DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pangan yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu keamanan pangan harus lebih dahulu dipentingkan sebelum diikuti atribut mutu lainnya. Cacat mutu secara fisik dapat dilihat dan berakibat penolakan konsumen dan rendahnya penjualan, sementara bahaya keamanan pangan yang tersembunyi dan tidak terdeteksi sampai produk dikonsumsi. Hal ini belum menjadikan perhatian secara optimal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Provinsi Sulawesi Tengah merupakan produsen sekaligus konsumen pangan terpadu sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dari komsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, serta jaminan pemasaran pangan segar produksi daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada Pangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu kebijakan daerah dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Pementan/ PP.340/5/2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Terpadu; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR TERPADU. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
2.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
3.Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
4.Penjaminan mutu dan keamanan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan, dan pengawasan keamanan pangan.
5.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/ atau mengubah bentuk pangan.
6.Keterangan asal usul pangan adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pengepul, alamat pelaku usaha/pengepul, lokasi produksi/pengumpulan, jenis komoditas dan volume pangan yang diedarkan.
7.Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
8.Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan–ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9.Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain.
10.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. 4
11.Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan, atau merupakan bagian kemasan pangan.
12.Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
13.Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian dan/atau penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
14.Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran dan/atau perdagangan pangan.
16.Pengujian mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap pangan menggunakan metode tertentu di laboratorium uji mutu.
17.Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lain mengenai komoditas pangan yang masuk, beredar dan keluar dari Daerah.
18.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19.Sertifikat prima adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani.
20.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria Sertifikasi Prima maupun registrasi produk Dalam Negeri.
21.Setiap orang adalah orang perorangan dan/atau badan.
22.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
26.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan yang diberi tugas dan fungsi melakukan sertifikasi keamanan pangan. 5

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jaminan mutu;
b.jaminan keamanan;
c.label pangan;
d.syarat dan tatacara pendaftaran pangan;
e.penyediaan sarana/tempat usaha pangan;
f.penyimpanan dan pengangkutan;
g.pengujian mutu;
h.kerjasama;
i.jaminan pemasaran; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JAMINAN MUTU

Pasal 3

(1)Setiap pemasaran pangan yang berasal dari dalam Daerah, luar Daerah dan Luar Negeri harus memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.keterangan asal usul pangan; dan/atau
2. b.sertifikat keamanan pangan.

Pasal 4

(1)Keterangan asal usul pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercatat pada manajemen pasar tradisional/pasar induk/hotel/restoran rumah sakit.
(2)Keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
1. a.nama pelaku usaha;
2. b.alamat pelaku usaha;
3. c.lokasi produksi/pengumpulan;
4. d.jenis komoditas; dan
5. e.volume.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai keterangan asal-usul pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diterbitkan oleh UPT.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. 6

Pasal 6

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku sebagai berikut:

a.pemasaran pangan dari Dalam Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan;
b.pemasaran pangan dari Luar Daerah harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan; dan/atau
c.pemasaran pangan dari Luar Negeri harus memenuhi persyaratan keterangan asal-usul pangan dan sertifikat keamanan pangan.

Pasal 7

Selain persyaratan pemasaran pangan dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut:

a.surat izin usaha impor;
b.surat keterangan lolos uji karantina;
c.surat izin khusus dari Pemerintah Daerah; dan
d.pangan yang tidak termasuk larangan impor.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan uji petik sesaat dan menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Pemerintah Daerah menerbitkan surat keterangan lolos uji petik sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

(1)Setiap orang yang melakukan pelanggaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penarikan komoditas pangan dari pemasaran;
3. c.Pemerintah Daerah mengusulkan pencabutan izin usaha impor; dan/atau
4. d.pencabutan izin khusus dari Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Jenis pangan yang harus memiliki keterangan asal usul pangan dan sertifikat keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :

a.sayuran segar;
b.buah segar;
c.ikan segar;
d.daging ternak kecil segar;
e.daging ternak besar segar; dan
f.cacao fermentasi. 7

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JAMINAN MUTU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

JAMINAN MUTU

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2012