DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Akta pendirian adalah akta pendirian PT. Bank BPR NTB. Penggabungan dan perubahan badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan, menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus BPR, memperluas jangkauan pasar terhadap operasional BPR dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, mendukung program pemda dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD, meningkatkan daya saing BPR NTB dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan Perda ini, 8 (delapan) PD. BPR NTB yang didirikan berdasarkan Perda No. 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat NTB digabung menjadi 1 (satu) PD. BPR NTB.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga Bank Perkreditan Rakyat, diperlukan upaya penguatan dan peningkatan daya saing Bank Perkreditan Rakyat melalui penguatan permodalan, penataan organ dan kepemilikan, serta peningkatan kualitas kepengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
c.bahwa dalam rangka memperkuat kelembagaan, struktur permodalan, dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu untuk menggabungkan beberapa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat sekaligus mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas;
d.bahwa perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal modal perusahaan umum daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
7.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
7.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan.
9.Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat PT.BANK BPR NTB adalah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
10.Penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut Penggabungan PD. BPR NTB adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR NTB untuk menggabungkan dua atau lebih PD. BPR NTB yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PD. BPR NTB yang digabung beralih karena hukum menjadi satu PD. BPR NTB dan selanjutnya status badan hukum PD. BPR NTB yang digabung berakhir karena hukum.
11.Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat menjadi PT.BANK BPR NTB adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sebagian besar modal PD. BPR NTB untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR NTB dari bentuk badan hukum lama Perusahaan Daerah menjadi bentuk badan hukum baru Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT.BANK BPR NTB yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, anggaran dasar, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Dewan Komisaris adalah organ PT.BANK BPR NTB yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BANK BPR NTB.
14.Direksi adalah organ PT. BANK BPR NTB yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT. BANK BPR NTB untuk kepentingan PT. BANK BPR NTB, sesuai dengan maksud dan tujuan PT. BANK BPR NTB serta mewakili PT. BANK BPR NTB, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15.Pegawai adalah Pegawai PT. BANK BPR NTB.
16.Kantor Cabang yaitu kantor BPR yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat PT. BANK BPR NTB, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
17.Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya.
18.Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BANK BPR NTB.
19.Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BANK BPR NTB.
20.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BANK BPR NTB.

Pasal 2

Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD. BPR NTB menjadi PT. BANK BPR NTB bertujuan untuk:

a.memperkuat kelembagaan dan struktur permodalan;
b.menata kepemilikan dan meningkatkan kualitas pengurus BPR;
c.memperluas jangkauan pasar terhadap operasional BPR dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi perbankan;
d.mendukung program pemerintah daerah dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah;
e.meningkatkan daya saing BPR NTB; dan
f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BAB II

PENGGABUNGAN DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, 8 (delapan) PD. BPR NTB yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 10) digabung menjadi 1 (satu) PD. BPR NTB.
(2)8 (delapan) PD. BPR NTB yang digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.PD. BPR NTB Mataram;
2. b.PD. BPR NTB Lombok Barat;
3. c.PD. BPR NTB Lombok Tengah;
4. d.PD. BPR NTB Lombok Timur;
5. e.PD. BPR NTB Sumbawa Barat;
6. f.PD. BPR NTB Sumbawa;
7. g.PD. BPR NTB Dompu; dan
8. h.PD. BPR NTB Bima.
(3)Mengubah bentuk badan hukum PD. BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi badan hukum Perseroan Terbatas.
(4)Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.
(5)Penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Dengan penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, seluruh kekayaan, usaha perusahaan, hak dan kewajiban,dan/atau Pegawai PD. BPR NTB dialihkan kepada PT. BANK BPR NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Seluruh kekayaan PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

Dalam rangka penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali diberi kewenangan untuk melakukan proses penggabungan dan perubahan bentuk badan hukum PD.BPR NTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), PT. BANK BPR NTB berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan operasional perbankan.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 7

(1)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), nama PD. BPR NTB berubah menjadi PT. BANK BPR NTB.
(2)PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dapat membuka kantor cabang, kantor kas dan/atau unit usaha lainnya diwilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Nama dan tempat kedudukan Kantor Cabang dan Kantor Kas PT. BANK BPR NTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha PT. BANK BPR NTB meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan pinjaman atau kredit dan sekaligus pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. c.menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya; dan
5. e.usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian pinjaman atau kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor usaha bidang:
1. a.pertanian, meliputi:
  1. 1.pertanian tanaman pangan;
  2. 2.perikanan dan kelautan;
  3. 3.peternakan; dan
  4. 4.perkebunan dan agrobisnis.
2. b.perindustrian;
3. c.perdagangan, termasuk usaha restoran/rumah makan, hotel, atau homestay; dan
4. d.jasa lainnya antara lain meliputi bidang kesehatan, pendidikan, atau transportasi.

Pasal 9

(1)PT. BANK BPR NTB akan mengubah kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah dengan cara mengajukan izin kepada lembaga atau otoritas yang berwenang.
(2)Ketentuan mengenai pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari PT. BANK BPR NTB menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan kegiatan usaha dari BPR menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…