DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

peraturan daerah ini memutuskan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi lampung

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka untuk penye1enggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara efektif dan efisien, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung; Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana te1ah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAJI PERANGKAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG. :8AB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2.Provinsi adalah Provinsi Lampung;
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
4.Gubemur adalah Gubemur Larnpung;
5.Wakil Gubemur adalah Wakil Gubemur Lampung;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se1anjutnya disirigkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
9.Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubemur Lampung;
13.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi barnpung;
14.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Lampung;
15.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung;
16.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Lampung;
17.Unit Pelaksana Teknls Dinas yang selanjutnya disingkat UPI'D 7 adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional danI atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 3
18.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB; adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danI atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 1g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang diotonomikan kepada daerah provinsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan perangkat daerah Kabupaterr/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas cabang dinas; BABII PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 2 Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yangjelas; dan
g.fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dart:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe .A,. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Kawasan Perrnukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub bidang kebakaran;
6. 6.Dirias S6sial Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. 7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A; menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi; 4
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe pemerintahan di bidang pangan; A, menye1enggarakan urusan
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta bidang pengendalian penduduk dan ke1uarga berencana;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di di bidang perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
15. 15.Dinas Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha keeil dan menengah;
16. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
17. 17.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
20. 20.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
21. 21.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
22. 22.Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
23. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
24. 24.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
25. 25.Dinas Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
26. 26.Dinas Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; 5
e.SadaD Daerah, terdiri dad:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan;
6. 6.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang di bidang penelitian dan pengembangan; t, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana.
7. 8.Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Pasa14 Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. BAS III PEMSENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasa15

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD/B.
(2)UPTD/B dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 6

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat UPTD pada Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah provinsi.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal. Pasa17
(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. PawS Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTD/UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur tentang pembentukan UPTD/B yang baru. 6 BABIY PEMBENTUKAN CABANG DINAS Pasa19
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, urusan pemerintahan kelautan dan perikanan, urusan pemerintahan kehutanan, dan urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten /kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Lampung.
(3)Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupateri/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat. BABV STAF AHLI Pasall0 Gubemur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli Gubemur. BABVI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan pada perangkat daerah yang diatur dalarn Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap rnelaksanakan tugasnya sarnpai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pernerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. 7 KETENTUAN PERALIHAN Pasall3
(1)Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang UPI'D Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni 2018. Pasall4 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. PasallS Perangkat daerah provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penye1enggaraan urusan pemerintahan oleh KabupatenjKota sampai dengan terbentuknya Perangkat Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pasall6 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017. BAD IX KETENTUAN PENUTUP Pasall7 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
1. a.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
2. b.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, kecuali ketentuan yang mengatur organisasi dan tatakerja: 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek; 3) Rumah Sakit Jiwa.
3. c.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014;
4. d.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 PasallS Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung, Ditetapkan di felukbetung pada tanggal, 21 November 2016 GUBERNUR LAMPUNG, dto M. RIDHO FICARDO Diundangkan di Telukbetung pada tanggal, 21 November 2016 SEKRETARIS DARRAH PROVINSI LAMPUNG, elta Ir. SUTONO, MM Pembina Utama Mad,.a NIP. 19580728 198602 1 002 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAR PROVINSI LAMPUNG (07/311/2016) LEMBARAN' DAERAH PROVINSI LAMPUIfG TABUK 2016 NOMOR 8 Salinan sesu dengan aslinya KEPALA B 0 HUKUM, ZULFIKAR. SB. MH Pembina Utama Muda NIP. 19680428 199203 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TABUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSILAMPUNG I. U MUM Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi ~, nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala daerah (strategic apex), sekretaris daerah (middle line), dinas daerah (operating core), badan/fungsi penunjang itechnostrukcturet, dan staf pendukung (supporting staff). Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core). Dasar utama pembentukan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalarn rangka pengembangan ekonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembentukan perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan nyata daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas. Dalarn pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah daerah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, serta kerja sarna, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalarn kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalarn sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalarn dinas daerah. Unsur pe1aksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam badan daerah. Un sur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penye1enggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam inspektorat. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur bertanggungjawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disarnpaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan nama lain kepada kepala daerah. Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, badan, sekretariat DPRD, dan satuan kerja lainnya, dengan demikian kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala atau sebutan lain pada satuan kerja lainnya bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Dasar utama pembentukan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembentukan perangkat daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran be ban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Penetapan perangkat daerah dibagi dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B dan badan tipe C. Tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri atas variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendatan dan belanja daerah dengan bobot 20 %, dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80 %. Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal, oleh karena itu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Yang dimasud dengan Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung. Hurufa Yang dimaksud dengan "sekretariat daerah" adalah unsur staf pendukung Gubernur yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya, dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Hurufb Sekretariat DPRD provinsi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD provinsi dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi, dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah, - Yang dimaksud dengan "sekretariat DPRD" adalah unsur staf pendukung DPRD. Hurufc Yang .dimaksud dengan "inspektorat" adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan. Hurufd Yang dimaksud dengan "dinas" adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hurufe Yang dimaksud dengan "badan" adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk rnendukung pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pasa12 Hurufa Yang dimaksud dengan asas "intenaitas Unl8an Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Hurufb Yang dimaksud dengan asas "efisieDsi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Hurufc Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Hurufd Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penye1enggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Hurufe Yang dimaksud dengan asas "rentang kendall" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruff Yang dimaksud dengan asas "tatakerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal. Hurufg Yang dimaksud dengan asas "OeksibUitas" adalah penentuan beban tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Pemerintah ini ditetapkan. Pasa13 Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas. Pasa1S Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup je1as. Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Pasa17 Cukup Jelas. PasalS Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas. PasallO Cukup Jelas. Pasalll Cukup Jelas. Pasall2 Cukup Je1as. Pasall3 Cukup Jelas. Pasall4 Cukup Jelas. PasallS ,~, Cukup Jelas. Pasall6 Cukup Je1as.

Pasal 17

Cukup Jelas. PasallS Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016, NOMOR 449

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 19

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 19

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 17

Pasal 19

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 56 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019