DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki beban keIja besar, yang telah diwadahi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekeIjaan umum dan penataan ruang termasuk bidang pertanahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah berdaya guna dan berhasil guna, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). Dengan Persetujuan Be....ma DEWAB PERWAKILAB RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG clan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: MenetapkaD : PERATURAII DAERAH TENTAlfG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAlIUN' 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAB SUSUNAB PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016, Nomor 449), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d 80gb 4 cUubah, cUantara angb 4 clan angka 5 dlalalpkaD 1 (..tu) 8ngb. yaltu 8ngb 4a, sehlngga Pasal 3 berbunyl sebapJ. berlkut: Pa8al3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe Aj
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe Aj
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; 3
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub bidang kebakaran;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
21. 21.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
22. 22.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; 4
23. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
26. 26.Dinas Perindustrian Tipe A, menyeienggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, meiaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, meiaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, meiaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana;
8. 8.Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah Provinsi Lampung. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal,;; - Iv -2017 GUBERNUR IIPllJN'G. Diundangkan di Teiukbetung pada tanggal, 9 - 10 - 2 17 SEKRETARIS DAERAH PR VINSI LAMPUNG, NO M.M ina Utama 28 198602 1 002 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAB PROVINSI LAMPUNO , . LEMBARAN DAERAB PROVINSI LAMPUBG TAIIUl'f 2017 NOMOR •••/-.1•••••• PENJELASAN ATAS PERATtJRAN DAERAH PROVINSI LAMPUlIG NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUBG NOMOR 8 TAftUN' 2016 TENTAl'fG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG I. UMUM Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (strategic apex), sekretaris daerah (middle line), dinas daerah (operating core), badarr/fungsi penunjang (technostrukcture), dan staf pendukung (supporting staff). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelanearan pelaksanaan fungsi inti (operating core). Atas dasar tersebut di atas dan sebagai implementasi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Dasar utama pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-rnasing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor --, keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. Bahwa urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memiliki beban kerja besar, yang telah diwadahi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk bidang pertanahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara efektif dan efisien, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Provinsi Lampung.
n.PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasaln Cukup jelas. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah TAMBABAlI LEIIBARAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG TABUN 2017, NOIIOR 472

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019