Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2015
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
(xx 7 U Himpunan Piramran Darah Prmmn PupuaRural)“. 17 : 1. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah; Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907); Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 3569); Undang—Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688h x ga…/umum Per arum !: [)acrah Pr…-itu." Papua Rara] 18
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang— undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PPU-l/2003; X &? Himpunan Param ran Daerah Pmrimi Papua Barat ('! 19 /
sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang—undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
&?) Emaiigcwueiiegzl 1324? _ ”Wii., 20 10. 11. 12. (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang—undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ,” x L) ' : Himpunan Peraturan Daerah me'mi Papua Bara! // 21 'A __ __,_jza 13. 14. 15. 16. Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang—undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang—undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 63 Himpunan Peramran Daerah Prow'ui Papua Ham! // 22 _ ___._________________17_ Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
. ** __ ___ff,/ 20. 21. 22. 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah *Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggun-awaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Himpunan PWT? Daerah Prm-irui Papua Barat/[, 24 .> ? __ _ ___ _____ 77” 24. 25. 26. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); Himpunan Peraturan Daerah vairm Papua Baru]/] 25 ' '
_ _..______ ___? ,… ,-./1%, ' / 30. 31. 32. diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 25, by U Himpunan Peraturan Dazrall vaiiui Papua Baru!/, 27 “ > ! 33. 34. 35. 36. 37. 38. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 25); Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Papua Barat; Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara Tahun Anggaran 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2014, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015. CS?)Himpunan Peraturan Dm: rah Pmrilui Papua Batal/L 28 ir. ”' 1/ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan GUBERNUR PAPUA BARAT
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 Pasall Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Semula Berjumlah Rp. 6.100.541.343.385,8O Berkurang Sejumlah Rp. 152.661.007.492,80 Sehingga Menjadi Rp. 5.947.880.335.893,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut : ) U Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Baru!/] 29 " 17
l) Semula Rp. 746.207.070.942,20 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 920.961.536.369,85 (+) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 1.667.168.607.312,05 &/'* B Himpunan PcraIuran Daerah Provinsi Papua Barat// 7/ / Ax CBD
l) Semula Rp. 80.000.000.000,00 2)Bertambah/(Berkurang) Rp. 45.846.597.848 00 (+) Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 125.846.527.848,00 (-) Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. l.541.322.009.464,05 (+) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp 34.000.000,05
1). Semula Rp. 289.969.200.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 8.464.800.000,00 (+) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 298.434.000.000,00 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Bara!// 31 … //
1). Semula Rp. 3.034.151.452.385,8O 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (411.107.807.492,80l (+) Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.623.043.644.893,00
1). Semula Rp. 2.776.420.691.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp &98200000090 (+) Jumlah Lain—lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan Rp. 3.026.402.691.000,00
1). Semula Rp. 231.288.200.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (4.304.200.000,00l (+) Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 226.984.000.000,00 x ' .” & Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Bumi/[ 32 //
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0 00 (+) Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.545.000.000,00 C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 1). Semula Rp. 20.000.000.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 00.00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.000.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 12.769.000.000,00 (+) Jumlah lain—lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. 49.905.000.000,00 'Himpunan Pem/urun Daerah Prm'insi Papua Barat/] 33 _ ' “ '/ ]
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (427.605.657.492,80l (+) Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp. 1.246.588.069.893,00
1). Semula Rp. 1.284.079.945.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp (450.000.001 (+) Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.284.079.495.000,00
1). Semula Rp. 75.877.780.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 16.498.300.000.00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 92.376.080.000,00 ' x & Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barall// 34. .. ! J
1). Semula Rp. Nihil 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
1). Semula Rp. Nihil 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil )& Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Baral// l/L 35“
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 249.982.000.000,00 (—) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 3.026.402.691.000,00
1). Semula Rp. Nihil 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
1). Semula Rp. 3.816.278.611.892,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (91.954.256.257.40l (+) Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp. 3.724.324.355.634,60 _" x 7 & Himpumm Pcramran Daerah Provinsi Papua Baru!// 36 <.- .
