DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 07 Tahun 2017

Nomor: 07
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Indonesia, Kota Pare-Pare

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB lll : RUANG LINGKUP BAB IV : PENGEWLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI BAB V : KEAMANAN INFORMASI BAB VI : KEMITRAAN BAB VII : DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAERAH BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA BAB XI : SANKS! ADMINISTRATIF BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi Informasi dan komunikasi perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetetapkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-UndangNomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang . Menimbang ! a.
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • •
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 7). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE dan WALIKOTA PAREPARE

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMERJNTAHAN BERBASIS KO MU NIKAS!. TENTANG TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Parepare;
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Parepare. 4.Dewan .
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6.Teknologi informasi adalah suatu tehnik menyimpan, memproses, mengumumkan, menyebarkan informasi. untuk mengumpulkan, menganalisis dan/atau • •
7.Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8.e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
9.Masyarakat informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, social dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
10.Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 1 1 . Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-govemment. 12.Basis data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis da terstruktur. 13.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan . 14.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bias melakukan resource sharing 15.Sistem jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui system komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
16.Penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/ atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika. 1 7. Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaanbarang/jasa secara eletronik.
18.Media .
18.Media center adalah wahana pelayanan inforrnasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi inforrnasi dan komunikasi, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam penyebarluasan inforrnasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan inforrnasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
19.Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputerdan komponen-komponen terkaitnya.
20.Laman daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet. 2 1 . Narno, domain adalah alarnat internet penyelenggara negara, Pemerinlah Daerah, orang, badan usaha dan/ atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
22.Media sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (web 2.0) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan penggunanya • berinteraksi, berpartisipasi dan berdiskusi. 23.Interoperabilitas adalah kemampuan suatu sistem/perangkat lunak untuk komunikasi data dan bertukar inforrnasi

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan asas :

a.manfaat;
b.adil dan merata ;
c.kepastian hukum;
d.sinergi;
e.transparansi;
f.keamanan;
g.kemitraan;
h.etika;
i.akuntabilitas dan;
j.partisipatif.

Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan masyarakat inforrnasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Pasal .

Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah : terwujudnya masyarakat daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; terwujudnya penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah; terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi; terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan OPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal; terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB LLL

RUANG LINGKUP

Pasal 6

a. b. c. d. • e. • Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
1. a.pemanfaatan infrastruktur jaringan teknologi informasi, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
  1. 1.Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  2. 2.Pendukungan teknologi informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  3. 3.Pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah.
2. b.penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi dan komunikasi
3. c.ketentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup dan rincian pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2)diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. BAB .

BAB IV

PENGEWLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi :

a.penyelenggaraan aplikasi sistem informasi;
b.penyelenggaraan sarana informasi dan komunikasi;

Pasal 9

(1)Untuk menunjang pengelolaan pelayanan publik, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk e-gouemment yang berisi standarisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan e-govemment di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Rencana Induk e-gouemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(3)Rencana Induk e-gouemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kerangka pemikiran dasar lembaga;
2. b.cetak biru pengembangan;
3. c.solusi pentahapan pengembangan; dan
4. d.rencana implementasi.
(4)Pelaksanaan e-gouemment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap OPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
1. a.terpadu, terintegrasi, tekhnologi berbasis web dan mengacu pada Rencana Induk e-gouemment sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. b.sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
3. c.mengedepankan partisipasi masyarakat;
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan e-gouemment, diatur dalam Peraturan Walikota. Paragraf2 Dukungan e-Gouemment dalam pengelolaan website Pemerintah Daerah

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2015