Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang perubahan sistematika dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan ini berisi tentang perubahan sistematika dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2
4700);
5679);
4815);
3
51);
86); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017–2022. 4 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 1 April 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Pasal I Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 86), diubah Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX : PENUTUP
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat. LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT (2-38/2020) Diundangkan di Mamuju pada tanggal 1 April 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 202020152 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017–2022 I. UMUM Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 ini merupakan penjabaran dari visi-misi dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penetapan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Capaian pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat sejak awal berdirinya sampai saat ini telah memperlihatkan peningkatan hasil dan manfaat yang telah banyak dirasakan oleh masyarakat. Namun, seiring dengan dinamika pembangunan serta tantangan dan permasalahan pembangunan yang terarah, terintegrasi, sinergi, menyeluruh dan harmonis antar sektor, antar wilayah serta antar Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas untuk kemajuan daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan adanya Perubahan Kebijakan Nasional, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas
BAB I
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 99
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)