1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.950.450.680.422,00 Rp. 814.393.309.300,40(+) Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan Rp. 3.764.843.989.722,40
1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
1). Semula 2). Bertambah / (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 322.629.605.576,00 Rp. 16.603.236.346,2O (+) Rp. 339.232.841.922,20 RP- 00,00 Rp. 1561979354 40 (+) Rp. 1.561.979.354,4O A* QC? Himpunan Pcraluran Dae-rah Provinsi Papua Barul// ']
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
1). Semula Rp. 461.650.600.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 8l.821.401.400.00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 543.472.001.400,00
1). Semula Rp. 42.419.000.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.837.000.000.00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 47.256.000.000,00 ) U Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat/[ 38 " ' '/ 1". Belanja Bagi Hasil kepada Kab/Kota 1). Semula Rp. 1.400.272.942.616,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. (202.777.873.358.00l (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.197.495.069.258,00
1). Semula Rp. 1.574.306.463.700,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp 6.000.000.000,00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.580.306.463.700,00
1). Semula Rp. 15.000.000.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 0.00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 15.000.000.000,00 U Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Baru!/] 39 ' / )
1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
1). Semula 2). Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan C. Belanja Modal l). Semula 2). Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 144.734.528.020,00 Rp. 10.767.212.500,00(+) Rp. 155.501.74o.520,oo Rp. l.295.240.416.597,00 Rp. 504.409.398.993,40 (+) Rp. 1.799.649.815.590,4O Rp. 1.510.475.735.805,00 Rp. 299.216.697.807.00 (+) Rp. 1.809.692.433.612,00 .A! & Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua BaraI// / 1 46" '
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 920.961.536.369,85 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. l.667.168.607.312,05
2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 45.846.597.848,00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 125.846.597.848,00
1). Semula Rp. 746.207.070.942,20 2). Bertambah/(Berkurang) Rp 920.96l.536.369,85 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.667.168.607.312,05 ' *x I & Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua BaraI// 41 ' / /' .Ax QC?) . Pencairan Dana Cadangan 1). Semula Rp. 2). Bertambah / (Berkurang) Rp. Jumlah Setelah Perubahan l). Semula Rp. 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Setelah Perubahan . Penerimaan Pinjaman Daerah 1). Semula Rp. 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Setelah Perubahan . Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 1). Semula Rp. 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Jumlah Setelah Perubahan Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua BaraI// //' Nihil Nihil . Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil (+) Rp. Nihil (+) Rp. Nihil (+) Rp. Nihil (+) Rp. Nihil 42" 1". Penerimaan Piutang Daerah 1). Semula Rp. Nihil 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
1). Semula Rp. Nihil 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. Nihil (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. Nihil
1). Semula Rp. 80.000.000.000,00 2). Bertambah/(Berkurang) Rp. 45.846.597.848,00 (+) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 125.846.597.848,00 AX ] & Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat/] 43 ' //'
1). Semula 2). Bertambah/ (Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan
1). Semula 2). Bertambah/(Berkurang) Jumlah Setelah Perubahan U Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat// '/ Rp. Rp. Rp. Nihil Nihil Nihil Nihil Rp. Rp. (+) Nihil Nihil 44" “
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
' X 7 & Himpunan Peraturan Daerah PFOI'IIUI Papua Barat,/[ 45 ' 7?
Gubernur menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 18 September 2015 GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTB ABRAHAM O. ATURURI ,' x ' & libupunan Prrulumnlhemh Prm'uuil'apua Barut , 46 . V ' Diundangkan di Manokwari pada tanggal 18 September 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT, CAP/TTD NATANIEL D. MANDACAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 2. Salinan yang sah sesuai aslinya, KEPALA BIRO HUKUM, WAFIK WURYANTO, SH PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19570830 198203 1 005 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (3/2015) _ ]7 ,PV' % Himpunan Peraturan Denah Prowmi Papua Haral/ 47xx
Membuka PDF…