DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Bandar Lampung

regulasi_utama

Ringkasan

Tentang Bantuan Hukum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin hak masyarakat miskin di Daerah dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3254);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 222);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 816);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 433); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
8.Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Bandar Lampung yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12.Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian hukum diluar proses peradilan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari pejabat yang berwenang setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Partisipasi Publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan masukan dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum baik secara lisan atau tertulis
17.Hari kerja adalah Hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan
b.mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.partisipasi publik; dan
g.akuntabilitas

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.pemberi bantuan hukum;
c.tata cara pemberian bantuan hukum;
d.hak, kewajiban, dan larangan;
e.pendanaan;
f.pengawasan; dan
g.pelaporan

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bantuan Hukum litigasi; atau
2. b.bantuan Hukum non litigasi.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat dan/atau dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum khusus untuk Non Litigasi tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Jenis kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.konsultasi hukum;
2. b.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
3. c.mediasi;
4. d.negosiasi; dan
5. e.pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin hak masyarakat miskin di Daerah dalam memperoleh perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilaksanakan upaya pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu untuk dibuat Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3254);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 214 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4955);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 222);
16.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 816);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 433); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG dan WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin.
8.Orang atau sekelompok orang miskin adalah penduduk Kota Bandar Lampung yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
10.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
11.Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
12.Nonlitigasi adalah upaya penyelesaian hukum diluar proses peradilan.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh Lembaga Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi dari pejabat yang berwenang setelah dinilai bahwa Pemberian Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.
16.Partisipasi Publik adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan memberikan masukan dalam proses pelaksanaan Bantuan Hukum baik secara lisan atau tertulis
17.Hari kerja adalah Hari yang digunakan orang untuk bekerja, biasanya mulai hari Senin sampai dengan Jumat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah untuk mendapatkan akses keadilan; dan
b.mewujudkan hak konstitusional bagi Penerima Bantuan Hukum di Daerah sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

BAB III

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.partisipasi publik; dan
g.akuntabilitas

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.pemberi bantuan hukum;
c.tata cara pemberian bantuan hukum;
d.hak, kewajiban, dan larangan;
e.pendanaan;
f.pengawasan; dan
g.pelaporan

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.bantuan Hukum litigasi; atau
2. b.bantuan Hukum non litigasi.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat dan/atau dosen dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi.
(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum khusus untuk Non Litigasi tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Jenis kegiatan yang menjadi ruang lingkup dalam pelaksanaan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.konsultasi hukum;
2. b.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
3. c.mediasi;
4. d.negosiasi; dan
5. e.pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 83 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2015