( 1) Pengurangan Pokok PBBKB diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBBKB.
(2)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dikenakan terhadap PBBKB, meliputi:
a.BBKB Kendaraan Bermotor untuk mendukung:
1 . operasional penggunaan alat utama pertahanan dan keamanan antara lain namun tidak terbatas pada: a) tank; b) panser; c) kendaraan angkut tank; d) kendaraan penarik meriam; e) kendaraan patroli khusus; f) truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan; g) kendaraan penarik radar kendaraan komando; h) kendaraan taktis (rantis); i) i) kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc; j) kendaraan penarik peluru kendali; k) pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak); 1) alat berat khusus (alat berat zeni serta alat berat lain yang ditetapkan); m) kendaraan penjinak ranjau; n) radar darat, radar laut dan radar udara; o) radar perlengkapan bermesin; dan p) kapal atas air dan kapal bawah air.
2.operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat pertahanan dan keamanan, antara lain namun tidak terbatas pada:
a) ambulance; b) Landing Craft, Vehicle, Personnel (LCVP); c) landing craft machine; d) hydrofoil; dan e) kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan dan Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
c.BBKB Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang jenis dan ruang lingkupnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan, untuk sektor:
1 . sektor industri;
2.usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan; dan
3.usaha transportasi dan kontraktor jalan.
(3)Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(5)Besaran pengurangan Pokok PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut:
a.BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor industri ditetapkan sebesar 91,42% (sembilan puluh satu koma empat puluh dua persen);
b.BBKB jenis bahan bakar minyak umum sektor usaha pertambangan, kehutanan dan perkebunan ditetapkan sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
c.BBKB jenis Bahan Bakar Minyak Umum usaha transportasi dan kontraktor jalan diberikan pengurangan sebesar 50 % (lima puluh persen).
Pasal II . . . Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 6 Tbr 2025 PJ. GUBERNUR SA TENGGARA TIMUR, < h DRIKO NOTO SUSANTO Diundangkan di Kupang pada tanggal G Tbnai 2025 SEfE�RIS DAERAH PROVINSI usyGGARA TIMUR, KOSMAS DAMIANUS LANA BERITA DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 003 PARAFPENGUNDANGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PLT. KEPALA BIRO HUKUM l PERANCANG PERATURAN 4PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA PARAF PENETAPAN SEKRETARIS DAERAH f ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA PLT. KEPALA BIRO HUKUM k