DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 97

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Alokasi Anggaran dan Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Bab 3. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantguan Hukum; Bab 4. Tata Cara Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum; Bab 5. Besaran Biaya Bantuan Hukum; Bab 6. Hak dan Kewajiban; Bab 7. Pengawasan; Bab 8. Larangan; Bab 9. Ketentuan Penyidikan; Bab 10. Ketentuan Pidana; Bab 11. Ketentuan Lain-Lain; Bab 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 104, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); /
6.Peraturan . . . . Menetapkan :
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1 . Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

2.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai Undang-Undang Bantuan Hukum.
3.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
6.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
7.Non Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pemyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
9.Akreditasi adalah pangakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.W 1 1 . Anggaran.... 1 1 . Anggaran Bantuan Hu.kum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hu.kum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai acuan pelaksanaan Bantu.an Hukum.
12.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.Gubemur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hu.kum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantu.an Hu.kum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungiawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.alokasi anggaran dan penyelenggaraan bantuan hukum;
b.syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum;
c.tata cara penyaluran dana bantuan hu.kum;
d.besaran biaya bantuan hu.kum;
e.hak dan kewajiban;
f.pengawasan; dan
g.larangan.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Gubemur menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Penerima Bantuan Hu.kum di Daerah.
(2)Penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD.
(3)Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan pada anggaran unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. QI'
(4)Penyelenggaraan . . . .
(4)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh unit kerja sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan secara teknis dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 6

( 1 ) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Gubernur menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. I

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 8

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi.
(2)Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan. Q/ Pasal 1 1. .. .. .. .. .

Pasal 11

(1)Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
(3)Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), harus melampirkan:
1. a.surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
2. b.dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Isi peraturan

Teks97PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ALOKASI ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pasal 6

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

ALOKASI ANGGARAN DAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Pasal 6

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025