(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h dan huruf i diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan resessebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan untuk setiap Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
JDIH Provinsi Sulawesi Barat
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah.
(6)Dalam hal kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok:
a.Tinggi, sebanyak 7 (tujuh) kali;
b.Sedang, sebanyak 5 (lima) kali;
c.Rendah, sebanyak 3 (tiga) kali;
dari uang representasi ketua DPRD.
(7)Perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diaturdalam peraturan Gubernur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD