DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2Tlg tentang perubahan Atas Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ssln gaimana fslah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;/t ,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebrgaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur: : l. Pasal 18 ayat (6) Undang_Undaag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun l95g tentang Pembentukan Daerah_daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195g Nomor ll5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 24 Tahun 2Ol3 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol3 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang pembentukan peraturan perundang_ undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); At
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 2Ol9 tentang Pelaksanaal Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2olg tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152): Dengan PersetuJuan Benama DEWAIY PERWAITILA"IT RAKYAT DATRAII PROVINSI IYUSA TEI{GGARA TIMUR dan GI'BERITUR ITUSA TEI{GGARA TIMT'R MEMUTUSKAN: PERATI'RAIT DA.ERAII TENTANG PERUBAHAI{ I(TDUA ATAS PERATURAJ| DAIRAH PROVIilSI ![USA TENGGARA TIMI'R NOUOR 9 TAIIT'N 2016 TEI{TAITG PEMBEITTT'KAIT DAX SUSUICAT PERAJYGKAT DATRAH PROVIilSI ilUSA Trr{cicARA TIMIJR.4g Menetapkan Paral I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O16 Nomor 009, Tambahan lembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 001, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0102), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 2 (dua) diubah dan huruf e ditambahkan 2 {dua) angka yaitu angka 7 dan angka 8 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan seb"gai berikut :

a.Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; a!
3. 3.Dinas pekerjaan Umum dan perumahan Ralcyat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan raltfat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Satuan Polisi pamong praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang tenaga keqia serta urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. 7.Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. 8.Dinas Pertanian dal Ketahanan pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
9. 9.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan ;
10. 10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. 11.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang perhubungan;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik serta urusan pemerintahan bidang persandian;
13. 13.Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu Tipe A menyelenggarakan urusam pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
14. 14.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; y'
15. 15.Dinas Kearsipan dan perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
16. 16.Dinas Kelautan dan perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
17. 17.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. 18.Dinas Peternakan Tipe A menyelenggarakan urus€ur pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan;
19. 19.Dinas Perindustrian dan perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
20. 20.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral.
e.Badan Daerah provinsi terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunJang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah; 2' Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan dan aset daerah:
2. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah;
3. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian daerah dan pembinaan KORpRI;
4. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
5. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah;
6. 7.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsr penunjang pengelolaan perbatasan daerah; dan
7. 8.Badan Kesatuan Bangsa dan politik dengan intensitas besar melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan pohttk. S
8. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebaeai berikut:

(1)Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah, sebagarmana diatur dalam Peraturan Daerah ini d aksanakan murrai tahun 2017
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2o1o tenrang organisasi dan Tata Kerja Badan pengelola perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (tembaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 0O4, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor O03g), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(3)Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan Daerah tenang organisasi Perangkat Daerah yang berlaku sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. Ditetapkan di Kupang . pada tanggal 14 Januai 2O21 /1 fcueennun NUSA TENccARA rrMUR/ \n , v>-/ fvrxron suudflLu LATsKoDAT Diundangkan di Kupang pada tanggal 14 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH ry PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, l- POLO MAING LEMBARAN DAERAH PROVINSI NOMOR 002 NOREG PERATURAN DAERAH (2-r3l2o21l fnerro NUSA TENGGARA PROVINSI NUSA TIMUR TAHUN 2021 TENGGARA TIMUR : PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUIT 2021 TtI{TANG PERUBAHAN I{TDUA ATAS PERATT'RAN DAERAII PROVIISI ilUSA TEIYGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TEIYTANG PEMBENTT'NAIT DAN SUST'ITAN PERANGI(AT DATRAH PROVINSI NUSA TEITGGARA TIMUR UMUM Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka dilakukan evaluasi terbatas terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahwa dari hasil evaluasi dimaksud, maka perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor I Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu disesuaikal dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2Ol7 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, maka terdapat perubahan susunan organisasi serta tugas dan fungsi pada kelembagaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, perlu perubahan kelembagaan perangkat daerah yang terkait yaitu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan demikian perlu membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4p Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) hurufa peraturan Menteri Daram Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perangkat Daerah Yang Meraksanakan Urusan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perangkat Daerah provinsi yang merraksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan politik yang berbentuk Badan sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor rg Tahun 2016 tentang perangkat Daerah ditetapkan menjadi bada'. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2o16 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR OLLT I

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…