DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawes Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah guna melaksanakan fungsi penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah;
b.bahwa pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telab-- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat substansi materi pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga perlu diubah; GUBERNURSULAWESITENGGARA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang GUBERNUR SULAWESI 1~ENGGARA PERATURANDAERAHPROVINS!SULAWESITENGGARA NOMOR2. TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHNOMOR13 TAHUN 2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINS!SULAWESITENGGARA Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573);
1. 4.Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran ten tang RepublikPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Mengingat

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2016 ten tang13 TahunNomorTenggara

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Su I awe s i Mengingat Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari: Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawes Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut: Provinsi ten tang Provinsi Pasal I 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Susunan Perangkat Daerah Ketentuan Pasal Sulawesi Tenggara Pembentukan dan MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHPROVINS!SULAWESI TENGGARA Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINS!SULAWESITENGGARA dan GUBERNURSULAWESITENGGARA Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
1. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
2. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
3. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tipe A, bidang
4. 7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
5. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pemerintahan bidang kesehatan;
6. 3.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga;
7. 4.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
8. 5.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
9. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; Tipe A, bidang
10. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan pendidikan dan bidang kebudayaan;
11. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan menyelenggarakan urusan pemerintahan - bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
12. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
13. 20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
14. 21.Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
15. 22.Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Hortikultura;
16. 23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; Olahraga Tipe A, pemerintahan bidang 1 7. Dinas Kepemudaan dan menyelenggarakan urusan Kepemudaan dan Olahraga;
17. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A,
18. 12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
20. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
21. 15.Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecildan Menengah;
22. 16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Bencana sesuai ketentuan perundang-undangan; bidangPemerintahanUrusanmelaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan sub bidang Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
5. 5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
6. 6.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi;
7. 7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi menyelenggarakan urusan pemerintahan Perindustrian dan bidang Perdagangan;
8. 26.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Tipe A, bidang Perdagangan25. Dinas Perindustrian dan
9. 24.Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; -7 LEMBARANDAERAHPROVINS!SULAWES! TENGGARATAHUN2023 NOMOR 2. NOREG PERATURANDAERAHPROVINS!SULAWESITENGGARA:(4-12/2023) ASRUNLIO pada tanggal \ ~ - 1 - 2023 SEKRETA IS DAERAH PROVINS!SUL WESI TENGGARA, ALI MAZI 3 -~/4JN Lio, Ml·h~01.f S\?lC-04 ,, ____ .....,..-.t 2 /:ff, 5l,(t-1A I~ q, kJ~.f,,.,. I). ~'-~.__ N_a__m ~~--.a--J-ab_a_i_an--~P-ara-tf Ditetapkan di pada tanggal I GUBERNURS PARAF KOORDINASI Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi enggara.
10. 8.Badan Penghubung Pemerintah Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat. I. UMUM Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai pembentukan Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri atas unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah, dan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Dalam perkembangannya, terhadap Perangkat Daerah unsur pelaksana fungsi penunjang yang melaksanakan penelitian dan pengembangan, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan/ atau perubahan. Perubahan terse but untuk memenuhi kebutuhan riset dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah, serta memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai PENJELASANATAS PERATURANDAERAHPROVINS!SULAWESITENGGARA NOMOR TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHANKEDUAATASPERATURANDAERAHNOMOR13 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH PROVINS!SULAWESITENGGARA landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pemenuhan kebutuhan riset dan inovasi Daerah tersebut adalah melalui pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut terhadap ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah pada dasarnya dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah atau penelitian dan pengembangan Daerah. Namun demikian, dengan memperhatikan tugas yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu untuk melaksanakan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, dan pengkajian serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah dalam Peraturan Daerah ini diwadahi melalui Perangkat Daerah tersendiri. Selain itu, pembentukan Perangkat Daerah tersendiri ini juga diarahkan agar kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan Badan Riset dan lnovasi Nasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Peraturan Daerah perubahan kedua ini, bahwa dengan terbentuknya Perangkat Daerah barn yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah, sehingga nomenklatur Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi - 10 TAMBAHAN I.EMBARAN DAERAH PROVINS! SUI.AWESI 1ENGGARA NOMOR 2. II. PASALDEMIPASAL Pasal I Cukup jelas. Pasa II Cukup jelas. Daerah, serta tugas , fungsi, dan kewenangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan yang selama ini berada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Riset dan Inovasi Daerah. - I I

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022