DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 179

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

regulasi_utama

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang perubahan bentuk BUMD Provinsi Sulawesi Barat menjadi Perusahaan Perseroan Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan lebih tinggi, perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT MENJADI PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerahadalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagianbesar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima Puluh persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
8.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
11.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubunganantar pemangku kepentingan.
12.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroanDaerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
13.Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
14.Direksi adalah organ Perusahaan Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Terbatas untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Terbatasserta mewakili Perusahaan Perseroan Terbatas baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
(2)Pelaksanaan Perubahan Bentuk Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(3)Dengan perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda. 4

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)bernama PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).
(2)PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Mamuju dan sekaligus merupakan Kantor Pusat PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda).

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Maksud pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) adalah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) bertujuan

a.memberikan manfaat bagi perkembangunan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan pengembangan bidang agrobisnis dan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

Kegiatan usaha PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) meliputi :

a.bidang agrobisnis; dan
b.penyediaan barang/jasa.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Jangka waktu pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) adalah tidak terbatas.

BAB VI

MODAL DASAR DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal Dasar pada saat pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 5
(2)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25 % dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesarRp.12.500.000.000,- (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dipernuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang jumlah besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Modal Dasar PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setelah mendapat persetujuan RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berupa penambahan modal daerah atau pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks179PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2009

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019