DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup, indikator dan parameter kemiskinan, identifikasi penduduk miskin, strategi penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, koordinasi program penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, penyidikan dan ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanganan fakir miskin dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;
b.bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan, diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan menyeluruh dengan pendekatan secara sistematik dan terpadu serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
c.bahwa dalam rangka penanganan dan penangguJangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di provinsi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulang- an Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 1i ....Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor4967); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA GUBERNURSUMATERASELATAN, PERATURANDAERAHPROVINSISUMATERASELATAN NOMOR 11 TAHUN2017 TENTANG PENANGGULANGANKEMISKINAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN Mengingat Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tarrun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH PROVlNSISUMATERASELATAN dan GUBERNURSUMATERASELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH PROVlNSI SUMATERA SELATAN TENTANGPENANGGULANGANKEMISKINAN BABI KETENTUANUMUM
1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. Menetapkan ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melaJui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. sosial, usaha miskin melalui bantuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat pemberdayaan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubemur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kerniskinan di tingkat provinsi.
5.Kerniskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan rnaupun non makan.
6.Penduduk Miskin adalah setiap orang yang tinggal di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki Kartu Tanda Penduduk darr/atau tercatat dalam Kartu Keluarga yang mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.
7.Rentan Miskin adalah kondisi seseorang yang tidak termasuk dalam penggolongan penduduk miskin, tetapi masih mengaJami keterbatasan daJam memenuh hak dasarnya di bidang kesehatan dan pendiclikan.
8.Keluarga Miskin adalah orang darr/atau beberapa orang yang tinggal daJam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang mengaJami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhl standar minimum kebutuhan dasar.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin daJam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adaJah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan BAB 11 INDIKATORDANPARAMETERKEMISKlNAN Pasal 5

(1)Dalam mengukur dan mendata kemiskinan dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.
(2)Indikator dan parameter kemiskinan disusun secara partisipatif.
(3)Indikator dan parameter kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup aspek pendapatan, aset, pangan, sandang, dan papan dan secara berkala dilakukan evaluasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan parameter Kemiskinan diatur dengan Peraturan Gubemur. Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan asas adil dan merata, partisipatif, demokratis, koordinatif/keterpaduan, tertib hukum dan saling percaya yang menciptakan rasa aman.

Pasal 3

Program Penanggulangan Kemiskinan bertujuan menciptakan masyarakat yang hidupnya dalarn kemiskinan menjadi masyarakat yang mampu berusaha dan mengembangkan kreativitasnya untuk bangkit dad kemiskinan balk untuk dirinya sendiri maupun pemenuhan kebutuhan keluarganya serta lingkungan sosialnya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meLiputi:

a.indikator dan parameter kemiskinan;
b.identifikasi penduduk miskin;
c.strategi penanggulangan kemiskinan;
d.Program penanggulangan kerniskinan;
e.koordinasi penanggulangan kemiskinan;
f.pembinaan dan pengawasan:
g.pecan serta masyarakat; dan
h.pembiayaan;
1. 12.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

(1)Evaluasi data dilaksanakan dalarn waktu 1 (satu) bulan.
(2)Dalam masa evaluasi, masyarakat berhak:
1. a.meminta klarifikasi kepada TKPKP melalui pejabat kelurahan setempat jika terdapat penduduk yang dianggap tidak sesuai untuk ditetapkan sebagai penduduk miskin;
2. b.memberitahukan danj atau merninta penduduk miskin yang belum terdata untuk dimasukkan ke daJam data base pendataan dengan dasar kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
(1)Hasil pendataan diberitahukan secara umum daJam papan pengumuman resrni di setiap kantor kelurahan.
(2)Masa pengumuman hasil pendataan selama 1 (satu) bulan. dapat memerintahkan secara langsung pemeriksaan dan pengkajian data tertentu, Gubernur untuk melakuan penduduk miskin.
(1)Pendataan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan kalender.
(2)Pendataan dilakukan paling sedikitl (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. ayat (1) kerjanya melalui BABIII IDENTIFlKAS(PENDUDUKMISKIN
(1)Identifikasi Penduduk Miskin dilaksanakan pendataan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan oleh TKPKP melalui kelompok dengan melibatkan RW dan RT seternpat. menumbuhkan pola poor maju dan produktif, serta perilaku hidup bersih dan sehat. hidup keluarga miskin psikis yang bertujuan Program penguatan kualitas diberikan melalui pendidikan BABV PROGRAMPENANGGULANGANKEMISKINAN
1. a.sistem perlindungan jaminan sosial yang komperhensif;
2. b.peningkatan pelayanan dasar; dan
3. c.pengembangan penghidupan yang berkelanjutan. BABlV STRATEGIPENANGGULANGANKEMISKINAN Pasal 13
(1)Pemerintah Provinsi melalui TKPKP menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
(2)Strategi dan program berlandaskan pada data yang telah ditetapkan oleh Gubemur.
(3)Penyusunan strategi dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 14

