DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Juli 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Objek Retribusi terdiri atas: Jasa Umum; Jasa Usaha; dan Perizinan Tertentu. Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSDP dikelompokkan menjadi pelayanan: rawat jalan; rawat darurat; rawat sehari (one day care); rawat inap; dan home care. Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, meliputi: Dancing Logam; Comveyar Best Cale; Meter; Neraca; Pencap Kartu Otomat; Batcing Plant; Asphalt Mitching Plant; Ukuran Panjang; Tangki Ukur; Pompa Ukur; Bejana Ukur; dan Meter Taxi. Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi. Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA untuk pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu

Menetapkan

menetapkan retribusi terhadap tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota di Provinsi Papua;

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan masa kini sehingga perlu ditinjau kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. 3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. 4.Undang-Undang ......../2
4. 4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. 7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. 8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. 9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. 13.Peraturan ........./3
14. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
15. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
17. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008;
20. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA dan GUBERNUR PAPUA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2011 Nomor 5), diubah sebagai berikut :
21. 1.Ketentuan ........./4
22. 1.Ketentuan Pasal 1 angka 44 diubah dan ditambahkan 33 angka baru yaitu angka 101, angka 102, angka 103, angka 104, angka 105, angka 106, angka 107, angka 108, angka 109, angka 110, angka 111, angka 112, angka 113, angka 114, angka 115, angka 116, angka 117, angka 118, angka 119, angka 120, angka 121, angka 122, angka 123, angka 124, angka 125, angka 126, angka 127, angka 128, angka 129, angka 130, angka 131, angka 132 dan angka 133 sehingga berbunyi :

Pasal 1

44.Ukur Ulang Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat UUBDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkusan atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya dan atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
101.Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut RKTUPHHK-HA adalah Rencana kerja dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang disusun berdasarkan RKUPHHKHA.
102.Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Negara yang berlaku secara nasional di Indonesia.
103.SNI Wajib adalah suatu standar syarat mutu yang wajib ditetapkan pada suatu produk sesuai penetapan produk tersebut oleh Badan Standar Negara sebagai produk SNI Wajib.
104.SNI Sukarela adalah suatu standar syarat mutu pada suatu produk yang mana produk tersebut belum ditetapkan oleh Badan Standar Negara sebagai produk SNI wajib.
105.Normalisasi Produk adalah suatu produk lokal yang syarat mutunya harus disesuaikan dengan syarat mutu SNI.
106.Pengujian Mutu Produk adalah suatu proses pemeriksaan oleh laboratorium penguji untuk membuktikan kesesuaian antara mutu contoh/produk dengan syarat mutu SNI.
107.Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan syarat-syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar- besarnya.
108.Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan atau alat ukur metrologi teknis.
109.Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur sipil negara.
110.Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika aparatur sipil negara serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelanggaraan pemerintahan negara dan bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
111.Diklat ......./5
111.Diklat Teknis/Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
112.Diklat Kepemimpinan, yang selanjutnya disebut Diklatpim adalah Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepempinan aparatur, sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepempinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.
113.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan dalam trayek tertentu.
114.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan tidak dalam trayek tertentu.
115.Izin Insidentil adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan tertentu yang dilaksanakan tidak dalam trayek tertentu dan hanya diberikan izin untuk 1 kali pelayanan dan/atau perjalanan.
116.Kartu Pengawasan merupakan dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan Kartu Pengawasan.
117.Izin Penyelenggaran Angkutan Penyeberangan adalah izin untuk melakukan pelayanan angkutan penyeberangan dengan menggunakan kapal tertentu yang dilaksanakan dalam trayek tertentu.
118.Izin Usaha Pengurusan Transportasi (freight forwading) adalah kegiatan usaha yang ditujukkan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksanannya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan angkutan darat, kereta api, laut, dan/atau udara.
119.Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah usaha pengurusan dokumen- dokumen dan pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut penerimaan dan penyerahan muatan yang diangkut melalui udara untuk diserahkan kepada dan atau diterima dari perusahaan penerbangan untuk keperluan pemilik barang baik dalam negeri maupun luar negeri.
120.Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara, adalah perusahaan yang kegiatannya khusus memberikan pelayanan di bidang jasa ekspedisi muatan pesawat udara.
121.Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
122.Pusat Kegiatan Operasional Penerbangan (operation base) adalah bandar udara yang dijadikan tempat bagi suatu perusahaan angkutan udara niaga untuk menyebarkan angkutannya ke tempat- tempat tujuan lainnya yang menjadi daerah perlayanannya.
123.Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.
124.Jaringan Penerbangan adalah kumpulan dari rute penerbangan yang merupakan satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan udara.
125.Persetujuan ......../6
125.Persetujuan Terbang (Flight Approval) adalah persetujuan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di bidang penerbangan sipil dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian kapasitas angkutan udara dan/atau hak angkut (traffic right) dan/atau penggunaan pesawat udara.
126.Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
127.Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
128.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK - HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK - HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
129.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
130.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
131.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
132.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
133.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan- badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2.Ketentuan ........./7
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan huruf d dan huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

