Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tahun 2015
- Nomor
- 5/POJK.03/2015
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 52
Rakyat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT.
BAB I
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, dengan kewajiban untuk segera diselesaikan.
BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% (dua belas perseratus) dari ATMR. BAB II MODAL
BAB II
BPR wajib menyediakan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling rendah sebesar 8% (delapan perseratus) dari ATMR.
a) ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal, dan/atau dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyetor)”, serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan; b) penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada huruf a) yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPR yang bersangkutan hanya berlaku bagi BPR yang tidak dalam status pengawasan khusus dan penambahan modal disetor dilakukan oleh pemegang saham BPR yang bersangkutan; c) telah ... c) telah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan; d) tidak diberikan bunga, imbal hasil dan/atau dividen atas dana setoran modal dimaksud; e) tidak dapat ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham.
Jasa Keuangan ini harus menggunakan aset dimaksud dalam operasional BPR paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Permohonan persetujuan tambahan setoran modal dalam bentuk aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri dokumen:
Membuka PDF…