DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1985

Nomor: 12
Tahun: 1985
Ditetapkan: 27 Desember 1985
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial.ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak;
c.bahwa sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983 perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan, sehingga dapat mewujudkan peranserta dan kegotongroyongan masyarakat sebagai potensi yang sangat besar dalam pembangunan nasional;
d.bahwa sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya pajak kebendaan dan pajak kekayaan, telah menimbudkan beban pajak berganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui pembaharuan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil, dan memberi kepastian hukum;
e.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu disusun Undang- undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut :

1.Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908 (Personeele Belasting Ordonnantie 1908, Staatsblad Tahun 1908 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1868) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang- undang;
2.Ordonansi Verponding Indonesia 1923 (Inlandsche Verpondings Ordonnantie 1923, Staatsblad Tahun 1923 Nomor 425) sebagaimana telah beberapa kah diubah, terakhir dengan Algemeene Verordeningen Binnenlandsche Bestuur Java en Madoera (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168);
3.Ordonansi Verponding 1928 (Verpondings Ordonnantie 1928, Staatsblad Tahun 1928 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1882);
4.Ordonansi Pajak Kekayaan 1932 (Ordonnantie op de Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tahun 1932 Nomor 405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827);
5.Ordonansi Pajak Jalan 1942 (Weggeld Ordonnantie 1942, Staatsblad Tahun 1941 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Algemeene Verordening Oorlogsmisdrijven (Staatsblad Tahun 1946 Nomor 47);
6.Pasal 14 huruf j, k, dan 1 Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembara Negara Nomor 1287) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang;
7.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1860) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah ditetapkan menjadi Undang-undang; Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

1.Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya;
2.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;
3.Nilai Jual Obyek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi juai beli, Nilai Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak pengganti;
4.Surat Pemberitahuan Obyek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data obyek pajak menurut ketentuan undang-undang ini;
5.Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak.

BAB II

OBYEK PAJAK

Pasal 2

(1)Yang menjadi obyek pajak adalah bumi dan/atau bangunan.
(2)Klasifikasi obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

(1)Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah obyek pajak yang :
1. a.digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
2. b.digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
3. c.merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
4. d.digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
(2)Obyek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3)Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
(4)Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

SUBYEK PAJAK

Pasal 4

(1)Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
(2)Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-undang ini.
(3)Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
(4)Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.
(5)Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
(6)Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
(7)Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB IV

TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,5% (lima persepuluh persen).

BAB V

DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

(1)Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
(2)Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
(3)Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan serendah- rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
(4)Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam` ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena Pajak.

BAB VI

PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

(1)Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
(2)Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
(3)Tempat pajak yang terhutang:
1. a.untuk daerah Jakarta, di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. b.untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II atau Kotamadya Daerah Tingkat II; yang meliputi letak obyek pajak.

Pasal 9

(1)Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
(2)Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak oleh subyek pajak.
(3)Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1983

Peraturan turunan (132)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1994

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/PMK.03/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 13 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 03 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 17 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Barat No. 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman No. 08 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 07 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017