(1)Objek Retribusi terdiri atas :
1. a.Jasa Umum;
2. b.Jasa Usaha; dan
3. c.Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a digolongkan sebagai retribusi jasa umum, meliputi :
1. a.Retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.Retribusi pelayanan tera/tera ulang;
3. c.Retribusi pelayanan pendidikan;
4. d.Retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
5. e.Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
(3)Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, meliputi :
1. a.Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
2. b.Retribusi tempat pelelangan;
3. c.Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
4. d.Retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga; dan
5. e.Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(4)Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu, meliputi :
1. a.Retribusi izin trayek;
2. b.Retribusi izin usaha perikanan; dan
3. c.Retribusi Perpanjangan IMTA.
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat yang digunakan, kelas/type dan jangka waktu pelayanan kesehatan di RSDP dan BALABKES.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat baru sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSDP dikelompokkan menjadi pelayanan :
1. a.rawat jalan;
2. b.rawat darurat;
3. c.rawat sehari (one day care);
4. d.rawat inap; dan
5. e.home care.
(2)Tarif ......../8
(2)Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari pelayanan :
1. a.medik (tindakan medis operatif dan tindakan medis non operatif);
2. b.penunjang medik (medikolegal, pemulasaran jenazah);
3. c.persalinan;
4. d.rehabilitasi medik;
5. e.rehabilitasi sosial;
6. f.konsultasi khusus; dan
7. g.penunjang non medik.
(3)Tarif retribusi pelayanan kesehatan di BALABKES berdasarkan jenis pemeriksaan terdiri dari :
1. a.pemeriksaan laboratorium; dan
2. b.pelayanan penunjang.
(4)Pelayanan medik di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi :
1. a.pelayanan psikiatrik;
2. b.pelayanan rawat jalan tindakan medis non operatif;
3. c.pelayanan rawat jalan tindakan medis operatif;
4. d.pelayanan rawat jalan tindakan medik penunjang diagnostik;
5. e.pelayanan rawat jalan tindakan rehabilitasi medik;
6. f.pelayanan rawat darurat medik;
7. g.pelayanan rawat darurat tindakan medik operatif; dan
8. h.pelayanan rawat darurat tindakan medik penunjang diagnostik.
(5)Pelayanan penunjang medik di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi :
1. a.pelayanan radiodiagnostik;
2. b.pelayanan laboratorium;
3. c.pelayanan elektromedik;
4. d.pelayanan psikometri;
5. e.pelayanan tindakan keperawatan;
6. f.pelayanan farmasi;
7. g.pelayanan transfusi darah;
8. h.pelayanan forensik & pemulasaran jenazah
9. i.Pelayanan Rawat Inap;
10. j.Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Semi Intensive;
11. k.Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Intensive;
12. l.Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Pemulihan;
13. m.Pelayanan Perhari Rawat Inap Ruang Resusitasi IGD;
14. n.Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif;
15. o.Pelayanan Tindakan Medik Operatif; dan
16. p.Pelayanan Tindakan Medik Operatif Tidak Terencana.
(6)Pelayanan ......../9
(6)Pelayanan Persalinan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diklasifikasikan menjadi :
1. a.Persalinan Fisiologis;
2. b.Persalinan Patologis; dan
3. c.Persalinan Patologis dengan alat.
(7)Pelayanan Medikolegal di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diklasifikasikan menjadi :
1. a.Pelayanan Medik Non Operatif Gigi – Mulut;
2. b.Pelayanan Medik Operatif Gigi – Mulut;
