DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB IV RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB V PENGELOLAAN LAMAN DARING PEMERINTAHAN DAERAH BAB VI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK BAB VII LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DIBIDANG BISNIS BAB VIII LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX KEAMANAN INFORMASI BAB X KERJASAMA BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa teknologi Informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan masyarakat guna melakukan akses informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah daerah wajib memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik; Mengingat : d. 1. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Jouncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang da Jasa Pemerintah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN dan GUBERNUR SULAWESI SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Teknologi Informasi adalah pemanfaatan perangkat- perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
10.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak kepihak yang lain melalui media perantara yang bersifa telektronik,
11.Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan.
12.Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
13.Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14.Infrastruktur adalah perangkat keras, pirantilunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e- government.
15.Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atauinformasi yang diperlukan.
17.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing
18.Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui system komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
19.Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
20.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
21.Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
22.Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23.Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya,
24.Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
25.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Pemerintahan Daerah.
26.Pengadaan Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah
27.Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Daerah adalah adalah serangkaian kegiatan untuk memilih calon Pimpinan Tinggi Daerah.
28.Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berasaskan:

a.manfaat,
b.adil dan merata,
c.kepastian hukum,
d.sinergi,
e.transparansi,
f.keamanan,
g.kemitraan,
h.etika,
i.akuntabilitas dan
j.partisipatif.

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan komunikasi dari pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

a.mencerdaskan kehidupan masyarakat;
b.meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik;
c.membuka kesempatan yang luas dan sama kepada setiap orang untuk mengakses informasi publik;
d.mengembangkan perdagangan dan perekonomian Daerah.

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

a.terwujudnya masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
d.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
e.terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2)Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kerangka pemikiran dasar lembaga (e-government conceptual framework);
2. b.cetak biru pengembangan (e-government blueprint);
3. c.solusi pentahapan pengembangan (e-government roadmap); dan
4. d.rencana implementasi (e-government implementation plan).
(4)Ketentuan lebih lanjut Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN LAMAN DARING PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah wajib mengelolah Laman Daring dengan menggunakan nama domain yang telah ditentukan oleh pemerintah.
(2)Setiap SKPD di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan subdomain dari Laman Daring.
(3)Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
(4)Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan data dan informasi terbaru.
(5)Setiap SKPD wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
(6)Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (5) bertangungjawab atas keamanan data dan informasi.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
(2)Pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan:
1. a.Pengelolaan dan pertanggunjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan b.Produk hukum daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
(2)Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
(3)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
(2)Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan mengakses informasi pengadaan barang/jasa.
(3)Tata cara Pengadaan barang dan jasa secara elektornik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 07 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 07 Tahun 2017