DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Fungsi Hutan Bab IV Ruang Lingkup Bab V Pelaksanaan Urusan Pengelolaan Hutan Bab VI Pelaksanaan Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Bab VII Pemanfaatan Hutan Bab VIII Rehabilitasi diluar Kawasan Hutan Negara Bab IX Perlindungan Hutan Bab X Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu Bab XI Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi Bab XII Pemberdayaan Masyarakat Bab XIII Larangan Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Sanksi Administratif Bab XVII Pembiayaan Bab XVIII Ketentuan Penyidikan Bab XI Ketentuan Pidana Bab XIX Ketentuan Peralihan Bab XX Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa hutan merupakan karunia Tuhan yangperlu dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
b.bahwa kondisi hutan di Sulawesi Tenggara yang cenderung menurun baik dari segi kualitas dan kuantitas memerlukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan sehinggapengelolaannya perlu dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan nilai budaya dan kearifan lokal;
c.bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maka pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi merupakan kewenangan Provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR l,-TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI GUBERNUKSULAWESITBNGGARA '\ =

3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomorl46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 2 GUBERNUR SULAWESITENGGARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI. Dan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH PROVINS!SULAWESITENGGARA
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara RepubliklndonesiaTahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 1). 3 Menetapkan z

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3.Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Tenggara.
4.Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan urusan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
5.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa harnparan lahan berisi sumber daya alarn hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alarn lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pernerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7.Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mernpunyai fungsi pokok rnernproduksi hasil hutan.
8.Hutan lindung adalah kawasan hutan yang rnernpunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistern penyangga kehidupan untuk rnengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, rnencegah intrusi air laut, dan mernelihara kesuburan tanah.
9.Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
10.Hasil hutan kayu adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu (HHK) yang dipungut dari hasil hutan alarn.
11.Hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati rnaupun hewani beserta produk turunan dan budaya kecuali kayu berasal dari hutan.
12.Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
13.Kepala KPH adalah pirnpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalarn wilayah yang dikelolanya.
14.Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, rnencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistern dan potensi yang terkandung di dalarnnya dengan tujuan untuk rnernperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
15.Rencana pengelolaan hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang labih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari. z :: kegiatan berupa tidak
16.Rencana pengelolaan hutan jangka panjang adalah rencana pengeloaan hutan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun atau selamajangka benah pembangunan KPHLdan KPHP. 1 7. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek adalah rencana pengelolaan hutan berjangka waktu 1 (satu) tahun pada tingkat kegiatan operasional berbasis petak dan / atau blok.
18.Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
19.Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
20.Penggunaan kawasan hutan adalah pcnggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan terse but.
21.Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
22.Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untukmemanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayudengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangifungsi pokoknya.
23.Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah untukmemanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan bukankayu dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangifungsi pokoknya.
24.Pemungutan hasil hutan kayu dan/ atau bukan kayu adalahkegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayudan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atauvolume tertenlu.
25.Wilayah tertentu antara lain adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal 1Jm pemanfaatan dan penggunaan kawasan hu tan.
26.Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usahapemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasalingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayudan/ atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayudan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
27.Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkatIUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkankawasan pada hutan lindung dan/ atau hutan produksi. 5 ;: ; =
28.Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnyadisingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untukmemanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung dan/atauhutan produksi.
29.Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHKrestorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsure hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
30.Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam yang selanjutnyadisingkat IUPHHK-HA dan/ atau izin usaha pemanfaatan hasilhutan bukan kayu dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HAadalahizin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutanberupa kayu dan/ atau bukan kayu dalam hutan alam padahutan produksi melalui kegiatan pemanenan ataupenebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
31.Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu - hutan tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
32.Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu.
33.Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBKadalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/ a tau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getahgetahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu.
34.Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan kayu dan/atau bukan kayu dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada hutan produksi atau hutan lindung dengan izin pinjam pakai. 6 ; ::

BAB I

KETENTUAN UMUM 4 ::

Pasal 3

Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi bertujuan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

a.menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
b.mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi berasaskan manfaat, lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

35.Hutan tanaman industri yang selanjutnya disingkat HTI adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri kehutanan untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri hasil hutan.
36.Hutan tanaman rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
37.Hutan tanaman hasil rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk mernulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
38.Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen.
39.Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
40.Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
41.Iuran izin usaha pemanfaatan hutan yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepadapemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas suatu kawasanhutan tertentu.
42.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7

Pasal 7

Ruang lingkup pengelolaan hutan Lindung dan hutan produksi meliputi:

a.pelaksanaan urusan pengelolaan hutan;
b.pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
c.pemanfaatan hutan;
d.rehabilitasi diluar kawasan hutan negara;
e.Perlindungan hutan;
f.Pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
g.Pengelolaaan KHDTK untuk kepentingan religi.

(1)Hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2)Kawasan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta yang merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RUANO LINGKUP Pasal 6

Pasal 5

Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

a.hutan produksi terbatas;
b.hutan produksi tetap; dan
c.hutan produksi yang dapat dikonversi.

BAB III

FUNGSIHUTAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang mengelola hutan yang memiliki fungsi pokok hutan sebagai:

a.hutan lindung; dan
b.hutan produksi.
c.meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
d.meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
e.menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan. 8 Pasal 12

(1)Pada blok dan peta sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 ayat (3) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.tata batas;
2. b.inventarisasi hutan;
3. c.pembagian ke dalam blok atau zona;
4. d.pembagian petak dan anak petak; dan
5. e.pemetaan.
(2)Ketentuan dan tata cara penataan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

(1)Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7huruf bdilaksanakan dalam rangka pengelolaan KPH yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan Jestari.
(2)Tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(l)meliputi pembagian wilayah KPH berdasarkan ekosistem, tipe, fungsidan rencana pemanfaatan hutan.
(3)Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak- petak berdasarkan intensitas danefisiensi pengelolaan.
(4)Pada blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencanapengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

BAB VI

PELAKSANAAN TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

Pasal 10

Organisasi dan tata kerja Unit KPHL dan Unit KPHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pelaksana operasional kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c adalah Unit KPHL dan Unit KPHP.

Pasal 8

Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan oleh:

a.pelaksana urusan kehutanan;
b.pelaksana teknis kehutanan;
c.pelaksana operasional kehutanan.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…