DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud dan tujuan penyertaan modal, sumber dan penyertaan modal, pembagian hasil usaha, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk penambahan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsiadalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SULSELBAR adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi 4 Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang berbentuk Perseroan Terbatas.
6.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris.
8.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9.Direksi adalah Direksi PT. Bank SULSELBAR.
10.Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank SULSELBAR.
11.Pemegang Saham adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Barat, orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Bank SULSELBAR.
12.Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak- hak lainnya.
13.Penyertaan Modal adalah pemisahan kekayaan daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal PT. Bank SULSELBAR dan dikelola secara korporasi, dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta percepatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejehteraan masyarakat

Pasal 3

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah untuk : 5

a.meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah;
b.meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mempercepat proses pembangunan daerah.

BAB III

SUMBER DAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penambahan Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang disetorkan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2012 dan akan berakhir pada tahun 2016.

Pasal 6

(1)Untuk meningkatkan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi selaku pemegang saham melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank SULSELBAR dalam bentuk saham yang besarannya Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor dalam 3 (tiga) tahap dan dimulai pada Tahun Anggaran 2017, yaitu :

1.Tahun 2017 sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah);
2.Tahun 2018 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3.Tahun 2019 sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

(3)Penambahan Penyertaan Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam tahun anggaran berkenan.

Pasal 7

Dengan penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada PT. Bank SULSELBAR menjadi bertambah, yaitu : 6

1.Tahun 2017 sebesar Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah);
2.Tahun 2018 sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
3.Tahun 2019 sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);

Pasal 8

(1)Dalam hal keuangan daerah memungkinkan, penyetoran besaran penambahan penyertaan modal dapat dibayarkan melebihi besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sehingga memperpendek jangka waktu penyetoran.
(2)Pembayaran besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengubah jumlah kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PEMBAGIAN HASIL USAHA PT. BANK SULSELBAR

Pasal 9

(1)Pembagian keuntungan (laba) dari penyertaan modal daerah dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank SULSELBAR.
(2)Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah dikurangi Pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang prosentasenya ditetapkan setiap tahun dalam RUPS atas dasar penilaian Akuntan Publik.
(3)Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku PT. Bank SULSELBAR.
(4)Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015