DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 4 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi, yaitu: 1. Prinsip Penyertaan Modal 2. Bentuk, umlah, dan Jangka Waktu Penyertaan Modal Daerah 3. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah 4. Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah 5. Pembinaan dan Pengawasan 6. Pemeriksaan 7. Hasil Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), Modal Dasar Pendirian PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda); Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 6, 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 91); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. SULAWESI BARAT MALAQBI (PERSERODA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan kredit/keuntungan.
8.PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) yang selanjutnya disingkat PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Pemerintah Daerah.
9.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 4

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda), dimaksudkan sebagai modal dasar pendirian PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda).
(2)Penyertaan modal daerah kepada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda), bertujuan untuk memberikan manfaaat bagi perkembangan perekonomian daerah, pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui deviden.

BAB II

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

BENTUK JUMLAH DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pasal 5

(1)Jumlah penyertaan modal daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebagai modal dasar.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.tahun anggaran 2020 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp 12.500.000.000 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
2. b.tahun anggaran 2021 sebesar Rp 36.201.955.585 (tiga puluh enam milyar dua ratus satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah); dan
3. c.tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1.298.044.415 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta empat puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah). 5

Pasal 6

Penyertaan modal daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jangka waktu penyertaan modal daerah pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah dalam Tahun Anggaran 2020 sampai Tahun Anggaran 2022.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya jumlah penyertaan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2)Penambahan atau pengurangan besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran yang berkenaan dengan persetujuan DPRD.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

(1)Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana bisnis PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda) dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
(2)Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyusun rencana bisnis, guna menjamin adanya kepastian bagi pihak-pihak terkait.
(3)Dokumen rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat ringkasan rencana bisnis, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisa finansial serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan, laporan kinerja dan kredibilitas serta dokumen hukum.
(4)Direksi menyampaikan usulan penyertaan modal daerah kepada Pemerintah Daerah melalui unit terkait dengan melampirkan saran dan pertimbangan dan saran Dewan Pengawas PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda).
(5)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus dibuat dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.identitas masing-masing pihak;
2. b.jenis dan nilai modal saham para pihak;
3. c.bidang usaha;
4. d.perbandingan modal; 6
5. e.hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
6. f.syarat-syarat penyertaan modal pada PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda).
(6)Gubernur menunjuk Tim yang terdiri dari PD terkait guna melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal, mencakup aspek legal, administrasi, teknis, ekonomis dan disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dibahas dalam penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan PT. Sulbar Malaqbi (Perseroda).
(7)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018