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, tertib pemanfaatan jasa konstruksi mengenai :

1.persyaratan perizinan;
2.ketentuan ketehnikan pekerjaan konstruksi;
3.ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
4.ketentuan keselamatan umum;
5.ketentuan …
5.ketentuan ketenagakerjaan;
6.ketentuan lingkungan;
7.ketentuan tata ruang;
8.ketentuan tata bangunan;
9.ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi.

(5)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat didekonsentrasikan atau ditugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
1. a.pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
2. b.peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
3. c.pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
4. d.penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
5. e.pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota.
(2)Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Propinsi dilakukan dengan cara :
1. a.melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi.
3. c.melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyusunan;
4. d.melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
(3)Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Kota menyelenggrakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :
1. a.melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
2. b.menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
3. c.melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan.
4. d.menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi;
5. e.melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.

Pasal 8

(1)Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
(2)Pembinaan …
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

a.memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
b.memberikan informasi tentang ketentuan ketehnikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
c.menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
d.melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 10

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuh kembangkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (22)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (22)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 10 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat No. 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 21 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014