DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999

Nomor: 45
Tahun: 1999
Ditetapkan: 4 Oktober 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Administratif Sorong, dipandang perlu membentuk Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat sebagai pemekaran dari Propinsi Irian Jaya, Kabupaten Administratif Paniai, Kabupaten Administratif Mimika, dan Kabupaten Administratif Puncak Jaya, serta Kota Administratif Sorong;
c.bahwa pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah;
d.bahwa sesuai dengan butir a, b, dan c serta berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong harus ditetapkan dengan undang-undang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
4.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI IRIAN JAYA TENGAH, PROPINSI IRIAN JAYA BARAT, KABUPATEN PANIAI, KABUPATEN MIMIKA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KOTA SORONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
b.Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf j Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
c.Propinsi Irian Jaya adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat;
d.Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom Propinsi Irian Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Propinsi Irian Jaya Barat dan Propinsi Irian Jaya Tengah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dibentuk Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Pasal 3

Propinsi Irian Jaya Tengah berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah :

a.Kabupaten biak Numfor;
b.Kabupaten Yapen Waropen;
c.Kabupaten Nabire;
d.Kabupaten Paniai; dan
e.Kabupaten Mimika.

Pasal 4

Propinsi Irian Jaya Barat berasal dari sebagian wilayah Propinsi Irian Jaya yang terdiri atas wilayah :

a.Kabupaten Sorong;
b.Kabupaten Manokwari;
c.Kabupaten Fak-Fak; dan
d.Kota Sorong.

Pasal 5

Kabupaten Paniai terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Paniai Timur;
b.Kecamatan Paniai Barat;
c.Kecamatan Aradide;
d.Kecamatan Tigi;
e.Kecamatan Homeyo;
f.Kecamatan Sugapa;
g.Kecamatan Agisiga;
h.Kecamatan Bibida;
i.Kecamatan Tigi Timur;
j.Kecamatan Bogobaida; dan
k.Kecamatan Biandoga.

Pasal 6

Kabupaten Mimika terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Mimika Barat;
b.Kecamatan Mimika Timur;
c.Kecamatan Mimika Baru; dan
d.Kecamatan Agimuga.

Pasal 7

Kabupaten Puncak Jaya terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Mulia;
b.Kecamatan Ilaga;
c.Kecamatan Ilu;
d.Kecamatan Sinak;
e.Kecamatan Beoga; dan
f.Kecamatan Fawi.

Pasal 8

Kota Sorong terdiri atas wilayah :

a.Kecamatan Sorong Barat; dan
b.Kecamatan Sorong Timur.

Pasal 9

(1)Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Propinsi Irian Jaya dikurangi dengan wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah dan wilayah Propinsi Irian Jaya Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2)Dengan dibentuknya Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Puncak Jaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Administratif Paniai dan Kabupaten Administratif Mimika dalam wilayah Propinsi Irian Jaya Tengah serta Kabupaten Administratif Puncak Jaya dalam wilayah Propinsi Irian Jaya dihapus.
(3)Dengan dibentuknya Kota Sorong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kabupaten Sorong dikurangi dengan Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 14 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 30 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 21 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Peraturan turunan (24)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2000

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2003

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 10 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Puncak Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 14 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 26 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 29 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2015