Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2019
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
Ringkasan
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah
d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 20 14 tentang Pengelolaan Air Tanah; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 196 4 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pemben tukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688); 3 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik In d o n es ia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Re p u b lik Indonesia Nomor 3046); 4 . Undang-Undang Nomor 25 Tah un 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 4421) ; 5 . Undang-Undang Nomor 26 Tahu n 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); - 2
9 . Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 200 1 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 41(1) ; 10 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6041);
16 . Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia;
- 3 Den ga n Persetujuan Bers a m a DEWAN PERW AKI LAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATU RAN DAERAH TE NTANG PE RUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2 0 14 TE NTANG PENGELO LAAN AIR TANAH.
Beberapa keten t u a n dala m Pera tura n Daerah Provin s i Lampung Nomor 29 Tahun 20 14 ten tang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Lampun g Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lem bara n Daerah Provin s i Lampu n g Nom or 350), diubah sebagai berikut:
BAB I KETE NTUAN UMUM Pa s al 1 Dalam Peraturan Da era h ini, yang di m a k s ud dengan:
10 . Air Tanah adalah air yang terd a pa t dalam la pisan tanah atau batua n d i bawah permukaan tanah .
- 4 13 . Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air ya ng mampu menambah air tana h secara alamiah pad a Cek u n gan Air Ta nah.
15 . Rekomendasi tek n is adalah persyaratan tek n is ya n g bers ifat m en gika t dalam pemberian izin pengeboran, izin pen gga1ian , izin pemakaian dan izin pengusahaa n air tanah.
22 . Pengeboran air tana h adalah kegia tan m em buat s u m u r bor air tanah ya n g dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis seba ga i sarana eksplorasi, pengambilan , pem akaian dan pengusah aan, pem anta u an, atau im b uhan air tanah .
25 . Perlindungan a ir tanah adalah upaya m enj a ga kebera d a a n serta mencegah terjad in ya ke ru saka n kondisi dan lingku n ga n air t a n ah .
28 . Pengendalian kerusakan air tanah adalah u paya m en cegah dan menanggulangi keru s a kan air tanah serta memu lih ka n kon d isin ya agar fungsinya kemba li s ep erti semula.
- 5
42 . Jaringan sumur pantau adalah kumpulan su mur pantau ya n g tertata berdasarkan ke b u tu han pemantauan terha dap air tanah pada suatu cekungan air tana h.
46 . Izin penggalian a dala h izin untuk melaku kan kegia ta n pen ggalia n air tanah sesuai den gan keten tu an teknis yan g berla k u .
- 6 2 . Keten t uan Pasal 6 aya t (1) diubah, sehingga Pasa l 6 aya t (1) berb u nyi seb a ga i berikut: BAB IV RUANG LINGKUP Pasa16
BAB V WEWENANG DAN TANGG UNG J AWAB
BAB V
a . menetapkan p ola pengelolaan air tana h pa d a cekungan air tanah dan da.lam daerah provin s i berdasarkan pada p rinsip k eterpadu a n antara air tanah dan air permukaan;
e . menetapkan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tana h dalam daerah provinsi;
h . mengatur dan menetapkan peruntukan pem a n fa a tan air tanah pada cekungan air tan ah dalam daerah p rovin s i;
J. mengelola data d an informasi air tanah di wilayah Provinsi Lampung;
- 7
BAB VI KEGIATAN PENGELOLAAN Bagian Kesat u Inventarisasi Air Ta n a h
BAB VI
d . nera ca dan potensi a ir tanah ;
- 8
Bagian Ketiga Peren canaan Pendayaguna an Air Tana h
(1), didasarkan pada hasil inventarisasi dan koriserva s i air tanah .
BAB VII PE RIZINAN DAN REKOME NDAS I TEK NIS Bagian Kesatu Perizinan
BAB VII
- 9
A Pernegang 1zin Pen geboran, Izin Penggalian, Izin Pem aka ia n dan Izin Pengusahaan Air Tanah
B Izin Pengeboran Air Tanah
- 10
a . mematuhi ke ten tuan dalam izin.
c . memasang pipa pi ezom eter untu k pemanta u an kedalaman m uka air tanah; d . menyampaikan laporan rencana pen geboran, la poran hasil pengeboran beserta kelengkapan teknis d a n lapora n uji pemompaan yang disaksikan oleh petugas OPO yang mem bidangi urusan en ergi dan sumbel' daya m in eral.
D Izin Penggalian Air Tanah
a . pa a setiap Ce k u n gan Air Tanah linta s provinsi sete1ah mem peroleh rekomendasi te kn is yang berisi persetuj u an dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemeri n tahan di bi dang air tanah .
- 11
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Dokumen