DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana kebijakan pengelolaan energi pada tingkat daerah yang berupa kerja sama lintas sektor untuk menciptkan pemenuhan energi yang efisien, transparan dan partisipasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka merumuskan kebijakan energi daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, optimal dan terpadu serta selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah, perlu disusun Rencana Umum Energi Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Rencana Umum Energi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang SALINAN Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
6.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
7.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 51);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 99); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Energi merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan Indonesia.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi SulawesiBarat.
8.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Barat.
9.Kementerian adalah kementerian negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
10.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
12.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
13.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional
14.Rencana Umum Energi Nasional, yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
15.Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya disingkat RUED adalah kebijakan pemerintah provinsi mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.

BAB II

KONDISI ENERGI DAERAH DAN EKSPEKTASI DI MASA MENDATANG 2.1. ISU DAN PERMASALAHAN ENERGI Ketergantungan akan energi bahan bakar fosil menjadi masalah utama bangsa Indonesia. Pemenuhan konsumsi energi terutama Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak tercukupi di Provinsi Sulawesi Barat.Selain itu, Masalah rendahnya Rasio Elektrifikasi masih merupakan masalah besar yang dihadapi terutama pada wilayah yang aksesnya masih sulit. Pada Tabel 2.1 dapat dilihat Permasalahan dan Isu Strategis RUED Provinsi Sulawesi Barat :

Pasal 2

RUED disusun dengan memperhatikan prinsip efisiensi, transparansi, dan partisipasi.

Pasal 3

(1)Pemerintah Provinsi menyusun RUED dengan mengacu pada RUEN.
(2)RUED ditetapkan untuk jangka waktu mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2050.
(3)Penyusunan Rancangan RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, dengan mengikutsertakan:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
3. c.Pemangku kepentingan
(4)Rancangan RUED paling sedikit memuat:
1. a.kondisi energi daerah saat ini dan kondisi energi daerah di masa mendatang;
2. b.penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran energi daerah berupa target yang ditetapkan dan target yang akan dicapai; dan
3. c.kebijakan dan strategi pengelolaan energi daerah yang menjabarkan kebijakan, strategi, kelembagaan, instrumen kebijakan, dan program pengembangan energi.

Pasal 4

(1)RUED berfungsi sebagai rujukan untuk:
1. a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pembangunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); dan
3. c.penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)RUED berfungsi sebagai pedoman bagi :
1. a.penyusunan dokumen rencana strategis;
2. b.Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan koordinasi perencanaan energi lintas sektor, dan
3. c.masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah bidang energi.

Pasal 5

(1)RUED dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
(2)Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN, RUED dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III

VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN 3.1. VISI Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi yang berkeadilan, handal dan berwawasan lingkungan.

Pasal 6

(1)RUED disusun dengan Sistematika sebagai berikut : I. PENDAHULUAN. II. KONDISI ENERGI DAERAH SAAT INI DAN EKSPETASI MASA MENDATANG. III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ENERGI DAERAH. IV. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH. V. MONITORING DAN EVALUASI. VI. PENUTUP
(2)RUED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH

Pasal 7

(1)Masyarakat baik perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam penyusunan RUED.
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data, dan informasi secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur melalui Dinas.
(3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak Kepala Dinas mengumumkan rencana penyusunan RUED melalui laman (website) Pemerintah Daerah atau media lainnya.

Pasal 8

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan dalam RUED yang dilakukan melalui:

a.proses perencanaan;
b.pelaksanaan; dan
c.pengawasan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilaporkan kepada Gubernur melalui BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan RUED bersumber pada :

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 22 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020