DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penganggaran penyertaan modal kepada PT Bangun Palu Sulteng untuk Tahun Anggaran 2017-2021 sebesar Rp 7.500.000.000,00 yang dirinci setiap tahun anggaran sebagai plafon anggaran. Plafon anggaran dimaknai sebagai anggaran tertinggi, artinya apabila keuangan daerah tidak mencukupi maka nominal dana Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan di bawah batas tertinggi setiap tahun, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai nominal yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu perlu diberikan penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan dan menambah permodalan untuk meningkatkan kapasitas usaha yang dilakukan secara seksama dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2017-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH dan GUBERNUR SULAWESI TENGAH MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapatkan bagian keuntungan.
2.Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulteng adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah. 3
3.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini merupakan penyertaan modal untuk pembentukan dan penambahan permodalan Daerah kepada PT. Bangun Palu Sulteng.

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain.

Pasal 4

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun 2017–2021 pada PT. Bangun Palu sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah)
(2)Rincian jumlah Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
5. e.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 5

Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan plafon anggaran Penyertaan Modal Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

(1)Jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar bagi penganggaran Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan. 4
(2)Dalam hal kemampuan pembiayaan keuangan Daerah tidak mencukupi, jumlah Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Dana Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diserahkan kepada PT. Bangun Palu Sulteng dengan Keputusan Gubernur.
(2)Modal Daerah yang diserahkan kepada PT. Bangun Palu Sulteng disertai dengan Perjanjian Penyertaan Modal Daerah antara Pemerintah Daerah dengan PT. Bangun Palu Sulteng sebagai pemberi dan penerima Penyertaan Modal Daerah.
(3)Perjanjian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
1. a.subjek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
2. b.objek perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
3. c.ruang lingkup perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.jangka waktu perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
6. f.pengakhiran perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
7. g.keadaan memaksa; dan
8. h.penyelesaian perselisihan.

Pasal 8

Penggunaan dana Penyertaan Modal Daerah dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke Kas Daerah.
(2)Pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian Penyertaan Modal Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan dana Penyertaan Modal Daerah dan pembagian hasil usaha diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. 1 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANGUN PALU SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017-2021 I. UMUM Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan. Untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah seperti Penyertaan Modal Daerah adalah dalam rangka meningkatkan sumber- sumber penerimaan daerah, meningkatkan daya saing dan operasional dalam mengembangkan pertumbuhan setiap Badan Usaha Milik Daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Penyertaan M odal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan dan penambahan permodalan Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan Modal Daerah sangat erat kaitannya dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengingat nominal penyertaan modal baru bisa ditempatkan pada Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah. Oleh karena itu perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021 sebagai acuan Pemerintah Daerah dan pihak Perseroan Terbatas Bangun Palu dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah. PT. Bangun Palu Sulteng dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dianggarkan Penyertaan Modal Daerah untuk Tahun Anggaran 2017-2021 sebesar Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang dirinci setiap tahun anggaran sebagai plafon anggaran. Plafon anggaran dimaknai sebagai anggaran tertinggi, artinya apabila keuangan daerah tidak mencukupi maka nominal dana Penyertaan Modal Daerah dapat diberikan di bawah batas tertinggi setiap tahun, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai nominal yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenan. 2 II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015