DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. Perseroda; b. penganggaran penyertaan modal; c. pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda); d. hasil usaha; e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan f. pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adanya perubahan bentuk kegiatan usaha dan perubahan modal dasar sesuai dengan ekuitas yang ditentukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat, beberapa Perusahaan Perseroan Daerah memerlukan tambahan Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatan usaha, sehingga perlu diberikan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Perseoran Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah dan landasan yang menjamin kepastian hukum sesuai amanat Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT. BPR NTB (Perseroda). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 159);
11.Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Konversi PT Jamkrida NTB Bersaing menjadi PT Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 203). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) DAN PT. BPR NTB (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5.Perangkat Daerah adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah atau bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah.
9.PT. Penjaminan Pembiayaan Daerah NTB Syariah (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah berbadan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi.
10.Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT. BPR NTB (Perseroda) adalah Peusahaan Perseroan Daerah berbadan hukum yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip konvensional dan sebagaian sahamnya milik Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.Perseroda;
b.penganggaran penyertaan modal;
c.pelaksanaan penyertaan modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda);
d.hasil usaha;
e.penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
f.pembinaan dan pengawasan

BAB II

PERSERODA

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada Perseroda:
1. a.PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda); dan
2. b.PT. BPR NTB (Perseroda).
(2)Penyertaan Modal pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dasar dan memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penganggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bersumber dari APBD yang ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan dan dianggarkan dalam akun pembiayaan.
(2)Status dana APBD dalam penganggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PADA PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA), DAN PT BPR NTB (PERSERODA)

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memiliki saham paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) pada Perseroda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2)Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), dan PT BPR NTB (Perseroda).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(4)Besarnya Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan dalam lembar saham yang penerbitannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Modal dasar PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terbagi dalam saham dan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2)Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal pendirian PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk aset daerah berupa tanah dan bangunan pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(2)Aset Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonversi dalam bentuk uang dengan jumlah sebesar Rp17.336.200.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) berdasarkan Penyertaan Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), sebesar Rp44.336.200.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda).

Pasal 9

Selisih atau sisa pokok modal yang belum dipenuhi dari jumlah kepemilikan saham yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dikurangi dengan modal yang sudah disetor dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Jamkrida NTB Syariah (Perseroda), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (2), dengan selisih sebesar Rp6.663.800.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Modal dasar PT. BPR NTB (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terbagi dalam saham dan ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
(2)Untuk memenuhi kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR NTB (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp255.000.000.000,00 (dua ratus Lima puluh Lima miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal pendirian PT. BPR NTB (Perseroda) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp78.522.400.882,00 (tujuh puluh delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tahun 2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tahun 2015

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 Tahun 2017