3. c.Pelayanan Medik Radiodagnostik;
4. d.Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Rujukan;
5. e.Pelayanan Medik Radiodiagnostik Medical Check up;
6. f.Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Cito dari Ruang Perawatan;
7. g.Pelayanan Medik Pemeriksaan Laboratorium;
8. h.Pelayanan Medik Laboratorium Pasien Rujukan;
9. i.Pelayanan Medik Radiodiagnostik Medical Check up;
10. j.Pelayanan Medik Radiodiagnostik Pasien Cito dari Ruang Perawatan;
11. k.Pelayanan Medik Gizi;
12. l.Pelayanan Medik Laboratorium Patologi Anatomi;
13. m.Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik Pasien Rujukan;
14. n.Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik untuk Medical Check Up;
15. o.Pelayanan Medik Kesehatan Khusus Rehabilitasi Medik;
16. p.Pelayanan Medik Pemeriksaan Elektromedik Pasien Rujukan;
17. q.Pelayanan Medik Farmasi;
18. r.Pelayanan Akupuntur Medik;
19. s.Pelayanan Forensik dan Medikolegal; dan
20. t.Pelayanan Medik Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check up).
(8)Pelayanan Pemulasaran Jenazah di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diklasifikasikan menjadi:
1. a.Pemakaian Kamar Jenazah;
2. b.Perawatan Jenazah tanpa Formalin;
3. c.Perawatan Jenazah dengan Formalin; dan
4. d.Konservasi Jenazah.
(9)Pelayanan Persalinan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f diklasifikasikan menjadi :
1. a.Pelayanan Medik Medikolegal dan Konsultasi Khusus;
2. b.Pelayanan Rawat Inap untuk Medikolegal;
3. c.Pelayanan Medik Medikolegal Non Operatif;
4. d.Pelayanan Medik Medikolegal Operatif;
5. e.Pelayanan Medik Penunjang Diagnostik Medikolegal; dan
6. f.Pelayanan Rehabilitasi Medik Medikolegal.
(10)Pelayanan ........./10
(10)Pelayanan Rawat Jalan di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tarif tindakan penunjang medik menggunakan tarif kelas II.
(11)Pelayanan Gawat Darurat di RSDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b untuk tarif tindakan penunjang medik, medikolegal, cito, medical check-up menggunakan tarif kelas I.
(12)Struktur, besarnya tarif retribusi, klasifikasi pelayanan tindakan medik serta pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Dengan nama retribusi pelayanan tera/tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian UUBDKT.

6.Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah pemberian pelayanan pengujian alat-alat UTTP dan pengujian BDKT yang diwajibkan.
(2)Obyek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, meliputi :
1. a.Dancing Logam;
2. b.Comveyar Best Cale;
3. c.Meter;
4. d.Neraca;
5. e.Pencap Kartu Otomat;
6. f.Batcing Plant;
7. g.Asphalt Mitching Plant;
8. h.Ukuran Panjang;
9. i.Tangki Ukur;
10. j.Pompa Ukur;
11. k.Bejana Ukur; dan
12. l.Meter Taxi.
  1. 7.Pasal 19 penulisan Bagian Keempat diubah menjadi Paragraf 3, sehingga berbunyi :

Pasal 19

(1)Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayan jasa yang bersangkutan.
(2)Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

8.Pasal ......../11
8.Pasal 20 penulisan Paragraf 2 diubah menjadi Paragraf 4, sehingga berbunyi :

Pasal 20

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, dan hanya untuk menutup sebagian biaya.

9.Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambahkan 5 (lima) Pasal baru yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D dan Pasal 20E, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak peta.

Pasal 20B

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua No. 18 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 20A

Pasal 20B

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 97 Tahun 2012