Bagian Keempat Validasi dan Penetapan Data

Pasal 11

(1)Validasi penduduk miskin dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kalender, terhitung sejak berakhirnya masa evaluasi.
(2)TKPKP wajib menyerahkan data yang telah divalidasi kepada Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhimya masa validasi.
(3)Gubemur menetapkan hasil pendataan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 12

(1)Penduduk miskin yang sudah masuk dalam data dan ditetapkan keberadaannya diberikan kartu identitas.
(2)Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendapatkan fasilitas dari program bantuan pemerintah daerah bagi penduduk miskin.
(3)Pengurangan dan penambahan data penduduk miskin wajib diketahui oleh ketua TKPKP dan disahkan dalam berita acara. , '.

Pasal 18

(1)Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan meJalui :
1. a.pemberian subsidi pembelian bahan pangan Jayak konsumsi; dan
2. b.pemberian tambahan asupan gizi bagi penduduk miskin dan keluarga miskin.
(2)Ketentuan lebih Ianjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program pelayanan jaminan ketersedia- an pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

Program pelayanan jaminan ketersediaan pangan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin dilakukan melalui kemudahan dalam pemenuhan kecukupan bahan pangan yang layak konsumsi dan terjangkau agar dapat meningkat- kan gizipenduduk miskin dan keluarga rniskin.

Pasal 16

(1)Program penguatan kualitas hidup keluarga rniskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui:
1. a.pemberian layanan konsultasi keluarga berencana bagi pasangan usia subur yang berasal dan keluarga miskin secara gratis;
2. b.pendampingan atau advokasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perubahan pola pikir untuk hidup produktif bagi keluarga miskin;
3. c.pendampingan penumbuhan jiwa kewirausahaan bagi keluarga miskin;
4. d.peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga rniskin;
5. e.peningkatan partisipasi perilaku hidup bersih dan sehat; dan
6. f.pendampingan religius bagi keluarga miskin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program penguatan kualitas hidup keluarga miskin diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1)Program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan melalui :
1. a.penyelenggaraan jaminan layanan kesehatan secara menyeluruh, terstruktur dan berjenjang sesuai dengan stan dar pelayanan kesehatan;
2. b.peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil, bayi dan balita;
3. c.penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
4. d.perbaikan gizi keJuarga dengan pemberian makanan tambahan bagi ibu harnil dan balita;
5. e.pemberian obat-obatan yang masuk dalam program jaminan kesehatan rnasyarakat secara gratis sesuai dengan kebutuhan warga;
6. f.pembebasan biaya perneriksaan ibu harnil dan persalinannya serta rawat inap pada masa persalinan dan sesudah persaJinan;
7. g.pembebasan biaya pengobatan dan perawatan pada anak-anak yang menderita sakit karena gizi buruk atau berbagai pen.yakitkronis lainn.ya;
8. h.pembebasan biaya pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif pada Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas Rawat Inap;
  1. 1.pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III,pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku; J. perbaikan sanitasi lingkungan yang rawan penyebaran penyakit,
(2)Dalam hal terdapat penduduk dan keluarga rentan miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan, Pemerintah Provinsi menyediakan program bantuan layanan kesehatan bagi penduduk dan keluarga rentan miskin,
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan dan pelaksanaan program peiayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Gubemur.

Pasal 24

(1)Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui: Program perluasan kesempatan kerja dan berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan penduduk dan keluarga rniskin serta rentan miskin diarahkan pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produksi usaha. memberikan jaminan hak atas pendidikan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin yang bermutu dan terjangkau sehingga dapat terwujud penguatan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk bertahan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 7 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 18

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 24

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 42 Tahun 2010